Peringatan darurat Indonesia
Peringatan darurat Indonesia atau popular juga dengan tagar #kawalputusanMK, adalah fenomena internet, khususnya media sosial, yang muncul setelah DPR menolak menjalankan keputusan MK dengan menetapkan batas umur untuk calon kepala daerah baru berlaku setelah pelantikan pemenang Pilkada 2024, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang bertentangan dengan keputusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan batasan umur kepala daerah berlaku saat penetapan calon[1] Hal ini dianggap janggal karena pada saat yang sama DPR mengikuti keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait penghilangan batas kursi partai di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah, namun hanya diberlakukan untuk partai yang tidak memiliki kursi.[2] Keputusan ini dirumuskan menjadi RUU Pilkada yang baru dalam waktu singkat. Di sisi lain DPR juga langsung menyetujui saat KPU menetapkan keputusan MK No.29/PUU-XXI/2023,51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PU-XXI/2023 menjadi peraturan KPU terkait batas usia dalam Pemilihan Presiden 2024.[3]
Tindakan ini kemudian dirumuskan menjadi RUU Pilkada dalam waktu relatif singkat.[4] Hal ini dianggap hanya menguntungkan calon tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga presiden [5] dan mengarahkan demokrasi Indonesia jadi monarki[6].
Ramainya pembicaraan dengan topik ini menyebabkan tagar #kawalpusuanMK dan Peringatan Darurat Indonesia trending topic di media sosial X.[7]
Dampak dunia nyata
[sunting | sunting sumber]Menyebarnya pesan ini diikuti dengan ajakan demonstrasi di beberapa titik, antara lain Jakarta[8] Bandung, dan Jogja.[9] Politisi Wanda Hamidah kemudian menyatakan mengundurkan diri dari Partai Golkar dengan alasan tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah dan masih mencintai negaranya.[10]
Visualisasi
[sunting | sunting sumber]Peringatan ini menyebar dalam bentuk video pendek maupun tangkapan layar berwarna biru tua dengan gambar burung garuda berwarna putih.[11] Peringatan ini mirip dengan emergency road system (EAST) yang muncul di TV suatu negara seperti di Jepang, ketika mengalami bencana besar, seperti gempa atau tsunami.[12]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah. dari situs cnnindonesia
- ^ DPR Hanya Akomodir Parpol Tanpa Kursi, Partai Parlemen Tetap 20%. dari situs tirto
- ^ Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres Cawapres. dari situs dpr.go.id
- ^ DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak. dari situs kompas
- ^ DPR Manut MA dan Tolak MK soal Usia Cagub, Angin Segar untuk Kaesang. dari situs kompas
- ^ Early Warning System Menjelma Jadi Tanda Bahaya, "Peringatan Darurat" Berubah Jadi Gerakan Massa Melawan Monarki dari situs jawapos
- ^ Kawal Putusan MK dan Tolak Pilkada Akal-akalan Trending Topic di X. dari situs sindonews
- ^ Ribuan Buruh Kepung DPR Besok: Sampai Kiamat Kami Akan Perang. dari situs cnnindonesia
- ^ Demo Peringatan Darurat di Bandung dan Jogja Digelar Besok, Ini Lokasinya. dari situs kompas
- ^ Wanda Hamidah Umumkan Keluar dari Golkar Melalui Postingan 'Peringatan Darurat Garuda Biru. dari situs pikiran-rakyat
- ^ Peringatan darurat Indonesia di media sosial, apa artinya? dari situs cnnindonesia
- ^ Asal-Usul 'Peringatan Darurat' Berlatar Orde Baru 1991, Ini Fakta Sebenarnya. dari situs bisnis