Aung San Suu Kyi

Dalam artikel ini, nama keluarganya adalah Aung San Suu Kyi.

Yang Mulia Daw Aung San Suu Kyi
အောင်ဆန်းစုကြည်
Aung San Suu Kyi pada 2013
Penasihat Negara Myanmar
Masa jabatan 6 April 2016 – 1 Februari 2021
Presiden	Htin Kyaw Win Myint
Pendahulu Jabatan didirikan Pengganti Min Aung Hlaing (sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara)
Pemimpin Oposisi
Masa jabatan 2 Mei 2012 – 29 Januari 2016
Presiden	Thein Sein
Pendahulu Sai Hla Kyaw Pengganti Thein Sein
Kantor kementerian 2016–2021 Kantor Menteri Kepresidenan Masa jabatan 30 Maret 2016 – 1 Februari 2021 Presiden Htin Kyaw Win Myint Pendahulu Aung Min Hla Tun Soe Maung Soe Thein Thein Nyunt Pengganti Kosong Menteri Luar Negeri Masa jabatan 30 Maret 2016 – 1 Februari 2021 Presiden Htin Kyaw Win Myint Pendahulu Wunna Maung Lwin Pengganti Wunna Maung Lwin Menteri Pendidikan Masa jabatan 30 Maret 2016 – 5 April 2016 Presiden Htin Kyaw Pendahulu Khin San Yi Pengganti Myo Thein Gyi Menteri Listrik dan Energi Masa jabatan 30 Maret 2016 – 5 April 2016 Presiden Htin Kyaw Pendahulu Khin Maung Soe Zeya Aung Pengganti Pe Zin Tun
Sekretaris Jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi
Petahana
Mulai menjabat 27 September 1988
Pendahulu Jabatan didirikan Pengganti Petahana
Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi
Masa jabatan 13 Desember 2011 – 28 Maret 2023
Pendahulu Jabatan didirikan Pengganti Jabatan dihapuskan
Anggota Dewan Perwakilan Burma untuk Kawhmu
Masa jabatan 2 Mei 2012 – 30 Maret 2016
Pendahulu Soe Tint Pengganti Kosong
Mayoritas	46,73 (71.38%)
Informasi pribadi
Lahir	19 Juni 1945 Rangoon, Burma Inggris
Partai politik	Liga Nasional untuk Demokrasi
Suami/istri	Michael Aris ​ ​ (m. invalid year; meninggal invalid year)​
Anak	2, termasuk Alexander Aris
Orang tua	Aung San (ayah) Khin Kyi (ibu)
Kerabat	Aung San Oo (kakak) Ba Win (paman) Sein Win (sepupu)
Tempat tinggal	Jalan Universitas 54
Pendidikan	Universitas Delhi (BA) St Hugh's College, Oxford (BA) SOAS University of London (MPhil)
Penghargaan sipil	Rafto Prize Sakharov Prize Nobel Peace Prize Jawaharlal Nehru Award Internasional Hadiah Simón Bolívar Olof Palme Prize Bhagwan Mahavir Perdamaian Dunia Medali Emas Kongres
Tanda tangan
Penghargaan (19 September 2017) Congressional Gold Medal (en) (2016) Humanitarian of the Year (en) (2013) Silver Medal of the Chairman of the Senate (en) (2013) Giuseppe Motta Medal (en) (Mei 2012) Václav Havel Prize (en) (2012) Global Citizen Awards (en) (2011) Wallenberg Medal (en) (2011) Chatham House Prize (en) (2009) Ambassador of Conscience Award (en) (2008) Catalonia International Prize (en) (2007) Kewarganegaraan kehormatan Kanada (2005) Olof Palme Prize (en) (2002) UNESCO-Madanjeet Singh Prize (en) (24 Mei 1996) Honorary Companion of the Order of Australia (en) (1995) Freedom Award (en) (1994) honorary doctorate of the Vrije Universiteit Brussel (en) (1993) Penghargaan Jawaharlal Nehru (1992) International Simón Bolívar Prize (en) (1991) Daftar penerima Nobel Perdamaian (1990) Rafto Prize (en) Presidential Medal of Freedom Gwangju Prize for Human Rights (en) Four Freedoms Award – Freedom from Fear (en) honorary doctor of the University of Hong Kong (en) Order of Australia Commander of the Legion of Honour (en) Penghargaan Sakharov
Sunting kotak info • L • B

Daw Aung San Suu Kyi (/aʊŋ ˌsɑːn suː ˈtʃiː/ owng-_-sahn-_-soo-_-chee; bahasa Burma: အောင်ဆန်းစုကြည်; MLCTS: aung hcan: cu. krany [ʔàʊɰ̃ sʰáɰ̃ sṵ tɕì]; lahir 19 Juni 1945), terkadang disingkat menjadi Suu Kyi, adalah seorang politikus, diplomat, penulis, dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian Burma tahun 1991 yang menjabat sebagai Penasihat Negara Myanmar (setara dengan perdana menteri) dan Menteri Luar Negeri dari tahun 2016 hingga 2021. Ia menjabat sebagai sekretaris jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak partai ini didirikan pada tahun 1988 dan terdaftar sebagai ketuanya ketika masih menjadi partai sah pada tahun 2011 hingga 2023. Dia memainkan peran penting dalam Myanmar transisi dari junta militer ke demokrasi parsial pada tahun 2010-an.

Putri bungsu dari Aung San, Bapak Bangsa Myanmar modern, dan Khin Kyi, Aung San Suu Kyi lahir di Rangoon, British Burma . Setelah lulus dari Universitas Delhi pada tahun 1964 dan St Hugh's College, Oxford pada tahun 1968, ia bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama tiga tahun. Dia menikah dengan Michael Aris pada tahun 1972, dan dikaruniai dua anak.

Aung San Suu Kyi menjadi terkenal dalam Pemberontakan 8888 tanggal 8 Agustus 1988 dan menjadi Sekretaris Jenderal NLD, yang baru dibentuknya dengan bantuan beberapa pensiunan pejabat militer yang mengkritik junta militer. Pada Pemilu 1990, NLD memenangkan 81% kursi di Parlemen, namun hasilnya dibatalkan, karena pemerintahan militer (Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara – SPDC) menolak menyerahkan kekuasaan, sehingga menimbulkan protes internasional. Dia telah ditahan sebelum pemilu dan tetap berada di bawah tahanan rumah selama hampir 15 dari 21 tahun dari tahun 1989 hingga 2010, dan menjadi salah satu tahanan politik paling terkemuka di dunia. Pada tahun 1999, majalah Time menobatkannya sebagai salah satu "Anak-anak Gandhi" dan pewaris spiritualnya non-kekerasan. Dia selamat dari upaya pembunuhan pada pembantaian Depayin tahun 2003 ketika sedikitnya 70 orang yang terkait dengan NLD terbunuh.

Partainya memboikot pemilu 2010, sehingga menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP yang didukung militer. Aung San Suu Kyi menjadi Pyithu Hluttaw MP sementara partainya memenangkan 43 dari 45 kursi kosong dalam pemilihan sela 2012. Pada Pemilu 2015, partainya memenangkan kemenangan telak, meraih 86% kursi di Majelis Persatuan—lebih banyak dari 67% supermajority diperlukan untuk memastikan bahwa kandidat pilihannya terpilih presiden dan wakil presiden kedua di presidential electoral college. Meskipun ia dilarang menjadi presiden karena klausul dalam konstitusi—almarhum suami dan anak-anaknya adalah warga negara asing—ia mengambil peran baru sebagai Penasihat Negara Myanmar, seorang peran yang mirip dengan perdana menteri atau kepala pemerintahan.

Ketika ia menjabat sebagai penasihat negara, Aung San Suu Kyi menuai kritik dari beberapa negara, organisasi, dan tokoh atas kelambanan Myanmar dalam menanggapi genosida terhadap orang-orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine dan penolakan untuk mengakui bahwa militer Myanmar telah melakukan pembantaian. Di bawah kepemimpinannya, Myanmar juga menuai kritik atas penuntutan terhadap jurnalis. Pada tahun 2019, Aung San Suu Kyi hadir di Pengadilan Internasional di mana dia membela militer Myanmar dari tuduhan genosida terhadap Rohingya.

Aung San Suu Kyi, yang partainya memenangkan pemilihan umum Myanmar 2020 November, ditangkap pada 1 Februari 2021 setelah kudeta Myanmar 2021 yang memulihkan Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) berkuasa dan memicu protes seluruh negeri. Beberapa dakwaan diajukan terhadapnya, dan pada 6 Desember 2021, dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas dua dakwaan. Kemudian, pada 10 Januari 2022, ia divonis tambahan empat tahun penjara atas serangkaian dakwaan lainnya. Pada tanggal 12 Oktober 2022, dia divonis bersalah atas dua dakwaan lebih lanjut korupsi dan dia dijatuhi hukuman dua kali penjara selama tiga tahun untuk dijalani secara bersamaan. Pada tanggal 30 Desember 2022, persidangannya berakhir dengan hukuman lain dan tambahan hukuman tujuh tahun penjara karena korupsi. Hukuman terakhir Aung San Suu Kyi adalah 33 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 27 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagian besar negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat mengutuk penangkapan, persidangan, dan hukuman tersebut karena bermotif politik.

Nama

Aung San Suu Kyi, seperti nama Burma lainnya, tidak menyertakan nama keluarga, tetapi hanya nama pribadi, dalam kasusnya berasal dari tiga kerabat: "Aung San" dari ayahnya, " Suu" dari nenek dari pihak ayah, dan "Kyi" dari ibunya Khin Kyi.

Di Myanmar, Aung San Suu Kyi sering disebut sebagai Daw Aung San Suu Kyi. Daw, secara harfiah berarti "bibi", bukan bagian dari namanya tetapi merupakan kehormatan untuk wanita yang lebih tua dan dihormati, mirip dengan "Nyonya". Dia kadang-kadang dipanggil sebagai Daw Suu atau Amay Suu ("Ibu Suu") oleh para pendukungnya.

Kehidupan pribadi

Aung San Suu Kyi dilahirkan pada 19 Juni 1945 di Rangoon (sekarang Yangon), Burma Britania. Menurut Peter Popham, ia lahir di sebuah desa kecil di luar Rangoon bernama Hmway Saung. Ayahnya, Aung San, bersekutu dengan Jepang selama Perang Dunia II. Aung San mendirikan tentara Burma modern dan merundingkan kemerdekaan Burma dari Inggris pada tahun 1947; dia dibunuh oleh saingannya pada tahun yang sama. Dia adalah keponakan dari Thakin Than Tun yang merupakan suami dari Khin Khin Gyi, kakak perempuan dari ibunya Khin Kyi.

Dia tumbuh bersama ibunya, Khin Kyi, dan dua saudara laki-lakinya, Aung San Lin dan Aung San Oo, di Rangoon. Aung San Lin meninggal pada usia delapan tahun ketika dia tenggelam di danau hias di halaman rumah. Kakak laki-lakinya beremigrasi ke San Diego, California, menjadi Warga negara Amerika Serikat. Setelah kematian Aung San Lin, keluarganya pindah ke sebuah rumah di tepi Danau Inya tempat Aung San Suu Kyi bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang, pandangan politik, dan agama. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Bahasa Inggris Metodis (sekarang SMA Pendidikan Dasar No. 1 Dagon) hampir sepanjang masa kecilnya di Burma, di mana ia tercatat memiliki bakat belajar bahasa. Dia berbicara dalam empat bahasa: Burma, Inggris (dengan aksen Inggris), Prancis, dan Jepang. Dia adalah seorang Theravada penganut Buddha.

Ibu Aung San Suu Kyi, Khin Kyi, menjadi terkenal sebagai tokoh politik di pemerintahan Burma yang baru dibentuk. Dia ditunjuk sebagai duta besar Burma untuk India dan Nepal pada tahun 1960, dan Aung San Suu Kyi mengikutinya ke sana. Dia belajar di Sekolah Biara Yesus dan Maria di New Delhi, dan lulus dari Perguruan Tinggi Lady Shri Ram, sebuah perguruan tinggi konstituen Universitas Delhi di New Delhi, dengan gelar di bidang politik pada tahun 1964. Suu Kyi melanjutkan pendidikannya di St Hugh's College, Oxford, memperoleh gelar B.A. gelar dalam Filsafat, Politik dan Ekonomi pada tahun 1967, lulus dengan gelar kelas tiga itu adalah dipromosikan sesuai tradisi menjadi MA pada tahun 1968. Setelah lulus, dia tinggal di New York City bersama teman keluarganya Ma Than E, yang pernah menjadi penyanyi pop Burma yang populer. Dia bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama tiga tahun, terutama pada masalah anggaran, menulis setiap hari kepada calon suaminya, Dr. Michael Aris. Pada tanggal 1 Januari 1972, Aung San Suu Kyi dan Aris, seorang sarjana budaya Tibet dan sastra, yang tinggal di luar negeri di Bhutan, menikah. Tahun berikutnya, dia melahirkan putra pertama mereka, Alexander Aris, di London; putra kedua mereka, Kim Aris, lahir pada tahun 1977. Antara tahun 1985 dan 1987, Aung San Suu Kyi sedang mengejar gelar Master of Philosophy di Sastra Burma sebagai mahasiswa riset di School of Studi Oriental dan Afrika (SOAS), Universitas London. Dia terpilih sebagai Rekan Kehormatan dari St Hugh's pada tahun 1990. Selama dua tahun, dia menjadi Fellow di Institut Studi Lanjutan India (IIAS) di Shimla, India. Dia juga bekerja untuk pemerintah Persatuan Burma.

Pada tahun 1988, Aung San Suu Kyi kembali ke Burma untuk merawat ibunya yang sakit. Kunjungan Aris pada Natal 1995 adalah kali terakhir dia dan Aung San Suu Kyi bertemu, karena Aris masih berada di Burma dan kediktatoran Burma menolak visa masuknya lebih lanjut. Aris didiagnosis mengidap kanker prostat pada tahun 1997 yang kemudian diketahui terminal. Meskipun ada permohonan dari tokoh dan organisasi terkemuka, termasuk Amerika Serikat, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan Paus Yohanes Paulus II, pemerintah Burma tidak akan memberikan Aris hak [ [visa (dokumen)|visa]], mengatakan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas untuk merawatnya, dan malah mendesak Aung San Suu Kyi meninggalkan negara itu untuk mengunjunginya. Dia pada saat itu untuk sementara bebas dari tahanan rumah tetapi tidak mau berangkat, takut dia akan ditolak masuk kembali jika dia pergi, karena dia tidak percaya pada jaminan junta militer bahwa dia bisa kembali.

Aris meninggal dunia pada hari ulang tahunnya yang ke-53 pada tanggal 27 Maret 1999. Sejak tahun 1989, ketika istrinya pertama kali dijadikan tahanan rumah, ia hanya bertemu lima kali, terakhir pada saat Natal tahun 1995. Ia juga terpisah dari anak-anaknya, yang tinggal di Inggris, hingga 2011.

Pada tanggal 2 Mei 2008, setelah Topan Nargis melanda Burma, bungalo bobrok di tepi danau milik Aung San Suu Kyi kehilangan atap dan listriknya, sementara topan tersebut juga menyebabkan seluruh desa di delta Irrawaddy terendam. Rencana renovasi dan perbaikan rumah diumumkan pada Agustus 2009. Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah pada 13 November 2010.

Aung San Suu Kyi di daerah pemilihannya di kotapraja Kawhmu selama kampanye pemilihan sela tahun 2012.

Karir politik

Awal politik

Secara kebetulan, ketika Aung San Suu Kyi kembali ke Burma pada tahun 1988, pemimpin militer lama Burma dan ketua partai yang berkuasa, Jenderal Ne Win, mengundurkan diri turun. Demonstrasi massal untuk demokrasi menyusul peristiwa tersebut pada tanggal 8 Agustus 1988 (8–8–88, hari yang dianggap menguntungkan), yang ditindas dengan kekerasan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan 8888. Pada tanggal 24 Agustus 1988, dia membuat penampilan publik pertamanya di Rumah Sakit Umum Yangon, berbicara kepada para pengunjuk rasa dari podium. Pada tanggal 26 Agustus, ia berpidato di depan setengah juta orang pada rapat umum massal di depan Pagoda Shwedagon di ibu kota, menyerukan pemerintahan demokratis. Namun, di September 1988, junta militer baru mengambil alih kekuasaan.

Terpengaruh oleh kedua filosofi Mahatma Gandhi tentang non-kekerasan dan juga menurut konsep Buddhis, Aung San Suu Kyi memasuki dunia politik untuk bekerja demokratisasi, membantu mendirikan Liga Nasional untuk Demokrasi pada 27 September 1988, namun dimasukkan ke dalam tahanan rumah pada tanggal 20 Juli 1989. Dia ditawari kebebasan jika meninggalkan negara tersebut, namun dia menolak. Terlepas dari filosofinya yang tidak melakukan kekerasan, sekelompok mantan komandan militer dan politisi senior yang bergabung dengan NLD selama krisis percaya bahwa dia terlalu konfrontatif dan meninggalkan NLD. Namun, ia tetap mempertahankan popularitas dan dukungan besar di kalangan pemuda NLD yang menghabiskan sebagian besar waktunya bersamanya.

Selama krisis, Perdana Menteri Burma, U Nu yang sebelumnya terpilih secara demokratis, berinisiatif untuk membentuk pemerintahan sementara dan mengundang para pemimpin oposisi untuk bergabung dengannya. Perdana Menteri India Rajiv Gandhi telah mengisyaratkan kesiapannya untuk mengakui pemerintahan sementara. Namun, Aung San Suu Kyi dengan tegas menolak rencana U Nu dengan mengatakan "masa depan oposisi akan ditentukan oleh massa rakyat". Mantan-Brigadir Jenderal Aung Gyi, politisi berpengaruh lainnya pada saat krisis 8888 dan ketua pertama dalam sejarah NLD, mengikuti gugatan tersebut dan menolak rencana tersebut setelah penolakan Aung San Suu Kyi. Aung Gyi kemudian menuduh beberapa anggota NLD sebagai komunis dan mengundurkan diri dari partai tersebut.

Suu Kyi bertemu dengan Edgardo Boeninger dari Institut Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional pada tahun 1995.

Pemilu 1990 dan Hadiah Nobel Perdamaian

Pada tahun 1990, junta militer mengadakan pemilihan umum, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memperoleh 59% suara, menjamin NLD mendapatkan 80% kursi parlemen. Beberapa pihak mengklaim bahwa Aung San Suu Kyi akan menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, hasil pemilu dibatalkan dan militer menolak menyerahkan kekuasaan, sehingga menimbulkan kecaman internasional. Aung San Suu Kyi ditempatkan sebagai tahanan rumah di rumahnya di University Avenue (16°49′32″N 96°9′1″E) di Rangoon, pada saat itu dia dianugerahi Hadiah Sakharov untuk Kebebasan Berpikir pada tahun 1990, dan Hadiah Nobel Perdamaian satu tahun kemudian. Putranya Alexander dan Kim menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas namanya. Aung San Suu Kyi menggunakan hadiah uang Hadiah Nobel Perdamaian sebesar US$1,3 juta untuk membangun perwalian kesehatan dan pendidikan bagi rakyat Burma. Sekitar waktu ini, Aung San Suu Kyi memilih non-kekerasan sebagai taktik politik yang bijaksana, dengan menyatakan pada tahun 2007, "Saya tidak berpegang pada non-kekerasan karena alasan moral, tetapi karena alasan politik dan praktis."

Keputusan Komite Nobel menyebutkan:

Komite Nobel Norwegia telah memutuskan untuk memberikan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 kepada Aung San Suu Kyi dari Myanmar (Burma) atas perjuangan tanpa kekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

... Perjuangan Suu Kyi adalah salah satu contoh keberanian sipil yang paling luar biasa di Asia dalam beberapa dekade terakhir. Dia telah menjadi simbol penting dalam perjuangan melawan penindasan...

... Dalam menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 kepada Aung San Suu Kyi, Komite Nobel Norwegia ingin menghormati wanita ini atas usahanya yang tak kenal lelah dan menunjukkan dukungannya kepada banyak orang di seluruh dunia yang berjuang untuk mencapai demokrasi, kemanusiaan. hak asasi manusia, dan perdamaian etnis dengan cara damai.

— Oslo, 14 Oktober 1991

Pada tahun 1995 Aung San Suu Kyi menyampaikan pidato utama pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing.

Serangan tahun 1996

Pada tanggal 9 November 1996, iring-iringan mobil yang ditumpangi Aung San Suu Kyi bersama para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya Tin Oo dan Kyi Maung, diserang di Yangon. Sekitar 200 pria menyerbu iring-iringan mobil, membawa rantai logam, tongkat logam, batu, dan senjata lainnya. Mobil yang ditumpangi Aung San Suu Kyi kaca belakangnya pecah, dan mobil yang membawa Tin Oo dan Kyi Maung kaca belakangnya serta dua jendela pintu belakangnya pecah. Diyakini bahwa para pelanggar adalah anggota Union Solidarity and Development Association (USDA) yang diduga dibayar masing-masing Ks.500/- (@ USD $0,50) untuk berpartisipasi. NLD mengajukan pengaduan resmi kepada polisi, dan menurut laporan, pemerintah melancarkan penyelidikan, namun tidak ada tindakan yang diambil. (Amnesti Internasional 120297)

Tahanan rumah

Aung San Suu Kyi ditempatkan di bawah tahanan rumah selama total 15 tahun selama periode 21 tahun, dalam berbagai kesempatan, sejak ia memulai karir politiknya, selama waktu tersebut dia dilarang bertemu dengan pendukung partainya dan pengunjung internasional. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa selama menjadi tahanan rumah dia menghabiskan waktunya dengan membaca filsafat, politik dan biografi yang dikirimkan suaminya kepadanya. Dia juga menghabiskan waktu bermain piano dan kadang-kadang diizinkan dikunjungi diplomat asing serta dokter pribadinya.

Meskipun berada dalam tahanan rumah, Aung San Suu Kyi diberikan izin untuk meninggalkan Burma dengan syarat dia tidak pernah kembali, namun dia menolak: "Sebagai seorang ibu, pengorbanan yang lebih besar adalah menyerahkan putra-putra saya, namun saya selalu menyadari fakta bahwa yang lain telah menyerah lebih dari saya. Saya tidak pernah lupa bahwa rekan-rekan saya yang berada di penjara menderita tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental bagi keluarga mereka yang tidak memiliki keamanan di luar – di penjara yang lebih besar di Burma di bawah pemerintahan otoriter.”

Media juga dilarang mengunjungi Aung San Suu Kyi, seperti yang terjadi pada tahun 1998 ketika jurnalis Maurizio Giuliano, setelah memotretnya, dihentikan oleh petugas bea cukai yang kemudian menyita semua film, kaset, dan beberapa catatannya. Sebaliknya, Aung San Suu Kyi mendapat kunjungan dari perwakilan pemerintah, seperti saat ia menjadi tahanan rumah pada musim gugur tahun 1994 ketika ia bertemu dengan pemimpin Burma, Jenderal Senior Than Shwe dan Jenderal Khin ​​Nyunt pada tanggal 20 September dalam pertemuan pertama sejak dia ditahan. Pada beberapa kesempatan selama tahanan rumah, dia mengalami masa-masa kesehatan yang buruk dan sebagai akibatnya dirawat di rumah sakit.

Pemerintah Burma menahan dan memenjarakan Aung San Suu Kyi karena menganggapnya sebagai seseorang yang "mungkin merusak perdamaian dan stabilitas masyarakat" negara tersebut, dan menggunakan Pasal 10(a) dan 10(b) Undang-Undang Perlindungan Negara tahun 1975. (memberi pemerintah wewenang untuk memenjarakan orang hingga lima tahun tanpa pengadilan), dan Pasal 22 "Undang-undang untuk Melindungi Negara dari Bahaya Mereka yang Ingin Menimbulkan Tindakan Subversif" sebagai alat hukum terhadapnya. Dia terus mengajukan banding atas penahanannya, dan banyak negara serta tokoh terus menyerukan pembebasan dia dan 2.100 tahanan politik lainnya di negara tersebut. Pada tanggal 12 November 2010, beberapa hari setelah Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung junta memenangkan pemilu yang dilakukan setelah jeda selama 20 tahun, junta akhirnya setuju untuk menandatangani perintah yang mengizinkan pembebasan Aung San Suu Kyi, dan rumahnya. masa penangkapan berakhir pada 13 November 2010.

Keterlibatan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berupaya memfasilitasi dialog antara junta dan Aung San Suu Kyi. Pada tanggal 6 Mei 2002, menyusul kepercayaan rahasia- membangun perundingan yang dipimpin oleh PBB, pemerintah membebaskannya; juru bicara pemerintah mengatakan bahwa dia bebas pindah "karena kami yakin bisa saling percaya". Aung San Suu Kyi memproklamasikan "fajar baru bagi negara". Namun, pada tanggal 30 Mei 2003 dalam sebuah insiden yang mirip dengan penyerangan terhadapnya pada tahun 1996, massa yang disponsori pemerintah menyerang karavannya di desa utara Depayin, membunuh dan melukai banyak orang. pendukungnya. Aung San Suu Kyi melarikan diri dari lokasi kejadian dengan bantuan sopirnya, Kyaw Soe Lin, namun ditangkap setelah mencapai Ye-U. Pemerintah memenjarakannya di Penjara Insein di Rangoon. Setelah dia menjalani histerektomi pada bulan September 2003, pemerintah kembali menempatkannya sebagai tahanan rumah di Rangoon.

Hasil yang diperoleh dari fasilitasi PBB beragam; Razali Ismail, utusan khusus PBB untuk Burma, bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Ismail mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun berikutnya, sebagian karena dia beberapa kali ditolak masuk kembali ke Burma. Beberapa tahun kemudian pada tahun 2006, Ibrahim Gambari, Wakil Sekretaris Jenderal (USG) dari Departemen Urusan Politik, bertemu dengan Aung San Suu Kyi, kunjungan pertama pejabat asing sejak tahun 2004. Dia juga bertemu dengannya pada tahun yang sama. Pada tanggal 2 Oktober 2007 Gambari kembali berbicara dengannya setelah melihat Than Shwe dan anggota kepemimpinan senior lainnya di Naypyidaw. Televisi pemerintah menyiarkan Aung San Suu Kyi bersama Gambari, menyatakan bahwa mereka telah bertemu dua kali. Ini adalah penampilan pertama Aung San Suu Kyi di media pemerintah dalam empat tahun sejak penahanannya dimulai.

Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang menerbitkan Pendapat bahwa perampasan kebebasan yang dilakukan Aung San Suu Kyi adalah sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dan meminta agar pihak berwenang di Burma membebaskannya, namun pihak berwenang mengabaikan permintaan tersebut pada saat itu. Laporan PBB mengatakan bahwa menurut jawaban Pemerintah Burma, "Daw Aung San Suu Kyi belum ditangkap, namun hanya ditahan, demi keselamatannya sendiri", dan meskipun "pemerintah bisa saja melakukan tindakan hukum terhadapnya berdasarkan undang-undang dalam negeri negara tersebut... mereka lebih memilih untuk mengambil sikap murah hati, dan memberinya perlindungan demi kepentingannya sendiri".

Klaim tersebut ditolak oleh Brigadir Jenderal Khin ​​Yi, Kepala Kepolisian Myanmar (MPF). Pada tanggal 18 Januari 2007, surat kabar yang dikelola pemerintah New Light of Myanmar menuduh Aung San Suu Kyi melakukan penghindaran pajak karena membelanjakan uang Hadiah Nobelnya di luar negeri . Tuduhan tersebut menyusul kekalahan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disponsori AS yang mengecam Burma sebagai ancaman terhadap keamanan internasional; resolusi tersebut gagal karena adanya penolakan kuat dari Tiongkok, yang memiliki hubungan kuat dengan junta militer (Tiongkok kemudian memberikan suara menentang resolusi tersebut, bersama dengan Rusia dan Afrika Selatan).

Pada bulan November 2007, dilaporkan bahwa Aung San Suu Kyi akan bertemu dengan sekutu politiknya, Liga Nasional untuk Demokrasi, bersama dengan seorang menteri pemerintah. Junta yang berkuasa membuat pengumuman resmi di TV dan radio pemerintah hanya beberapa jam setelah utusan khusus PBB Ibrahim Gambari mengakhiri kunjungan keduanya ke Burma. NLD membenarkan telah menerima undangan untuk mengadakan pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi. Namun, proses ini hanya memberikan sedikit hasil nyata.

Pada tanggal 3 Juli 2009, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pergi ke Burma untuk menekan junta agar membebaskan Aung San Suu Kyi dan melakukan reformasi demokrasi. Namun, saat berangkat dari Burma, Ban Ki-moon mengatakan dia "kecewa" dengan kunjungan tersebut setelah pemimpin junta Than Shwe menolak izinnya untuk mengunjungi Aung San Suu Kyi, dengan alasan persidangannya yang sedang berlangsung. Ban mengatakan dia "sangat kecewa karena mereka melewatkan kesempatan yang sangat penting".

Masa penahanan

• 20 Juli 1989: Ditempatkan dalam tahanan rumah di Rangoon berdasarkan darurat militer yang memperbolehkan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan selama tiga tahun.
• 10 Juli 1995: Dibebaskan dari tahanan rumah.
• 23 September 2000: Menjadi tahanan rumah.
• 6 Mei 2002: Dirilis setelah 19 bulan.
• 30 Mei 2003: Ditangkap setelah pembantaian Depayin, dia ditahan secara rahasia selama lebih dari tiga bulan sebelum dikembalikan ke tahanan rumah.
• 25 Mei 2007: Tahanan rumah diperpanjang satu tahun meskipun ada permohonan langsung dari Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan kepada Jenderal Than Shwe.
• 24 Oktober 2007: Mencapai 12 tahun dalam tahanan rumah, protes solidaritas diadakan di 12 kota di seluruh dunia.
• 27 Mei 2008: Tahanan rumah diperpanjang satu tahun lagi, dan ini merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional dan hukum Burma sendiri.
• 11 Agustus 2009: Tahanan rumah diperpanjang selama 18 bulan lagi karena "pelanggaran" yang timbul dari insiden pelanggaran Mei 2009.
• 13 November 2010: Dibebaskan dari tahanan rumah.

Lihat juga

• Daftar pemimpin hak-hak sipil
• Daftar penerima Nobel yang berafiliasi dengan Universitas Kyoto
• Penasihat Negara Myanmar
• Daftar menteri luar negeri tahun 2017
• Daftar menteri luar negeri saat ini

Referensi

Bibliografi

• Miller, J. E. (2001). Who's Who in Contemporary Women's Writing. Routledge.
• Reid, R., Grosberg, M. (2005). Myanmar (Burma). Lonely Planet. ISBN 978-1-74059-695-4.
• Stewart, Whitney (1997). Aung San Suu Kyi: Fearless Voice of Burma. Twenty-First Century Books. ISBN 978-0-8225-4931-4.

Bacaan lebih lanjut

• Combs, Daniel. Until the World Shatters: Truth, Lies, and the Looting of Myanmar (2021).
• Aung Zaw (2014). The Face of Resistance: Aung San Suu Kyi and Burma's Fight for Freedom. Chiang Mai: Mekong Press. 
• Aung San Suu Kyi (Modern Peacemakers) (2007) by Judy L. Hasday, ISBN 978-0-7910-9435-8
• The Lady: Aung San Suu Kyi: Nobel Laureate and Burma's Prisoner (2002) by Barbara Victor, ISBN 978-0-571-21177-7, or 1998 hardcover: ISBN 978-0-571-19944-0
• The Lady and the Peacock: The Life of Aung San Suu Kyi (2012) by Peter Popham, ISBN 978-1-61519-064-5
• Perfect Hostage: A Life of Aung San Suu Kyi (2007) by Justin Wintle, ISBN 978-0-09-179681-5
• Tyrants: The World's 20 Worst Living Dictators (2006) by David Wallechinsky, ISBN 978-0-06-059004-8
• Aung San Suu Kyi (Trailblazers of the Modern World) (2004) by William Thomas, ISBN 978-0-8368-5263-9
• No Logo: No Space, No Choice, No Jobs (2002) by Naomi Klein ISBN 978-0-312-42143-4
• Mental culture in Burmese crisis politics: Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy (ILCAA Study of Languages and Cultures of Asia and Africa Monograph Series) (1999) by Gustaaf Houtman, ISBN 978-4-87297-748-6
• Aung San Suu Kyi: Standing Up for Democracy in Burma (Women Changing the World) (1998) by Bettina Ling ISBN 978-1-55861-197-9
• Prisoner for Peace: Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle for Democracy (Champions of Freedom Series) (1994) by John Parenteau, ISBN 978-1-883846-05-3
• Des femmes prix Nobel de Marie Curie à Aung San Suu Kyi, 1903–1991 (1992) by Charlotte Kerner, Nicole Casanova, Gidske Anderson, ISBN 978-2-7210-0427-7
• Aung San Suu Kyi, towards a new freedom (1998) by Chin Geok Ang ISBN 978-981-4024-30-3
• Aung San Suu Kyi's struggle: Its principles and strategy (1997) by Mikio Oishi ISBN 978-983-9861-06-8
• Finding George Orwell in Burma (2004) by Emma Larkin ISBN 0-14-303711-0
• Character Is Destiny: Inspiring Stories Every Young Person Should Know and Every Adult Should Remember (2005) by John McCain, Mark Salter. Random House ISBN 978-1-4000-6412-0
• Silverstein, Josef (Summer 1996). "The Idea of Freedom in Burma and the Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi" (PDF). Pacific Affairs. 69 (2): 211–228. doi:10.2307/2760725. JSTOR 2760725. 
• Under the Dragon: A Journey Through Burma (1998/2010) by Rory MacLean ISBN 978-1-84511-622-4
• Richard, Shannon (2007). The Lady of Burma. London: Oberon Books Ltd. ISBN 978-1849438919. Diakses tanggal 5 October 2016. 

Pranala luar

• Aung San Suu Kyi's website (Site appears to be inactive. Last posting was in July 2014)
• Aung San Suu Kyi pada situs Nobelprize.org
• Karya oleh Aung San Suu Kyi di Open Library
• "Kumpulan berita dan komentar tentang Aung San Suu Kyi". The Guardian. 
• "Koleksi berita dan komentar Aung San Suu Kyi". The New York Times. 
• Kemunculan di C-SPAN

Jabatan partai politik
Posisi baru	Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi 1988–sekarang	Petahana
Jabatan baru	Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi 2011–2023	Jabatan dihapuskan
Kursi majelis
Didahului oleh: Soe Tint	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kawhmu 2012–2016	Lowong
Jabatan politik
Didahului oleh: Sai Hla Kyaw	Pemimpin Oposisi 2012–2016	Diteruskan oleh: Khin Aung Myint
Didahului oleh: Wunna Maung Lwin	Menteri Luar Negeri 2016–2021	Diteruskan oleh: Wunna Maung Lwin
Didahului oleh: Aung Min Hla Tun Soe Maung Soe Thein Thein Nyunt	Kantor Menteri Kepresidenan 2016–2021	Diteruskan oleh: TBA
Jabatan baru	Penasihat Negara Myanmar 2016–2021	Diteruskan oleh: Min Aung Hlaing sebagai Ketua Dewan Tata Usaha Negara
Penghargaan dan prestasi
Didahului oleh: Alexander Dubček	Penerima Hadiah Sakharov 1990	Diteruskan oleh: Adem Demaçi
Didahului oleh: Doina Cornea	Penerima Hadiah Peringatan Thorolf Rafto 1990	Diteruskan oleh: Yelena Bonner
Didahului oleh: Péter Molnár
Didahului oleh: Mikhail Gorbachev	Penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1991	Diteruskan oleh: Rigoberta Menchú
Didahului oleh: Maurice Strong	Penerima Penghargaan Jawaharlal Nehru 1993	Diteruskan oleh: Mahathir Mohamad
Didahului oleh: Dandeniya Gamage Jayanthi	Penerima Hadiah Gwangju untuk Hak Asasi Manusia 2004 (ditarik pada tahun 2018)	Diteruskan oleh: Wardah Hafidz
Didahului oleh: Denis Mukwege	Penerima Medali Wallenberg 2011	Diteruskan oleh: Maria Gunnoe