Data administratif

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Data administratif merupakan kumpulan data yang memiliki sifat nyata tentang sesuatu yang dianggap penting dan disimpan secara sistematis dalam sebuah sistem untuk mendapatkan suatu informasi tentang suatu hal yang berhubungan dalam ruang lingkup tertentu. Catatan administratif dijaga untuk mendisiplinkan arah barang dan informasi, kemudian untuk menanggapi bebrapa persyaratan hukum seperti kelahiran atau kematian dan sebagainya. Sebuah catatan dikumpulkan mempunyai tujuan pengambilan keputusan tertentu, sehingga adanya identitas unit yang memiliki kesesuaian dengan catatan tertentu sangat penting.[1]

Di Inggris, terdapat departemen pemerintah yang menjadi pemasok utama tetapi tidak secara langsung seperti database administrasi besar, yang di dalamnya terdapat sistem catatan kesejahteraan, catatan pajak, catatan kesehatan, dan catatan pendidikan. Beberapa data ini telah disimpan bertahun-tahun guna menghasilkan data statistik resmi kemudian di informasikan dalam pembuatan kebijakan. Adanya akses data ini berfungsi dalam penelitian ilmu sosial, walaupun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu terdapat dua bidang penelitian yang telah menggunakan data administrasi secara menyeluruh yaitu pendidikan dan kesehatan, tetapi beberapa data administratif yang lainnya masih belum banyak digunakan dalam tujuan penelitian[2].

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Catatan kepemilikan tanah yang telah digunakan untuk mengelola pajak di seluruh dunia selama berabad-abad. Kemudian pada abad ke-19 lembaga internasional melakukan kerjasama untuk didirikan, seperti Institut Statistik Internasional. Dan dalam beberapa dekade terakhir beberapa data administrasi pada setiap individu dan organisasi lebih tertulis secara sistematis dan lebih cocok digunakan sebagai statistik, meskipun data yang ada tidak bersumber dari sampel acak, Melainkan menggunakan alat pelaporan laporan rutin, jejak audit, dan pemrograman komputer untuk memeriksa suatu silang basis data, selain itu data administratif saat ini banyak digunakan dalam suatu penelitian.[3]

Daya tarik dari adanya data administratif merupakan suatu ketersediaan yang siap pakai, biaya yang rendah, dan fakta bahwa data tersebut dapat berguna selama beberapa tahun.[3] Pemerintah menghasilkan data seperti ini karena dapat memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan tidak mempengaruhi ke populasi. Data yang dimaksud yaitu catatan individu yang mungkin tidak menanggapi survei yang dapat memungkinkan sistem administrasi dalam menyimpan catatan data yang lebih lengkap.[2] Informasi bahwa fakta dapat memberikan sistem administrasi yang terbatas secara finansial dan patuh terhadap batasan waktu, itulah kenapa data administrasi sangat penting.

Kelebihan dan kekurangan data administratif dalam penelitian[sunting | sunting sumber]

Beberapa data administratif biasanya sangat besar, kemudian mencakup beberapa sampel individu dan jangka waktu yang biasanya tidak bisa diperkirakan secara finansial atau logistik melalui suatu metode survei. Selain itu adanya penghematan biaya, serta ruang lingkup data administrasi yang sering diambil sebagai keuntungan utama dalam suatu tujuan penelitian. Kemudian keuntungan lainnya yaitu termasuk meringankan beban para responden survei dan menyediakan data perorang yang biasanya tidak bisa menanggapi survei.[2]

Beberapa kelebihan dalam menggunakan data administratif di sebuah penelitan diantaranya yaitu semuanya sudah dikumpulkan untuk suatu keperluan operasional dan tidak ada tambahan biaya pengumpulan seperti biaya ekstraksi dan pembersihan, proses pengumpulan data tidak mengganggu populasi dari sasaran, data yang ada diperbarui secara terus menerus, informasi yang didapat adalah informasi yang historis dan mempunyai rangkaian waktu yang sesuai untuk dibangun, data yang ada dikumpulkasn secara konsisten, adanya pemeriksaan kualitas data yang ketat, data yang ada hampir memenuhi kepentingan populasi, dan berbagai data yang ada sudah ditautkan guna menghasilkan sumber daya penelitian yang akurat.[2]

Sementara itu dalam penggunaan data administratif juga mempunyai kekurangan, diantaranya yaitu sebagian informasi data administratif yang diperlukan cukup terbatas dalam pengguna layanan, kurangnya pengontrolan data dari konten yang diteliti, adanya indikator proxy yang terkadang wajib digunakan, kurangnya informasi latar belakang, adanya perubahan pada proses administratif yang dapat mengubah beberapa makna kemudian membuat perbandingan dari masa ke masa, terdapat beberapa data yang hilang atau salah, kualitas data yang kurang variabel bagi administrator, kualitas data yang buruk, kurangnya perlindungan data, akses bagi para peneliti yang bergantung pada persetujuan penyedia data, dan beberapa teori serta metode yang belum berkembang.[2]

Data administratif terkait[sunting | sunting sumber]

Data administrasi yang terbuka memiliki kemungkinan bahwa data tersebut transparansi, partisipasi, efisiensi, dan inovasi ekonomi.[4] Data administrasi yang tersambung memiliki suatu kemungkinan dalam pengolahan kumpulan data besar dan sudah menjadi alat yang sangat vital bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan sebuah penelitian.[5] Dengan menautkan beberapa bagian-bagian data satu per satu, seperti website online sebuah kumpulan data administratif dibangun. Contohnya, membuka data sektor publik di Eropa yang penggunaanya meningkatk 1000%.[6] Pembelajaran pada tahun 2011 ini mencakup sebanyak 21 proyek data terbuka di 10 negara dengan adanya operasi biaya marjinal.[6] Program Open Data Ottawa yang diterbitkan pada tahun 2010 bertujuan untuk melibatkan warga negara, menciptakan transparansi, mengurangi biaya, serta mempromosikan kolaborasi dengan publik.[7]

Data administratif sering dicari oleh para peminat open data, karena data tersebut sudah cukup terkumpul dan dapat digunakan kembali dengan biaya tambahan yang sedikit. Data ini dimutakhirkan secara teratur kemudian menyampaikan data waktu dengan nyata ketika dikumpulkan secara konsisten.[1]

Justice Data Lab (JDL) yang didirikan di Inggris oleh lembaga Kementerian Kehakiman yang mengusulkan bagaimana akses ke data administratif perlu ditingkatkan lagi dengan menghubungkan data administratif ke data yang telah dihasilkan oleh layanan publik. Studi kasus pada JDL ini menjelajahi bagaimana organisasi yang lebih sederhana bisa mendapatkan akses ke data administratif. pembelajaran tersebut mengungkapkan fakta bahwa melalui kerja sama dengan para pelaku (organisasi VCS, perusahaan sosial, dan bisnis swasta), serta keterlibatan departemen pemerintah dengan para pengguna dapat meningkatkan ukuran keluaran. Maka dari itu Lab Data lainnya yang diantisipasi untuk mengembangkan kumpulan data dan metodologi baru untuk menunjukkan bagaimana data administratif yang terbuka serta terhubung bisa membantu berbagai macam organisasi.[4] Tetapi, biaya produksi dan teknologi kelembagaan yang dibutuhkan untuk melakukan serta menyimpan data tersebut tidaklah gratis. Ketakutan atas data terbuka dan terkait di luar pendanaan pemerintah dan hasil yang berlawanan arah belum sepenuhnya diperiksa. Pemeriksaan sebagian besar difokuskan pada pembuatan proyek untuk keuntungan politik dan ekonomi dan kurang pada implementasi, keberlanjutan, kemampuan pengguna, dan politik yang mendarah daging.[6]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b "Use of administrative data". www150.statcan.gc.ca (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-09. 
  2. ^ a b c d e "ADLS - Administrative Data Liaison Service » Administrative data introduction". web.archive.org. 2016-07-25. Archived from the original on 2016-07-25. Diakses tanggal 2022-12-09. 
  3. ^ a b Sarrazin, Mary S. Vaughan; Rosenthal, Gary E. (2012-04-04). "Finding Pure and Simple Truths With Administrative Data". JAMA. 307 (13): 1433–1435. doi:10.1001/jama.2012.404. ISSN 0098-7484. 
  4. ^ a b Lyon, Fergus; Gyateng, Tracey; Pritchard, David; Vaze, Prabhat; Vickers, Ian; Webb, Nicola (2015-04). "Opening access to administrative data for evaluating public services: The case of the Justice Data Lab". Evaluation (dalam bahasa Inggris). 21 (2): 232–247. doi:10.1177/1356389015577507. ISSN 1356-3890. 
  5. ^ Experte (2017-11-19). "Data Administration". bigopendata.eu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-10. 
  6. ^ a b c Lovelace, Robin (2016-09). "The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences , by Rob Kitchin. 2014. Thousand Oaks, California: Sage Publications. 222+xvii. ISBN: 978-1446287484, $100". Journal of Regional Science (dalam bahasa Inggris). 56 (4): 722–723. doi:10.1111/jors.12293. 
  7. ^ "Open Data Ottawa | City of Ottawa". web.archive.org. 2016-10-20. Archived from the original on 2016-10-20. Diakses tanggal 2022-12-10.