Kabinet Malaysia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 22 September 2023 08.04

Kabinet Federal Malaysia (dalam bahasa Melayu: Dewan Kabinet Jemaah Menteri Malaysia) adalah dewan pemerintahan federal di tingkat eksekutif di Malaysia. Menteri-menteri yang menganggotai kabinet merupakan seorang anggota legislatif, baik sebagai anggota majelis rendah maupun majelis tinggi atau disebut sebagai senator. Kabinet secara formal dipimpin oleh kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri dengan dibantu oleh Deputi Perdana Menteri yang ditunjuk atas hak prerogatif Perdana Menteri. Sebagai pemimpin kabinet, Perdana Menteri berhak menentukan menteri dan wakil menteri di setiap kementerian yang ada. Bahkan, seorang Perdana Menteri dapat merangkap tugas dan jabatan sebagai menteri di kabinet. Kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen, sebagaimana termaktub dalam Pasal 43 Perlembagaan Persekutuan Diraja Malaysia bahwa anggota kabinet berasal dari Dewan Rakyat (majelis rendah) dan atau Dewan Negara (majelis tinggi).

Sebagai kepala negara, Raja Malaysia (bahasa Melayu: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memiliki tanggung jawab dalam melantik anggota kabinet, termasuk Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Pimpinan kabinet telah terlebih dahulu dilantik menjadi anggota parlemen, setelahnya diangkat sebagai Perdana Menteri.^[1] Struktur kabinet pada umumnya adalah seluruh menteri dan tidak termasuk dengan wakil menteri—sebelumnya adalah asisten menteri dan terdapat pula sekretaris parlemen—yang merupakan pejabat lain terkait kabinet. Umumnya, sidang kabinet digelar setiap hari Rabu.^[2]

Janji kabinet

Anggota kabinet harus berasal dari anggota Dewan Parlemen. Sebagian besar menteri diangkat dari majelis rendah, Dewan Rakyat, meskipun beberapa ditunjuk dari majelis tinggi, Dewan Negara. Perdana Menteri harus menjadi anggota Dewan Rakyat. Meskipun Wakil Menteri dan atau Sekretaris Parlemen dapat ditunjuk untuk setiap portofolio, mereka tidak termasuk dalam Kabinet. Kabinet bertemu setiap minggu, tepatnya pada hari Rabu.^[2] Setelah posisi Sekretaris Parlemen dihapus dan siaran langsung parsials dari proses Parlemen dimulai pada 2008, rapat Kabinet dipindahkan ke hari Jumat setiap kali Parlemen duduk, sehingga memungkinkan Menteri untuk secara pribadi menjawab pertanyaan selama waktu pertanyaan di Parlemen.^[3]

Komposisi kabinet

Perdana Menteri berhak untuk membuat komposisi kabinet dan jumlah portofolio. Namun, jabatan Menteri Keuangan dianggap sangat penting sebagai suatu kewajiban, dan sebagai hasilnya dimasukkan oleh Menteri Keuangan (Penggabungan) UU 1957 (Undang-Undang 375).^[4] Posisi Wakil Perdana Menteri adalah posisi yang ada melalui konvensi, dan sebagai akibatnya seorang Perdana Menteri secara teoritis dapat membentuk Kabinet tanpa Wakil.^[5]

Wakil menteri ada untuk setiap portofolio, meskipun mereka tidak dianggap sebagai anggota kabinet. Posisi Wakil Menteri dibentuk oleh amandemen konstitusi pada tahun 1960. Kantor sekretaris parlemen untuk setiap kementerian ada tetapi tidak ada yang ditunjuk setelah pemilihan umum Malaysia tahun 2008. Sekretaris parlemen disediakan oleh amandemen pada tahun 1963. Wakil menteri dan sekretaris parlemen juga ditunjuk dari anggota Parlemen, dan diwakili oleh menteri di kementerian pemerintah dan di Parlemen masing-masing. Kantor tambahan, yaitu Sekretaris Politik, ada. Sekretaris Politik tidak perlu menjadi anggota Parlemen. Sebelum menjabat, semua anggota Kabinet, Wakil Menteri, Sekretaris Parlemen, dan Sekretaris Politik mengambil sumpah kerahasiaan sehubungan dengan proses Kabinet.

Fungsi kabinet

Adapun garis besar terhadap fungsi kabinet adalah sebagai berikut:

Merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan program pembangunan.
- Kabinet bertanggung jawab untuk merumuskan berbagai program dan proyek pembangunan untuk pembangunan negara. Contohnya adalah Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP), dan Kebijakan Visi Nasional (NVP).
Untuk mengatur anggaran dan keuangan negara.
- Pemerintah diizinkan untuk menghasilkan pendapatan dari masyarakat melalui pengumpulan pajak, denda, panggilan, bea masuk, biaya, dll.
- Pemerintah diizinkan untuk merencanakan berbagai program pembangunan, dan juga mengalokasikan sumber daya untuk rencana dan program pembangunan ini.
Sebagai arena saran, debat, dan kritik.
- Kabinet diizinkan untuk membahas hampir semua masalah kepentingan nasional, kecuali yang menyentuh hak-hak khusus orang Melayu, Bumiputeras, dan / atau hak istimewa kerajaan. Pasal 153 (1): Ini akan menjadi tanggung jawab Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan Pribumi dari Negara Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Artikel ini.
Untuk mengusulkan dan mengubah hukum.
- Hukum diusulkan oleh Eksekutif dan diperkenalkan di Parlemen dengan pembacaan 1, 2, dan 3 untuk persetujuan.
- Sebagian besar ketentuan untuk amandemen konstitusi memerlukan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota dari Parlemen atau Dewan.
- RUU tersebut harus diajukan ke YDPA (Yang di-Pertuan Agong) untuk persetujuan akhir.

Kabinet petahana

Pimpinan kabinet

Jabatan	Pejabat petahana	Mulai menjabat	Waktu menjabat
Perdana Menteri ڤردان منتري 首相 பிரதமர்	Dato' Seri Anwar Ibrahim (lahir 1947)	24 November 2022	1 tahun, 349 hari	Pakatan Harapan
Wakil Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri تيمبلن ڤردان منتري 副首相 துணைப் பிரதமர்	Dato' Seri Raden Ahmad Zahid Hamidi (lahir 1953)	3 Desember 2022	1 tahun, 340 hari	Barisan Nasional
	Dato' Sri Fadillah Yusof (lahir 1962)	3 Desember 2022	1 tahun, 340 hari	Gabungan Partai Sarawak

Menteri departemen

Jabatan	Pejabat petahana	Mulai menjabat	Waktu menjabat
Menteri di Sekretariat Perdana Menteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri منتري دي جابتن ڤردان منتري 首相署部长 பிரதமர் துறை அமைச்சர்	Dato' Sri Azalina Othman Said (lahir 1963)	3 Desember 2022	1 tahun, 340 hari	Barisan Nasional
	Datuk Armizan Mohd. Ali (lahir 1976)	3 Desember 2022	1 tahun, 340 hari	Gabungan Rakyat Sabah
	Dato' Setia Mohd. Na'im Mokhtar (lahir 1967)	3 Desember 2022	1 tahun, 340 hari	Nonpartisipan

Catatan kaki dan rujukan

^ Hj. Mohd Jali, Nazaruddin, Redzuan, Ma'arof, Abu Samah, Asnarulkhadi & Hj. Mohd Rashid, Ismail (2003). Malaysian Studies: Nationhood and Citizenship (Kajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarganegaraan), m.s. 73. Pearson Malaysia. ISBN 983-2473-91-8.
^ ^a ^b Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), Government and Politics in Southeast Asia, pp. 173–175. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
^ "Cabinet now to meet Fridays for ministers to attend parliament". The Malaysian Insider. 9 April 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 April 2008. Diakses tanggal 9 April 2008.
^ Wu, Min Aun & Hickling, R. H. (2003). Hickling's Malaysian Public Law, pp. 84–85. Petaling Jaya: Pearson Malaysia. ISBN 983-74-2518-0.
^ Wu & Hickling, p. 86.

Pranala luar

Tapak web Bahagian Kabinet, Perlembagaan & Perhubungan antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri Diarsipkan 2015-08-22 di Wayback Machine.

[1] Hj. Mohd Jali, Nazaruddin, Redzuan, Ma'arof, Abu Samah, Asnarulkhadi & Hj. Mohd Rashid, Ismail (2003). Malaysian Studies: Nationhood and Citizenship (Kajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarganegaraan), m.s. 73. Pearson Malaysia. ISBN 983-2473-91-8.

[Funston,_John_2001_pp._173-2] Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), Government and Politics in Southeast Asia, pp. 173–175. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

[3] "Cabinet now to meet Fridays for ministers to attend parliament". The Malaysian Insider. 9 April 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 April 2008. Diakses tanggal 9 April 2008.

[4] Wu, Min Aun & Hickling, R. H. (2003). Hickling's Malaysian Public Law, pp. 84–85. Petaling Jaya: Pearson Malaysia. ISBN 983-74-2518-0.

[hickling_86-5] Wu & Hickling, p. 86.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{Politik Malaysia}}
-'''Kabinet Malaysia''' ialah sebuah [[badan eksekutif]] kerajaan [[Malaysia]]. Diketuai oleh [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]], kabinet merupakan sebuah majlis menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada [[Parlemen Malaysia|Parlemen]]. Seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 43 [[Perlembagaan Persekutuan Malaysia]], anggota Kabinet hanya boleh dipilih dari Majlis Parlimen yang lain yaitu [[Dewan Rakyat]] ataupun [[Dewan Negara]]. Biasaannya, [[Yang di-Pertuan Agong]] melantik semua menteri atas nasihat Perdana Menteri. Namun, seorang Perdana Menteri sebaiknya dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat.<ref>Hj. Mohd Jali, Nazaruddin, Redzuan, Ma'arof, Abu Samah, Asnarulkhadi & Hj. Mohd Rashid, Ismail (2003). ''Malaysian Studies: Nationhood and Citizenship'' (''Kajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarganegaraan''), m.s. 73. Pearson Malaysia. ISBN 983-2473-91-8.</ref><ref>''[[oldwikisource:Perlembagaan Persekutuan Malaysia#Bab 3 - Badan Eksekutif|Perlembagaan Persekutuan Malaysia]]''. "Perkara 43. Jemaah Menteri.".</ref>
+'''Kabinet Federal Malaysia''' (dalam {{lang-ms|Dewan Kabinet Jemaah Menteri Malaysia}}) adalah dewan pemerintahan federal di tingkat eksekutif di [[Malaysia]]. Menteri-menteri yang menganggotai kabinet merupakan seorang anggota legislatif, baik sebagai anggota [[majelis rendah]] maupun [[majelis tinggi]] atau disebut sebagai [[senator]]. Kabinet secara formal dipimpin oleh kepala pemerintahan, yaitu [[Perdana Menteri]] dengan dibantu oleh [[Wakil Perdana Menteri|Deputi Perdana Menteri]] yang ditunjuk atas hak prerogatif Perdana Menteri. Sebagai pemimpin kabinet, Perdana Menteri berhak menentukan menteri dan wakil menteri di setiap kementerian yang ada. Bahkan, seorang Perdana Menteri dapat merangkap tugas dan jabatan sebagai menteri di kabinet. Kabinet akan bertanggung jawab kepada [[Parlemen Malaysia|parlemen]], sebagaimana termaktub dalam Pasal 43 [[Konstitusi Malaysia|Perlembagaan Persekutuan Diraja Malaysia]] bahwa anggota kabinet berasal dari [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]] (majelis rendah) dan atau [[Dewan Negara Malaysia|Dewan Negara]] (majelis tinggi).
-Anggota Kabinet lebih cepat dilantik daripada majlis terendah bagi Parlemen, ''[[Dewan Rakyat]]''. Walaupun Timbalan Menteri dan/atau Setiausaha Parlimen dilantik mengikut setiap portfolio, tetapi mereka tidak termasuk dalam Kabinet. Kabinet Malaysia biasanya melakukan sidang mingguan, yaitu setiap hari Rabu.<ref>Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), ''Government and Politics in Southeast Asia'', pp. 173–175. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref>
+Sebagai kepala negara, Raja Malaysia ({{lang-ms|[[Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong]]}} memiliki tanggung jawab dalam melantik anggota kabinet, termasuk Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Pimpinan kabinet telah terlebih dahulu dilantik menjadi [[anggota parlemen]], setelahnya diangkat sebagai Perdana Menteri.<ref>Hj. Mohd Jali, Nazaruddin, Redzuan, Ma'arof, Abu Samah, Asnarulkhadi & Hj. Mohd Rashid, Ismail (2003). ''Malaysian Studies: Nationhood and Citizenship'' (''Kajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarganegaraan''), m.s. 73. Pearson Malaysia. ISBN 983-2473-91-8.</ref> Struktur kabinet pada umumnya adalah seluruh menteri dan tidak termasuk dengan wakil menteri—sebelumnya adalah asisten menteri dan terdapat pula sekretaris parlemen—yang merupakan pejabat lain terkait kabinet. Umumnya, sidang kabinet digelar setiap hari Rabu.<ref name="Funston, John 2001 pp. 173">Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), ''Government and Politics in Southeast Asia'', pp. 173–175. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref>
-<!--The composition of the Cabinet, and the number of portfolios depends mainly on the wishes of the Prime Minister at the time. However, the post of Finance Minister was considered so important as to be a necessity, and as a result was incorporated by the Minister of Finance (Incorporation) Act 1957 (Act 375).<ref>Wu, Min Aun & Hickling, R. H. (2003). ''Hickling's Malaysian Public Law'', pp. 84–85. Petaling Jaya: Pearson Malaysia. ISBN 983-74-2518-0.</ref> The position of Deputy Prime Minister is one that exists by convention, and as a result a Prime Minister could theoretically form a Cabinet without a Deputy.<ref name="hickling 86">Wu & Hickling, p. 86.</ref>
+== Janji kabinet ==
-Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries exist for each portfolio, although they are not considered members of the Cabinet. The position of Deputy Minister was created by constitutional amendment in 1960, while Parliamentary Secretaries were provided for by another amendment in 1963. Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries are also appointed from members of Parliament, and hold the same powers as Ministers. An additional office, that of Political Secretary, exists. Political Secretaries need not be members of Parliament. Before taking office, all members of the Cabinet, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Political Secretaries take an oath of secrecy concerning the proceedings of the Cabinet. (See also [[Official Secrets Act (Malaysia)]].)<ref name="hickling 86"/>-->
+Anggota kabinet harus berasal dari anggota Dewan Parlemen. Sebagian besar menteri diangkat dari majelis rendah, Dewan Rakyat, meskipun beberapa ditunjuk dari majelis tinggi, Dewan Negara. [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] harus menjadi anggota Dewan Rakyat. Meskipun Wakil Menteri dan atau Sekretaris Parlemen dapat ditunjuk untuk setiap portofolio, mereka tidak termasuk dalam Kabinet. Kabinet bertemu setiap minggu, tepatnya pada hari Rabu.<ref name="Funston, John 2001 pp. 173"/> Setelah posisi Sekretaris Parlemen dihapus dan siaran langsung parsials dari proses Parlemen dimulai pada 2008, rapat Kabinet dipindahkan ke hari Jumat setiap kali Parlemen duduk, sehingga memungkinkan Menteri untuk secara pribadi menjawab pertanyaan selama waktu pertanyaan di Parlemen.<ref>{{cite news| title=Cabinet now to meet Fridays for ministers to attend parliament| date=9 April 2008| url=http://themalaysianinsider.com/mni/cabinet-now-to-meet-fridays-for-ministers-to-attend-parliament.html| work=The Malaysian Insider| accessdate=9 April 2008| archive-url=https://web.archive.org/web/20080413022359/http://themalaysianinsider.com/mni/cabinet-now-to-meet-fridays-for-ministers-to-attend-parliament.html#| archive-date=13 April 2008| url-status=dead| df=dmy-all}}</ref>
-== Kabinet sebelumnya ==
+== Komposisi kabinet ==
+[[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] berhak untuk membuat komposisi kabinet dan jumlah portofolio. Namun, jabatan Menteri Keuangan dianggap sangat penting sebagai suatu kewajiban, dan sebagai hasilnya dimasukkan oleh Menteri Keuangan (Penggabungan) UU 1957 (Undang-Undang 375).<ref>Wu, Min Aun & Hickling, R. H. (2003). ''Hickling's Malaysian Public Law'', pp. 84–85. Petaling Jaya: Pearson Malaysia. {{ISBN|983-74-2518-0}}.</ref> Posisi [[Wakil Perdana Menteri Malaysia|Wakil Perdana Menteri]] adalah posisi yang ada melalui konvensi, dan sebagai akibatnya seorang [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] secara teoritis dapat membentuk Kabinet tanpa Wakil.<ref name="hickling 86">Wu & Hickling, p. 86.</ref>
-* [[Kabinet Malaysia 2008]]
-* [[Kabinet Malaysia 2006]]
+Wakil menteri ada untuk setiap portofolio, meskipun mereka tidak dianggap sebagai anggota kabinet. Posisi Wakil Menteri dibentuk oleh amandemen konstitusi pada tahun 1960. Kantor sekretaris parlemen untuk setiap kementerian ada tetapi tidak ada yang ditunjuk setelah [[Pemilihan umum Malaysia 2008|pemilihan umum Malaysia tahun 2008]]. Sekretaris parlemen disediakan oleh amandemen pada tahun 1963. Wakil menteri dan sekretaris parlemen juga ditunjuk dari anggota Parlemen, dan diwakili oleh menteri di kementerian pemerintah dan di Parlemen masing-masing. Kantor tambahan, yaitu Sekretaris Politik, ada. Sekretaris Politik tidak perlu menjadi anggota Parlemen. Sebelum menjabat, semua anggota Kabinet, Wakil Menteri, Sekretaris Parlemen, dan Sekretaris Politik mengambil sumpah kerahasiaan sehubungan dengan proses Kabinet.
-* [[Kabinet Malaysia 1957]]
-* [[Kabinet Persekutuan Tanah Melayu 1955]]
+== Fungsi kabinet ==
+Adapun garis besar terhadap fungsi kabinet adalah sebagai berikut:
+* Merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan program pembangunan.
+** Kabinet bertanggung jawab untuk merumuskan berbagai program dan proyek pembangunan untuk pembangunan negara. Contohnya adalah Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP), dan Kebijakan Visi Nasional (NVP).
+* Untuk mengatur anggaran dan keuangan negara.
+** Pemerintah diizinkan untuk menghasilkan pendapatan dari masyarakat melalui pengumpulan pajak, denda, panggilan, bea masuk, biaya, dll.
+** Pemerintah diizinkan untuk merencanakan berbagai program pembangunan, dan juga mengalokasikan sumber daya untuk rencana dan program pembangunan ini.
+* Sebagai arena saran, debat, dan kritik.
+** Kabinet diizinkan untuk membahas hampir semua masalah kepentingan nasional, kecuali yang menyentuh hak-hak khusus orang Melayu, Bumiputeras, dan / atau hak istimewa kerajaan. Pasal 153 (1): Ini akan menjadi tanggung jawab Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan Pribumi dari Negara Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Artikel ini.
+* Untuk mengusulkan dan mengubah hukum.
+** Hukum diusulkan oleh Eksekutif dan diperkenalkan di Parlemen dengan pembacaan 1, 2, dan 3 untuk persetujuan.
+** Sebagian besar ketentuan untuk amandemen konstitusi memerlukan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota dari Parlemen atau Dewan.
+** RUU tersebut harus diajukan ke YDPA (Yang di-Pertuan Agong) untuk persetujuan akhir.
+== Kabinet petahana ==
+{{Main|Kabinet Anwar Ibrahim}}
+=== Pimpinan kabinet ===
+{| class="wikitable" style="background:#eeee; float:center; text-align:center"
+! Jabatan
+! Pejabat petahana
+! Potret
+! Mulai menjabat
+! Waktu menjabat
+! colspan="2"| [[Daftar partai politik di Malaysia|Representasi politik]]
+|-
+| '''[[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]]'''<br />ڤردان منتري<br>首相<br>பிரதமர்
+| <span>[[Anwar Ibrahim|Dato' Seri '''Anwar Ibrahim''']]<br />(lahir 1947)</span>
+| [[Berkas:Anwar Ibrahim 09012023 (cropped).jpg|90px]]
+| 24 November 2022
+| {{age in years and days|2022|11|24}}
+! style="background:{{Pakatan Harapan/meta/shading}}" |&nbsp;
+| [[Pakatan Harapan]]
+|-
+| rowspan="2"| '''[[Wakil Perdana Menteri Malaysia|Wakil Perdana Menteri]]'''<br />Timbalan Perdana Menteri<br>تيمبلن ڤردان منتري<br>副首相<br>துணைப் பிரதமர்
+| <span>[[Ahmad Zahid Hamidi|Dato' Seri Raden '''Ahmad Zahid Hamidi''']]<br />(lahir 1953)</span>
+| [[Berkas:The Deputy Prime Minister of Malaysia, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Bin Hamidi calling on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on July 19, 2016 (cropped).jpg|90px]]
+| 3 Desember 2022
+| {{age in years and days|2022|12|3}}
+! style="background:{{Barisan Nasional/meta/shading}}" |
+| [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]]
+|-
+| <span>[[Fadillah Yusof|Dato' Sri '''Fadillah Yusof''']]<br />(lahir 1962)</span>
+| [[Berkas:Fadillah Yusof 2021.jpg|90px]]
+| 3 Desember 2022
+| {{age in years and days|2022|12|3}}
+! style="background:{{Gabungan Partai Sarawak/meta/shading}}" |
+| [[Gabungan Partai Sarawak]]
+|}
+=== Menteri departemen ===
+{| class="wikitable" style="background:#eeee; float:center; text-align:center"
+! Jabatan
+! Pejabat petahana
+! Potret
+! Mulai menjabat
+! Waktu menjabat
+! colspan="2"| [[Daftar partai politik di Malaysia|Representasi politik]]
+|-
+| rowspan="3"| '''[[Sekretariat Perdana Menteri Malaysia|Menteri di Sekretariat Perdana Menteri]]'''<br />Menteri di Jabatan Perdana Menteri<br>منتري دي جابتن ڤردان منتري<br>首相署部长<br>பிரதமர் துறை அமைச்சர்
+| <span>[[Azalina Othman Said|Dato' Sri '''Azalina Othman Said''']]<br />(lahir 1963)</span>
+| [[Berkas:Azalina Othman Said 2022.png|90px]]
+| 3 Desember 2022
+| {{age in years and days|2022|12|3}}
+! style="background:{{Barisan Nasional/meta/shading}}" |&nbsp;
+| [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]]
+|-
+| <span>[[Armizan Mohd Ali|Datuk '''Armizan Mohd. Ali''']]<br />(lahir 1976)</span>
+|
+| 3 Desember 2022
+| {{age in years and days|2022|12|3}}
+! style="background:{{Gabungan Rakyat Sabah/meta/color}}" |
+| [[Gabungan Rakyat Sabah]]
+|-
+| <span>[[Mohd Na'im Mokhtar|Dato' Setia '''Mohd. Na'im Mokhtar''']]<br />(lahir 1967)</span>
+|
+| 3 Desember 2022
+| {{age in years and days|2022|12|3}}
+! style="background:{{Independen/meta/color}}" |
+| Nonpartisipan
+|}
 == Catatan kaki dan rujukan ==
@@ Baris 17: / Baris 99: @@
 == Pranala luar ==
-* [http://www.kabinet.jpm.my/ Tapak web Bahagian Kabinet, Perlembagaan & Perhubungan antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri]
+* [http://www.kabinet.gov.my/ Tapak web Bahagian Kabinet, Perlembagaan & Perhubungan antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150822053332/http://www.kabinet.gov.my/ |date=2015-08-22 }}
-* [http://thestar.com.my/archives/2006/2/15/nation/cabinet.jpg Laman web ''The Star'']
-* [http://www.bharian.com.my/klikkhas/kabinet/2009 Kabinet 2009@Berita Harian Online]
 [[Kategori:Kabinet Malaysia| ]]