Hukum Baxter
Hukum Baxter (juga dikenal sebagai doktrin Bell) adalah hukum ekonomi yang memaparkan bagaimana monopoli dalam industri yang diatur dapat meluas dan menguasai industri yang tidak diatur. Doktrin ini dinamai menurut profesor hukum William Francis Baxter Jr. yang merupakan profesor hukum antimonopoli di Universitas Stanford. Sebagai Asisten Jaksa Agung, ia menyelesaikan kasus tujuh tahun melawan AT&T dengan pemecahan terbesar dalam sejarah Undang-Undang Antimonopoli Sherman, yang memecah AT&T menjadi tujuh perusahaan telepon regional pada tahun 1982.
Isi
[sunting | sunting sumber]Hukum Baxter membahas bagaimana monopoli yang diatur, yang menguasai pasar tertentu, dapat mencoba untuk berekspansi ke pasar lain yang tidak diatur untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dalam industri di mana ada perusahaan besar yang dominan dan mengatur bagian tertentu, seperti informasi atau telekomunikasi, perusahaan-perusahaan ini mungkin ingin memasuki pasar lain yang tidak diatur untuk memperbesar keuntungan mereka.
Ada sebuah gagasan ekonomi yang dinamakan ICE (Internalizing Complementary Externalities) yang menyatakan bahwa ketika sebuah monopoli mencoba berekspansi ke pasar lain, maka itu adalah hal yang baik untuk persaingan. Karena perusahaan monopoli tidak akan mau susah payah masuk ke pasar lain kecuali jika mereka dapat melakukannya dengan lebih efisien daripada pesaingnya. Idenya adalah pelanggan bersedia membayar harga tertentu untuk produk akhir, dan jika monopoli telah menguasai satu bagian pasar, mereka dapat mengenakan biaya lebih tinggi dan berekspansi ke bagian lain untuk menghasilkan lebih banyak uang.
Namun, Hukum Baxter merupakan pengecualian untuk hal ini. Hukum ini menyatakan bahwa monopoli yang diatur, yang memiliki batasan pada harga mereka, masih dapat mencoba mengambil alih pasar lain yang harganya tidak diatur. Ini karena mereka tidak dapat menetapkan harga yang terlalu tinggi di pasar yang diatur, sehingga mereka ingin berekspansi ke pasar yang tidak diatur untuk menghasilkan lebih banyak uang. Monopoli normal mungkin akan mengalami kerugian di pasar pertama, tetapi monopoli yang diatur dapat menghindari kerugian besar dan masih menghasilkan banyak keuntungan di pasar baru, sehingga mereka bertujuan untuk memperluas monopoli mereka.
Contoh
[sunting | sunting sumber]Hukum Baxter di perusahaan Internet
[sunting | sunting sumber]Hukum Baxter dapat digambarkan dalam konteks pasar Internet sebelum era broadband. Seperti yang disebutkan di atas, ketika pasar platform tunduk pada regulasi harga dan tarif, monopoli penyedia jaringan memiliki motivasi yang kuat untuk memonopoli pasar aplikasi yang tidak diregulasi (pasar di tingkat hilir). Sebagai contoh, karena FCC membatasi harga yang dapat dibebankan oleh perusahaan telepon kepada konsumen dengan menggunakan sirkuit jaringan telepon untuk akses Internet, perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mengambil keuntungan monopoli dari platform. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut dilarang menaikkan biaya dan harga untuk layanan eksklusif yang mereka sediakan di pasar. Akibatnya, monopoli ini memperluas bisnis dan layanan mereka ke pasar yang tidak diatur. Dibandingkan dengan saingan di pasar ini, monopoli dapat menawarkan tarif yang lebih rendah dan berbasis biaya untuk layanan yang sama karena integrasi vertikal. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari pasar yang tidak diatur dapat mengimbangi kerugian akibat regulasi di pasar monopoli dan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- Jonathan E.Nuechterlein and Philip J. Weiser. Digital Crossroads-American Telecommunications Policy in the Internet Age. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007.
- Paul L. Joskow and Roger G. Noll. The Bell Doctrine: Applications in Telecommunications, Electricity, and Other Network Industries. Stanford Law Review, Vol. 51, No. 5 (May, 1999), pp. 1249–1315.
- Joseph Farrell & Philip J. Weiser, Modularity, Vertical Integration, and Open Access Policies: Towards a Convergence of Antitrust and Regulation in the Internet Age, 17 Harv. J. Law & Tec. 85, 100–105 (2005)