Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k +box |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Tata Negara Republik Indonesia}} |
|||
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga legislatif tingkat nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan provinsi-provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki 4 wakil dalam DPD. Ini berbeda dengan [[DPR]], dimana jumlah wakil provinsi sebanding dengan jumlah penduduknya (makin banyak penduduknya, makin banyak wakilnya). |
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga legislatif tingkat nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan provinsi-provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki 4 wakil dalam DPD. Ini berbeda dengan [[DPR]], dimana jumlah wakil provinsi sebanding dengan jumlah penduduknya (makin banyak penduduknya, makin banyak wakilnya). |
||
Revisi per 7 Februari 2006 06.40
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
|---|
 |
| Pemerintahan pusat |
|
|
|
| Pemerintahan daerah |
| Politik praktis |
| Kebijakan luar negeri |
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga legislatif tingkat nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan provinsi-provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki 4 wakil dalam DPD. Ini berbeda dengan DPR, dimana jumlah wakil provinsi sebanding dengan jumlah penduduknya (makin banyak penduduknya, makin banyak wakilnya).
Pada saat ini, anggota DPD berjumlah 128 orang, termasuk Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita.
 | Artikel bertopik umum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik. |