Lompat ke isi

Daftar Ketua Menteri Tamil Nadu: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Glorious Engine (bicara | kontrib)
266.043 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Glorious Engine (bicara | kontrib)
266.043 suntingan
Baris 333: Baris 333:
[[Berkas:Tamil Nadu locator map.svg|right|180px|thumb|[[integrasi politik India|Politik]] [[negara bagian dan teritorial India|negara bagian]] Tamil Nadu di India yang dibentuk pada 1969 ketika [[Negara Bagian Madras]] berganti nama]]
[[Berkas:Tamil Nadu locator map.svg|right|180px|thumb|[[integrasi politik India|Politik]] [[negara bagian dan teritorial India|negara bagian]] Tamil Nadu di India yang dibentuk pada 1969 ketika [[Negara Bagian Madras]] berganti nama]]
[[Negara Bagian Madras]] berganti nama menjadi Tamil Nadu ([[bahasa Tamil]] untuk ''negara Tamil'') pada 14 Januari 1969.<ref name=worldstatesmen/> Mahkamah legislatifnya mengadopsi sebuah resolusi pada 14 Mei 1986, untuk membubarkan [[Majelis Legislatif Tamil Nadu|majelis legislatif]]. Setelah itu, dewa legislatif tersebut dibubarkan melalui sebuah undang-undang Parlemen (Pembubaran) Majelis Legislatif Tamil Nadu 1986<ref>{{cite web|title=The Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986.|url=http://indiankanoon.org/doc/195458/}}</ref> dengan efek dari 1 November 1986. Legislatur negara bagian tersebut adalah [[unikameral]], dan terdiri dari 235 anggota termasuk satu anggota yang dinominasikan.<ref name="legbodies"/>
[[Negara Bagian Madras]] berganti nama menjadi Tamil Nadu ([[bahasa Tamil]] untuk ''negara Tamil'') pada 14 Januari 1969.<ref name=worldstatesmen/> Mahkamah legislatifnya mengadopsi sebuah resolusi pada 14 Mei 1986, untuk membubarkan [[Majelis Legislatif Tamil Nadu|majelis legislatif]]. Setelah itu, dewa legislatif tersebut dibubarkan melalui sebuah undang-undang Parlemen (Pembubaran) Majelis Legislatif Tamil Nadu 1986<ref>{{cite web|title=The Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986.|url=http://indiankanoon.org/doc/195458/}}</ref> dengan efek dari 1 November 1986. Legislatur negara bagian tersebut adalah [[unikameral]], dan terdiri dari 235 anggota termasuk satu anggota yang dinominasikan.<ref name="legbodies"/>

Ketua Menteri mengkomandani sebagian besar kekuasaan eksekutif sementara [[Gubernur Tamil Nadu|Gubernur]] memegang sebagian besar peran seremonial. Ketua Menteri Tamil Nadu, seperti [[Ketua Menteri (India)|Ketua Menteri]] India lainnya, dipilih oleh para legislator dari partai politik atau [[koalisi]] yang meraih suara [[mayoritas]] dalam [[majelis legislatif]]. Masa jabatan Ketua Menteri terhimpun selama ia menikmati kepercayaan dari majelis. Petahana dapat dikeluarkan dari jabatan saat [[mosi tidak percaya]] diberlakukan. Selain itu, [[Presiden India]], yang bertindak di bawah rekomendasi Kabinet Menteri [[Pemerintah India]], dapat membubarkan pemerintahan terpilih memakai tujuan-tujuan tertentu dari [[Artikel 356]] [[Konstitusi India]]. Pada 1976, pemerintah Karunanidhi dibubarkan dan pemerintahan Presiden dihimpun atas alasan korupsi.<ref>[http://www.hinduonnet.com/2001/07/14/stories/05142523.htm The Hindu - Delhi's warning]</ref> Jika kelowongan yang terjadi pada jabatan Ketua Menteri adalah karena kematian, pelepasan atau pembubaran, [[Gubernur Tamil Nadu|Gubernur]] dapat mengundang orang lain untuk membentuk pemerintahan dan memintanya untuk menggerakkan [[mosi percaya]] dalam Majelis. Dalam peristiwa ketiadaan orang yang mendapatkan dukungan mayoritas, Majelis dibubarkan atau ditempatkan dalam animasi tertunda dan negara bagian berada di bawah [[pemerintahan Presiden]] atau pemerintahan pengambil jabatan sampai pemilihan segar diadakan untuk majelis. Petahana dapat didiskualifikasi jika didakwa melakukan tindak kejahatan dengan hukuman dua tahun penjara atau lebih. Pada 2014, Jayalalithaa kehilangan jabatannya karena pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara dalam [[kasus Aset Disproporsiasi melawan Jayalalithaa|kasus aset disproporsionasi]].<ref name="graftcase">{{cite web|title= Jayalalitha is the first CM to lose post in a graft case|author= |newspaper= DNA India |date=27 September 2014|url=http://www.dnaindia.com/india/report-jayalalitha-is-the-first-cm-to-lose-post-in-a-graft-case-2021997}}</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Revisi per 5 Januari 2018 01.00

Ketua Menteri Tamil Nadu
Petahana
Edappadi K. Palaniswami
sejak 16 Februari 2017
Ditunjuk olehGubernur Tamil Nadu
Pejabat perdanaA. Subbarayalu Reddiar
Dibentuk17 Desember 1920
Negara bagian Tamil Nadu di India memiliki sebuah elektorat dari lebih dari 50 juta orang (5 kror)[1]

Daftar Ketua Menteri Tamil Nadu lengkap terdiri dari kepala pemerintahan dalam sejarah negara bagian Tamil Nadu di India sejak 1920. Wilayah tersebut berada di negara bagian Tamil Nadu pada masa sejarah yang memiliki bagian konfigurasi teritorial yang berbeda di bawah Kepresidenan Madras dan Negara bagian Madras dalam sejarahnya.[2][3]

Daftar Ketua Menteri

Kepresidenan Madras

Kepresidenan Madras pada 1909, bagian selatan

Kepresidenan Madras, yang bermarkas besar di Fort St. George, adalah sebuah provinsi di India Britania yang meliputi Tamil Nadu, wilayah Malabar di Utara Kerala, pesisir dan wilayah Rayalaseema dari Andhra Pradesh, dan Bellary, Dakshina Kannada, dan distrik-distrik Udupi dari Karnataka pada masa sekarang. Provinsi tersebut didirikan pada 1653 untuk dijadikan markas besar pemukiman orang-orang Inggris di Pesisir Coromandel.

Teritorial yang berada di bawah kepresidenan tersebut hanya Madraspatnam dan wilayah sekitarnya. Namun, setelah perang Inggris-Perancis dan aliansi lanjutan antara English East India Company dan Nawab Arcot, wilayahnya meluas menjadi wilayah dari Sirkar Utara sampai Tanjung Comorin. Selain itu, struktur pemerintahannya juga berubah dari sekretariat sederhanan dengan seorang sekretaris tunggal untuk Departemen Masyarakat pada 1670 menjadi enam departemen yang dinaungi oleh seorang Kepala Sekretaris pada 1920. Dengan penerapan Undang-Undang Pemerintah India 1919, legislatur pertama dibentuk pada 1920 setelah pemilihan umum.[4] Masa jabatan dewan legislatif adalah tiga tahun. Dewan tersebut terdiri dari 132 anggota dimana 34 diantaranya dinominasikan oleh Gubernur dan sisanya dipilih.

Di bawah Undang-Undang Pemerintah India 1935, sebuah legislatur bikameral dihimpun dengan sebuah majelis legislatif yang terdiri dari 215 anggota dan ebuah dewan legislatif yang terdiri dari 56 anggota. Majelis legislatif pertama di bawah UU tersebut dihimpun pada Juli 1937. Dewan legislatif tersebut adalah badan permanen dengan seperti anggotanya pensiun setiap tiga tahun.[5]

Pada 1939, pemerintah Britania mendeklarasikan masuknya India ke Perang Dunia II tanpa berkonsultasi kepada pemerintah-pemerintah provinsial. Kongres Nasional India memprotesnya dengan membujuk seluruh perwakilan terpilihnya untuk mundur dari pemerintahan.[6] Kongres kembali berkuasa pada 1946 setelah pemilihan provinsial baru.[7]

#[8] Nama Potret Memegang jabatan Meninggalkan jabatan Masa jabatan[9] Partai politik Pemilihan
1 A. Subbarayalu Reddiar 17 Desember 1920 11 Juli 1921 1
(206 hari) 		Partai Keadilan[10] Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1920
2 Raja dari Panagal 11 Juli 1921 11 September 1923 1
(792 hari) 		Partai Keadilan[10]
Raja dari Panagal 19 November 1923 3 Desember 1926 2
(1,111 hari) 		Partai Keadilan[11][12][13] Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1923
3 P. Subbarayan 4 Desember 1926 27 Oktober 1930 1
(1,423 hari) 		Tak berafiliasi[10] Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1926
4 B. Munuswamy Naidu 27 Oktober 1930 4 November 1932 1
(740 hari) 		Partai Keadilan[10] Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1930
5 Ramakrishna Ranga Rao 5 November 1932 November 1934 1
(730 hari) 		Partai Keadilan[10]
Rao November 1934 4 April 1936 2
(516 hari) 		Partai Keadilan[10] Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1934
6 P. T. Rajan 4 April 1936 24 Agustus 1936 1
(142 hari) 		Partai Keadilan[10]
(5) Ramakrishna Ranga Rao 24 Agustus 1936 1 April 1937 3
(220 hari) 		Partai Keadilan[10]
7 Kurma Venkata Reddy Naidu 1 April 1937 14 Juli 1937 1
(104 hari) 		Kementerian provinsional interim[14][15][16][17] Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1937
8 C. Rajagopalachari 14 Juli 1937 29 Oktober 1939 1
(837 hari) 		Kongres Nasional India
Pemerintahan Gubernur[18] 29 Oktober 1939 30 April 1946 (2,375 hari)
9 Tanguturi Prakasam Berkas:Tanguturi Prakasam.jpg 30 April 1946 23 Maret 1947 1
(327 hari) 		Kongres Nasional India Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1946
10 O. P. Ramaswamy Reddiyar 23 Maret 1947 6 April 1949 1
(745 hari) 		Kongres Nasional India
11 P. S. Kumaraswamy Raja 6 April 1949 26 Januari 1950 1
(295 hari) 		Kongres Nasional India
P. S. Kumaraswamy RajaO. P. Ramaswamy ReddiyarTanguturi PrakasamC. RajagopalachariKurma Venkata Reddy NaiduRamakrishna Ranga RaoP. T. RajanRamakrishna Ranga RaoP. Munuswamy NaiduP. SubbarayanPanagal RajaA. Subbarayalu Reddiar

Negara Bagian Madras

Peta India selatan yang menampilkan Negara Bagian Madras dalam warna kuning sebelum reorganisasi 1956

Negara Bagian Madras, pendahulu negara bagian Tamil Nadu pada masa sekarang, dibentuk setelah India menjadi sebuah republik pada 26 Januari 1950.[19] Wilayahnya meliputi Tamil Nadu pada masa sekarang dan bagian-bagian Andhra Pradesh, Karnataka dan Kerala pada masa sekarang. Legislatur pertama Negara Bagian Madras dipilih atas dasar hak pilih universal yang dikonstitusikan pada 1 Maret 1952, setelah pemilihan umum yang diadakan pada Januari 1952.[20]

Negara bagian tersebut pecah di sepanjang garis-garis linguistik pada 1953, membentuk Negara Bagian Andhra. Di bawah Undang-Undang Reorganisasi Negara-negara Bagian tahun 1956, Negara-negara bagian Kerala, dan Mysore dipecah dari negara bagian Madras. Di bawah penerapan Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras tahun 1959, yang berlaku dari 1 April 1960, Taluk Tirutanidan anak taluk Pallipattu dari distrik Chittoor, Andhra Pradesh ditransfer ke Negara Bagian Madras dalam pertukaran untuk teritorial dari Distrik Chingelput dan Salem.[4][21]

#[8] Nama Potret Mengambil jabatan Meninggalkan jabatan Masa jabatan[9] Partai politik Pemilihan
1 P. S. Kumaraswamy Raja 26 Januari 1950 9 April 1952 1 Kongres Nasional India Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1946
2 C. Rajagopalachari 10 April 1952 13 April 1954 2 Kongres Nasional India Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1952
3 K. Kamaraj 13 April 1954 31 Maret 1957 1 Kongres Nasional India
13 April 1957 1 Maret 1962 2 Kongres Nasional India Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1957
15 Maret 1962 2 Oktober 1963 3 Kongres Nasional India Pemilihan Majelis Legislatif Madras 1962
4 M. Bakthavatsalam 2 Oktober 1963 6 Maret 1967 1 Kongres Nasional India
5 C. N. Annadurai Berkas:2 Anna 037 (cropped).jpg 6 Maret 1967 14 Januari 1969 1 DMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1967
C. N. AnnaduraiM. BakthavatsalamK. KamarajC. RajagopalachariP. S. Kumaraswamy Raja

Tamil Nadu

Politik negara bagian Tamil Nadu di India yang dibentuk pada 1969 ketika Negara Bagian Madras berganti nama

Negara Bagian Madras berganti nama menjadi Tamil Nadu (bahasa Tamil untuk negara Tamil) pada 14 Januari 1969.[19] Mahkamah legislatifnya mengadopsi sebuah resolusi pada 14 Mei 1986, untuk membubarkan majelis legislatif. Setelah itu, dewa legislatif tersebut dibubarkan melalui sebuah undang-undang Parlemen (Pembubaran) Majelis Legislatif Tamil Nadu 1986[22] dengan efek dari 1 November 1986. Legislatur negara bagian tersebut adalah unikameral, dan terdiri dari 235 anggota termasuk satu anggota yang dinominasikan.[5]

Ketua Menteri mengkomandani sebagian besar kekuasaan eksekutif sementara Gubernur memegang sebagian besar peran seremonial. Ketua Menteri Tamil Nadu, seperti Ketua Menteri India lainnya, dipilih oleh para legislator dari partai politik atau koalisi yang meraih suara mayoritas dalam majelis legislatif. Masa jabatan Ketua Menteri terhimpun selama ia menikmati kepercayaan dari majelis. Petahana dapat dikeluarkan dari jabatan saat mosi tidak percaya diberlakukan. Selain itu, Presiden India, yang bertindak di bawah rekomendasi Kabinet Menteri Pemerintah India, dapat membubarkan pemerintahan terpilih memakai tujuan-tujuan tertentu dari Artikel 356 Konstitusi India. Pada 1976, pemerintah Karunanidhi dibubarkan dan pemerintahan Presiden dihimpun atas alasan korupsi.[23] Jika kelowongan yang terjadi pada jabatan Ketua Menteri adalah karena kematian, pelepasan atau pembubaran, Gubernur dapat mengundang orang lain untuk membentuk pemerintahan dan memintanya untuk menggerakkan mosi percaya dalam Majelis. Dalam peristiwa ketiadaan orang yang mendapatkan dukungan mayoritas, Majelis dibubarkan atau ditempatkan dalam animasi tertunda dan negara bagian berada di bawah pemerintahan Presiden atau pemerintahan pengambil jabatan sampai pemilihan segar diadakan untuk majelis. Petahana dapat didiskualifikasi jika didakwa melakukan tindak kejahatan dengan hukuman dua tahun penjara atau lebih. Pada 2014, Jayalalithaa kehilangan jabatannya karena pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara dalam kasus aset disproporsionasi.[24]

#[8] Nama Portret Mengambil jabatan Meninggalkan jabatan Masa jabatan[9] Partai politik[25] Pemilihan
1 C. N. Annadurai 14 Januari 1969 3 Februari 1969[26] 1 DMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1967
2 V.R. Nedunchezhiyan (pelaksana jabatan)[19] 3 Februari 1969 10 Februari 1969 1 DMK
3 M. Karunanidhi 10 Februari 1969 4 Januari 1971 1 DMK
4 M. Karunanidhi 15 Maret 1971 31 Januari 1976 2 DMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1971
Pemerintahan presiden[19] 31 Januari 1976 30 Juni 1977
5 M. G. Ramachandran 30 Juni 1977 17 Februari 1980 1 AIADMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1977
Pemerintahan presiden 17 Februari 1980 9 Juni 1980
6 M. G. Ramachandran 9 Juni 1980 15 November 1984 2 AIADMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1980
7 M. G. Ramachandran 10 Februari 1985 24 Desember 1987 3 AIADMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1984
8 V.R. Nedunchezhiyan (pelaksana jabatan)[19] 24 Desember 1987 7 Januari 1988 2 AIADMK
9 Janaki Ramachandran 7 Januari 1988 30 Januari 1988 1 AIADMK
Pemerintahan presiden 30 Januari 1988 27 Januari 1989
10 M. Karunanidhi 27 Januari 1989 30 Januari 1991 3 DMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1989
Pemerintahan presiden 30 Januari 1991 24 Juni 1991
11 J. Jayalalithaa Berkas:Jayalalithaa1.jpg 24 Juni 1991 12 Mei 1996 1 AIADMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1991
12 M. Karunanidhi 13 Mei 1996 13 Mei 2001 4 DMK Pemilihan mahkamah negara bagian 1996
-[27] J. Jayalalithaa Berkas:Jayalalithaa1.jpg 14 Mei 2001 21 September 2001 -[27] AIADMK Pemilihan mahkamah negara bagian 2001
13 O. Panneerselvam 21 September 2001 1 Maret 2002 1 AIADMK
14 J. Jayalalithaa Berkas:Jayalalithaa1.jpg 2 Maret 2002 12 Mei 2006 2[27] AIADMK
15 M. Karunanidhi 13 Mei 2006 15 Mei 2011[28] 5[29] DMK Pemilihan mahkamah negara bagian 2006
16 J. Jayalalithaa Berkas:Jayalalithaa1.jpg 16 Mei 2011 27 September 2014[24] 3[30] AIADMK Pemilihan mahkamah negara bagian 2011
17 O. Panneerselvam 29 September 2014[31] 22 Mei 2015[32] 2 AIADMK
18 J. Jayalalithaa Berkas:Jayalalithaa1.jpg 23 Mei 2015 - - AIADMK
O. PanneerselvamJ. JayalalithaaM. KarunanidhiJ. JayalalithaaO. PanneerselvamJ. JayalalithaaM. KarunanidhiJ. JayalalithaaPemerintahan presidenM. KarunanidhiPemerintahan presidenJanaki RamachandranV.R. NedunchezhiyanM. G. RamachandranPemerintahan presidenM. G. RamachandranPemerintahan presidenM. KarunanidhiV.R. NedunchezhiyanC. N. Annadurai

Catatan

Annadurai (tengah dan menghadap ke kanan) dengan K. A. Mathialagan, V. P. Raman, Rajaji dan M. Karunanidhi di ruang pribadi pada 1968
  • Terlepas dari campur tangan pemerintahan Presiden dari 17 Februari 1980 sampai 9 Juni 1980, Ketua Menteri dengan masa jabatan terpanjang (dalam hal suksesif) dalam jabatan adalah M. G. Ramachandran, yang berlangsung selama 10 tahun, 5 bulan, dan 25 hari dari 30 Juni 1977 sampai ia meninggal pada 24 Desember 1987.
  • K. Kamaraj adalah Ketua Menteri dengan lama jabatan terpanjang tanpa terintervensi pemerintahan presiden. Masa jabatannya berlangsung dari 13 April 1954 sampai 2 Oktober 1963, i.e. 9 tahun, 5 bulan dan 19 hari.
  • Periode terpendek adalah 24 hari yang dipegang oleh Janaki Ramachandran yang menjabat dari 7 Januari 1988 sampai 30 Januari 1988.
  • J.Jayalalithaa memegang rekor dilantik sebagai Ketua Menteri sebanyak enam kali, disusul oleh Karunanidhi yang dilantik sebanyak lima kali.
  • Pada 21 September 2001, Pengadilan Tinggi India menyatakan bahwa pelantikan Ms. Jayalalithaa sebagai Ketua Menteri pada 14 Mei 2001 tidak sah, dengan dampak retrospektif. Sehingga, secara teknis, keputusan kabinetnya pada periode Mei-September 2001 berdampak menjadi fiksi hukum.
  • J. Jayalalithaa menjadi Ketua Menteri petahana pertama yang kalah dalam sebuah kasus saat sebuah pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara pada 27 September 2014.[24] Hukuman tersebut kemudian diturunkan oleh Pengadilan Tinggi Karnataka yang mencabut seluruh dakwaan Jayalalithaa dan mengijinkannya untuk kembali ke jabatannya untuk masa jabatan keempat.
  • Orang yang dilantik menjadi Ketua Menteri dengan jumlah masa jabatan terbanyak adalah M. Karunanidhi untuk sekitar 6863 hari (sekitar 18 tahun). Ia adalah satu-satunya Ketua Menteri dengan 5 masa jabatan (10 Februari 1969 – 4 Januari 1971, 15 Maret 1971 – 31 Januari 1976, 27 Januari 1989 – 30 Januari 1991, 13 Mei 1996 – 13 Mei 2001, 13 Mei 2006 – 15 Mei 2011).
  • J. Jayalalithaa menjadi Ketua Menteri wanita pertama di India yang wafat saat menjabat pada 5 Desember 2016. Ia merupakan Ketua Menteri kelima belas yang meninggal saat menjabat dan ketiga di Tamil Nadu, setelah C. N. Annadurai dan M. G. Ramachandran.

Catatan kaki dan Referensi

  1. ^ Correspondent, Special (6 January 2012). "Electorate crosses 5-crore mark". The Hindu. Diakses tanggal 29 January 2012. 
  2. ^ Archive.org — Government of Tamil Nadu — Chief Ministers of Tamil Nadu since 1920
  3. ^ Government of Tamil Nadu — Assemblies — An Overview
  4. ^ a b Government of Tamil Nadu — Tamil Nadu Secretariat — Brief History
  5. ^ a b Legislative bodies of India - Tamil Nadu Legislative Assembly
  6. ^ The Telegraph - Own Goal - Partition became inevitable once the Congress resigned in 1939
  7. ^ Pakistan - toward partition
  8. ^ a b c Warna-warnanya mengindikasikan afiliasi partai politik dari masing-masing Ketua Menteri.
  9. ^ a b c The ordinal number of the term being served by the person specified in the row in the corresponding period
  10. ^ a b c d e f g h World Statesmen.org — Provinces of British India
  11. ^ Rajaraman, P. (1988). The Justice Party: a historical perspective, 1916-37. Poompozhil Publishers. hlm. 212–220. 
  12. ^ Sundararajan, Saroja (1989). March to freedom in Madras Presidency, 1916-1947. Lalitha Publications. hlm. 334–389. OCLC 20222383. 
  13. ^ S. Krishnaswamy (1989). The role of Madras Legislature in the freedom struggle, 1861-1947. People's Pub. House (New Delhi). hlm. 126–131. 
  14. ^ Though Congress won the election, it refused to form the government as it did not like the Governor's veto power over the cabinet. The Governor of Madras, Lord Erskine, decided to form an interim provisional Government with non-members and opposition members of the Legislative Assembly. V. S. Srinivasa Sastri was first offered the Chief Ministership of the interim government but he refused to accept it. Eventually an interim Government was formed under Kurma Venkata Reddy Naidu on 1 April 1937. It lasted till July, when the Congress accepted Viceroy Linlithgow's assurance that the veto would not be abused and decided to form the government.
  15. ^ Ramanathan, K. V. (2008). The Satyamurti letters: the Indian freedom struggle through the eyes of a parliamentarian, Volume 1. Pearson Education India. hlm. 301–5. ISBN 81-317-1488-8, ISBN 978-81-317-1488-1. 
  16. ^ Menon, Visalakshi (2003). From movement to government: the Congress in the United Provinces, 1937-42. Sage. hlm. 75. ISBN 0-7619-9620-6, ISBN 978-0-7619-9620-0. 
  17. ^ Nagarajan, Krishnaswami (1989). Dr. Rajah Sir Muthiah Chettiar: a biography. Annamalai University. hlm. 63–70. 
  18. ^ Congress Ministries in all the provinces of British India resigned on 29 October 1939 protesting the viceroy's declaration of war against Germany. Madras Presidency remained under "the direct rule of the Governor of the Province" till the next elections were held in March 1946. (INDIA (FAILURE OF CONSTITUTIONAL MACHINERY) HC Deb 16 April 1946 vol 421 cc2586-92)
  19. ^ a b c d e World Statesmen.org — Indian states since 1947
  20. ^ Government of Tamil Nadu — The State Legislature — Origin and Evolution Diarsipkan 13 April 2010 di Wayback Machine.
  21. ^ Historical Importance of Kanchipuram Diarsipkan 18 May 2006 di Wayback Machine.
  22. ^ "The Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986". 
  23. ^ The Hindu - Delhi's warning
  24. ^ a b c "Jayalalitha is the first CM to lose post in a graft case". DNA India. 27 September 2014. 
  25. ^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
  26. ^ "DMK, AIADMK pay homage to Annadurai". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-03-04. ... the leader's life was cut short by cancer 3 February 1969. 
  27. ^ a b c On 21 September 2001, a five-judge constitutional bench of the Supreme Court of India ruled in a unanimous verdict that "a person who is convicted for a criminal offence and sentenced to imprisonment for a period of not less than two years cannot be appointed the Chief Minister of a State under Article 164 (1) read with (4) and cannot continue to function as such". Thereby, the bench decided that "in the appointment of Ms. Jayalalithaa as Chief Minister there has been a clear infringement of a Constitutional provision and that a writ of quo warranto must issue". In effect her appointment as Chief Minister was declared null and invalid with retrospective effect. Therefore, technically, she was not the Chief Minister in the period between 14 May 2001 and 21 September 2001 (The Hindu — SC unseats Jayalalithaa as CM, Full text of the judgment from official Supreme Court site).
  28. ^ The Hindu - Karunanidhi resigns
  29. ^ BBC News - New leader for Tamil Nadu state
  30. ^ "Jayalalithaa begins third term as Chief Minister today". NDTV. 16 Mei 2011. 
  31. ^ Jayalalithaa's trusted aide Panneerselvam sworn as Tamil Nadu's new chief minister
  32. ^ O Panneerselvam resigns from Chief Minister post

Lihat pula

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Chief ministers of Tamil Nadu.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Daftar_Ketua_Menteri_Tamil_Nadu&oldid=13498451"