A.M. Hendropriyono

A.M. Hendropriyono
Berkas:Hendropriyono tempo.jpg
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 1
Masa jabatan 9 Agustus 2001 – 8 Desember 2004
Presiden	Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Arie J. Kumaat Pengganti Petahana
Masa jabatan 1999 – 9 Agustus 2001
Presiden	Abdurrahman Wahid
Pengganti Syamsir Siregar
Informasi pribadi
Lahir	17 Mei 1945 Yogyakarta, Masa Pendudukan Jepang
Sunting kotak info • L • B

Abdullah Mahmud Hendropriyono atau A.M. Hendropriyono (lahir 7 Mei 1945) adalah Kepala Badan Intelijen Negara pada Kabinet Gotong Royong. Sejak tahun 1948 tinggal di Jakarta. Beliau adalah lulusan Akademi Militer Nasional Magelang angkatan tahun 1967.

Pada pertengahan April 2010, dia menjadi komisaris di PT Carrefour Indonesia.

Karier

• 2001-2004 - Kepala Badan Intelijen Negara
• 1998-1999 - Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Kabinet Reformasi Pembangunan
• 1998-1998 - Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Kabinet Pembangunan VII
• 1996-1998 - Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang)
• 1994-1996 - Komandan Kodiklat TNI AD
• 1993-1994 - Panglima Kodam V Jaya
• 1993-1994 - Direktur A Badan Intelijen Strategis ABRI
• 1991-1993 - Direktur D Badan Intelijen Strategis ABRI
• 1987-1991 - Danrem 043/Garuda Hitam Lampung
• 1985-1987 - Asisten Intelijen Kodam V Jaya
• 1981-1984 - Komandan Detasemen Tempur 13
• 1972-1974 - Komandan Kompi Prayudha
• 1968-1972 - Komandan Peleton Komando Pasukan Khusus TNI-AD

Pendidikan

Pendidikan Umum

• Doktor dalam ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude, atas disertasi Terorisme ditinjau dari Filsafat Analitika, 2009.
• Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) dengan thesis “Hukum Militer Sebagai Sarana Tegaknya Disiplin Prajurit TNI”, 1996
• Sarjana Tehnik Industri Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Bandung, 1995.
• Sarjana Ekonomi Universitas Terbuka (UT) Jakarta, Mei 1995.
• Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) dengan thesis “Kertas Karya Perorangan Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana”, Mei 1994.
• Pascasarjana Administrasi Niaga University of the City of Manila Philippina, April 1994.
• Sarjana Administrasi Negara STIA LAN RI Jakarta dengan thesis “Sistem Administrasi Dalam Kesatuan Komando Pasukan Sandi Yudha”, 1985.
• SMA Negeri 2 Bagian B/Ilmu Pasti Jakarta, 1964
• SMP Negeri V Jakarta, 1961
• SR Muhammadiyah Jakarta, 1958

Pendidikan Militer

• Akademi Militer Nasional pada tahun 1967 di Magelang
• Australian Intelligence Course Woodside 1971
• US Army General Staff College Fort Leavenworth USA 1980
• Sesko ABRI 1989 lulus terbaik di bidang akademik dan nilai terbaik kertas perorangan dengan anugerah “Karya Wira Nugraha”
• KSA VI Lembaga Ketahanan Nasional 1995 lulus terbaik

• Khusus: Penembak Mahir Pistol kelas II dan Senapan kelas I Pusat Pasukan Khusus TNI AD, Terjun Bebas Militer , Kualifikasi keterampilan militer Para-Komando

Bintang dan tanda jasa

• Bintang Mahaputera Indonesia Adipradana
• Bintang Kartika Eka Paksi Nararya-prestasi
• Bintang Bhayangkara Utama
• Bintang Yudha Dharma
• Bintang Dharma
• Satya Lencana Bhakti untuk luka-luka di medan pertempuran dan anggota Veteran Pembela Republik Indonesia (Pembela/E, NPV : 21.157.220).

Lain-lain

• 1993 - Dinobatkan sebagai MAN OF THE YEAR oleh majalah EDITOR.
• 1994 - 1998 - Ketua KTI (Komisi Tinju Indonesia).
• 1999 - 2001 - Presiden Komisaris PT KIA Mobil Indonesia.
• 2000 - 2001 - Chairman Hendropriyono Law Office.
• 2004 - sekarang - Chairman Hendropriyono & Associates.
• 2009 - sekarang - Chairman Blitzmegaplex.
• 2009 - sekarang - Presdir PT Mahagaya.
• 2010 - sekarang - Commissioner Carrefour Indonesia.
• 2010 - sekarang - Chairman Andalusia Group.

Kilas Balik 1991

Januari 19, 1991

Danrem 043/Garuda Hitam Kol (Inf) Drs A.M. Hendropriyono dengan bijaksana dan seksama melakukan pemindahan petani kopi (perambah hutan) dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Utara, melalui operasi senyum Binter Tanggamus, ke sejumlah lokasi baru seperti Rawa Jitu dan Rawa Pitu, Lampung Utara.

Sebelumnya, pemindahan petani kopi ini dari kawasan hutan lindung ini dilaksanakan oleh Pemda Lampung Selatan dibawah kordinasi langsung Bupati, namun menimbulkan keributan, karena sejumlah perumahan di dalam kawasan tersebut dibakar.

Keberhasilan operasi senyum Binter Tanggamus yang diprakarsai Danrem 043/Garuda Hitam Kol (Inf) Drs A.M. Hendropriyono, karena setiap KK (dari sekitar 4000 KK) yang dipindahkan mendapat fasilitas sebuah rumah serta lahan usaha pertanian seluas dua hektar, termasuk lahan pekarangan 0,25 ha. Juga, diberikan alat-alat pertanian serta jaminan hidup berupa beras dan lauk-pauk selama 18 bulan. (KOMPAS, Selasa, 22 Januari 1991, halaman 12. Telah Dipindahkan, "Petani Liar" Hutan Lindung Pulau Punggung.)

Januari 21, 1991

Brigjen Drs H. A.M. Hendropriyono menempati posisi Direktur "D" Bais ABRI, menggantikan Brigjen TNI Todo Sihombing. Sebelumnya, Hendropriyono, menjabat sebagai Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam (Kodam II/Sriwijaya), dengan pangkat Kolonel (infanteri). (KOMPAS, Senin, 21 Januari 1991, halaman 12. Nama dan Peristiwa: Alih Tugas Jabatan Markas ABRI)

Kilas Balik 1993

April 02, 1993

Mayjen Drs H. A.M. Hendropriyono dilantik oleh KSAD Jenderal Edi Sudradjat sebagai Pangdam Jaya ke-11 menggantikan Mayjen K. Harseno. Sebelumnya A.M. Hendropriyono menjabat Direktur A Bais ABRI, dengan pangkat Brigjen (1992). (KOMPAS, Sabtu, 03 April 1993, halaman 1. ABRI tidak Hendaki, Kemajuan dengan Perubahan Menyimpang.)

April 12, 1993

Meski belum genap dua pekan Mayjen Drs H. A.M. Hendropriyono menjabat sebagai Pangdam Jaya, ia sudah memperhatikan dengan serius aspek kesejahteraan prajurit di lingkungan Kodam (Komando Daerah Militer) Jaya/Jayakarta. Khususnya yang berkaitan dengan perumahan dinas prajurit yang saat itu dalam kondisi kumuh.

Sejak 12-14 April 1993 Mayjen Drs H. A.M. Hendropriyono selaku Pangdam Jaya melakukan kunjungan ke beberapa kesatuan di luar Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jaktim. Yaitu, berkunjung ke Markas Komando Brigif-1 Pengamanan Ibukota Jaya Sakti dan Yonif 201-Jaya Yudha di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur; juga perumahan dinas para prajurit di Detasemen Zeni Tempur 3 Kodam Jaya di kawasan Cijantung, Jakarta Timur; serta berkunjung ke Men Arhanud-1 dan Yon Arhanud Se-6 di kawasan Lagoa, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kepada stafnya yang menangani masalah kesejahteraan, Mayjen Drs H. A.M. Hendropriyono saat itu menginstrusikan untuk melakukan inventarisasi kondisi perumahan prajurit di lingkungan Kodam Jaya yang tergolong kumuh, untuk segera ditingkatkan kualitasnya. (KOMPAS, Rabu, 14 April 1993, halaman 7. Diprioritas, Perumahan Dinas Prajurit Kodam Jaya)

April 23, 1993

Tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan prajurit, Mayjen Drs H. A.M. Hendropriyono juga sangat serius memperhatikan aspek kedisiplinan prajuritnya. Ketika dilaporkan ada oknum prajurit yang melakukan tindakan tak patut, Hendropriyono memprosesnya secara hukum. Bahkan pada 27 April 1993, oknum pelaku pungutan ilegal tersebut dipecat melalui apel luar biasa yang berlangsung di Markas Pomdam Jaya Jl. Guntur, Jakarta Selatan.

Sebagaimana diberitakan media, seorang Tamtama berpangkat Kopral dilaporkan melakukan pungutan ilegal terhadap puluhan pengemudi kendaraan umum metromini T-42 dan T- 47. Dalam melakukan aksinya, oknum Kopral tersebut menggunakan sepeda motor dinas dan berseragam dinas lengkap. (KOMPAS, Sabtu, 24 April 1993, halaman 7. Pangdam Jaya: Diperiksa, Oknum ABRI yang Pungli Sopir Metromini)

Mei 03, 1993

Upaya menegakkan serta mengawasi penerapan tatatertib dan kedisiplinan militer, yang dilakukan Mayjen Drs H. A.M. Hendropriyono selaku Pangdam Jaya antara lain ditempuh dengan memberikan nasehat-nasehat. Sebagaimana pernah terjadi pada oknum Tamtama yang terjaring dalam operasi "Bulan Penghormatan" periode I di wilayah Garnisun I/Jakarta. Saat terjaring oknum Tamtama berpangkat Kopral mengendarai sepeda motor mengenakan ‘helm proyek’ dan berambut gondrong. (KOMPAS, Senin, 03 Mei 1993. Foto: Rambut Gondrong)

Mei 08, 1993

Pada tanggal 29 April 1993, sejumlah tujuh orang yang berstatus mahasiswa, guru, atlet, pegawai Deppen Pusat dan karyawan swasta datang ke Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) Muara Baru untuk belanja ikan. Ketujuh orang tadi sempat mengalami tindak kekerasan (dipecuti dengan ekor ikan pari kemudian direndam di air dalam kolam) dari oknum petugas yang ditempatkan di sana. Sekitar sepekan kemudian, peristiwa tersebut dipublikasikan media massa (07 Mei 1993).

Mayjen TNI A.M. Hendropriyono selaku Pangdam Jaya yang mengetahui peristiwa tersebut dari media massa langsung mengambil tindakan, memerintahkan Dan Pomdam Jaya segera mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Selain mengambil tindakan tegas, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono juga mengapresiasi sikap warga yang berani mengadukan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum petugas, sebagai tindakan yang tepat. (KOMPAS, Sabtu, 08 Mei 1993, halaman: 7. Pangdam Jaya: Diusut, Kasus Penganiayaan oleh Oknum Petugas di PPSJ)

Juli 1993

Sejak awal Juli 1993, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun organisasi politik (orpol) bertatap muka dan berdialog langsung dengannya untuk menyampaikan berbagai permasalahan, sambil minum kopi atau sarapan. Caranya, melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan dalam bentuk kelompok (organisasi).

Melalui forum coffee morning yang berlangsung mulai pukul 07:00 pagi dimaksudkan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat tanpa harus melalui jalur birokrasi.

Selain ormas dan orpol, forum coffee morning ini antara lain pernah dihadiri oleh para gepeng (gelandangan dan pengemis) yang berpoperasi di tujuh wilayah yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi dan Tangerang. (KOMPAS, Rabu, 21 Juli 1993, halaman 7. Info Jabotabek: Pangdam Jaya Dan Gepeng)

Juli 10, 1993

Program ABRI Masuk Desa (AMD) yang ke-43 berlangsung sejak 10 Juli 1993 hingga 03 Agustus 1993. Pekerjaan yang dilakukan dalam program AMD di wilayah Jakarta Pusat tersebut adalah perbaikan dua Balai Warga, satu Musholla, dan pengerasan jalan. Selain itu, juga dilakukan pekerjaan non fisik seperti ceramah kesadaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat dan pelajar.

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono pada acara penutupan AMD ke-43 kala itu berharap, hasil kerja AMD bisa bermanfaat dan dapat dipelihara oleh warga, bahkan pada kesempatan berikutnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi. (KOMPAS, Selasa, 03 Agustus 1993, halaman 7. Info Jabotabek: Pangdam Tutup AMD-XLIII)

Agustus 11, 1993

Pada Rabu siang tanggal 11 Agustus 1993, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terletak di Jalan Diponegoro 74 Jakarta Pusat, untuk mengucapkan selamat atas pengangkatan Dr Adnan Buyung Nasution SH sebagai tokoh hak asasi manusia.

Adnan Buyung Nasution yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus YLBHI periode 1993-1997, ditemani oleh Direktur Eksekutif YLBHI Drs Mulyana W Kusumah serta Kepala Divisi Khusus YLBHI Hendardi. Pertemuan berlangsung selama sekitar 10 menit.

Dalam sejarah berdirinya LBH, A.M. Hendropriyono adalah pejabat militer pertama yang datang ke LBH atas inisiatifnya sendiri, bukan atas undangan LBH untuk menghadiri suatu acara. Bagi Buyung sendiri, pertemuannya dengan Hendropriyono merupakan pertemuan pertamanya. "Dia seorang perwira tinggi yang punya keberanian untuk melakukan terobosan. Setidaknya, mencoba menghilangkan kesan bahwa militer itu angker. Itu terobosan simpatik." Demikian komentar Adnan Buyung Nasution kepada harian Kompas.

Sekitar sebulan kemudian, tepatnya tanggal 8 September 1993, langkah Hendropriyono diikuti Brigjen Pol (Dra) Roekmini Koesoemo Astoeti, yang juga menemui Buyung di kantornya. Saat itu Roekmini bertugas di Mabes ABRI sebagai staf di Kassopol ABRI. Roekmini juga pernah menjadi anggota Komisi II DPR mewakili F-ABRI dan ketika itu dikenal sebagai salah seorang anggota DPR yang sangat vokal. (KOMPAS - Kamis, 12 Aug 1993 Halaman: 1 Hendropriyono Temui Buyung)

Agustus 12, 1993

Menegakkan serta mengawasi penerapan tatatertib dan kedisiplinan militer yang diupayakan Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono, kembali mendapat ujian ketika pada Rabu siang 11 Agustus 1993 terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh dua oknum prajurit terhadap wartawan harian Pos Kota yang sedang melakukan tugas jurnalistik di kompleks Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) DLLAJR di Ujung Menteng, Jakarta Timur.

Aries Byantoro (wartawan Pos Kota yang saat itu berusia 39 tahun), dikabarkan diinterogasi di sbeuah ruangan, ditendang dan dipukul pakai pistol sehingga menderita luka pada dagu, punggung dan kedua kakinya, meskipun sudah menunjukkan kartu PWI Jaya dan kartu karyawan Pos Kota.

Menyikapi hal tersebut, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Karena, tindakan semena-mena dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum prajurit tadi, merupakan tindakan tercela dan dapat dikategorikan melanggar tata tertib dan disiplin TNI.

Selain itu, Hendropriyono juga mengimbau, agar warga masyarakat yang mengalami perlakukan semena-mena oleh oknum prajurit segera melapor. "Langsung lapor ke atasannya atau ke saya, tidak perlu lewat jalur birokrasi. Selonong saja ke saya. Dari hari Selasa sampai Jumat kan saya 'buka praktek' dari jam 7.00 sampai 8.00 pagi lewat minum kopi pagi (coffe morning). (KOMPAS, Jumat, 13 Agustus 1993, halaman 7. Pangdam: Usut Kasus Penganiayaan Wartawan "Pos Kota")

Agustus 13, 1993

Sebagaimana diulas harian Kompas edisi 13 Agustus 1993, pada masa kepemimpinan A.M. Hendropriyono sebagai Pangdam Jaya, ada dikenal program Sekolah Khusus Kodam Jaya sebagai langkah kongkret Kodam Jaya mengatasi maraknya perkelahian pelajar yang dari tahun ke tahun semakin ganas, brutal dan berani. Bahkan, dari berbagai peristiwa, para pelajar yang berkelahi itu telah melecehkan guru, orangtua dan aparat keamanan.

Perkelahian antar pelajar itu tidak sekedar baku hantam, tetapi juga merusak sarana angkutan umum, membajak bus kota, melukai awak bus. Juga, menghadirkan rasa takut di kalangan masyarakat umum pengguna kendaraan umum.

Sejumlah pelajar yang pernah terlibat perkelahian kala itu, kemudian diikutkan ke dalam program sekolah khusus ini yang berlangsung selama sebulan. Kepada mereka dilatih kedisiplinan.

Dalam acara coffee morning Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 1993 di Makodam Jaya Cililitan, sejumlah orangtua memuji program itu sebagai gagasan yang bagus.

Sekitar satu bulan kemudian, gagasan yang dipraktekkan Kodam Jaya tersebut juga diterapkan di Kodim Tangerang. Sekolah khusus bagi pelajar bermasalah ini dibuka Dandim Tangerang (saat itu), Letkol (Inf) Darizal Basir pada hari Kamis tanggal 16 September 1993 siang.

Pesertanya, 11 pelajar STM dari 3 STM yang ada di Kotamadya Tangerang. Para pelajar ini akan dididik oleh para guru pelajar bersangkutan dan aparat Kodim, dengan waktu pendidikan minimal 1 minggu dan maksimal 1 bulan tergantung dari pelajar bersangkutan. Sekolah khusus ini merupakan petunjuk Pangdam Jaya, Mayjen TNI A.M. Hendropriyono tentang pendidikan bagi pelajar bermasalah yang memerlukan pembinaan dan pengasuhan khusus. Selama pendidikan, para pelajar harus tetap tinggal di Makodim. Tujuannya, adalah mendidik dan mendisiplinkan remaja pelajar yang terlibat perbuatan tidak terpuji. (KOMPAS, Jumat, 13 Agustus 1993, halaman 4. Tajuk Rencana: Menempatkan Kehadiran Sekolah Khusus yang Diselenggarakan Kodam Jaya)

Agustus 23, 1993

Selain dikenal pandai melakukan terobosan seperti Sekolah Khusus Kodam Jaya, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono juga pernah melakukan terobosan berupa ‘keharusan’ membuat karya tulis bagi narapidana politik yang akan menjalani masa bebas bersyarat.

Menurut Menteri Kehakiman (saat itu) Oetojo Oesman SH, gagasan Pangdam Jaya tersebut merupakan gagasan bagus. Peraturan Menkeh tahun 1991, memang memberi kewenangan Bakorstanas untuk berperan sebagai pengamat dalam proses pembebasan bersyarat. Pangdam Jaya dalam hal ini adalah juga Ketua Bakorstanasda Jaya.

Salah satu narapidana politik yang ‘menikmati’ gagasan ini adalah AM Fatwa, yang pernah menjadi sekretaris pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1984.

Selain AM Fatwa ada juga Abdul Qadir Jaelani terpidana kasus Tanjung Priok 1984 yang menyampaikan ‘karya tulisnya’ secara lisan. (KOMPAS, Senin, 23 Agustus 1993, halaman 6. Menkeh Oetojo Oesman: Perlu Dikaji, Gagasan Napi Politik Membuat Skripsi; KOMPAS - Rabu, 25 Aug 1993 Halaman: 6 Kasdam Jaya Brigjen Wiranto: Bakorstanasda Tidak Mengada-ada).

Oktober 01, 1993

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono menjadi anggota Dewan Kehormatan PB Pertina (Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Indonesia) periode 1993-1998, bersama-sama Saleh Basarah (mantan ketua PB Pertina), Sahala Radjagukguk, dan Bob Hasan. (KOMPAS, Sabtu, 02 Oktober 1993, halaman 15. Mayjen Paul Toding: Ketua Umum PB Pertina)

November 12, 1993

Salah satu kejutan Hendropriyono lainnya adalah mengatifkan kembali geliat Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) yang selama 9 tahun belakangan ditutup pihak berwajib, karena sebagian pengurusnya terkait Insiden Tanjungpriok September 1984. Bahkan Pangdam V Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono yang juga menjabat sebagai Kepala Bakorstanasda Jaya, menyampaikan kuliah perdana di hadapan sekitar 150 mahasiswa PTDII pada hari Jum’at tanggal 12 November 1993.

PTDII semula bernama Akademi Dakwah Islam, didirikan pada tahun 1960, di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam (Yapis). Secara kelembagaan PTDII tidak ada kaitan dengan insiden Tanjung Priok 1984, namun beberapa dosen dan pengurus PTDI, termasuk Prof H. Oesmany Al-Hamidy, sang Rektor, saat itu diduga terlibat kasus Tanjung Priok.

Prof H. Oesmany Al-Hamidy sendiri sebelumnya adalah mantan perwira CPM (Corps Polisi Militer) yang berhenti sejak 1957. Ia sempat diadili dan menjalani hukuman penjara selama 6 tahun 10 bulan dalam kasus Tanjung Priok 1984. (KOMPAS, Sabtu, 13 November 1993, halaman 7. Pangdam Jaya Beri Kuliah Umum Perdana di PTDII)

Desember 14, 1993

Kedatangan Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono ke mesjid Hidayatullah yang terletak di Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan, membawa berkah. Setelah berbulan-bulan terancam akan dibongkar, Mesjid Hidayatullah akhirnya tak jadi dibongkar oleh PT Danamon. Kepastian itu diketahui setelah terdapat permufakatan antara developer dengan pihak mesjid.

Permufakatan itu ditindaklanjuti dengan membuat perjajian yang ditandatangani oleh Direktur PT Danamon, Andreas, serta Ketua pengurus mesjid, KH Nawawi Hakam, serta 29 anggota pengurus.

Isi perjanjian kesepakatan itu antara lain, developer menjamin mesjid tak akan rubuh akibat galian tanah di sekelilingnya dengan membangun penyanggah. Sedang jalan menuju mesjid digeser ke pojok, namun diperlebar (hingga 6 meter) dan atas biaya developer. Kemudian developer mengakui bahwa lokasi tanah areal mesjid adalah sertifikat hak milik mesjid.

Ketua pengurus mesjid, Nawawi, mengatakan bahwa mesjid baru yang sudah dibangun developer dengan biaya milyaran sekitar 1,5 km dari lokasi sengketa, yang tadinya diperuntukkan bagi penggantian mesjid yang lama, akhirnya direlakan oleh PT Danamon.

"Mesjid itu sudah mulai dimakmurkan masyarakat setempat, dan rasanya tak ada yang mempersoalkan keberadaannya sekarang. Terus terang semua ini berkat kedatangan Pangdam Hendropriyono ke mesjid…” ucap KH Nawawi Hakam. (KOMPAS, Rabu, 15 Desember 1993, halaman 7. MESJID HIDAYATULLAH TAK JADI DIBONGKAR)

Desember 17, 1993

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono pada 17 Desember 1993 ditetapkan sebagai Man of the Year 1993 oleh majalah berita Editor. Penghargaan tersebut berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta.

Sepanjang sejarah majalah tersebut, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono merupakan Man of the Year ketiga yang berasal dari ABRI sejak pemilihan tokoh dilakukan pertama kali tahun 1988. Dua nama lain yang pernah dipilih adalah Jenderal (Pur) LB Moerdani (1988), dan Jenderal (Pur) Rudini (1991). Tiga tokoh lain yang pernah dipilih Editor yaitu Drs Marzuki Usman (1989), KH Abdurrahman Wahid (1990), dan Prof Dr Ing BJ Habibie (1992).

Mayjen TNI A.M. Hendropriyono dipilih sebagai tokoh karena memiliki gagasan yang orisinal, dan mungkin juga kontroversial. Misalnya, di tengah maraknya peristiwa politik di tanah air, sejak dilantik menjadi Pangdam Jaya April 1993, dia membuka dialog dengan tokoh-tokoh kritis, misalnya Adnan Buyung Nasution, Ali Sadikin, dan tokoh-tokoh lain dari Petisi 50. Juga, melontarkan dan melaksanakan sekolah khusus di markas Kodim bagi pelaku perkelahian antarpelajar. Pangdam Jaya itu juga yang melontarkan ide pembuatan "skripsi" bagi narapidana politik yang belakangan semakin banyak dibebaskan. (KOMPAS, Kamis, 16 Desember 1993, halaman 16. Nama dan Peristiwa: Pangdam Jaya Mayjen TNI Abdullah Mahmud Hendropriyono (47) ditetapkan sebagai Man of the Year 1993)

Desember 20, 1993

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono membawakan puisi karya Taufiq Ismail berjudul Ibunda Kita Suarga Kita dalam acara "Bapak- Bapak Baca Puisi" menyambut Hari Ibu di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM) hari Senin tanggal 20 Desember 1993, malam. Mengaku deg-degan menunggu giliran membaca, dan bingung membaca puisi buatan sendiri, akhirnya Hendro memilih puisi karya Taufiq Ismail. Acara yang diselenggarakan Yayasan Ananda dan Pusat Kesenian Jakarta, dipandu oleh penyair Taufiq Ismail, menampilkan belasan bapak-bapak terkemuka di negeri ini.

Hadir membacakan puisi antara lain Menaker Abdul Latief, pengusaha HMNM Hasjim Ning, ketua PPP H Ismail Hasan Metareum, mantan Menkeh Ismail Saleh, Sekjen Deptrans Mayjen ZA Maulany, dan mantan Sekmil Presiden Mayjen Syaukat Banjaransari. (KOMPAS, Selasa, 21 Desember 1993, halaman 5. Puisi Hari Ibu)

Kilas Balik 1994

April 08, 1994

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Jum’at tanggal 08 April 1994 menyerahkan satu unit minibus warna putih kepada Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia (PTDII), di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyerahan minibus itu diterima pimpinan PTDII Prof Osmany Al Hamidy MA. "Saya datang disini hanya sebagai perantara saja dari Panglima ABRI. Dan Pangab juga hanya perantara karena sumbangan ini semua berasal dari Allah SWT," kata Hendro. (KOMPAS, Sabtu, 09 April 1994, halaman 20. Nama dan Peristiwa: Pangdam Jaya Mayjen TNI AM Hendropriyono menjadi perantara).

April 14, 1994

Sejak Kamis 14 April 1994, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono berhak menyandang gelar MBA (Master of Business Administration), yang berhasil diraihnya dari University of the city of Manila, Philippines.

Kuliah yang dijalani Pangdam dilakukan dengan korespondensi selama 1,5 tahun di tengah-tengah kesibukannya menjaga keamanan ibu kota. Sebelumnya, Hendropriyono sudah menyandang gelar doktorandus dari STIA-LAN. Bahkan saat itu, Hendropriyono juga sedang menjalani kuliah di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM). (KOMPAS, Rabu, 20 April 1994, halaman 20. Nama dan Peristiwa: Para penyandang gelar MBA bakal mendapat saingan, Pangdam Jaya AM Hendropriyono).

Mei 04, 1994

Sekitar tiga pekan kemudian, Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono berhak memakai gelar Sarjana Hukum setelah berhasil mempertahankan skripsi berjudul "Ketentuan Tambahan Terhadap Narapidana Politik" selama sekitar satu jam di depan sidang skripsi yang dipimpin Ketua Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Prof Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH.

Menurut Prof Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH, skripsi setebal 120 halaman dipertahankan dengan sangat baik: "Tidak bisa lain, kami harus memberikan yudicium Cum Laude dengan nilai rata-rata A.”

Pada intinya, skripsi dengan judul Ketentuan Tambahan Terhadap Narapidana Politik menjawab beberapa pertanyaan ahli hukum Indonesia yang mempersoalkan dasar hukum penulisan karya tulis bagi para narapidana politik sebelum dibebaskan.

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono belajar di STHM selama 3,5 tahun, melalui skripsinya berhasil membuktikan bahwa masalah karya tulis bagi narapidana politik itu ada dasar hukumnya. Yaitu, mengacu pada pasal 10 (b) KUHPidana, teori Montesorie dan yang terpenting adalah Tap MPR no. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dikaitkan dengan pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. (KOMPAS, Jumat, 06 Mei 1994, halaman 20. Nama dan Peristiwa: Sejak Rabu (4/5) Pangdam Jaya Mayjen TNI AM Hendropriyono berhak memakai gelar Sarjana Hukum ...)

Juni 1994

Pangdam Jaya Mayjen TNI A.M. Hendropriyono serta Kapolda Mayjen (Pol) Hindarto meresmikan majelis ta’lim At-ta’ibin, forum pengajian para mantan narapidana dan keluarganya. Majelis Ta’lim ini diprakarsai dan diketuai oleh HM Ramdhan Effendi alias Anton Medan (Tan Hok Liang). Majelis Ta’lim ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1994. (http://eightbspezharpalu.wordpress.com/2012/02/05/kisah-anton-medan-menemukan-hidayah-di-penjara/)

Desember 10, 1994

Mayjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 1994 dilantik menjadi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI-AD. Lembaga Kodiklat merupakan peleburan dua lembaga yang sudah ada sebelumnya, yaitu Pusat Pembinaan dan Pendidikan (Pusbindik) TNI-AD serta Pusat Pengembangan Sistem Operasi (Pusbangsisops) TNI-AD.

Tugas pokok Kodiklat adalah menyelenggarakan pembinaan doktrin dan sistem operasi matra darat, pendidikan, dan latihan. Selain itu, Kodiklat TNI-AD juga membawahi Pusat Kesenjataan Infanteri, Pusat Kesenjataan Kavaleri, dan Pusat Kesenjataan Artileri. (KOMPAS, Minggu, 11 Desember 1994, halaman 8. Mayjen TNI Hendropriyono Dilantik Jadi Dan Kodiklat).

Desember 19, 1994

Mayjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Senin tanggal 19 Desember 1994 terpilih sebagai Ketua Umum PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia) periode 1994-1998. Pada saat bersamaan Hendropriyono saat itu masih menjabat sebagai Ketua KTI (Komisi Tinju Indonesia). (KOMPAS, Senin, 19 Desember 1994, halaman 19. Menjelang Munas PJSI (2). AM Hendropriyono: Garuda Emas 2002-PJSI Bukan Proyek Mercu Suar).

Kilas Balik 1995

Maret 28, 1995

Presiden Soeharto di Istana Negara pada 28 Maret 1995 mengukuhkan pengurus KONI Pusat masa bakti 1995-1999. Pengurus inti KONI Pusat terdiri dari: Ketua Umum dijabat oleh Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, Wakil Ketua Umum I dijabat oleh Arie Soedewo, Wakil Ketua Umum II dijabat oleh Rahardi Ramelan, Wakil Ketua Umum III dijabat oleh A.M. Hendropriyono, dan Wakil Ketua Umum IV dijabat oleh M. Hasan. Sedangkan jabatan Sekjen dipercayakan kepada Rudolf S. Warouw, dibantu Wakil Sekjen Cahyo Adi. (KOMPAS, Kamis, 23 Februari 1995, halaman 19. Pengurus KONI Pusat Periode 1995-1998).

Mei 23, 1995

Komandan Kodiklat TNI AD Mayjen TNI A.M. Hendropriyono diwisuda menjadi sarjana Universitas Terbuka bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya. Yaitu, Letjen TNI Moch Ma'ruf AR (Kassospol), Mayjen TNI Sofian Effendi (Asisten Operasi Kasum), Mayjen TNI Bantui Hardjijo (Asisten Perencanaan Umum Pangab), Brigjen TNI Zacky Anwar (Direktur A BIA), Mayjen TNI Wiranto (Pangdam V Jaya), Mayjen TNI R Adang Ruchiatna (Pangdam IX Udayana), Mayjen TNI EE Mangindaan (Gubernur Sulawesi Utara). (KOMPAS, Rabu, 24 Mei 1995, halaman 10. Sejumlah 27 Pati ABRI Diwisuda Jadi Sarjana UT).

Kilas Balik 1996

Februari 28, 1996

Komandan Kodiklat TNI AD Mayjen TNI A.M. Hendropriyono mengikuti Kursus Singkat Angkatan VI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kursus tersebut berlangsung selama 4,5 bulan, dari 28 Februari hingga 5 Juli 1996. Keseluruhan peserta kursus ini berjumlah 98 orang, dan 50 diantaranya anggota TNI.

Di akhir acara, terpilih sebagai peserta kursus paling berprestasi adalah Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan TNI-AD Mayjen TNI A.M. Hendropriyono dan Lutfi Ibrahim Nasution dari Kantor Menteri Agraria. Sebagai lulusan terbaik Kursus Singkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Angkatan VI, Hendropriyono memperoleh Piagam Seroja. (KOMPAS, Senin, 08 Juli 1996, halaman 24. Nama dan Peristiwa: Hendropriyono mendapat prestasi tinggi dalam Lemhanas).

Oktober 09, 1996

Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Dan Kodiklat) TNI-AD diserah-terimakan dari Mayjen TNI A.M. Hendropriyono kepada Mayjen TNI Achfas Mufti. Serah terima dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI R Hartono. Saat itu Hendropriyono dipromosikan menjadi Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang), menggantikan Tuk Setyohadi. (KOMPAS, Kamis, 10 Oktober 1996, halaman 14. KSAD: Belum Dengar Rencana Mutasi Pimpinan Puncak TNI-AD * Mayjen TNI AM Hendropriyono akan Jadi Sesdalopbang).

Desember 17, 1996

Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1996, Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono secara resmi melantik Mayjen TNI Drs A.M. Hendropriyono SH MBA sebagai Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang), menggantikan Mayjen (Purn) Tuk Setyohadi, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Hal itu dilaksanakan berdasarkan Keppres No 308/M Tahun 1996. (KOMPAS, Rabu, 18 Desember 1996, halaman 14. Hendropriyono Dilantik Sebagai Sesdalopbang).

Desember 30, 1996

Ketua Umum Komisi Tinju Indonesia (KTI) Pusat A.M. Hendropriyono menunjuk Kol (Inf) Tritamtomo, selaku caretaker (pengemban) atau pengganti yang akan menjalankan roda kepengurusan di KTI. Selain itu diumumkan 12 personel baru KTI yang akan membantu tugas sehari-hari dari caretaker, hingga Munas 1998. (KOMPAS, Selasa, 31 Desember 1996, halaman 16. Hendropriyono Tunjuk "Caretaker" KTI).

Kilas Balik 1997

Januari 20, 1997

Mantan Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Drs. H. A.M. Hendropriyono, MBA, SH yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang), naik pangkat setingkat menjadi Letnan Jenderal TNI.

Selama ini Letnan Jenderal TNI A.M. Hendropriyono dikenal sebagai perwira yang sukses dalam berbagai medan pertempuran. Ia lama bertugas di pasukan Baret Merah, Komando Pasukan Khusus TNI-AD, mulai sebagai Komandan Peleton (1968-1972), Komandan Kompi Prayudha (1972-1974), Komandan Detasemen Tempur 13 (1981-1984), Wakil Asisten Personel, Asisten Intelijen.

Dari tugas di Kopassus ia menjadi Asisten Intel Kodam Jaya (1985-1987), Komandan Korem Garuda Hitam di Lampung (1987-1991), Direktur D Bais (Badan Intelijen Strategis) ABRI (1991), Direktur A Bais ABRI (1993-1994).

Sekalipun tergolong orang pasukan, Hendropriyono juga giat menimba ilmu hingga berhasil menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, meraih gelar MBA dari University of the City of Manila, Filipina dan tahun 1996 lalu lulus dari Sekolah Tinggi Hukum Militer.Hendropriyono sempat kuliah di Fakultas Kedokteran UGM sebelum ia memasuki Akademi Militer Nasional (1964-1967). (KOMPAS, Selasa, 21 Januari 1997, halaman 14. Hendropriyono Jadi Letjen).

Maret 11, 1997

Sesdalopbang Letjen TNI A.M. Hendropriyono tampil sebagai salah satu pemakalah dan pembahas pada acara Seminar Sehari Mengenai Perspektif Peranan ABRI Memasuki Abad 21 dalam rangka memperingati Catur Windu Harian Angkatan Bersenjata, yang berlangsung di Lemhannas, Jakarta. (KOMPAS, Rabu, 12 Maret 1997, halaman 1. Reaktualisasi dan Reorientasi Dwifungsi ABRI).

Maret 25, 1997

Sesdalopbang Letjen TNI A.M. Hendropriyono bersama Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, Dirjen Perdagangan Internasional Djoko Mulyono serta sejumlah konglomerat dari Jakarta melepas ekspor perdana salak pondoh, di Dusun Wonosari, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Sleman, DI Yogyakarta. (KOMPAS, Rabu, 26 Maret 1997, halaman 24. Nama dan Peristiwa: Mar'ie Muhammad Melepas Ekspor Perdana Salak Pondoh).

Agustus 01, 1997

Sesdalopbang Letjen TNI A.M. Hendropriyono menerima lima kapal tangkapan eks-Thailand dan Malaysia dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Soehandjono, dan atas nama Presiden RI kelima kapal tersebut diserahkan kepada nelayan melalui Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kadim Berutu.

Ketika itu Hendropriyono berpendapat, setiap kapal tangkapan yang perkaranya sudah diputus pengadilan, sebaiknya jangan langsung dilelang. Sebab, hanya akan jatuh menjadi milik orang yang punya uang. Hibahkan saja langsung ke nelayan. Untuk itu, menurut Hendropriyono, perlu dicari jalan keluarnya agar setiap kapal tangkapan bisa langsung diserahkan ke nelayan. (KOMPAS, Sabtu, 02 Agustus 1997, halaman 9. Sesdalopbang Hendropriyono: Ironis, Kekayaan Laut Dicolong Orang Asing).

Agustus 12, 1997

Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) Letjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 1997 menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama dari Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung di Mabes ABRI Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan SK Presiden atas jasa baktinya yang melebihi dan melampaui panggilan tugas pembinaan dan pengembangan, sehingga keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan dan terwujudnya integrasi ABRI. (KOMPAS, Rabu, 13 Agustus 1997, halaman 14. KSAD Terima Tanda Kehormatan dari Pangab).

Agustus 29, 1997

Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) Letjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 1997 di Bitung meninjau 65 buah pamboat (perahu motor) Filipina dan sembilan kapal asing berbendera Taiwan hasil sitaan aparat keamanan di Dermaga Angkatan Laut Bitung.

Hendropriyono juga menyampaikan instruksi Presiden yang mengharuskan kapal asing, perahu motor maupun armada laut lainnya yang ditangkap dan diputus secara hukum oleh pengadilan karena kasus pencurian ikan di perairan teritorial Indonesia, jangan lagi dilelang tetapi dihibahkan kepada nelayan. Dalam hal ini, hibah merupakan salah satu cara pemerintah dalam rangka memperkuat armada laut nasional, sekaligus upaya mengangkat kehidupan nelayan. (KOMPAS, Sabtu, 30 Agustus 1997, halaman 8. Instruksi Presiden, Kapal Asing Sitaan untuk Nelayan).

Desember 19, 1997

Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) Letjen TNI A.M. Hendropriyono pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1997 turut melepas ekspor perdana kedelai jenis edamame ke Jepang yang dilakukan PT Mitra Tani 27, sebanyak 43 ton. Sejak tahun 1994 hingga 1997, PT Mitra Tani 27 telah melakukan uji coba ekspor produknya ke Jepang. Menurut Hendropriyono, ekspor kedelai ini merupakan prestasi, sebab pasar di Jepang dikenal paling sulit menerima produk pertanian dari negara lain. (KOMPAS, Sabtu, 20 Desember 1997, halaman: 8. Dilepas, Ekspor Perdana Kedelai Jenis Edamame).

Pranala luar

• (Indonesia)Profil di tokohindonesia.com

Didahului oleh:	Kepala BIN 9 Agustus 2001 - 8 Desember 2004	Diteruskan oleh: Syamsir Siregar
Didahului oleh: Siswono Yudohusodo	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) 14 Maret 1998 - 26 Oktober 1999	Diteruskan oleh: Al Hilal Hamdi (Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan)