Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP) adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak. PNBP merupakan salah satu unsur yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah (baik dalam dan luar negeri).

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menyadari pentingnya PNBP, maka kemudian dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya melalui:

• UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
• PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
• PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
• PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
• PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Jenis dan tarif

Jenis

UU Nomor 9 Tahun 2018 beserta aturan pelaksananya, PP Nomor 69 Tahun 2020, mengklasifikasikan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke dalam 6 kelompok. Atas keenam kelompok ini kemudian dirinci ragam jenis PNBP melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan/atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA):
   1. pemanfaatan SDA yang terbarukan; dan
   2. pemanfaatan SDA yang tak terbarukan
2. Pelayanan:
   1. pelayanan dasar; dan
   2. pelayanan non dasar
3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan:
   1. surplus Badan bagian Pemerintah;
   2. bagian laba Pemerintah pada Badan;
   3. bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan;
   4. dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk Perusahaan umum, perusahaan perseroan dan/atau Perseroan terbatas (PT) lainnya; dan
   5. pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN):
   1. penggunaan barang milik negara;
   2. pemanfaatan barang milik negara; dan
   3. pemindahtanganan barang milik negara.
5. Pengelolaan Dana:
   1. imbal jasa atas pengelolaan uang negara dalam pelaksanaan konsolidasi rekening bendahara satuan kerja secara virtual dan penerapan rekening tunggal perbendaharaan;
   2. imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah;
   3. imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada perbankan; dan
   4. imbal jasa atas Pengelolaan Dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak Negara Lainnya:
   1. denda administratif;
   2. pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan Pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturnn perundang-undangan; dan
   3. pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif

UU Nomor 9 Tahun 2018 mengklasifikasikan tarif atas PNBP ke dalam 2 bentuk: tarif spesifik dan tarif ad valorem. Tarif spesifik ditetapkan dengan nominal uang, sementara tarif ad valorem antara lain ditetapkan dengan persentase dan formula.. Tarif ini, dengan pertimbangan tertentu dapat ditetapkan sebesar Rp0 atau 0%.

Produk hukum yang digunakan untuk menetapkan tarif PNBP bergantung pada jenis objek PNBP tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan SDA diatur dalam undang-undang (UU), kontrak pengelolaan sumber daya alam, dan/atau Peraturan Pemerintah (PP). Adapun kontrak pengelolaan sumber daya alam yang dimaksud meliputi Kontrak Kerja Sama (KKS) kegiatan usaha hulu migas, Kontrak Karya (KK) mineral, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh UU atau PP yang mengatur mengenai jenis PNBP tersebut.
2. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan diatur dalam PP dan/atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
3. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan diatur dalam UU dan/atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengaturan dalam RUPS diperuntukkan untuk PNBP berupa dividen bagian Pemerintah pada Perseroan Terbatas (PT).
4. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam PP dan/atau PMK.
5. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana diatur dalam PMK.
6. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya diatur dalam UU, PP, dan/atau PMK.

Adapun pengaturan melalui PMK pada jenis PNBP Pelayanan, jenis PNBP Pengelolaan BMN sehubungan dengan penggunaan BMN, dan jenis PNBP Hak Negara lainnya diperuntukkan bagi tarif PNBP yang bersifat volatil (membutuhkan perubahan minimal sekali dalam setahun) dan/atau apabila terjadi kebutuhan mendesak.

Tarif PNBP dapat pula diatur oleh Peraturan Menteri atau Pimpinan Lembaga lain selain Menteri Keuangan dengan syarat telah diperintahkan demikian oleh UU dan/atau PP, serta Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan atas besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Jenis dan Tarif PNBP

Berikut adalah beberapa produk hukum yang mengatur jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada instansi atau kegiatan tertentu:

Nama Instansi	Produk Hukum
Seluruh instansi pengelola PNBP	PP No. 47 Tahun 2023
Kementerian Agama	PP No. 59 Tahun 2018
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	PP No. 128 Tahun 2015
Kementerian Dalam Negeri	PP No. 10 Tahun 2023
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PP No. 26 Tahun 2022
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PP No. 28 Tahun 2019
	Pelayanan Golden Visa: PMK No. 82 Tahun 2023 (mendesak)
Kementerian Kelautan dan Perikanan	PP No. 85 Tahun 2021
Kementerian Kesehatan	PP No. 64 Tahun 2019
	Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua: PMK No. 122/PMK.02/2022 (mendesak)
Kementerian Ketenagakerjaan	PP No. 41 Tahun 2023
Kementerian Keuangan	PP No. 3 Tahun 2018 PP No. 62 Tahun 2020
Kementerian Komunikasi dan Informatika	PP No. 43 Tahun 2023
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PP No. 12 Tahun 2014 (Kemenhut) PP No. 44 Tahun 2014 (Kemen-LH)
Kementerian Luar Negeri	PP No. 49 Tahun 2016
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PP No. 41 Tahun 2018
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PP No. 21 Tahun 2023
	Nilai Tambah Pengelolaan Layanan Dana Bergulir pada Sekretariat BPJT: PMK No. 30 Tahun 2023
Kementerian Pemuda dan Olahraga	PP No. 8 Tahun 2015
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PP No. 22 Tahun 2023
	Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN): PMK No. 4/PMK.02/2023 (mendesak)
Kementerian Perdagangan	PP No. 50 Tahun 2023
	Jasa Pemeriksaan Produk Halal: PMK No. 173/PMK.02/2022 (mendesak)
Kementerian Perhubungan	PP No. 15 Tahun 2016
Kementerian Perindustrian	PP No. 54 Tahun 2021
	Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal: PMK No. 142/PMK.02/2022 (mendesak)
Kementerian Pertahanan	PP No. 57 Tahun 2013 (atas kegiatan hidro oseanografi) PP No. 17 Tahun 2014 (atas pelayanan kesehatan)
Kementerian Pertanian	PP No. 28 Tahun 2023
Kementerian Sekretariat Negara	PP No. 39 Tahun 2011
Kementerian Sosial	PP No. 19 Tahun 2023
Arsip Nasional Republik Indonesia	PP No. 53 Tahun 2019
Badan Informasi Geospasial	PP No. 49 Tahun 2019
Badan Kepegawaian Negara	PP No. 2 Tahun 2024
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	PP No. 47 Tahun 2018
Badan Narkotika Nasional	PP No. 19 Tahun 2020
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	PP No. 27 Tahun 2018
Badan Pemeriksa Keuangan	PP No. 81 Tahun 2021
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PP No. 80 Tahun 2021
Badan Pengawas Obat dan Makanan	PP No. 32 Tahun 2017
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	PP No. 42 Tahun 2022
Badan Pusat Statistik	PP No. 7 Tahun 2015
Badan Riset dan Inovasi Nasional	PP No. 13 Tahun 2014 (Kemenristek) PP No. 51 Tahun 2018 (BPPT) PP No. 8 Tahun 2019(Batan) PP No. 14 Tahun 2019 (LAPAN) PP No. 80 Tahun 2021 (LIPI)
	PMK No. 210/PMK.02/2021 (mendesak) 129/PMK.02/2022 (mendesak)
Badan Standardisasi Nasional	PP No. 40 Tahun 2018 PP No. 74 Tahun 2019
Kejaksaan Republik Indonesia	PP No. 39 Tahun 2016
Kepolisian Negara Republik Indonesia	PP No. 76 Tahun 2020
	Layanan Izin Pengamanan dan Keramaian Bersifat Komersial: PMK No. 104 Tahun 2023 (mendesak)
Komisi Pemberantasan Korupsi	PP No. 54 Tahun 2019
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	PP No. 20 Tahun 2023
Lembaga Administrasi Negara	PP No. 60 Tahun 2021
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PMK No. 117 Tahun 2023 (mendesak)
LPP Radio Republik Indonesia	PP No. 68 Tahun 2020
LPP Televisi Republik Indonesia	PP No. 66 Tahun 2020
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya	PP No. 5 Tahun 2019
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	PP No. 75 Tahun 2013
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PP No. 109 Tahun 2021

Sejarah

Pra 1997

Sebelum 1997, PNBP belum memiliki landasan penyelenggaraan dan pengelolaan yang jelas. Pengaturannya masih terpencar pada berbagai ragam dan tingkatan peraturan perundang-undangan sehingga belum mencerminkan kepastian hukum.

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1997

Pengaturan terpadu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertama kali dilakukan melalui UU Nomor 22 Tahun 1997. Beleid tersebut mendefinisikan PNBP sebagai seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan perpajakan. Dengan demikian, pada undang-undang ini, Hibah yang diterima Pemerintah ikut digolongkan sebagai PNBP. Subjek dan klasifikasi tarif PNBP belum dijabarkan dalam UU ini.

Pada masa ini, PNBP diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Adapun jenis dan tarif PNBP pada tiap kelompok tersebut (termasuk yang belum tercakup ke dalam satupun kelompok) ditetapkan dengan undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP). Dalam hal ditetapkan dengan PP, Pemerintah harus terlebih dahulu mengemukakan hal tersebut ke DPR pada saat pembahasan dan penyusunan RUU APBN.

Pengelolan PNBP

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBP harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Lihat pula

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
• Pajak
• Nomor pokok wajib pajak
• Perpajakan di Indonesia
• Pajak pertambahan nilai
• Pendapatan nasional
• Pendapatan Negara
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
• Belanja Negara
• Penanaman Modal Dalam Negeri
• Retribusi