Daikan
Daikan (代官) adalah seorang pejabat di Jepang kuno yang bertindak atas nama monarki yang berkuasa atau tuan di jabatan yang mereka tunjuk. Sejak Abad Pertengahan, daikan bertanggung jawab atas wilayah dan pemungutan pajak teritorial. Pada zaman Edo, daikan adalah gubernur lokal yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan wilayah domain dan keshogunan.[1]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Abad pertengahan
[sunting | sunting sumber]Pada Abad Pertengahan, azukaridokoro dan ukesho mengacu pada daikan dari tuan feodal, dan shugo-dai dan jitō-dai masing-masing mengacu pada daikan gubernur shugo dan jitō. Pada periode Azuchi-Momoyama, penguasa teritorial yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak daerah disebut daikan.[2]
Zaman Edo
[sunting | sunting sumber]Pada zaman Edo, pengikut shogun hatamoto berpangkat tinggi ditunjuk sebagai daikan untuk memerintah wilayah shogun di seluruh Jepang dan diberi wilayah 50.000-100.000 koku. Daikan bekerja dari kantor pusat administratif mereka (jin'ya) di wilayah mereka atau rumah besar mereka di Edo, di bawah Komisaris Keuangan (kanjō bugyō), dan memiliki selusin pejabat tetsuki dan tedai di bawah layanan mereka. Suksesi posisi secara turun-temurun merupakan hal biasa.[3] Pada tahun 1867, di akhir zaman Edo, terdapat 37 daikan.[4]
Pada paruh kedua periode Edo, wilayah feodal menunjuk daikan mereka sendiri, yaitu hakim distrik, yang disebut gun-dai atau kōri bugyō.[3][4]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Nihon dai hyakka zensho. Shōgakkan. 1989. 代官. ISBN 4-09-526001-7. OCLC 14970117.
- ^ Gibney, Frank (1995). Britannica international encyclopaedia. Japan: TBS-BRITANNICA. 代官. OCLC 55231838.
- ^ a b Nihon shi jiten. Ōbunsha. 2000. 代官. ISBN 4-01-035313-9. OCLC 48424621.
- ^ a b Maipedia shōhyakka jiten. Heibonsha. 1995. 代官. OCLC 38516410.