Daerah Otonom Bougainville
Provinsi Otonom Bougainville Wilayah Otonomos Bilong Bogenvil | |
|---|---|
 Bendera
 Lambang
| |
.svg) | |
| Ibu kota | Buka |
| Bahasa resmi | Tok Pisin, Inggris |
| Kelompok etnik | Bugenvil |
| Agama | Kristen Katolik (Agama Resmi) |
| Pemerintahan | Demokrasi Parlementer |
• Presiden | Ismail Toroama |
| Patrick Nisira | |
| Legislatif | Dewan Perwakilan Rakyat |
| Kemerdekaan | |
| 27 November 1942 | |
| 23 Juni 1950 | |
| 25 Juni 2002 | |
| 2027 | |
| Penduduk | |
- Perkiraan 2011 | 249,358 (-) |
- Sensus Penduduk 2023 | 250,172 |
| $107.352 | |
| IPM (2018) |  0,580[2]sedang |
| Mata uang | Kina Bougainville |
| Zona waktu | Waktu Standar Bougainville (UTC+11) |
| Kode telepon | +675 |
Bougainville (/ˈboʊɡənvɪl/ boh-GƏN-vil;[3] Tok Pisin: Bogenvil[4][5]), yang sebelumnya bernama Solomon Utara atau secara resmi bernama Provinsi Otonom Bougainville adalah sebuah provinsi otonom di Papua Nugini. Pulau terbesar di wilayah ini adalah Pulau Bougainville (yang termasuk dalam Kepulauan Solomon). Ibu kota provinsi ini untuk sementara Buka, meskipun diharapkan Arawa akan menjadi calon ibu kota baru.
Pada tahun 2011, wilayah ini memiliki perkiraan populasi 250.000 orang. Bahasa sehari-hari di Bougainville adalah Tok Pisin, yang merupakan varietas dari rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa non-Austronesia juga digunakan. Wilayah ini mencakup beberapa bahasa daerah lainnya yang di mana rumpun bahasa Polinesia digunakan. Secara geografis pulau Bougainville dan Buka merupakan bagian dari Kepulauan Solomon, tetapi secara politik terpisah dari negara merdeka Kepulauan Solomon. Secara historis wilayah itu dikenal sebagai Solomon Utara.
Bougainville telah dihuni oleh manusia setidaknya selama 29.000 tahun. Selama masa kolonial wilayah ini diduduki dan dikelola oleh Jerman, Australia, Jepang, dan Amerika untuk berbagai periode. Nama wilayah ini berasal dari laksamana Prancis Louis Antoine de Bougainville,[6] yang mengunjungi pulau ini pada tahun 1768.
Separatisme Bougainville dimulai pada tahun 1960-an dan Republik Solomon Utara dideklarasikan sesaat sebelum kemerdekaan Papua Nugini pada tahun 1975; itu dimasukkan ke Papua Nugini pada tahun berikutnya. Konflik tambang Panguna menjadi pemicu utama Perang Saudara Bougainville (1988-1998), yang mengakibatkan kematian hingga 20.000 orang. Sebuah kesepakatan damai menghasilkan pembentukan Pemerintah Otonom Bougainville.
Pada akhir 2019, referendum kemerdekaan yang tak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonom di dalam Papua Nugini. Akibatnya, otoritas regional berniat untuk merdeka pada akhir 2027, menunggu ratifikasi oleh pemerintah Papua Nugini.[7][8][9]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]
Prasejarah
[sunting | sunting sumber]Bougainville telah dihuni oleh manusia setidaknya selama 29.000 tahun, menurut bukti yang diperoleh dari Gua Kilu di Pulau Buka.[10] Sampai sekitar 10.000 tahun yang lalu, selama maksimum gletser terakhir, ada satu pulau yang disebut sebagai Bougainville, yang membentang dari ujung utara Pulau Buka hingga Kepulauan Nggela di utara Guadalcanal.[11]
Penghuni pertama Bougainville adalah Austro-Melanesia yang diperkirakan datang dari Kepulauan Bismarck.[12] Sekitar 3.000 tahun yang lalu, masyarakat Austronesia membawa budaya Lapita ke pulau-pulau,[13] memperkenalkan tembikar, pertanian, dan hewan peliharaan seperti babi, anjing, dan ayam.[14] Bahasa Austronesia dan non-Austronesia digunakan di pulau-pulau tersebut hingga hari ini, namun telah terjadi percampuran yang signifikan antara populasi sampai-sampai perbedaan budaya dan genetik tidak lagi berkorelasi dengan bahasa.[15]
Sejarah kolonial
[sunting | sunting sumber]
Orang Eropa pertama yang melihat Bougainville saat ini adalah penjelajah Belanda, Willem Schouten dan Jacob Le Maire, yang melihat sekilas Atol Takuu dan Pulau Nissan pada tahun 1616. Perwira angkatan laut Inggris Philip Carteret mengunjungi Pulau Buka pada tahun 1767 dan juga mengunjungi Kepulauan Carteret yang dinamai sesuai nama dirinya. Pada tahun 1768, laksamana Prancis Louis Antoine de Bougainville berlayar di sepanjang pantai timur pulau yang sekarang menyandang namanya.[13]
Kekaisaran Jerman, yang sudah mulai beroperasi di New Guinea, menganeksasi Bougainville saat ini pada tahun 1886, setelah setuju dengan Inggris untuk membagi Kepulauan Solomon di antara mereka.[16] Sebuah protektorat Jerman atas pulau-pulau utara didirikan akhir tahun itu, tetapi protektorat Kepulauan Solomon Inggris tak didirikan sampai 1893.[17]
Batas awal antara kedua wilayah itu jauh lebih selatan, dengan Pulau Choiseul, Pulau Santa Isabel, Ontong Jawa, Kepulauan Shortland, dan bagian dari Kepulauan Florida termasuk dalam bagian Jerman. Batas saat ini antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon berasal dari Konvensi Tripartit tahun 1899, yang melihat pulau-pulau itu diserahkan ke Inggris.
Kepulauan Solomon Jerman dikelola melalui Nugini Jerman, meskipun butuh hampir dua dekade untuk kehadiran administratif untuk didirikan. Pusat administrasi Jerman di Kieta, didirikan pada tahun 1905, didahului oleh misi Marist, yang berhasil mengubah mayoritas penduduk pulau menjadi Katolik.[18] Perkebunan komersial penuh pertama didirikan pada tahun 1908, tetapi pencaplokan Jerman memiliki dampak ekonomi yang kecil.[19]
Pasukan Ekspedisi Angkatan Laut dan Militer Australia menduduki Bougainville pada bulan Desember 1914, sebagai bagian dari pendudukan Australia di Nugini Jerman. Perjanjian Versailles 1919 menetapkan bekas jajahan itu sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang dikelola oleh Australia sebagai Wilayah Nugini. Sebuah pemerintahan sipil didirikan pada tahun 1920, setelah itu warga negara Jerman dideportasi dan properti mereka diambil alih.[20] Sejumlah ekspedisi hukuman terjadi selama pemerintahan Jerman dan Australia, sebagai bagian dari program pasifikasi. Periode kolonial melihat perubahan signifikan dalam budaya penduduk pulau.[21]
Pada tahun 1942, Bougainville diserang oleh Jepang untuk menyediakan basis dukungan untuk operasi di tempat lain di Pasifik Barat Daya. Kontra-invasi sekutu mengakibatkan banyak korban, dimulai pada tahun 1943, dengan kendali penuh atas pulau-pulau tersebut tidak dibangun kembali sampai tahun 1945. Setelah perang, pemerintah Australia memasukkan Bougainville dan sisa mandatnya ke dalam Wilayah Papua dan Nugini, pendahulu langsung dari masa kini Papua Nugini.
Sejarah modern
[sunting | sunting sumber]Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada tahun 1975. Karena Bougainville kaya akan tembaga dan emas, sebuah tambang besar telah didirikan di Panguna pada awal 1970-an oleh Bougainville Copper Limited, anak perusahaan dari Rio Tinto. Aktivis memproklamasikan kemerdekaan Bougainville (Republik Solomon Utara) pada tahun 1975 dan pada tahun 1990, tetapi yang kedua kalinya pasukan pemerintah menekan separatis.
Perang sipil
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 1988, Tentara Revolusioner Bougainville (TRB) meningkatkan aktivitas mereka secara signifikan. Perdana Menteri Sir Rabbie Namaliu memerintahkan Angkatan Pertahanan Papua Nugini (APPN) untuk memadamkan pemberontakan dan konflik meningkat menjadi perang saudara.
APPN mundur dari posisi permanen di Bougainville pada tahun 1990, tetapi melanjutkan aksi militer. Konflik tersebut melibatkan kelompok-kelompok Bougainville yang pro-kemerdekaan, loyalis, dan Angkatan Pertahanan Papua Nugini. Perang ini telah merenggut sekitar 15.000 hingga 20.000 nyawa.[22][23]
Pada tahun 1996, Perdana Menteri Sir Julius Chan membuat langkah kontroversial untuk mempekerjakan Sandline International, sebuah perusahaan militer swasta yang sebelumnya terlibat dalam memasok tentara bayaran dalam perang saudara di Sierra Leone, untuk memadamkan pemberontakan.
Kesepakatan damai dan otonomi
[sunting | sunting sumber]
Konflik Bougainville berakhir pada tahun 1997 setelah negosiasi ditengahi oleh Selandia Baru. Pada tahun 2000, perjanjian damai diselesaikan dan bersama dengan pelucutan senjata, disediakan untuk pembentukan Pemerintah Otonom Bougainville. Para pihak sepakat untuk mengadakan referendum di masa depan tentang apakah pulau itu harus merdeka secara politik.[24]
Pada tanggal 25 Juli 2005, pemimpin pemberontak Francis Ona meninggal setelah sakit singkat. Seorang mantan surveyor dengan Bougainville Copper, Ona adalah tokoh kunci dalam konflik separatis dan telah menolak untuk secara resmi bergabung dengan proses perdamaian pulau itu.
Pada tahun 2015, Australia mengumumkan akan mendirikan pos diplomatik di Bougainville untuk pertama kalinya.[25] Pada tahun 2016, mereka membatalkan rencana tersebut dengan mengakui bahwa mereka belum memperoleh persetujuan dari pemerintah Papua Nugini.[26]
Referendum kemerdekaan
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 2019, referendum kemerdekaan yang tidak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonom di dalam Papua Nugini. Akibatnya, pemerintah daerah berniat untuk merdeka antara tahun 2025 hingga tahun 2027.[7]
Pemerintahan dan politik
[sunting | sunting sumber]Pemilihan untuk pemerintahan otonom pertama diadakan pada bulan Mei dan Juni 2005; Joseph Kabui, seorang pemimpin kemerdekaan, terpilih sebagai presiden. Dia meninggal di kantor pada 6 Juni 2008 setelah pemilihan sementara untuk mengisi sisa masa jabatannya, John Momis terpilih sebagai presiden pada tahun 2010 untuk masa jabatan lima tahun. Dia mendukung otonomi dalam hubungan dengan pemerintah nasional Papua Nugini.
Konstitusi Bougainville menetapkan bahwa Pemerintah Otonom Bougainville terdiri dari tiga cabang:[27]
- Eksekutif: Presiden Daerah Otonom Bougainville yang mengepalai Dewan Eksekutif Bougainville.
- Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat Bougainville (39 anggota terpilih dan dua anggota cadangan).
- Yurisdiksi: Pengadilan Bougainville termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.
Ibu kotanya adalah Buka, yang menjadi pusat pemerintahan setelah Arawa rusak selama Perang Saudara Bougainville. Status Buka dianggap sementara, dan pemerintah sedang memutuskan lokasi ibu kota permanen.[28]
Referendum kemerdekaan 2019
[sunting | sunting sumber]Presiden John Momis mengkonfirmasi bahwa Bougainville akan mengadakan referendum kemerdekaan yang tidak mengikat pada tahun 2019.[29] Pemerintah Bougainville dan Papua Nugini mengadakan periode referendum dua minggu yang dimulai pada 23 November 2019 dan ditutup pada 7 Desember 2019, yang merupakan langkah terakhir dalam Perjanjian Perdamaian Bougainville.[30] Pertanyaan referendum adalah pilihan antara otonomi yang lebih besar di Papua Nugini, atau kemerdekaan penuh. Lebih dari 98% dari surat suara yang sah diberikan untuk kemerdekaan.[31][32]
Ismail Toroama, mantan pemimpin pemberontak, terpilih sebagai presiden Bougainville pada 23 September 2020.[33]
Negosiasi antara Papua Nugini dan Bougainville dimulai pada 17 Mei 2021.[34] Sementara Toroama menyatakan keinginan untuk melihat Bougainville merdeka pada Juni 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape memperingatkan agar tidak menetapkan jadwal tertentu.[35][36] Pada 7 Juli 2021, diumumkan bahwa Bougainville akan merdeka pada akhir 2027 sambil menunggu persetujuan dari parlemen Papua Nugini.[7][37][8][9]
Wilayah administrasi
[sunting | sunting sumber]
Wilayah ini dibagi menjadi tiga distrik, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi Rural. Untuk keperluan sensus, Rural dibagi lagi menjadi Kampung, dan kampung dibagi menjadi unit sensus.[38]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE : Bougainville Flag, Emblem and Anthem (Protection) Bill 2018" (PDF). Abg.gov.pg. Diakses tanggal 28 June 2019.
- ^ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-04-18.
- ^ "Bougainville: a vote for independence". The World. ABC News. 21 November 2019. Diakses tanggal 23 November 2019.
- ^ "Bogenvil". Tok Pisin English Dictionary. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-25. Diakses tanggal 4 December 2019.
- ^ "K20 milien bilong Bogenvil referendem". Loop PNG. 6 June 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-29. Diakses tanggal 4 December 2019.
- ^ Dunmore, John (2005-03-01). Storms and Dreams: Louis de Bougainville: Soldier, Navigator, Statesmen (dalam bahasa Inggris). Exisle Publishing. ISBN 978-1-77559-236-5.
- ^ a b c "Bougainville sets 2027 deadline for independence from Papua New Guinea". France 24 (dalam bahasa Inggris). 2021-07-06. Diakses tanggal 2021-07-07.
- ^ a b "PNG, B'ville agree on latter's independence". Post Courier (dalam bahasa Inggris). 2021-07-07. Diakses tanggal 2021-07-07.
- ^ a b Mckenna, Kylie; Ariku, Emelda (19 November 2021). "Bougainville independence: recalling promises of international help". The Interpreter. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 November 2021. Diakses tanggal 3 December 2021.
- ^ Spriggs, Matthew (2005). "Bougainville's early history: an archaeological perspective". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 1. ISBN 9781740761383.
- ^ Spriggs 2005, hlm. 2–4.
- ^ Spriggs 2005, hlm. 5.
- ^ a b Spriggs 2005, hlm. 18.
- ^ Spriggs 2005, hlm. 9.
- ^ Spriggs 2005, hlm. 19.
- ^ Sack, Peter (2005). "German Colonial Rule in the Northern Solomons". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 77. ISBN 9781740761383.
- ^ Griffin, James (2005). "Origins of Bougainville's Boundaries". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 74. ISBN 9781740761383.
- ^ Sack 2005, hlm. 84.
- ^ Sack 2005, hlm. 85–87.
- ^ Elder, Peter (2005). "Between the Waitman's Wars: 1914–42". Dalam Regan, Anthony; Griffin, Helga-Maria. Bougainville Before the Conflict. Stranger Journalism. hlm. 146. ISBN 9781740761383.
- ^ Elder 2005, hlm. 150.
- ^ Saovana-Spriggs, Ruth (2000). "Christianity and women in Bougainville" (PDF). Development Bulletin (51): 58–60. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2007-08-29. Diakses tanggal 2007-10-11.
- ^ "EU Relations with Papua New Guinea". European Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2007. Diakses tanggal 2007-10-11.
- ^ Will Marshall, "Papua New Guinea government obtains shaky weapons disposal pact in Bougainville", World Socialist Web Site, May 23, 2001. Accessed on line March 4, 2008.
- ^ Medhora, Shalailah (3 June 2015). "Papua New Guinea not told of Australia's plans for new diplomatic post there". The Guardian. Diakses tanggal 4 June 2015.
- ^ Canberra abandons Bougainville mission plan, Radio New Zealand, 8 May 2016
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaauto2 - ^ "Bougainvilleans consulted on location for new capital". RNZ. 27 September 2021. Diakses tanggal 4 October 2021.
- ^ "Bougainville confirms independence referendum before 2020". Radio Australia. 24 January 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2016. Diakses tanggal 8 March 2016.
- ^ "Ball rolling on Bougainville referendum". Radio New Zealand. 22 May 2016. Diakses tanggal 30 May 2016.
- ^ "Bougainville voters back independence by landslide". The Standard. 11 December 2019. Diakses tanggal 31 May 2021.
- ^ Yeung, Jessie; Watson, Angus (11 December 2019). "Bougainville independence vote delivers emphatic demand to become world's newest nation". CNN. Diakses tanggal 11 December 2019.
- ^ Barrett, Jonathan (23 September 2020). "Bougainville elects former rebel commander as next president". Reuters. Diakses tanggal 31 May 2021.
- ^ Mercer, Phil (17 May 2021). "Papua New Guinea Begins Breakaway Talks with Bougainville Leader". Voice of America. Diakses tanggal 31 May 2021.
- ^ "Bougainville president wants independence from PNG by 2025". ABC Online. 19 May 2021. Diakses tanggal 31 May 2021.
- ^ "Bougainville's president seeks independence by 2025". Radio New Zealand. 19 May 2021. Diakses tanggal 31 May 2021.
- ^ "PNG, B'ville agree on latter's independence". Post Courier (dalam bahasa Inggris). 2021-07-07. Diakses tanggal 2021-07-07.
- ^ "Pacific Regional Statistics - Secretariat of the Pacific Community". Spc.int.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]