Pemerintah India
| भारत सरकार
In Scheduled languages:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Logo Pemerintah India dengan tulisan resmi yang disertai lambang negara India di sisi kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didirikan | Current form: 26 Januari 1950 (see: Konstitusi India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Templat:Country data Republic of India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemimpin | Presiden India
(Draupadi Murmu  ) (Secara hukum) Perdana Menteri India (Narendra Modi) (Secara fakta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badan utama | Dewan Menteri Pemerintah Pusat India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kementerian | 54 kementerian dan 93 departemen di bawahnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertanggung jawab untuk | Lok Sabha[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggaran tahunan | ₹45,03 triliun (setara dengan ₹4,5×1018 atau US$6,31,320,600,000,000,000,000,000,000×1016 pada tahun 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantor pusat | Gedung Sekretariat, New Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik India |
Pemerintah India ( (ISO: Bhārata Sarakāra, secara hukum disebut Pemerintah Persatuan atau Persatuan India[2] , atau Pemerintah Pusat) adalah otoritas nasional dari Republik India, yang terletak di Asia Selatan, dan terdiri dari 36 negara bagian dan wilayah persatuan. Pemerintah ini dipimpin oleh Presiden India (saat ini Draupadi Murmu since 25 Juli 2022) yang pada umumnya menjalankan kekuasaan eksekutif, serta menunjuk Perdana Menteri India dan para menteri lainnya untuk memberikan bantuan dan nasihat.[3] Sejak tahun 2014, pemerintahan dibentuk oleh Aliansi Demokratik Nasional (National Democratic Alliance/NDA), sebagai koalisi dominan di Lok Sabha (majelis rendah Parlemen India).Perdana Menteri dan para menteri seniornya merupakan bagian dari Dewan Menteri Persatuan, dengan kabinet sebagai komite pengambil keputusan eksekutif utamanya.[4]
Pemerintah, yang berkedudukan di New Delhi, memiliki tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kekuasaannya masing-masing berada pada Parlemen India yang bikameral,[5], Dewan Menteri Persatuan (dipimpin oleh Perdana Menteri)[6], dan Mahkamah Agung India[7], dengan Presiden sebagai Kepala Negara. Sistem ini merupakan turunan dari sistem Westminster Britania dan memiliki struktur Federalisme.
Dewan Menteri Persatuan bertanggung jawab kepada majelis rendah parlemen, sebagaimana halnya Kabinet sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab. Seperti pada sebagian besar sistem parlementer, pemerintahan bergantung pada Parlemen untuk membuat undang-undang, dan pemilihan umum diadakan setiap lima tahun untuk memilih Lok Sabha yang baru. Pemilihan terakhir diadakan pada tahun 2024.
Setelah pemilihan umum, presiden biasanya menunjuk sebagai Perdana Menteri pemimpin partai atau aliansi yang paling mungkin mendapatkan kepercayaan mayoritas di Lok Sabha. Jika Perdana Menteri yang ditunjuk bukan anggota salah satu Majelis Parlemen pada saat pengangkatan, ia diberi waktu enam bulan untuk terpilih atau diangkat menjadi anggota salah satu Majelis Parlemen.
Cabang
[sunting | sunting sumber]Eksekutif
[sunting | sunting sumber]Eksekutif pemerintahan adalah pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas administrasi harian birokrasi negara. Pembagian kekuasaan ke dalam cabang-cabang pemerintahan yang terpisah merupakan inti dari gagasan republik tentang pemisahan kekuasaan.
| Jabatan | Nama | Partai | Menjabat sejak | Pemilihan terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Presiden | Droupadi Murmu | Independen | 25 Julai 2022 | Pemilihan presiden India 2022 |
| Perdana Menteri India | Narendra Modi | Partai Bharatiya Janata | 26 Mei 2014 | Pemilihan umum India 2024 |
Presiden India
[sunting | sunting sumber]Presiden India adalah kepala negara dan memiliki kekuasaan eksekutif menurut Pasal 53(1) Konstitusi India. Meskipun presiden memiliki semua kekuasaan konstitusional, ia harus bertindak berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri dan Dewan Menteri, seperti yang disebut dalam Pasal 74. Dewan Menteri hanya bisa menjabat selama mendapat kepercayaan mayoritas di Lok Sabha (majelis rendah parlemen). Jika presiden memecat dewan tanpa alasan jelas, bisa terjadi krisis konstitusi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, presiden tidak bisa memecat dewan selama masih didukung mayoritas Lok Sabha.
Presiden juga memiliki wewenang mengangkat pejabat tinggi seperti: gubernur negara bagian, hakim agung, hakim pengadilan tinggi, jaksa agung, auditor negara, komisioner pemilu, pejabat layanan sipil dan militer tingkat tinggi, serta duta besar atas rekomendasi dewan menteri.Presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata India secara de jure (resmi di atas kertas), dan dapat memberikan grasi kepada terpidana mati.
Wakil Presiden India
[sunting | sunting sumber]Wakil Presiden India adalah jabatan konstitusional tertinggi kedua. Ia menggantikan presiden bila presiden mengundurkan diri, dimakzulkan, atau meninggal dunia. Wakil Presiden juga menjadi Ketua Rajya Sabha (majelis tinggi parlemen). Ia dipilih secara tidak langsung oleh anggota parlemen melalui sistem perwakilan proporsional.
Perdana Menteri India
[sunting | sunting sumber]2000–present
[sunting | sunting sumber]
Perdana Menteri adalah pemimpin eksekutif dan kepala pemerintahan. Ia berasal dari partai mayoritas di Lok Sabha dan ditunjuk oleh Presiden. Perdana Menteri memimpin Dewan Menteri, memilih dan memberhentikan menteri, serta memimpin rapat kabinet.
Jika Perdana Menteri mengundurkan diri atau meninggal, maka kabinet juga dibubarkan.
Dewan Menteri dan Kementerian
[sunting | sunting sumber]Dewan Menteri terdiri dari:
- Perdana Menteri
- Menteri Kabinet (kepala kementerian)
- Menteri Negara (MoS), yang membantu menteri kabinet
- Menteri Negara dengan tugas mandiri
Semua menteri harus menjadi anggota parlemen. Mereka dibantu oleh Sekretaris Kabinet, yang juga merupakan kepala Badan Administratif India (IAS).
Sekretaris Pemerintah
[sunting | sunting sumber]Sekretaris adalah pejabat tinggi yang mengepalai kementerian. Biasanya berasal dari Badan Administratif India (IAS). Ia bertanggung jawab atas administrasi dan kebijakan di bawah menteri.
Legislatif
[sunting | sunting sumber].jpg)
Kekuasaan legislatif di India dijalankan oleh Parlemen, sebuah badan legislatif bikameral yang terdiri dari Rajya Sabha dan Lok Sabha. Dari kedua majelis parlemen tersebut, Rajya Sabha (atau 'Dewan Negara Bagian') dianggap sebagai majelis tinggi dan terdiri dari anggota yang diangkat oleh presiden serta dipilih oleh legislatif negara bagian dan wilayah. Lok Sabha (atau 'Dewan Rakyat') dianggap sebagai majelis rendah.[8]
Parlemen tidak memiliki kendali dan kedaulatan sepenuhnya, karena undang-undangnya tunduk pada peninjauan yudisial oleh Mahkamah Agung.[9]Namun, parlemen tetap memiliki kendali tertentu atas eksekutif. Anggota Dewan Menteri, termasuk perdana menteri, dipilih dari anggota parlemen atau harus terpilih menjadi anggota parlemen dalam waktu enam bulan setelah menjabat..[10].Dewan secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Lok Sabha. Lok Sabha adalah majelis sementara dan hanya dapat dibubarkan apabila partai yang berkuasa kehilangan dukungan mayoritas di majelis tersebut. Rajya Sabha adalah majelis tetap dan tidak dapat dibubarkan. Anggota Rajya Sabha dipilih untuk masa jabatan enam tahun.
Yudikatif
[sunting | sunting sumber]Sistem peradilan independen di India dimulai sejak masa penjajahan Inggris, dan banyak prosedur hukumnya mirip dengan sistem Anglo-Saxon (seperti di Inggris dan Amerika Serikat).Mahkamah Agung India adalah pengadilan tertinggi, terdiri dari Ketua Hakim (Chief Justice) dan 33 hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh Presiden India atas nasihat Ketua Hakim. Sidang juri dihapuskan pada awal 1960-an, setelah kasus terkenal KM Nanavati vs. Negara Bagian Maharashtra, karena dinilai mudah dipengaruhi oleh media dan tekanan publik.
Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sistem pengadilan terpisah di tingkat negara bagian dan federal, India menggunakan sistem peradilan yang bersatu (unitary), baik di tingkat nasional (union) maupun negara bagian.
Struktur sistem yudisial di India terdiri dari:
- Mahkamah Agung India (pusat)
- Pengadilan Tinggi (High Courts) di tingkat negara bagian
- Pengadilan Distrik dan Pengadilan Sesi (District & Sessions Courts) di tingkat daerah
Mahkamah Agung
[sunting | sunting sumber]Mahkamah Agung adalah forum yudisial tertinggi dan pengadilan banding terakhir berdasarkan Konstitusi India, serta pengadilan konstitusi tertinggi, dengan kewenangan untuk melakukan peninjauan konstitusional. Terdiri dari Ketua Hakim India dan 33 hakim lainnya yang telah disahkan, Mahkamah ini memiliki kewenangan luas dalam bentuk yurisdiksi asli,Pengadilan tinggi, dan penasihat.[11]
Sebagai pengadilan banding terakhir di negara ini, Mahkamah Agung menangani banding terutama terhadap putusan pengadilan tinggi dari berbagai negara bagian dan pengadilan atau tribunal lainnya. Mahkamah ini melindungi hak-hak dasar warga negara dan menyelesaikan sengketa antara berbagai pemerintahan di negara tersebut. Sebagai pengadilan penasihat, Mahkamah mendengarkan perkara yang secara khusus dirujuk kepadanya oleh presiden berdasarkan konstitusi. Mahkamah juga dapat mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri (suo moto), tanpa perlu adanya pengajuan perkara dari pihak mana pun. Hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung menjadi mengikat bagi semua pengadilan di India, serta oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Sesuai Pasal 142, adalah kewajiban presiden untuk menegakkan putusan Mahkamah Agung..[12] Per Article 142, it is the duty of the president to enforce the decrees of the supreme cour
Selain itu, Pasal 32 dalam konstitusi memberikan yurisdiksi asli yang luas kepada Mahkamah Agung terkait penegakan hak-hak dasar. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan arahan, perintah, atau surat perintah, termasuk surat perintah seperti habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, dan certiorari untuk menegakkannya. Mahkamah Agung juga diberi kekuasaan untuk memerintahkan pemindahan perkara perdata atau pidana dari satu pengadilan tinggi negara bagian ke pengadilan tinggi negara bagian lain, atau dari pengadilan yang lebih rendah ke pengadilan tinggi negara bagian lain dan Mahkamah Agung sendiri. Meskipun sidang Mahkamah Agung biasanya berasal dari putusan atau perintah pengadilan yang lebih rendah, belakangan ini Mahkamah Agung mulai menangani perkara yang melibatkan kepentingan publik secara luas. Hal ini dapat diajukan oleh individu atau kelompok dengan mengajukan writ petition langsung ke loket pendaftaran pengadilan atau dengan mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung India, yang menyoroti isu penting bagi kepentingan umum untuk ditindaklanjuti. Perkara semacam ini dikenal sebagai public interest litigation (PIL) atau litigasi kepentingan umum.
Daftar pustaka
[sunting | sunting sumber]- Subrata K. Mitra and V.B. Singh. 1999. Democracy and Social Change in India: A Cross-Sectional Analysis of the National Electorate. New Delhi: Sage Publications. ISBN 81-7036-809-X (India HB) ISBN 0-7619-9344-4 (U.S. HB).
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Pasal 75(3) Konstitusi India
- ^ "Constitution of India » 300. Suits and proceedings" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 13 July 2024.
- ^ Article 53 & 75 of Constitution of India.
- ^ Sharma, B. K. (1 August 2007). Introduction to the Constitution of India. Prentice Hall. hlm. 31.
- ^ Gledhill, Alan (1970). The Republic of India: The Development of its Laws and Constitution. Greenwood. hlm. 127. ISBN 978-0-8371-2813-9.
- ^ Sharma, Ram (1 January 1950). Cabinet Government in India. Parliamentary Affairs. hlm. 116–126.
- ^ Burt, Neuborne (2003). The Supreme Court of India. International Journal of Constitutional Law. hlm. 478.
- ^ Arnull, Elaine; Fox, Darrell (29 June 2016). Cultural Perspectives on Youth Justice: Connecting Theory, Policy and International Practise. Springer. hlm. 186. ISBN 978-1-137-43397-8. Diakses tanggal 10 May 2017.
- ^ "Parliament's actions subject to judicial review: court". The Hindu. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 8 January 2020. Diakses tanggal 19 July 2017.
- ^ "Indian Constitution And Parliamentary Government | Law Teacher". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 September 2017. Diakses tanggal 20 July 2017.
- ^ "Rule of law index 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 29 April 2015. Diakses tanggal 13 January 2018.
- ^ "History of Supreme Court of India" (PDF). Supreme Court of India. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 22 December 2014. Diakses tanggal 30 August 2014.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]sharukh khan
- Pan Card - Pan card Tax information for government tax department
- Directory of official Government websites in India
- Government of India Portal
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |