Lompat ke isi

Program Legislasi Nasional 2020–2024

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Prolegnas 2020–2024)

Program Legislasi Nasional 2020–2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.[1] Total terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 pada saat Rapat Paripurna pengesahan tanggal 17 Desember 2019,[2][3] meski dari jumlah ini kemudian dilakukan evaluasi seiring periode berjalan.

Per 23 November 2022, terdapat 259 RUU yang tercantum dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2020-2024.[4][5]

Prolegnas Umum

[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar RUU Umum Prolegnas 2020-2024. Penomoran pada tabel mengikuti penomoran pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020.[3] Untuk RUU yang ditambahkan setelah terbitnya Keputusan DPR tersebut, digunakan notasi (**).[5][6]

  Telah disahkan menjadi undang-undang
  Telah dikeluarkan dari Prolegnas,
pembahasan resmi tidak dilanjutkan,
atau digantikan dengan undang-undang lain
  RUU di-carry over ke periode DPR selanjutnya

No. Judul Pengusul Bidang Penugasan Tanggal Hasil Keterangan
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan
1 RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber DPR Komisi I
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR Komisi I
3 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR Komisi I
4 RUU tentang Keamanan Laut DPR Komisi I
5 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan DPR Komisi I
6 RUU tentang Tugas Perbantuan Militer DPR Komisi I
7 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DPR Komisi I 5 Desember 2023[7] 2 Januari 2024 UU Nomor 1 Tahun 2024
8 RUU tentang Paradiplomasi DPR Komisi I
9 RUU tentang Pertanahan DPR Komisi II
10 RUU tentang Aparatur Sipil Negara DPR Komisi II 3 Oktober 2023[8] 31 Oktober 2023 UU Nomor 20 Tahun 2023 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun kemudian dalam proses pembahasan disepakati untuk mengubah format RUU dari RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya) menjadi RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
11 RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila DPR Komisi II Sebelumnya dinamai RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila
12 RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD DPR Komisi II
13 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah DPR Komisi II
14 RUU tentang RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah DPR Komisi II
15 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia DPR Komisi II
16 RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria DPR
17 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara DPR
18 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang DPR
19 RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri DPR
20 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum DPR
21 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik DPR Badan Legislasi
22 RUU tentang Penyadapan DPR
23 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial DPR
24 RUU tentang Jabatan Hakim DPR
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia DPR
26 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung DPR
27 RUU tentang Perkumpulan DPR
28 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan DPR
29 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal DPR
30 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum DPR
31 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat DPR
32 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban DPR
33 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR
34 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak DPR
35 RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DPR
36 RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan DPR
37 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian DPR
38 RUU tentang Peradilan DPR
39 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPR Badan Legislasi 24 Mei 2022[9] 16 Juni 2022 UU Nomor 13 Tahun 2022
40 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR
41 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR
42 RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan DPR
43 RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan DPR
44 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan DPR
45 RUU tentang Pertembakauan DPR
46 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPR
47 RUU tentang Perkelapasawitan DPR
48 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DPR Komisi V
49 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR Komisi V 16 Desember 2021[10] 12 Januari 2022 UU Nomor 2 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah disahkan UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang turut mengubah UU Jalan.
50 RUU tentang Transportasi Daring DPR
51 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR
52 RUU tentang Sanitasi DPR
53 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan DPR
54 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPR
55 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara DPR Komisi VI
56 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan DPR
57 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara DPR Komisi VII 12 Mei 2020[11] 10 Juni 2020 UU Nomor 3 Tahun 2020 Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.[a]
58 RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya DPR
59 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
60 RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup DPR
61 RUU tentang Kendaraan Listrik DPR
62 RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial DPR
63 RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial DPR
64 RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) DPR
65 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf DPR
66 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat DPR
67 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji DPR
68 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DPR
69 RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional DPR
70 RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional DPR
71 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan DPR Komisi VIII 4 Juni 2024[13] 2 Juli 2024 UU Nomor 4 Tahun 2024 Sebelumnya dinamai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
72 RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara DPR
73 RUU tentang Minuman Beralkohol DPR Badan Legislasi Sebelumnya dinamai RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
74 RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual DPR
75 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DPR
76 RUU tentang Pengasuhan Anak DPR
77 RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial DPR
78 RUU tentang Kerukunan Umat Beragama DPR
79 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan DPR Komisi IX Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
80 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DPR
81 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR Komisi IX Di-carry over ke periode DPR selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Paripurna 30 September 2024
82 RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) DPR Komisi IX 11 Juli 2023[15] 8 Agustus 2023 UU Nomor 17 Tahun 2023 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut 11 UU sekaligus dengan menggunakan mekanisme omnibus. Atas dasar ini dilakukan perubahan judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.
83 RUU tentang Kefarmasian DPR
84 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR
85 RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti) DPR
86 RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri DPR
87 RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan DPR
88 RUU tentang Kesehatan Masyarakat DPR
89 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja DPR
90 RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan DPR
91 RUU tentang Sistem Pengupahan DPR
92 RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi DPR Komisi X 7 Juli 2022[16] 3 Agustus 2022 UU Nomor 23 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Profesi Psikologi
93 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran DPR Badan Legislasi UU yang hendak diubah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.[b]
94 RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan DPR
95 RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan DPR
96 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi DPR
97 RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam DPR
98 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka DPR
99 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan DPR
100 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman DPR
101 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya DPR
102 RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional DPR
103 RUU tentang Persepakbolaan DPR
104 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara DPR
105 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara DPR
106 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan DPR
107 RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional DPR
108 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR
109 RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology) DPR
110 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPR Digantikan dengan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
111 RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan DPR
112 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar DPR
113 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan DPR
114 RUU tentang Ekonomi Syariah DPR
115 RUU tentang Konsultan Pajak DPR
116 RUU tentang Pelindungan Data Pribadi DPR, Pemerintah, dan DPD Komisi I 20 September 2022[17] 17 Oktober 2022 UU Nomor 27 Tahun 2022
117 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua DPR, Pemerintah, dan DPD Panitia Khusus 15 Juli 2021[18] 19 Juli 2021 UU Nomor 2 Tahun 2021 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
118 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah DPR, Pemerintah, dan DPD Komisi XI Digantikan dengan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
119 RUU tentang Narkotika dan Psikotropika DPR, Pemerintah, dan DPD Komisi III
  • Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  • Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
120 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan DPR, Pemerintah, dan DPD
121 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman DPR, Pemerintah, dan DPD
122 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan DPR, Pemerintah, dan DPD
123 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen DPR, Pemerintah, dan DPD
124 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional DPR dan Pemerintah
125 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri DPR dan Pemerintah
126 RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional DPR dan Pemerintah
127 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia DPR dan Pemerintah
128 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan DPR dan Pemerintah
129 RUU tentang Keamanan Nasional DPR dan Pemerintah
130 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR dan Pemerintah Komisi II
131 RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law) DPR dan Pemerintah Panitia Khusus 18 Januari 2022[19] 15 Februari 2022 UU Nomor 3 Tahun 2022
132 RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta DPR dan Pemerintah Badan Legislasi 28 Maret 2024[20] 25 April 2024 UU Nomor 2 Tahun 2024 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun judul dan format RUU kemudian diubah dikarenakan RUU yang disusun bermaksud mengubah status Jakarta dari yang semula Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).[21]
133 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik DPR dan Pemerintah
134 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana DPR dan Pemerintah Komisi III 6 Desember 2022[22] 2 Januari 2023 UU Nomor 1 Tahun 2023 Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.[a]
135 RUU tentang Pemasyarakatan DPR dan Pemerintah Komisi III 7 Juli 2022[23] 3 Agustus 2022 UU Nomor 22 Tahun 2022
  • Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.[a]
  • Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
136 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana DPR dan Pemerintah
137 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia DPR dan Pemerintah Komisi III 7 Desember 2021[24] 31 Desember 2021 UU Nomor 11 Tahun 2021
138 RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana DPR dan Pemerintah
139 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPR dan Pemerintah
140 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura DPR dan Pemerintah
141 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani DPR dan Pemerintah
142 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan DPR dan Pemerintah
143 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam DPR dan Pemerintah
144 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DPR dan Pemerintah
145 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran DPR dan Pemerintah
146 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional DPR dan Pemerintah
147 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional DPR dan Pemerintah
148 RUU tentang Bea Meterai DPR dan Pemerintah Komisi XI 29 September 2020[25] 26 Oktober 2020 UU Nomor 10 Tahun 2020
  • Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.[a]
  • Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
149 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR dan Pemerintah
150 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai DPR dan Pemerintah
151 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan DPR dan Pemerintah
152 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia DPR dan Pemerintah Badan Legislasi
153 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan DPR dan Pemerintah
154 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal DPR dan Pemerintah
155 RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan DPR dan Pemerintah Komisi XI Digantikan dengan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
156 RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan DPR dan Pemerintah Digantikan dengan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
157 RUU tentang Masyarakat Hukum Adat DPR dan DPD
158 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh DPR dan DPD
159 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan DPR dan DPD Komisi X
160 RUU tentang Keolahragaan DPR dan DPD Komisi X 15 Februari 2022[26] 16 Maret 2022 UU Nomor 11 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
161 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang DPR dan DPD Digantikan dengan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
162 RUU tentang Provinsi Bali DPR dan DPD Komisi II 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 15 Tahun 2023
163 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh DPR dan DPD
164 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPR dan DPD
165 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya DPR dan DPD Komisi IV 9 Juli 2024[28] 7 Agustus 2024 UU Nomor 32 Tahun 2024 Sebelumnya dinamai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, dalam proses pembahasan, disepakati untuk mengubah format RUU yang semula berupa RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya) menjadi RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
166 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah DPR dan DPD
167 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat DPR dan DPD
168 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian DPR dan DPD
169 RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan DPR dan DPD Komisi VII Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
170 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi DPR dan DPD
171 RUU tentang Geologi DPR dan DPD
172 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan DPR dan DPD
173 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana DPR dan DPD Komisi VIII
174 RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual DPR Badan Legislasi 12 April 2022[29] 9 Mei 2022 UU Nomor 12 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
175 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia DPR dan DPD Komisi VIII
176 RUU tentang Ketahanan Keluarga DPR dan DPD
177 RUU tentang Perlindungan Hak Pasien DPR dan DPD
178 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan DPR dan DPD
179 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen DPR dan DPD
180 RUU tentang Daerah Kepulauan DPR dan DPD Panitia Khusus Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
181 RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional Pemerintah Panitia Khusus Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
182 RUU tentang Rahasia Negara Pemerintah
183 RUU tentang Persandian Pemerintah
184 RUU tentang Ketahanan Nasional Pemerintah
185 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pemerintah
186 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah
187 RUU tentang Perkotaan Pemerintah
188 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah
189 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pemerintah
190 RUU tentang Hukum Acara Perdata Pemerintah Komisi III Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
191 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pemerintah Panitia Khusus Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
192 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara DPR Badan Legislasi 7 Desember 2021[30] 31 Desember 2021 UU Nomor 8 Tahun 2021 Sebelumnya hanya disebut RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dalam Prolegnas jangka menengah
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara UU Nomor 9 Tahun 2021
RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado UU Nomor 10 Tahun 2021
193 RUU tentang Badan Usaha Pemerintah
194 RUU tentang Jaminan Benda Bergerak Pemerintah Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
195 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pemerintah
196 RUU tentang Hukum Perdata Internasional Pemerintah
197 RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal Pemerintah
198 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pemerintah
199 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Pemerintah
200 RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara Pemerintah
201 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pemerintah
202 RUU tentang Landas Kontinen Pemerintah Panitia Khusus 13 April 2023[31] 12 Mei 2023 UU Nomor 16 Tahun 2023 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
203 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pemerintah Panitia Khusus Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
204 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pemerintah
205 RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pemerintah Badan Legislasi 5 Oktober 2020[32] 2 November 2020 UU Nomor 11 Tahun 2020
  • Sebelumnya dinamai RUU tentang Cipta Lapangan Kerja.
  • Mengubah 73 undang-undang serta mencabut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel)
206 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pemerintah Dikeluarkan dari Prolegnas karena telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[33] UU yang hendak diubah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.[b]
207 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pemerintah Dikeluarkan dari Prolegnas karena telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[33] UU yang hendak diubah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.[b]
208 RUU tentang Kesetaraan Gender Pemerintah
209 RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) Pemerintah
210 RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal Pemerintah
211 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemerintah
212 RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) DPR Komisi XI 15 Desember 2022[34] 12 Januari 2023 UU Nomor 4 Tahun 2023 Mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengubah 22 undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang,[c] serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan pengaturan sektor keuangan.
213 RUU tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah
214 RUU tentang Penjaminan Polis Pemerintah
215 RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Pemerintah
216 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemerintah
217 RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa Pemerintah
218 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah
219 RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia Pemerintah
220 RUU tentang Penilai Pemerintah
221 RUU tentang Perlelangan Pemerintah
222 RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah Pemerintah
223 RUU tentang Perubahan Harga Rupiah Pemerintah
224 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pemerintah
225 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pemerintah dan DPD UU yang hendak diubah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.[b]
226 RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah DPD
227 RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah DPD
228 RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara DPD
229 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPD
230 RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa DPD Badan Legislasi 28 Maret 2024[35] 25 April 2024 UU Nomor 3 Tahun 2024 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
231 RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan DPD
232 RUU tentang Ketransmigrasian DPD
233 RUU tentang Badan Usaha Milik Desa DPD Badan Legislasi Pembahasan tidak dilanjutkan dikarenakan sebagian materi muatan RUU telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sementara sebagian lainnya diputuskan akan menjadi bahan penyempurnaan bagi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.[36][37]
234 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik DPD
235 RUU tentang Partisipasi Masyarakat DPD
236 RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPD
237 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan DPD
238 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan DPD
239 RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik DPD
240 RUU tentang Kesejahteraan Sosial DPD
241 RUU tentang Bahasa Daerah DPD Komisi X Pembahasan RUU diputuskan untuk ditarik dan tidak dilanjutkan pada periode DPR saat ini, dengan pertimbangan sisa waktu untuk pembahasan RUU yang terbatas serta regulasi mengenai Bahasa Daerah yang ada saat ini dinilai masih memadai.[38]
242 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus DPD
243 RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah DPD
244 RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah DPD
245 RUU tentang Pinjaman Daerah DPD
246 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan DPD
247 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian DPD
248 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro DPD
** RUU tentang Bahan Kimia DPR Badan Legislasi
** RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara DPR
** RUU tentang Kawasan Wisata Khusus DPR
** RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan DPR
** RUU tentang Pengadilan Medis DPR
** RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim DPR
** RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DPR, Pemerintah, dan DPD Komisi XI 7 Desember 2021[39] 5 Januari 2022 UU Nomor 1 Tahun 2022 Mencabut dan menggantikan 2 undang-undang, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan) DPR
** RUU tentang Penghapusan Piutang Negara DPR
** RUU tentang Integrasi Data Pembangunan DPR
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah DPR
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah DPR
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan DPR
** RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Omnibus Law) DPR dan Pemerintah Komisi XI 7 Oktober 2021[40] 29 Oktober 2021 UU Nomor 7 Tahun 2021 Mengubah 18 undang-undang serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan ketentuan perpajakan.[d]
** RUU tentang Bank Emas DPR dan Pemerintah
** RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Pemerintah
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pemerintah Komisi II 3 Oktober 2023[41] 31 Oktober 2023 UU Nomor 21 Tahun 2023
** RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan DPD Panitia Khusus Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara DPD
** RUU tentang Pemerintahan Digital DPD
** RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pemerintah
** RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam DPD
** RUU tentang Permuseuman[33] DPR
** RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045[33] Pemerintah Badan Legislasi[42] 20 Agustus 2024[43] 13 September 2024 UU Nomor 59 Tahun 2024

Prolegnas Kumulatif Terbuka

[sunting | sunting sumber]

Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum.[44] Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[1] yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019[12], RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

  1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  2. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
  5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan dan yang sedang dalam pembahasan untuk disahkan:

  tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
Tertentu
  akibat Putusan MK
  tentang APBN
  tentang pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah
  tentang penetapan/pencabutan Perppu
  lain-lain, tanpa alasan yang jelas

Nomor Judul Bidang Penugasan Tanggal Hasil Keterangan
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan
1 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Komisi VI[45] 6 Februari 2020[46] 28 Februari 2020 UU Nomor 1 Tahun 2020
2 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Badan Anggaran[47] 12 Mei 2020[48] 18 Mei 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020
3 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) Komisi I[49] 14 Juli 2020[50] 6 Agustus 2020 UU Nomor 4 Tahun 2020
4 RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) Panitia Khusus[51] 14 Juli 2020[52] 6 Agustus 2020 UU Nomor 5 Tahun 2020
5 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Komisi II[53] 14 Juli 2020[54] 11 Agustus 2020 UU Nomor 6 Tahun 2020
6 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi[e] Komisi III[57] 1 September 2020[58] 29 September 2020 UU Nomor 7 Tahun 2020
7 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Badan Anggaran 15 September 2020[59] 14 Oktober 2020 UU Nomor 8 Tahun 2020
8 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Badan Anggaran 29 September 2020[60] 26 Oktober 2020 UU Nomor 9 Tahun 2020
9 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan Komisi I[61] 5 Oktober 2020[62] 3 November 2020 UU Nomor 12 Tahun 2020
10 RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) Komisi XI[63] 5 Oktober 2020[64] 3 November 2020 UU Nomor 13 Tahun 2020
11 RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) Komisi VI[65] 9 April 2021[66] 7 Mei 2021 UU Nomor 1 Tahun 2021
12 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Badan Anggaran 7 September 2021[67] 6 Oktober 2021 UU Nomor 3 Tahun 2021
13 RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Komisi VI[68] 7 September 2021[69] 6 Oktober 2021 UU Nomor 4 Tahun 2021
14 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Komisi III[70] 21 September 2021[71] 19 Oktober 2021 UU Nomor 5 Tahun 2021
15 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Badan Anggaran 30 September 2021[72] 27 Oktober 2021 UU Nomor 6 Tahun 2021
16 RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 4 Tahun 2022
17 RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 5 Tahun 2022
18 RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 6 Tahun 2022
19 RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 7 Tahun 2022
20 RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 8 Tahun 2022
21 RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 9 Tahun 2022
22 RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur[f] Komisi II[74] 15 Februari 2022[75] 16 Maret 2022 UU Nomor 10 Tahun 2022
23 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan Komisi II[76] 30 Juni 2022[77] 25 Juli 2022 UU Nomor 14 Tahun 2020
24 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Komisi II[76] 30 Juni 2022[77] 25 Juli 2022 UU Nomor 15 Tahun 2020
25 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Komisi II[76] 30 Juni 2022[77] 25 Juli 2022 UU Nomor 16 Tahun 2020
26 RUU tentang Provinsi Sumatera Barat[f] Komisi II[78] 30 Juni 2022[79] 25 Juli 2022 UU Nomor 17 Tahun 2022
27 RUU tentang Provinsi Jambi[f] Komisi II[78] 30 Juni 2022[79] 25 Juli 2022 UU Nomor 18 Tahun 2022
28 RUU tentang Provinsi Riau[f] Komisi II[78] 30 Juni 2022[79] 25 Juli 2022 UU Nomor 19 Tahun 2022
29 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat[f] Komisi II[78] 30 Juni 2022[79] 25 Juli 2022 UU Nomor 20 Tahun 2022
30 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur[f] Komisi II[78] 30 Juni 2022[79] 25 Juli 2022 UU Nomor 21 Tahun 2022
31 RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Komisi VI[80] 30 Agustus 2022[81] 27 September 2022 UU Nomor 24 Tahun 2022
32 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) Komisi VI[82] 30 Agustus 2022[83] 27 September 2022 UU Nomor 25 Tahun 2022
33 RUU tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Badan Anggaran 6 September 2022[84] 4 Oktober 2022 UU Nomor 26 Tahun 2022
34 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Badan Anggaran 29 September 2022[85] 27 Oktober 2022 UU Nomor 28 Tahun 2022
35 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II[86] 17 November 2022[87] 8 Desember 2022 UU Nomor 29 Tahun 2022
36 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence) Komisi I[88] 6 Desember 2022[89] 3 Januari 2023 UU Nomor 2 Tahun 2023
37 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation) Komisi I[88] 6 Desember 2022[89] 3 Januari 2023 UU Nomor 3 Tahun 2023
38 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) Komisi III[90] 15 Desember 2022[91] 13 Januari 2023 UU Nomor 5 Tahun 2023
39 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Badan Legislasi[92] 21 Maret 2023[93] 31 Maret 2023 UU Nomor 6 Tahun 2023
40 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Komisi II[94] 4 April 2023[95] 4 Mei 2023 UU Nomor 7 Tahun 2023
41 RUU tentang Provinsi Sumatera Utara Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 8 Tahun 2023
42 RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 9 Tahun 2023
43 RUU tentang Provinsi Jawa Barat Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 10 Tahun 2023
44 RUU tentang Provinsi Jawa Tengah Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 11 Tahun 2023
45 RUU tentang Provinsi Jawa Timur Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 12 Tahun 2023
46 RUU tentang Provinsi Maluku Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 13 Tahun 2023
47 RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah Komisi II[96] 4 April 2023[27] 4 Mei 2023 UU Nomor 14 Tahun 2023
48 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Badan Anggaran 12 September 2023[97] 11 Oktober 2023 UU Nomor 18 Tahun 2023
49 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Badan Anggaran 21 September 2023[98] 16 Oktober 2023 UU Nomor 19 Tahun 2023
50 RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) Komisi I[99] 21 November 2023[100] 20 Desember 2023 UU Nomor 22 Tahun 2023
51 RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 5 Tahun 2024
52 RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 6 Tahun 2024
53 RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 7 Tahun 2024
54 RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 8 Tahun 2024
55 RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 9 Tahun 2024
56 RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 10 Tahun 2024
57 RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 11 Tahun 2024
58 RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 12 Tahun 2024
59 RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 13 Tahun 2024
60 RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 14 Tahun 2024
61 RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 15 Tahun 2024
62 RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 16 Tahun 2024
63 RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 17 Tahun 2024
64 RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 18 Tahun 2024
65 RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 19 Tahun 2024
66 RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 20 Tahun 2024
67 RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 21 Tahun 2024
68 RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 22 Tahun 2024
69 RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 23 Tahun 2024
70 RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 24 Tahun 2024
71 RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 25 Tahun 2024
72 RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 26 Tahun 2024
73 RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 27 Tahun 2024
74 RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 28 Tahun 2024
75 RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 29 Tahun 2024
76 RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 30 Tahun 2024
77 RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi II[101] 4 Juni 2024[102] 2 Juli 2024 UU Nomor 31 Tahun 2024
78 RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 33 Tahun 2024
79 RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 34 Tahun 2024
80 RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 35 Tahun 2024
81 RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 36 Tahun 2024
82 RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 37 Tahun 2024
83 RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 38 Tahun 2024
84 RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 39 Tahun 2024
85 RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 40 Tahun 2024
86 RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 41 Tahun 2024
87 RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 42 Tahun 2024
88 RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 43 Tahun 2024
89 RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 44 Tahun 2024
90 RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 45 Tahun 2024
91 RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 46 Tahun 2024
92 RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 47 Tahun 2024
93 RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 48 Tahun 2024
94 RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 49 Tahun 2024
95 RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 50 Tahun 2024
96 RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 51 Tahun 2024
97 RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 52 Tahun 2024
98 RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 53 Tahun 2024
99 RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 54 Tahun 2024
100 RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 55 Tahun 2024
101 RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 56 Tahun 2024
102 RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 57 Tahun 2024
103 RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat Komisi II[103] 9 Juli 2024[104] 7 Agustus 2024 UU Nomor 58 Tahun 2024
104 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Badan Anggaran 3 September 2024[105] belum diundangkan belum diundangkan
105 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Badan Anggaran 19 September 2024 belum diundangkan belum diundangkan
106 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Badan Legislasi 19 September 2024 belum diundangkan belum diundangkan
** RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) Komisi I Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence) Komisi I Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence) Komisi I Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence) Komisi I Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence) Komisi I Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters) Komisi I Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]
** RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Komisi III Sedang proses pembicaraan tingkat 1[14]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Keterangan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b c d Mekanisme carry over merupakan mekanisme sesuai ketentuan pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, RUU carry over dapat diartikan sebagai RUU dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas pada periode masa keanggotaan DPR setelahnya dengan melanjutkan hasil pembahasan sebelumnya. Mekanisme ini mensyaratkan RUU harus sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya dan hasil pembahasannya telah disepakati oleh DPR, Presiden, dan/atau DPD periode setelahnya untuk dimasukkan kembali.[12]
  2. ^ a b c d Lihat pasal 454 UU Nomor 17 Tahun 2023
  3. ^ Keduapuluhdua undang-undang yang diubah yaitu: (1). UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (2). UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (3). UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (4). UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (5). UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (6). UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (7). UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (8). UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (9). UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, (10). UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, (11). UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (12). UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, (13). UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (14). UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (15). UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (16). UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (17). UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (18). UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (19). UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (20). UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, (21). UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, serta (22). Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  4. ^ Kedelapanbelas undang-undang yang diubah yaitu: (a). UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta 4 undang-undang perubahannya, (b). UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta 4 undang-undang perubahannya, (c). UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 3 undang-undang perubahannya, (d). UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta 1 undang-undang perubahannya, (e). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta (f). UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
  5. ^ Dalam persidangan pengujian formil atas UU Nomor 7 Tahun 2020, DPR berargumen bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak cacat formil dikarenakan RUU termasuk dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka Nomor 2 (akibat putusan Mahkamah Konstitusi). Adapun terdapat 6 putusan MK yang menjadi landasan penyusunan RUU: (1). 48/PUU-IX/2011 (2). 49/PUU-IX/2011 (3). 68/PUU-IX/2011 (4). 34/PUU-X/2012 (5). 7/PUU-XI/2013, serta (6). 1-2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan menolak permohonan para pemohon atas uji formil serta menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.[55][56]
  6. ^ a b c d e f g h i j k l Rapat internal Komisi II DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan[73]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2011-08-12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  2. ^ "DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2019-11-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-21. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  3. ^ a b "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024" (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019-12-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  4. ^ "Dua RUU Usulan Tambahan Pemerintah Disetujui DPR Masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023". Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022-12-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-15. Diakses tanggal 2023-03-15. 
  5. ^ a b "Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hlm. 9–28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-01-17. Diakses tanggal 2023-03-15. 
  6. ^ "Program Legislasi Nasional". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  7. ^ Dewi, Intan Rakhmayanti (2023-12-05). "Tok! DPR Sahkan Revisi Kedua UU ITE, Begini Isinya". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12. 
  8. ^ "RUU ASN Resmi Disahkan Jadi Undang-undang di Paripurna DPR". CNN Indonesia. 2023-10-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03. 
  9. ^ Safitri, Eva (2022-05-24). "Tok! DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  10. ^ Yanwardhana, Emir (2021-12-06). "Tok! DPR Setujui RUU Tentang Jalan Menjadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  11. ^ Umah, Anisatul (2020-05-12). "Pimpin Sidang Paripurna, Puan Maharani Sahkan UU Minerba Baru". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  12. ^ a b "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2019-10-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  13. ^ Abdurrahman, Sultan (2024-06-04). Ernis, Devy, ed. "DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Kehidupan". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-06-05. Diakses tanggal 2024-06-05. 
  14. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 Per 11 Juli 2024" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-06-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-07-17. Diakses tanggal 2024-07-17. 
  15. ^ Rachman, Arrijal (2023-07-11). "Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  16. ^ Nurita, Dewi (2022-07-07). Febriyan, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Menjadi UU". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  17. ^ Anggrainy, Firda Cynthia; Utami, Nahda (2022-09-20). "Tok! Paripurna DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  18. ^ Aditya, Nicholas Ryan (2021-07-15). Meiliana, Diamanty, ed. "Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jilid Dua". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  19. ^ "DPR Sahkan RUU IKN Menjadi Undang-undang Ibu Kota Negara". CNN Indonesia. 2022-01-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  20. ^ Paramitha, Defara Dhanya (2024-03-28). Amirullah, ed. "7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-29. Diakses tanggal 2024-03-39. 
  21. ^ Anggrainy, Firda Cynthia (2023-09-12). "Baleg DPR Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Masuk Prolegnas Prioritas 2023". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  22. ^ "RKUHP Resmi Disahkan Jadi UU dalam Paripurna DPR". CNN Indonesia. 2022-02-06. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  23. ^ "RUU Pemasyarakatan Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang". CNN Indonesia. 2022-07-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  24. ^ Ramadhan, Ardito (2021-12-07). Krisiandi, ed. "Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Jadi UU". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  25. ^ "DPR Sahkan UU Bea Meterai, Tarif Rp10 Ribu Mulai 1 Januari". CNN Indonesia. 2020-09-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  26. ^ Ramadhan, Ardito (2022-02-15). Santosa, Bagus, ed. "DPR Sahkan RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  27. ^ a b c d e f g h Rahmawati, Dwi (2023-04-04). "DPR Sahkan RUU Provinsi Sumut hingga Bali Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  28. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Krisiandi (2024-07-09). "DPR Sahkan RUU Konservasi Sumber Daya Alam". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09. 
  29. ^ "DPR Resmi Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang". CNN Indonesia. 2022-04-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  30. ^ Safitri, Eva (2021-12-07). "DPR Setujui RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi-PTUN di 4 Provinsi Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  31. ^ Anggrainy, Firda Cynthia (2023-04-13). "DPR Sahkan RUU Landas Kontinen Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-13. Diakses tanggal 2023-04-13. 
  32. ^ Putri, Cantika Adinda; P, Herdaru (2020-10-05). "Tok! DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jokowi Jadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  33. ^ a b c d Rahmawati, Dwi (2023-08-29). "DPR RI Sepakati 42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  34. ^ "DPR Sahkan UU PPSK, Ada 341 Pasal". CNN Indonesia. 2022-12-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  35. ^ Anggrainy, Firda Cynthia (2024-03-28). "DPR Sahkan RUU Desa Jadi UU, Atur Masa Jabatan Kades 8 Tahun". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-29. Diakses tanggal 2024-03-29. 
  36. ^ "Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Legislasi dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-01-27. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-01-17. Diakses tanggal 2023-03-17. 
  37. ^ "DPR Sepakat Setop Bahas RUU BUMDes". CNN Indonesia. 2022-02-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17. 
  38. ^ Khalida, Melalusa Susthira (2024-06-04). Suyanto, Budi, ed. "Paripurna DPR setujui penarikan RUU Bahasa Daerah". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09. 
  39. ^ "DPR Sahkan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah". CNN Indonesia. 2021-12-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  40. ^ "DPR Resmi Sepakati RUU HPP Jadi UU". CNN Indonesia. 2021-10-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14. 
  41. ^ Asmaaysi, Alifian (2023-10-03). Pradana, Rio Sandy, ed. "Tok! DPR Sahkan Revisi UU IKN, Ini 7 Poin Pentingnya". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03. 
  42. ^ "Sembilan Fraksi Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-08-20. Diakses tanggal 2024-08-20. 
  43. ^ Alatas, M. Baqir Idrus (2024-08-20). Muhiddin, Abdul Hakim, ed. "DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undang". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  44. ^ "Kumulatif Terbuka". Openparliament.id. 2021-07-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  45. ^ "Komisi VI Setujui RUU IA-CEPA". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-02-05. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  46. ^ Putri, Cantika Adinda (2020-02-06). "Tok! IA-CEPA Direstui DPR, Indonesia-Australia Makin Mesra". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  47. ^ "Banggar DPR-Pemerintah Sepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diparipurnakan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-05-04. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  48. ^ Sihombing, Ronaldo Fransiscus (2020-05-12). "Tok! DPR Setuju Perppu Corona Disahkan Menjadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  49. ^ "Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Ukraina di Bidang Pertahanan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-07-13. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  50. ^ "DPR RI Menyetujui RUU Pengesahan Kerjasama Pertahanan RI – Ukraina". Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  51. ^ "RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-07-03. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  52. ^ "DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  53. ^ "Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-06-03. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  54. ^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-07-14). "Tok! Perppu Pilkada Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  55. ^ "Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022-06-20. hlm. 160–163, 317–318. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17. 
  56. ^ Saputra, Andi (2022-06-20). "MK Tolak Uji Formil Revisi UU MK". Detik.com. Archived from the original on 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-17. 
  57. ^ "Seluruh Fraksi di Komisi III Setujui Laporan Panja RUU MK". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-08-31. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  58. ^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-09-01). "Tok! UU MK Disahkan di Paripurna DPR". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17. 
  59. ^ Sugianto, Danang (2020-09-15). "Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  60. ^ Zhacky, Mochamad (2020-09-29). "Paripurna Pengesahan RUU APBN 2021: 250 Anggota DPR Hadir Virtual". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  61. ^ "Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Swedia di Bidang Pertahanan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-09-03. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  62. ^ Chaterine, Rahel Narda (2020-10-05). "DPR Sahkan UU Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  63. ^ "Sepakati RUU Protokol AFAS Ke-7, Industri Asuransi Akan Ekspansi ke ASEAN". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-10-05. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  64. ^ Putra, Dwi Aditya (2020-10-05). "RUU Paket Komitmen Ketujuh AFAS Disahkan, ini Keuntungan untuk Indonesia". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  65. ^ "Apresiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi, Komisi VI Setujui RUU IE-CEPA". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-03-22. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  66. ^ Ramadhan, Ardito (2021-04-09). Erdianto, Kristian, ed. "DPR Sahkan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara RI dan EFTA". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  67. ^ "DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020". CNN Indonesia. 2021-09-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  68. ^ "Komisi VI Setujui RUU PMSE Dibahas di Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-08-25. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  69. ^ Pebrianto, Fajar (2021-09-07). Hidayat, Ali Akhmad Noor, ed. "DPR Sahkan UU Pengesahan ASEAN Agreement on E-Commerce". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  70. ^ "DIM RUU MLA in Criminal Matters Indonesia - Rusia Akan Dibahas Panja". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-09-01. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  71. ^ Tolok, Aprianus Doni (2021-09-21). "Tok! DPR Setujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  72. ^ Pebrianto, Fajar (2021-09-30). Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, ed. "DPR Sahkan UU APBN 2022, Begini Rinciannya". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  73. ^ "Penyusunan 6 (Enam) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi" (PDF). Komisi II DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  74. ^ a b c d e f g "Komisi II Bahas Mekanisme Panja Tujuh RUU Provinsi". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-02-08. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  75. ^ a b c d e f g Al Ayyubi, Sholahuddin (2022-02-15). "DPR Sepakati 7 RUU Provinsi Jadi Undang-undang". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  76. ^ a b c "Dorong Pemerataan Pembangunan, Draf RUU Pemekaran Papua Ditandatangani". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-06-28. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  77. ^ a b c Putri, Cantika Adinda (2022-06-30). "Tok! Indonesia Resmi Punya 5 Provinsi di Papua". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  78. ^ a b c d e "Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU Lima Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-06-21. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  79. ^ a b c d e Nurita, Dewi (2022-06-30). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  80. ^ "Sembilan Fraksi Setujui RUU Pengesahan RCEP Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-07-05. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  81. ^ Yanwardhana, Emir (2022-08-30). "Tok! DPR Restui RI Masuk Perjanjian Perdagangan Terbesar". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  82. ^ "RUU IK-CEPA Disetujui untuk Dibahas di Tingkat II". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-07-05. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  83. ^ Al Hikam, Herdi Alif (2022-08-30). "2 Perjanjian Dagang Jadi UU, Mendag Sebut Jadi 'Jalan Tol' Produk RI ke Dunia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  84. ^ Santia, Tira (2022-09-07). "RUU P2APBN 2021 Disahkan Menjadi Undang-undang". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  85. ^ Putri, Cantika Adinda (2022-09-29). "Tok! DPR Setujui APBN Jokowi 2023 Senilai Rp3.061 Triliun". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  86. ^ "RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Sepakat Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-09-13. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  87. ^ Shafira, Ima Dini (2022-11-17). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  88. ^ a b Anggrainy, Firda Cynthia (2022-11-29). "Komisi I DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-06. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  89. ^ a b Anggrainy, Firda Cynthia (2022-12-06). "DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Singapura dan RI-Fiji". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13. 
  90. ^ "Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-12-05. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  91. ^ Bineksari, Romys (2022-12-15). "DPR Sahkan RUU Ekstradisi Buronan RI & Singapura". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13. 
  92. ^ "Baleg Setujui RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Ciptaker Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-02-15. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  93. ^ Simanjuntak, Surya Dua Artha (2023-03-21). "Tok! DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  94. ^ "Ditetapkan Jadi UU, Komisi II Sepakat Perppu Pemilu Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-03-15. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  95. ^ Rahmawati, Dwi (2023-04-04). "DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04. 
  96. ^ a b c d e f g "RUU Delapan Provinsi Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-03-29. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  97. ^ "Paripurna DPR Sahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2022". CNN Indonesia. 2023-09-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03. 
  98. ^ "Paripurna DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU". CNN Indonesia. 2023-09-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  99. ^ "Sturman Panjaitan Bacakan Pandangan Mini Fraksi PDI-P: Pengesahan Traktat Senjata Nuklir Perlu Segera Dilakukan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-10-04. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  100. ^ Darwati, Erta (2023-11-22). Junita, Nancy, ed. "UU Pelarangan Senjata Nuklir Disahkan, Menlu Retno: Makin Kuat Dorong Perdamaian Internasional". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-11-22. Diakses tanggal 2023-11-22. 
  101. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa "Komisi II & Pemerintah Setujui RUU 27 Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-05-24. Diakses tanggal 2024-07-06. 
  102. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Abdurrahman, Sultan (2024-06-04). Hantoro, Juli, ed. "DPR Sahkan 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang-undang, Sebelumnya Diatur UUD Sementara 1950". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-06-05. Diakses tanggal 2024-06-05. 
  103. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Rahmawati, Dwi (2024-06-27). "Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati 26 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09. 
  104. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Rizaldi, Bagus Ahmad (2024-07-09). Masrafi, Laode, ed. "Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09. 
  105. ^ Indraini, Anisa (2024-09-03). "Disetujui DPR, RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-09-04. Diakses tanggal 2024-09-04. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Program_Legislasi_Nasional_2020–2024&oldid=26369436"