Auditorat Utama Keuangan Negara III

Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
Susunan organisasi
Auditor Utama	-
Kepala Sekretariat	-
Kepala
Auditorat III.A	-
Auditorat III.B	-
Auditorat III.C	-
Kantor pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Situs web
http://bpk.go.id/id

Auditorat Utama Keuangan Negara III (disingkat AKN III) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota III BPK. AKN III dipimpin oleh seorang Auditor Utama.

Tugas dan fungsi

Tugas

AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, AKN III menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN III;
3. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN III maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
4. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN III;
5. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
6. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
9. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN III yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
10. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN III;
11. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN III yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
13. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN III; dan
14. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi AKN III terdiri dari:

Auditorat III.A

Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden)
9. Sekretariat Kabinet
10. Badan Pengelola Gelora Bung Karno
11. Badan Pengelola Komplek Kemayoran
12. Taman Mini Indonesia Indah
13. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14. Badan Kepegawaian Negara
15. Arsip Nasional Republik Indonesia
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
19. Ombudsman Republik Indonesia
20. lembaga terkait di lingkungan entitas

Auditorat III.B

Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada :

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Kementerian Sosial
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Kementerian Pariwisata
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
8. lembaga terkait di lingkungan entitas

Auditorat III.C

Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada :

1. Kementerian Ketenagakerjaan
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
7. Badan Informasi Geospasial
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
11. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika
13. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
14. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
15. lembaga terkait di lingkungan entitas

Sekretariat AKN III

Sekretariat AKN III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN III.

Lihat Pula

• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia