Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Perbedaan antara revisi
kTidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 60: | Baris 60: | ||
== Landasan hukum == |
== Landasan hukum == |
||
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun |
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. |
||
=== Instrumen |
=== Instrumen Nasional === |
||
# UUD 1945 beserta amandemennya; |
|||
# [[Undang-undang Dasar 1945]]; |
|||
# Tap MPR No. XVII/MPR/1998; |
# Tap MPR No. XVII/MPR/1998; |
||
# UU No 39 Tahun 1999 |
# UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; |
||
# UU No 26 tahun 2000 |
# UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; |
||
# UU No 40 Tahun 2008 |
# UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; |
||
<!-- # UU No 5 Tahun 1998 Tentang KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA; |
<!-- # UU No 5 Tahun 1998 Tentang KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA; |
||
# UU No 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA; |
# UU No 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA; |
||
# UU No 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK); |
# UU No 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK); |
||
# UU No 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS); --> |
# UU No 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS); --> |
||
# |
# UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; |
||
# Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait |
# Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. |
||
=== Instrumen |
=== Instrumen Internasional === |
||
# Piagam PBB, 1945; |
# Piagam PBB, 1945; |
||
# Deklarasi Universal HAM 1948; |
# Deklarasi Universal HAM 1948; |
||
# Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; |
|||
# Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. |
|||
# Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; |
|||
# Instrumen HAM internasional lainnya. |
|||
[[Berkas:logo_komnas_HAM.gif|bingkai|ka|300px|Logo lama Komnas HAM]] |
[[Berkas:logo_komnas_HAM.gif|bingkai|ka|300px|Logo lama Komnas HAM]] |
||
Baris 83: | Baris 85: | ||
== Anggota Komnas HAM == |
== Anggota Komnas HAM == |
||
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM}} |
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM}} |
||
Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, [[Soeharto]], lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. |
Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, [[Soeharto]], lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, [[Ali Said]], untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. |
||
== Kantor perwakilan == |
== Kantor perwakilan == |
||
Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan: |
Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan: |
||
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh |
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh |
||
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat |
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat |
||
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat |
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat |
||
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah |
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah |
||
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku |
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku |
||
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua |
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua |
||
== Pranala luar == |
== Pranala luar == |
Revisi per 28 Agustus 2022 10.07
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM | |
---|---|
Gambaran umum | |
Singkatan | Komnas HAM |
Didirikan | 1993 |
Dasar hukum pendirian | Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 |
Struktur | |
Ketua | Ahmad Taufan Damanik |
Wakil Ketua Eksternal | Amiruddin |
Wakil Ketua Internal | Munafrizal Manan |
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan | Beka Ulung Hapsara |
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi | Hariansyah |
Komisioner Pengkajian dan Penelitian | Sandrayati Moniaga |
Komisioner Pemantauan/Penyelidikan | Mohammad Choirul Anam |
Kantor pusat | |
Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 | |
Situs web | |
www | |
Artikel ini adalah bagian dari seri |
Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
---|
![]() |
Pemerintahan pusat |
Pemerintahan daerah |
Politik praktis |
Kebijakan luar negeri |
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Tujuan
- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Landasan hukum
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.
Instrumen Nasional
- UUD 1945 beserta amandemennya;
- Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
- UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.
Instrumen Internasional
- Piagam PBB, 1945;
- Deklarasi Universal HAM 1948;
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- Instrumen HAM internasional lainnya.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/b/ba/Logo_komnas_HAM.gif)
Anggota Komnas HAM
Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.
Kantor perwakilan
Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan:
- Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
- Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
- Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
- Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah
- Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
- Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua