Perjanjian Luar Angkasa
Nama panjang:
| |
|---|---|
 Anggota Penanda tangan Bukan anggota | |
| Ditandatangani | 27 Januari 1967 |
| Lokasi | London, Moskow, dan Washington, D.C. |
| Efektif | 10 Oktober 1967 |
| Syarat | 5 ratifikasi, termasuk pemerintah penyimpan |
| Pihak | 102[1][2] |
| Penyimpan | Pemerintah Britania Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat |
| Bahasa | Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tionghoa |
 Outer Space Treaty of 1967 di Wikisource | |
Perjanjian Luar Angkasa (dengan nama resmi Perjanjian mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya dalam UU Nomor 16 Tahun 2002) adalah perjanjian yang menjadi dasar hukum luar angkasa. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967. Pada bulan Mei 2013, 102 negara telah meratifikasi perjanjian ini, sementara 27 lainnya telah menandatanganinya tetapi belum meratifikasinya.[1][2]
Garis besar
[sunting | sunting sumber]Perjanjian Luar Angkasa menjadi dasar hukum luar angkasa. Beberapa asas penting yang ada dalam perjanjian ini adalah pelarangan penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di luar angkasa, termasuk di orbit Bumi. Bulan dan benda langit lainnya hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai dan percobaan senjata, manuver militer, atau pendirian basis militer di luar angkasa dilarang.
Perjanjian ini secara eksplisit melarang klaim atas Bulan atau benda langit lainnya, dan menyatakan bahwa objek-objek tersebut merupakan warisan bersama manusia.[3] Namun, negara yang meluncurkan objek angkasa memiliki jurisdiksi dan kontrol terhadap objek tersebut.[4] Negara juga bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh objek angkasa yang mereka luncurkan.[5]
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Perjanjian Bulan 1979
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies". United Nations Office for Disarmament Affairs. Diakses tanggal 2013-04-18.
- ^ a b "Azerbaijan improves legal framework for space cooperation". 13 May 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-13. Diakses tanggal 2013-05-18.
- ^ Jennifer Frakes, (2003) The Common Heritage of Mankind Principle and the Deep Seabed, Outer Space, and Antarctica: Will Developed and Developing Nations Reach a Compromise? Wiscoscin International Law Journal, 21, at 409
- ^ "Article VIII – Outer Space Treaty of 1967 – Wikisource".
- ^ "Article VII – Outer Space Treaty of 1967 – Wikisource".
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
- International Institute of Space Law
- Full text of the "Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies" in Arabic, Chinese, English, French, Russian, or Spanish
- Status of International Agreements relating to Activities in Outer Space (list of state parties to treaty), UN Office for Outer Space Affairs
- The Case for Withdrawing From The 1967 Outer Space Treaty
- Still Relevant (and Important) After All These Years: The case for supporting the Outer Space Treaty
- Squadron Leader KK Nair's "Space:The Frontiers of Modern Defence" Knowledge World Publishers, New Delhi, Chap-5 (Examining Space Law...), Pg 84–104, available at [1]
- Introductory note by Vladimír Kopal, procedural history note and audiovisual material on the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law
- Lecture by Vladimír Kopal entitled The Progressive Development of International Space Law by the United Nations in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law
- Lecture by Vladlen Stepanovich Vereshchetin entitled The Law of Outer Space in the General Legal Field (Commonalities and Particularities) in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law