Konstitusi Estonia

Konstitusi Estonia adalah hukum dasar Republik Estonia dan menetapkan bentuk negara sebagai republik demokratis yang kekuasaan tertinggi berada di tangan warga negaranya. Konstitusi pertama disahkan oleh Majelis Konstituante Estonia yang dipilih secara bebas pada tanggal 15 Juni 1920 dan mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 1920. Konstitusi kedua disahkan pada 24 Januari 1934, setelah referendum tahun 1933, dan berlaku hingga Konstitusi ketiga yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1938. Konstitusi itu tetap berlaku de facto hingga 16 Juni 1940, ketika Uni Soviet menduduki Estonia dan de jure, hingga tanggal 28 Juni 1992, ketika Konstitusi Republik Estonia keempat dan yang berlaku saat ini disahkan berdasarkan referendum.

Sejarah

Konstitusi pertama (1920-1933)

Konstitusi pertama adalah refleksi dari gagasan Jean-Jacques Rousseau mengnai kedaulatan nasional. Kekuasaan dibagi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip Montesquieu. Konstitusi dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat tingkat tinggi dan berdasarkan referendum. Meskipun Konstitusi dimodelkan berdasarkan prinsip Montesquieu, ada ketidakseimbangan, karena Riigikogu memegang kekuasaan yang luas atas eksekutif dan yudikatif, yang mengarah kepada ketidakstabilan dan seringnya perubahan pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan dalam jabatan Ketua Negara.

Konstitusi kedua (1934-1938)

Karena ketidakstabilan pemerintahan yang kronis (18 pemerintahan dipimpin oleh 10 Ketua Negara), dilakukan upaya-upaya untuk mengubah Konstitusi. Dalam sebuah referendum yang diadakan pada tahun 1932, para pemilih menolak dua usulan konsep Konstitusi baru, tapi konsep ketiga yang diusulkan oleh Liga Veteran Perang Kemerdekaan Estonia atau Gerakan Vaps yang merakyat disahkan dalam referendum tahun 1933 dan mulai berlaku sejak 24 Januari 1934. Konstitusi kedua ini memberikan kekuatan yang luas kepada kepala negara, masih disebut Ketua Negara, dan mengurangi ukuran dan kekuatan Riigikogu. Ketua Negara memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan berdasarkan kekuatan hukum. Untuk mencegah Gerakan Vaps masuk dalam kekuasaan di bawah Konstitusi baru ini, Konstantin Päts, yang menjabat sebagai "Perdana Menteri dalam Tugas Ketua Negara" yang menunda pemilihan umum, merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 12 Maret 1934. Ia kemudian menangguhkan Konstitusi itu dan memulai persiapan Konstitusi ketiga.

Konstitusi ketiga (de facto tahun 1938-1940, de jure 1938-1992)

Konstitusi ketiga, yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1938, membentuk Majelis Nasional bikameral, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Nasional. Dewan Nasional, yang tugasnya meninjau dan mengesahkan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas perwakilan-perwakilan dari pemerintah daerah, badan profesional dan kejuruan, dan jabatan-jabatan tinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan lainnya adalah bahwa Presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh kolega pemilihan yang terdiri atas Majelis Nasional dan perwakilan tambahan dari pemerintah daerah. Presiden diberikan kewenangan cukup luas, tapi agak kurang kuat dibandingkan kewenangan Ketua Negara berdasarkan konsitusi 1934.

"Konstitusi" bergaya Soviet diperkenalkan secara ilegal, tidak pernah berdasarkan referendum seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi ketiga, oleh pemerintah boneka yang didukung Soviet pada 25 Agustus 1940. Hal itu didasarkan pada konstitusi Soviet 1936. Konstitusi 1940 Estonia Soviet digantikan oleh konstitusi lain pada tahun 1978 berdasarkan konstitusi Soviet 1977.

Konstitusi keempat (1992–sekarang)

Konstitusi sekarang ini disahkan setelah referendum pada tanggal 28 Juni 1992. Konstitusi menggabungkan unsur-unsur Konstitusi tahun 1920 dan 1938. Dengan tetap mempertahankan kepresidenan berdasarkan tahun 1938, konstitusi ini mengembalikan legislatif unikameral yang dibentuk pada tahun 1920. Konstitusi ini secara eksplisit menegaskan kesinambungan dengan negara estonia yang ada antara tahun 1920 dan 1940, dan dengan demikian, memberikan dasar restorasi kemerdekaan Estonia. Seperti Konstitusi 1920, kepala negara, yang disebut sebagai Presiden setelah beberapa perdebatan tentang pemulihan sebutan lama Ketua Negara, adalah jabatan sangat seremonial. Tetapi, tidak seperti Konstitusi 1920, pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri yang terpisah dengan Presiden.

Komposisi

Konstitusi saat ini berisi pembukaan dan beberapa pasal. Pembukaan berbunyi:

"Dengan iman tak tergoyahkan dan kemauan yang teguh untuk memperkuat dan mengembangkan negara,

yang didirikan di atas hak rakyat Estonia yang tak terpadamkan untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang diproklamasikan pada tanggal 24 Februari 1918,

yang didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan hukum,

yang akan melindungi perdamaian internal dan eksternal, dan merupakan janji kepada generasi sekarang dan masa depan untuk kemajuan dan kesejahteraan sosial mereka,

yang akan menjamin pelestarian bangsa, bahasa, dan budaya Estonia selama berabad-abad,

rakyat Estonia, atas dasar § 1 dari Konstitusi yang mulai berlaku pada tahun 1938 dan berdasarkan referendum yang diadakan pada tanggal 28 Juni 1992, mengesahkan Konstitusi berikut ini."

Bab

Konstitusi saat ini berisi lima belas bab.

• Bab pertama berisi ketentuan umum mengenai sifat negara. Bab ini berisi tujuh pasal.
• Bab kedua menetapkan hak, kebebasan, dan kewajiban rakyat.
• Bab 3 mendefinisikan rakyat dan kewarganegaraan Estonia.
• Bab 4 berkaitan dengan Parlemen Estonia (Riigikogu).
• Bab 5 berkaitan dengan Presiden Estonia dan tugas-tugas, tanggung jawab, dan hak-haknya.
• Bab 7 membahas proses undang-undang.
• Bab 8 membahas masalah keuangan dan anggaran.
• Bab 9 membahas hubungan dan perjanjian internasional.
• Bab 10 membahas urusan militer.
• Bab 11 berkaitan dengan fungsi dan peranan Kantor Audit Nasional dan Auditor Umum.
• Bab 12 berkaitan dengan hak, fungsi, dan penunjukan dari Kepala Kehakiman.
• Bab 13 berkaitan dengan struktur dan operasi sistem peradilan dan pengadilan.
• Bab 14 berkaitan dengan aspek yurisdiksi, administrasi, dan anggaran pemerintah daerah di Estonia.
• Bab 15 berkaitan dengan mekanisme dan prosedur yang terkait dengan amandemen Konstitusi.

Lihat pula

• Hukum konstitusional
• Konstitusionalisme
• Deklarasi Kemerdekaan Estonia
  

Pranala luar

• Eesti Vabariigi põhiseadused oleh Elekrooniline Riigi Teataja
• Konstitusi dalam bahasa Inggris
• Eesti vabariigi põhiseadus
• Eesti vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus