Rudiantara: Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Dikembalikan ke revisi 14819327 oleh Rhaditya Kusherdiyana (bicara) Tag: Pembatalan |
||
| Baris 40: | Baris 40: | ||
== Kontroversi == |
== Kontroversi == |
||
Kebijakan Menteri Rudiantara begitu sering menimbulkan kontroversi. |
Kebijakan Menteri Rudiantara begitu sering menimbulkan kontroversi. Seperti kebijakan registrasi prabayar yang menimbulkan gelombang demo dari pedagang pulsa, kebijakan yang tidak jelas dalam transportasi online juga menimbulkan demo besar-besaran, dan penutupan terhadap media sosial seperti Telegram dan situs-situs Islam juga menimbulkan tanda tanya.<ref> [https://posberitakota.com/2018/04/03/demo-pedagang-pulsa-desak-pemerintah-cabut-pembatasan-penggunaan-kartu/ Demo Pedagang Pulsa] |
||
[https://www.merdeka.com/jakarta/demo-depan-kemenkominfo-dibumbui-sweeping-sopir-taksi-online.html Kementerian Kominfo Didemo Transportasi Online] |
[https://www.merdeka.com/jakarta/demo-depan-kemenkominfo-dibumbui-sweeping-sopir-taksi-online.html Kementerian Kominfo Didemo Transportasi Online] |
||
[http://globalnews.co.id/2017/07/15/menkominfo-kembali-ancam-tutup-semua-platform-sosial-media/ Platform Media Sosial akan Ditutup] |
[http://globalnews.co.id/2017/07/15/menkominfo-kembali-ancam-tutup-semua-platform-sosial-media/ Platform Media Sosial akan Ditutup] |
||
Revisi per 22 Mei 2019 16.22
Rudiantara | |
|---|---|
 | |
| Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia ke-5 | |
| Mulai menjabat 27 Oktober 2014 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 3 Mei 1959 Bogor, Jawa Barat |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Pekerjaan | Profesional |
| Profesi | Pemilik PT. Telkom PT. XL Axiata PT. Indosat |
| Tanda tangan |  |
  | |
Rudiantara S.Stat. MBA (lahir 3 Mei 1959[1]) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). Ia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom.[2] Ia juga pernah bekerja di PT PLN (Persero) sebagai Wakil Direktur Utama. Pada saat ditunjuk menjadi menteri, ia menjabat sebagai anggota komisaris di Indosat.
Pendidikan
Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran jurusan Statistika dan meraih gelar sarjana pada 1984. Ia melanjutkan ke IPPM (Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen) yang sekarang bernama PPM School of Management, dan meraih MBA pada tahun 1988.[3]
Karier
Ia memulai karier pada tahun 1996 di Indosat sebagai General Manager Business Development. Ia juga pernah menjadi Chief Operating Officer PT Telekomindo Primabhakti sejak 1996 dan menduduki beberapa jabatan eksekutif selama 11 tahun di Indosat dan Telkomsel hingga 2006. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik (Persero), Presiden Direktur dan CEO PT Bukit Asam Transpacific Railways dan PT Rajawali Asia Resources. Ia pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sejak 2008 dan kemudian menjadi direkturnya, Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk dari Maret 2005 hingga 2008 dan sekaligus sebagai direkturnya. Lalu sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran untuk Solusi Bisnis pada Juni 2003. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Semen Indonesia (Persero), Tbk dan Semen Gresik Persero, juga sebagai Direktur.[3]
Terakhir, ia menjadi sebagai Presiden Komisaris PT Rukun Raharja sejak 11 Juni 2014. Ia juga Komisaris Independen PT Indosat Tbk sejak 1 November 2012. Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia sejak 1 Januari 2011 hingga Mei 2012, dan telah menjadi Komisionaris sejak September 2008. Ia juga menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Telepon Seluler Indonesia.[3]
Selama di PLN, ia menjadi terkenal setelah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri karena merasa telah menyelesaikan tugas profesional yang diberikan dan mendapat tawaran menarik lainnya.[4] Karena merasa sayang dengan bakat yang dimilikinya, pemerintah berusaha untuk memberinya posisi di Indosat.[5] Pada tanggal 17 September 2012, ia diangkat menjadi Komisaris.[6]
Penunjukan sebagai menteri
Rudiantara menyisihkan nama-nama lain seperti Ahli Ekonomi Digital dan Telekomunikasi Heru Sutadi yang juga merupakan mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Niken Widiastuti, Dirut RRI, Richardus Eko Indrajit, Ketua APTIKOM, Gatot S. Dewa Broto, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Mantan Humas Kemenkomifo maupun Onno W. Purbo, Akademisi dan Praktisi TI.[7][8]
Kontroversi
Kebijakan Menteri Rudiantara begitu sering menimbulkan kontroversi. Seperti kebijakan registrasi prabayar yang menimbulkan gelombang demo dari pedagang pulsa, kebijakan yang tidak jelas dalam transportasi online juga menimbulkan demo besar-besaran, dan penutupan terhadap media sosial seperti Telegram dan situs-situs Islam juga menimbulkan tanda tanya.<ref> Demo Pedagang Pulsa Kementerian Kominfo Didemo Transportasi Online Platform Media Sosial akan Ditutup
Catatan kaki
- ^ Profil Singkat Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, BeritaSatu.com
- ^ Rudiantara, Menkominfo di Kabinet Kerja, KOMPAS
- ^ a b c Rudianta. Diakses dari situs berita Businessweek pada 26 Oktober 2014
- ^ Rudiantara Mundur dari Wakil Bos PLN. Diakses dari situs Berita Tempo pada 26 Oktober 2014
- ^ Pemerintah Tak Mau Rudiantara Dibajak Swasta. Diakses dari situs berita Detik pada 26 Agustus 2014
- ^ Indosat Ganti Dirut Angkat Rudiantara Jadi Komisaris. Diakses dari situs Berita Okezone pada 26 Oktober 2014
- ^ Profil Menkominfo Rudiantara. Diakses dari situs berita TribunNews pada 26 Oktober 2014
- ^ [1]
Pranala luar
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Djoko Suyanto (Pelaksana Tugas) |
Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia 2014–sekarang |
Petahana |