Etika penyiksaan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Larangan penyiksaan adalah norma imperatif dalam hukum internasional publik, yang berarti bahwa tindakan tersebut dilarang dalam semua keadaan, dan juga dilarang oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan.[1] Secara umum disepakati bahwa penyiksaan secara intrinsik salah secara moral karena semua bentuk penyiksaan "melibatkan pemberian penderitaan fisik ekstrem secara disengaja pada seseorang yang tidak memberikan persetujuan dan tidak memiliki cara membela diri", meskipun tidak selalu berarti bahwa penyiksaan salah dalam semua keadaan.[2] Secara praktis, penyiksaan telah digunakan oleh banyak atau sebagian besar lembaga penjara, kepolisian, dan badan intelijen di seluruh dunia. Para filsuf berselisih pendapat mengenai apakah penyiksaan dilarang dalam semua keadaan atau apakah itu dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, tetapi tanpa adanya legalisasi atau institutionalisasi.[2]

Premis[sunting | sunting sumber]

Constitutio Criminalis Theresiana (1768) – metode penyiksaan yang disetujui yang dapat digunakan oleh otoritas hukum untuk mencapai kebenaran.

Perdebatan etika dasar sering kali disajikan sebagai sudut pandang deontologis versus utilitarian . Seorang pemikir utilitarian mungkin percaya, jika hasil keseluruhan dari nyawa yang diselamatkan akibat penyiksaan adalah positif, maka penyiksaan dapat dibenarkan; hasil yang diinginkan dari suatu tindakan dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan manfaat atau moralitasnya. Jika hasil penyiksaan menghasilkan peningkatan utilitas, maka seorang utilitarian dapat membenarkan tindakan penyiksaan tersebut. Mereka hanya melihat apa yang memaksimalkan utilitas, dan bukan pada apa yang tampaknya benar atau salah, berdasarkan penilaian kita sendiri. Pandangan sebaliknya adalah deontologis, dari kata Yunani deon (tugas), yang mengusulkan aturan-aturan umum dan nilai-nilai yang harus dihormati apapun hasilnya. Penalaran deontologis, tidak seperti utilitarianisme, tidak hanya berfokus pada konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan. Sebaliknya, teori moral ini berfokus pada benar atau salahnya suatu tindakan secara mandiri.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu alasan penyiksaan bertahan adalah karena penyiksaan memang berfungsi untuk mendapatkan informasi/pengakuan jika orang yang disiksa memang bersalah.[3] Richard Posner, seorang hakim yang sangat berpengaruh di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Ketujuh, berpendapat bahwa "Jika penyiksaan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencegah peledakan bom nuklir di Times Square, maka penyiksaan harus digunakan. – dan akan digunakan – untuk memperoleh informasi tersebut. ... Tidak seorang pun yang meragukan hal ini harus bertanggung jawab." [4] Namun, beberapa perwira intelijen berpengalaman [5] [6] baru-baru ini menyatakan bahwa penyiksaan tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga tidak berhasil. hal ini dapat menghasilkan informasi palsu karena orang yang mengalami penyiksaan akan mengatakan apa pun hanya untuk menghentikan penyiksaan.[7] Beberapa orang juga merujuk pada ilmu saraf untuk menunjukkan bahwa penyiksaan dapat semakin mengganggu kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran.[8]

Argumen utilitarian yang menentang penyiksaan adalah bahwa sebagian besar penyiksaan dilakukan bukan sebagai metode untuk mendapatkan informasi, namun sebagai metode untuk meneror dan menundukkan masyarakat, sehingga memungkinkan kekuatan negara untuk membuang cara-cara biasa untuk menetapkan tidak bersalah atau bersalah dan dengan seluruh tindakan hukum. peralatan secara keseluruhan. [9] Kaum utilitarian mempunyai keyakinan yang sama bahwa hal yang benar dan bermoral untuk dilakukan dalam situasi tertentu adalah pilihan yang paling mengutamakan manfaat, dan jika penyiksaan hanya digunakan untuk menyakiti orang tanpa hasil, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. [9] Oleh karena itu, lebih baik jika beberapa orang terbunuh oleh pembom daripada jumlah yang lebih banyak – mungkin ribuan orang yang tidak bersalah – disiksa dan dibunuh serta ketentuan hukum dan konstitusi dihancurkan. Selama penyelidikan penculikan Perdana Menteri Italia Aldo Moro, Jenderal Carlo Alberto Dalla Chiesa dilaporkan menanggapi seorang anggota dinas keamanan yang menyarankan penyiksaan terhadap tersangka, "Italia bisa selamat dari kehilangan Aldo Moro. Italia tidak akan selamat dari pengenalan penyiksaan." [10] [11]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Secara historis, penyiksaan dicerca sebagai sebuah gagasan, namun digunakan sebagai alat dan dipertahankan oleh para penggunanya, seringkali bertentangan dengan keyakinan mereka. Penyiksaan yudisial adalah ciri umum sistem hukum di banyak negara termasuk semua negara hukum perdata di Eropa hingga era Pencerahan. Sebuah banteng kepausan melarang praktik penyiksaan di negara-negara Katolik Roma pada tahun 1816. Ini adalah bagian dari teori hukum Yunani dan Romawi kuno yang masih berlaku di Eropa. Hukum Romawi, misalnya, berasumsi bahwa budak tidak akan mengatakan kebenaran di pengadilan karena mereka selalu rentan terhadap ancaman dari pemiliknya. Kesaksian mereka hanya akan bernilai jika didasari oleh rasa takut yang lebih besar akan penyiksaan. Para ahli hukum sangat menyadari masalah kesaksian palsu yang diakibatkan oleh ancaman penyiksaan. Secara teori, penyiksaan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pengakuan, melainkan rincian kejadian atau TKP yang hanya diketahui oleh pihak yang bersalah. Inkuisisi Spanyol mungkin adalah contoh paling terkenal di mana penyiksaan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan bid'ah .

Rak Penyiksaan

Di Inggris, penyiksaan tidak pernah menjadi bagian dari sistem Common Law, [12] namun Kerajaan masih dapat mengeluarkan surat perintah penyiksaan untuk kasus-kasus tertentu (untuk memperoleh informasi daripada mendapatkan pengakuan). Aturan hukum tidak selalu ditaati, misalnya pengakuan Marc Smeaton di persidangan Anne Boleyn hanya disajikan dalam bentuk tertulis, mungkin untuk menyembunyikan dari pengadilan bahwa Smeaton telah disiksa di rak selama empat jam. Kerajaan terus mengeluarkan surat perintah penyiksaan hingga abad ke-17. Ketika Guy Fawkes ditangkap karena perannya dalam Plot Bubuk Mesiu tahun 1605, Raja James I mengeluarkan surat perintah tersebut dan Fawkes disiksa untuk mengambil nama rekan konspiratornya. Pada periode 1540 hingga 1640 waran diterbitkan rata-rata sekitar satu waran per tahun, [13] dengan waran terakhir diterbitkan oleh Charles I pada tahun 1640.[14] Pengecualian terakhir adalah peine forte et dure, yang dapat digunakan pada seseorang yang menolak untuk mengaku bersalah atau tidak bersalah, yang dihapuskan pada tahun 1772.[15] Penyiksaan dilarang di Skotlandia pada tahun 1708 setelah Acts of Union 1707 . Larangan ini hanya berlaku di Inggris, bukan di wilayah Kerajaan Inggris, kecuali jika secara eksplisit diberlakukan di sana.

Penggunaan penyiksaan di Eropa mendapat serangan pada masa Pencerahan . Cesare Beccaria 's On Crimes and Punishments (1764) mengecam penggunaan penyiksaan sebagai tindakan yang kejam dan bertentangan dengan akal. Revolusi Perancis menghapuskan penggunaan penyiksaan di Perancis dan Angkatan Darat Perancis melakukan penghapusan tersebut di sebagian besar wilayah Eropa lainnya. Yurisdiksi Eropa terakhir yang menghapuskan penyiksaan legal adalah Portugal (1828) dan wilayah Glarus di Swiss (1851).

Di bawah sistem hukum yang terkodifikasi seperti Perancis, penyiksaan digantikan dengan sistem hukum yang sangat bergantung pada hakim investigasi dan pengakuan tetap menjadi "Ratu Pembuktian". Hakim seperti itu sering kali berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil. Ada dugaan bahwa dalam banyak kasus, kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka diabaikan oleh hakim. Dalam sistem common law adversarial yang digunakan di seluruh negara berbahasa Inggris, pengalamannya berbeda. Karena kedua belah pihak harus meyakinkan juri apakah terdakwa dalam suatu kasus bersalah atau tidak melakukan kejahatan, jika pembela dapat meyakinkan juri bahwa ada keraguan yang masuk akal mengenai kredibilitas sebuah pengakuan, maka juri kemungkinan besar akan mengabaikan pengakuan tersebut. . Jika pembela dapat menunjukkan bahwa pengakuan tersebut dibuat di bawah tekanan sedemikian rupa sehingga kebanyakan orang akan membuat pengakuan tersebut, maka juri kemungkinan akan mempertanyakan kredibilitas pengakuan tersebut. Biasanya, semakin banyak tekanan yang terbukti digunakan oleh penegak hukum di pihak pembela, semakin sedikit bobot yang akan diberikan oleh sebagian besar juri pada pengakuan. Di Inggris, sebagian untuk melindungi individu dari kebrutalan polisi dan sebagian lagi untuk membuat pengakuan dapat dipercaya oleh juri, semua wawancara dengan tersangka direkam secara audio pada mesin yang membuat dua salinan secara bersamaan, satu untuk polisi dan satu lagi untuk terdakwa. Di Irlandia Utara, dimana masyarakatnya lebih terpolarisasi dibandingkan wilayah lain di Inggris, yang berarti bahwa tuduhan kebrutalan polisi dianggap lebih dipercaya oleh sebagian masyarakat, wawancara direkam dengan video.

Ada dugaan bahwa dalam keadaan tertentu penyiksaan, meskipun ilegal, mungkin telah digunakan oleh beberapa negara Eropa. Dalam kampanye “anti-teroris” di mana informasi diperlukan untuk tujuan intelijen, dan bukan untuk memperoleh pengakuan untuk digunakan di pengadilan, terdapat godaan dari pasukan keamanan, baik yang diberi wewenang oleh pemerintah atau tidak, untuk mengambil informasi intelijen dari tersangka teroris dengan menggunakan cara apa pun. sarana yang tersedia termasuk penggunaan penyiksaan. Apabila terdapat komponen waktu dalam suatu kejahatan, misalnya dalam kasus penculikan, terdapat juga godaan bagi polisi untuk mencoba mendapatkan informasi dengan metode yang membuat bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan.

Israel telah dituduh melakukan penyiksaan terhadap warga Palestina sejak tahun 1967, dan pada tahun 1987 penyiksaan secara umum dianggap diperbolehkan berdasarkan hukum. Namun, ada batasan mengenai siapa yang dapat disiksa. Pihak yang disiksa haruslah bersalah dan harus memiliki alasan yang baik agar dapat ditoleransi. Pada tahun 1999, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa penyiksaan adalah melanggar hukum dan larangan terhadap penyiksaan bersifat "mutlak".[16] Terlepas dari keputusan ini, terdapat klaim bahwa banyak warga Palestina yang tidak bersalah masih menghadapi taktik penyiksaan yang dilakukan oleh otoritas Israel, [17] mengungkapkan kesulitan untuk menghentikan praktik penyiksaan, bahkan setelah tindakan tersebut tidak lagi dianggap sah. [11]

Perdebatan[sunting | sunting sumber]

Pendukung[sunting | sunting sumber]

Tempat Tidur Peregangan

Beberapa pakar berpendapat bahwa kebutuhan akan informasi melebihi argumen moral dan etika yang menentang penyiksaan.

Yasmin Alibhai-Brown, dalam artikel opini [18] yang diterbitkan di The Independent pada tanggal 23 Mei 2005, menulis:

Profesor hukum Harvard, Alan Dershowitz, berpendapat bahwa dalam situasi ekstrem, untuk mencegah sebuah tragedi, "surat perintah penyiksaan" seharusnya diterbitkan oleh pengadilan Amerika Serikat untuk menggunakan jarum panas di bawah kuku, misalnya. Hal ini akan membuat penggunaan terbuka untuk keamanan, meskipun melanggar Konvensi Jenewa [dan perjanjian internasional lainnya]. Posisi utilitarian ini kontroversial namun memiliki daya tarik...

Dua akademisi di Universitas Deakin di Victoria, Australia, Profesor Mirko Bagaric, seorang penulis dan pengacara kelahiran Kroasia yang tinggal di Australia, [19] yang merupakan kepala Fakultas Hukum Universitas Deakin, dan sesama dosen hukum Deakin, Julie Clarke, menerbitkan sebuah makalah dalam University of San Francisco Law Review berpendapat bahwa ketika banyak nyawa berada dalam bahaya, "segala bentuk kerugian" dapat ditimpakan pada tersangka, bahkan jika hal ini dapat mengakibatkan " pemusnahan ". Alasan di balik usulan melegalkan penyiksaan adalah: [20]

Sebagai masyarakat, kita mungkin menerima bahwa membunuh satu orang untuk menyelamatkan ribuan orang adalah tindakan yang sah. ... Tentu saja, lebih menjijikkan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah daripada pelaku kesalahan... Namun, dalam beberapa kasus ekstrem, di mana hampir pasti seseorang memiliki informasi yang dapat mencegah kehilangan banyak nyawa dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan informasi tersebut, fakta bahwa mereka tidak langsung terlibat dalam menciptakan ancaman tersebut tidak berarti mereka dapat melepaskan tanggung jawab mereka.

Saat meninjau buku Alan Dershowitz Mengapa Terorisme Berhasil: Memahami Ancaman, Menanggapi Tantangan, Richard Posner, hakim Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Ketujuh, menulis:

Jika penyiksaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencegah detonasi bom nuklir di Times Square, penyiksaan seharusnya digunakan – dan akan digunakan – untuk mendapatkan informasi tersebut. ... Tidak seorang pun yang meragukan bahwa ini adalah kasusnya seharusnya berada dalam posisi tanggung jawab.

— Richard Posner, The New Republic, September 2002[21]

Pada tanggal 20 Desember 2005, Albert Mohler, presiden Southern Baptist Theological Seminary, membahas masalah apakah penyiksaan harus digunakan oleh pasukan militer Amerika untuk mendapatkan informasi penting dari tersangka teroris. Meskipun ia menentang segala bentuk kodifikasi hukum, ia menyatakan hal berikut: [22]

Dalam keadaan tertentu, kebanyakan orang yang memiliki kepekaan moral pasti akan mengizinkan pemeriksa untuk berteriak pada tahanan dan menggunakan intimidasi psikologis, kurang tidur, serta penghilangan kenyamanan untuk tujuan memperoleh informasi penting. Dalam kasus yang semakin serius, kebanyakan orang kemungkinan akan mengizinkan penggunaan beberapa obat dan teknik psikologis yang lebih intensif dan manipulatif. Dalam kasus yang paling ekstrem yang dapat dibayangkan, kebanyakan orang mungkin juga akan mengizinkan penggunaan mekanisme pemaksaan yang lebih serius – bahkan yang seharusnya kita semua sepakat untuk disebut sebagai penyiksaan. ... Saya berpendapat bahwa kita tidak dapat menghargai penyiksaan dengan mengkodekan daftar situasi luar biasa di mana teknik penyiksaan mungkin digunakan dengan sah. Di sisi lain, saya juga berpendapat bahwa kita tidak dapat menyangkal bahwa mungkin ada keadaan di mana penggunaan penyiksaan semacam itu bisa menjadi suatu keharusan.

Lawan[sunting | sunting sumber]

Di sebagian besar negara, penyiksaan adalah tindakan ilegal, dan oleh karena itu, penyiksaan berada di luar kerangka normal untuk menentukan bersalah atau tidak. Hampir tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apakah seorang tahanan benar-benar mengetahui informasi yang diinginkan, atau bahkan apakah mereka terlibat dalam kejahatan apa pun yang sedang diselidiki. Akibatnya, sebagian besar korban penyiksaan tidak bersalah (selain anggota komunitas sasaran), atau salah identitas. Misalnya, Khalid el-Masri, seorang warga negara Jerman yang tidak bersalah, diculik dan disiksa, karena dikira sebagai pemimpin Al-Qaeda Khalid al-Masri . Palang Merah Irak memperkirakan 80% tahanan di Abu Ghraib adalah "orang yang salah".[23]

Menanggapi artikel Profesor Bagaric dan Nyonya Clarke, juru bicara Amnesty International Nicole Bieske, yang juga seorang pengacara, terkejut dengan gagasan mengatur penyiksaan: "Sungguh mengherankan dan mengerikan bahwa ada orang yang berpendapat seperti ini sehubungan dengan hal mendasar seperti itu. isu ini sebagai penyiksaan, dan membenarkannya berdasarkan moral dan pragmatis". [24] Profesor Bagaric dan Nyonya Clarke menyerahkan makalah tersebut ke jurnal hukum Amerika karena "komentar emosional yang saya terima di Australia, yang mengatakan bahwa pandangan ini sangat buruk, tidak bijaksana, dan tidak bertanggung jawab". [24]

Joe Navarro, salah satu pakar teknik interogasi FBI, mengatakan kepada The New Yorker, "Hanya seorang psikopat yang dapat menyiksa dan tidak terpengaruh. Anda tidak ingin orang-orang seperti itu ada di organisasi Anda. Mereka tidak dapat dipercaya, dan cenderung memiliki sikap buruk terhadap orang lain. masalah".[25]

Toleransi terhadap penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang disamakan dengan “kanker demokrasi” dalam buku berjudul sama karya Pierre Vidal-Naquet, yang mulai melemahkan semua aspek legitimasi negara. Pada peringatan 20 tahun berlakunya Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Philip Hensher menulis, “Peradaban akan segera terancam jika, demi membela kebebasan lainnya, ia memutuskan untuk mengalami kemunduran, menerima kemungkinan penyiksaan sebagaimana yang terlihat. di film". [21]

Skenario bom waktu berdetak[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Skenario bom waktu berdetak

Dalam penegakan hukum, salah satu argumennya adalah mendukung penggunaan kekerasan untuk mendapatkan informasi dari tersangka, yang hanya diperlukan ketika interogasi rutin tidak membuahkan hasil dan waktu adalah hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dalam contoh teoritis yang paling sering dikutip, yaitu skenario “ bom waktu ”, dimana seorang teroris diketahui telah menanam bom nuklir . Dalam keadaan seperti ini, ada perdebatan yang mendukung dan menentang penyiksaan. Ada yang berargumen bahwa tidak menggunakan penyiksaan adalah tindakan yang salah, sementara yang lain berpendapat bahwa menggunakan penyiksaan dalam kapasitas apa pun akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dengan cara yang lebih buruk daripada konsekuensi jika tidak menggunakan penyiksaan.

Sanggahan yang jelas terhadap pendirian ini adalah bahwa skenario seperti itu tidak pernah ada. Dengan kata lain, ini hanyalah gagasan teoretis, karena tidak ada skenario kehidupan nyata yang terjadi yang sebanding. Selain itu, situasi apa pun yang mirip dengan kasus tersebut dapat diselesaikan tanpa perlu menyiksa tersangka mana pun. Hal ini semakin memberikan alasan bagi para ahli teori deontologis bahwa penyiksaan tidak diperlukan dalam keadaan apa pun. Bahkan jika penyiksaan dibenarkan karena alasan tertentu, dapat ditanyakan apakah penyiksaan hanya terbatas pada tersangka, atau apakah seseorang dapat menyiksa keluarga dan teman-teman tahanan tersebut untuk membuatnya patuh. Pertanyaan mengenai batasan siapa yang boleh disiksa dan siapa yang tidak boleh disiksa masih belum terjawab dalam konteks ini.

Para pendukungnya mengutip kasus-kasus di mana penyiksaan berhasil: Dalam kasus Magnus Gäfgen, yang dicurigai menculik Jakob von Metzler yang berusia 11 tahun dan ditangkap pada bulan Oktober 2002 oleh polisi Jerman, pengawasan polisi mengamati Gäfgen mengambil uang tebusan sebesar €1 juta yang diminta. dari keluarga von Metzler dan terus berbelanja. Setelah uang tebusan dibayarkan, anak tersebut tidak dibebaskan. Khawatir akan keselamatan bocah itu, wakil kepala polisi Frankfurt Wolfgang Daschner menangkap Gäfgen, dan jika dia tidak mau berbicara, dia mengancam akan menyebabkan Gäfgen kesakitan. Gäfgen memberi tahu polisi di mana dia menyembunyikan tubuh von Metzler. Dalam kasus ini penyiksaan diancam, namun tidak digunakan, untuk mendapatkan informasi yang, jika tidak, bisa menyelamatkan nyawa anak laki-laki. Pertanyaan etisnya adalah apakah hal ini dapat dibenarkan. Wolfgang Daschner merasa bahwa hal itu dapat dibenarkan dalam situasi tersebut. Kanselir Jerman Merkel, dalam sebuah wawancara pada tanggal 9 Januari 2006, mengacu pada kasus Metzler, menyatakan bahwa "Debat publik menunjukkan bahwa mayoritas warga negara percaya bahwa bahkan dalam kasus seperti itu, tujuan tidak menghalalkan cara. Itu juga posisiku." [26]

Di sisi lain, salah satu argumen yang menentang penyiksaan adalah bahwa penyiksaan gagal memperoleh informasi yang diharapkan karena ketika subjek berada dalam situasi tekanan tinggi, mereka mungkin mengatakan apa pun yang mereka yakini ingin didengar oleh para interogator agar mereka tidak terlibat. bahaya. Subjek yang diinterogasi mungkin juga sengaja berbohong untuk membuang waktu interogator dan memperbesar kemungkinan bom meledak. Kemungkinan terakhir adalah bahwa tahanan tersebut tidak bersalah, dan penyiksaan atau ancaman kekerasan apa pun tidak akan memberikan informasi yang dicari oleh para interogator. Dengan mengadopsi pendekatan “tujuan menghalalkan cara”, hal ini akan memungkinkan sembilan orang yang tidak bersalah untuk disiksa selama orang kesepuluh memberikan pengakuan penuh. Seorang utilitarian akan setuju bahwa tujuan membenarkan cara-cara dalam situasi tersebut, sementara seorang deontologis akan berpendapat bahwa kehidupan yang tidak bersalah tidak boleh dilibatkan, dan bahwa seseorang tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Diperkirakan hanya dua lusin dari 600 tahanan di Guantanamo yang memiliki potensi nilai intelijen, meskipun hal itu dapat diperoleh dari mereka. [27] Ini adalah situasi lain yang dapat digunakan oleh para deontologis untuk menunjukkan ketidakefektifan penyiksaan ketika dilakukan dalam kehidupan nyata. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa para tahanan mempunyai atau mengetahui informasi apa pun yang mungkin relevan, dan penyiksaan sebanyak apa pun tidak dapat membuat mereka memberikan tanggapan seperti yang diharapkan oleh para interogator. [27]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ de Wet, E. (2004). "The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its Implications for National and Customary Law". European Journal of International Law. 15 (1): 97–121. doi:10.1093/ejil/15.1.97. 
  2. ^ a b Miller, Seumas (2017). "Torture". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Diakses tanggal 20 July 2021. 
  3. ^ The Economist.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  4. ^ Posner. The New Republic.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  5. ^ Gardham, Duncan (October 28, 2011). "Torture is not wrong, it just doesn't work, says former interrogator". The Telegraph. 
  6. ^ Carle, Glenn L. (January 2, 2013). "Zero Dark Thirty – Torture Is the American Way?". Huffington Post. 
  7. ^ Rothrock, John (January 12, 2005). "The Torture Myth". The Washington Post. 
  8. ^ "Neuroscience: Torture Doesn't Work and Here's Why". Newsweek. 20 September 2009. Diakses tanggal 2 December 2022. 
  9. ^ a b Harries, Emma (2017). The incoherence of the only serious argument for torture. ABINGDON: Routledge. 
  10. ^ Report of Conadep (National Commission on the Disappearance of Persons): Prologue – 1984
  11. ^ a b Quoted in Dershowitz, A. M. (2002). Why Terrorism Works: Understanding the Threat, Responding to the ChallengePerlu mendaftar (gratis). London: Yale University Press. hlm. 134. ISBN 0-300-10153-8. 
  12. ^ "United Kingdom House of Lords Decisions". baili. 2023. Diakses tanggal 26 April 2023. 
  13. ^ Potter, Harry Law, Liberty and the Constitution (2015) p110
  14. ^ Potter, Harry Law, Liberty and the Constitution (2015) p113
  15. ^ Potter, Harry Law, Liberty and the Constitution (2015) p80
  16. ^ Cohen, Barak (1 January 2001). "Democracy and the Mis-Rule of Law: The Israeli Legal System's Failure to Prevent Torture in the Occupied Territories" (PDF). Indiana International & Comparative Law Review. 12 (1): 75–105. doi:10.18060/17742. Diakses tanggal 1 November 2021. 
  17. ^ Miller, Seumas (2007). "Review Essay/The Utility of Torture". Criminal Justice Ethics. 
  18. ^ Alibhai-Brown, Yasmin (23 May 2005). "People matter more than holy books". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-30.  Includes commentary on how some Americans have changed their attitudes to torture.
  19. ^ "Mirko Bagaric". On Line Opinion. 
  20. ^ Bagaric, Mirko; Clarke, Julie (2005). "Not Enough Official Torture in the World? The Circumstances in Which Torture Is Morally Justifiable". University of San Francisco Law Review. 39 (3): 581–616. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-09. 
  21. ^ a b Hensher, Philip (26 June 2007). "Hollywood is helping us learn to love torture". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 27, 2007.  .
  22. ^ "Torture and the War on Terror: We Must Not Add Dirty Rules to Dirty Hands". AlbertMohler.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-06-27. Diakses tanggal 2006-06-17. 
  23. ^ Drum, Kevin (10 May 2004). "Red Cross Report on Abu Ghraib". Diakses tanggal 14 February 2020. 
  24. ^ a b Minchin, Liz. Make torture legal, say two academics. The Age, 17 May 2005
  25. ^ Mayer. The New Yorker. Diarsipkan dari versi asli Parameter |archive-url= membutuhkan |url= (bantuan) tanggal 2014-03-31.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan);
  26. ^ "Merkel: Guantanamo Mustn't Exist in Long Term". SPIEGEL International. Hamburg, Germany. 9 January 2006. 
  27. ^ a b Golden, Tim; van Natta Jr., Don (June 21, 2004). "The Reach of War; U.S. Said to Overstate Value Of Guantánamo Detainees". The New York Times. Diakses tanggal 14 February 2020. 

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Etika_penyiksaan&oldid=25340107"