Ba'athis Irak: Perbedaan antara revisi
k Farras memindahkan halaman Irak dibawah Baath ke Irak di bawah Baath |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 53: | Baris 53: | ||
|calling_code = 964 |
|calling_code = 964 |
||
}} |
}} |
||
'''Ba'ath Irak''' atau '''Irak di bawah Ba'ath''' mengacu pada periode sejarah [[Irak]] pada tahun [[1968]] sampai [[2003]] saat dikuasai [[partai Ba'ath]]. |
'''Ba'ath Irak''' atau '''Irak di bawah Ba'ath''' mengacu pada periode sejarah [[Irak]] pada tahun [[1968]] sampai [[2003]] saat dikuasai [[partai Ba'ath]]. Periode ini dimulai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemakmuran yang melonjak, tetapi berakhir dengan Irak menghadapi [[stagnasi]] sosial, politik, dan ekonomi. Pendapatan tahunan rata-rata menurun karena beberapa faktor eksternal, dan beberapa kebijakan rezim internal. |
||
Periode ini dimulai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemakmuran yang melonjak , tetapi berakhir dengan Irak menghadapi [[stagnasi]] sosial, politik , dan ekonomi . Pendapatan tahunan rata-rata menurun karena beberapa faktor eksternal , dan beberapa kebijakan internal rezim. |
|||
[[Presiden Irak]] [[Abdul Rahman Arif]] |
[[Presiden Irak|Presiden]] [[Abdul Rahman Arif]] dan [[Perdana Menteri Irak|PM]] [[Tahir Yahya]], digulingkan selama [[kudeta 17 Juli]] yang dipimpin oleh [[Ahmed Hassan al - Bakr]] dari [[Partai Ba'ath]], yang sebelumnya memegang kekuasaan pada tahun [[1963]]. Hussein melalui jabatannya sebagai kepala dinas [[intelijen]] [[de facto]][[partai]], menjadi [[pemimpin negara]] de facto pada pertengahan [[1970]]-an, dan menjadi pemimpin [[de jure]] pada tahun [[1979]] ketika ia berhasil al - Bakr di kantor sebagai Presiden. Selama ''de jure'' pemerintahan al- Bakr, perekonomian negara berkembang, dan posisi Irak dalam [[dunia Arab]] meningkat. Namun, beberapa faktor internal mengancam stabilitas negara, di antaranya konflik negara Irak dengan Iran dan komunitas Muslim Syiah. Masalah eksternal adalah konflik perbatasan dengan Iran, yang akan berkontribusi pada [[Perang Iran-Irak]]. |
||
Hussein menjadi Presiden Irak |
Pada tahun 1979 Hussein menjadi Presiden Irak, [[Ketua Komando Dewan Revolusi]] , Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal Komando Daerah Partai Ba'ath, selama gelombang protes anti-rezim di Irak yang dipimpin oleh komunitas [[Syiah]]. Partai Ba'ath yang [[sekuler]] secara kasar menekan protes. Perubahan kebijakan lain adalah kebijakan luar negeri [[Irak]] terhadap [[Iran]], yang merupakan negara mayoritas [[Muslim Syiah]]. Memburuknya hubungan akhirnya menyebabkan [[Perang Iran-Irak]], yang dimulai pada tahun [[1980]] ketika Irak melancarkan invasi skala penuh ke Iran. Setelah [[revolusi Iran]] tahun [[1979]], rakyat Irak percaya bahwa Iran menjadi lemah, dan dengan demikian merupakan sasaran empuk untuk [[militer]] mereka. Gagasan ini terbukti tidak benar, dan perang berlangsung selama delapan tahun. Perekonomian Irak memburuk selama perang, dan negara menjadi tergantung pada donasi [[asing]] untuk mendanai upaya perang mereka. Perang berakhir dengan jalan buntu ketika [[gencatan senjata]] dicapai pada tahun [[1988]], yang mengakibatkan status ''[[quo ante bellum]]''. |
||
Ketika perang |
Ketika perang berakhi, Irak melihat dirinya di tengah-tengah depresi ekonomi, berutang jutaan [[dolar]] ke luar negeri, dan tidak mampu membayar [[kreditur]]. [[Kuwait]], yang sengaja meningkatkan produksi minyak setelah perang, mengurangi harga minyak internasional, yang selanjutnya melemahkan ekonomi Irak. Menanggapi hal ini, [[Saddam Hussein]] mengancam Kuwait. Negosiasi gagal, dan pada tanggal [[2 Agustus]] 1990, [[Invasi Irak ke Kuwait|Irak melakukan invasi ke Kuwait]]. Kecaman internasional menyebabkan [[Perang Teluk Persia]]. Irak kalah dalam perang ini dan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB) memprakarsai sanksi ekonomi setelah perang untuk melemahkan pemerintah Ba'athis. Kondisi ekonomi negara memburuk selama tahun 1990-an, dan pada pergantian [[abad ke-21]], perekonomian Irak mulai tumbuh lagi seperti beberapa negara yang mengabaikan sanksi PBB. Setelah [[serangan 11 September 2001]] [[Amerika Serikat]]di bawah Presiden [[George W. Bush]], memulai [[Perang Global Melawan Terorisme]], dan menjuluki Irak sebagai bagian dari "[[poros setan]]" . Amerika Serika , bersama dengan beberapa negara-negara [[sekutu]] lainnya, menginvasi Irak pada Maret 2003, dan pemerintah Irak Ba'athis digulingkan kurang dari sebulan kemudian. |
||
==Lihat juga== |
==Lihat juga== |
Revisi per 1 Februari 2015 07.39
Republik Irak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968–2003 | |||||||||
Semboyan: Wahda, Hurriyah, Ishtirakiyah ("Unity, Freedom, Socialism", 1968–1991) Allāhu Akbar ("Allah Maha Besar", 1991–2003) | |||||||||
![]() Lokasi Irak. | |||||||||
Ibu kota | Baghdad | ||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Bahasa Arab | ||||||||
Pemerintahan | Neo-Ba'athist negara satu-partai | ||||||||
Presiden | |||||||||
• 1968–1979 | Hassan al-Bakr | ||||||||
• 1979–2003 | Saddam Hussein | ||||||||
Perdana Menteri | |||||||||
• 1968 | Abd an-Naif | ||||||||
• 1994–2003 | Saddam Hussein | ||||||||
Legislatif | Majelis Nasional | ||||||||
Era Sejarah | Perang Dingin | ||||||||
1968 | |||||||||
2003 | |||||||||
Populasi | |||||||||
• 2003 | 25,175,000 | ||||||||
Mata uang | Dinar Irak (IQD) | ||||||||
Kode telepon | 964 | ||||||||
Kode ISO 3166 | IQ | ||||||||
Ranah Internet | .iq | ||||||||
| |||||||||
Ba'ath Irak atau Irak di bawah Ba'ath mengacu pada periode sejarah Irak pada tahun 1968 sampai 2003 saat dikuasai partai Ba'ath. Periode ini dimulai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemakmuran yang melonjak, tetapi berakhir dengan Irak menghadapi stagnasi sosial, politik, dan ekonomi. Pendapatan tahunan rata-rata menurun karena beberapa faktor eksternal, dan beberapa kebijakan rezim internal.
Presiden Abdul Rahman Arif dan PM Tahir Yahya, digulingkan selama kudeta 17 Juli yang dipimpin oleh Ahmed Hassan al - Bakr dari Partai Ba'ath, yang sebelumnya memegang kekuasaan pada tahun 1963. Hussein melalui jabatannya sebagai kepala dinas intelijen de factopartai, menjadi pemimpin negara de facto pada pertengahan 1970-an, dan menjadi pemimpin de jure pada tahun 1979 ketika ia berhasil al - Bakr di kantor sebagai Presiden. Selama de jure pemerintahan al- Bakr, perekonomian negara berkembang, dan posisi Irak dalam dunia Arab meningkat. Namun, beberapa faktor internal mengancam stabilitas negara, di antaranya konflik negara Irak dengan Iran dan komunitas Muslim Syiah. Masalah eksternal adalah konflik perbatasan dengan Iran, yang akan berkontribusi pada Perang Iran-Irak.
Pada tahun 1979 Hussein menjadi Presiden Irak, Ketua Komando Dewan Revolusi , Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal Komando Daerah Partai Ba'ath, selama gelombang protes anti-rezim di Irak yang dipimpin oleh komunitas Syiah. Partai Ba'ath yang sekuler secara kasar menekan protes. Perubahan kebijakan lain adalah kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran, yang merupakan negara mayoritas Muslim Syiah. Memburuknya hubungan akhirnya menyebabkan Perang Iran-Irak, yang dimulai pada tahun 1980 ketika Irak melancarkan invasi skala penuh ke Iran. Setelah revolusi Iran tahun 1979, rakyat Irak percaya bahwa Iran menjadi lemah, dan dengan demikian merupakan sasaran empuk untuk militer mereka. Gagasan ini terbukti tidak benar, dan perang berlangsung selama delapan tahun. Perekonomian Irak memburuk selama perang, dan negara menjadi tergantung pada donasi asing untuk mendanai upaya perang mereka. Perang berakhir dengan jalan buntu ketika gencatan senjata dicapai pada tahun 1988, yang mengakibatkan status quo ante bellum.
Ketika perang berakhi, Irak melihat dirinya di tengah-tengah depresi ekonomi, berutang jutaan dolar ke luar negeri, dan tidak mampu membayar kreditur. Kuwait, yang sengaja meningkatkan produksi minyak setelah perang, mengurangi harga minyak internasional, yang selanjutnya melemahkan ekonomi Irak. Menanggapi hal ini, Saddam Hussein mengancam Kuwait. Negosiasi gagal, dan pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak melakukan invasi ke Kuwait. Kecaman internasional menyebabkan Perang Teluk Persia. Irak kalah dalam perang ini dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprakarsai sanksi ekonomi setelah perang untuk melemahkan pemerintah Ba'athis. Kondisi ekonomi negara memburuk selama tahun 1990-an, dan pada pergantian abad ke-21, perekonomian Irak mulai tumbuh lagi seperti beberapa negara yang mengabaikan sanksi PBB. Setelah serangan 11 September 2001 Amerika Serikatdi bawah Presiden George W. Bush, memulai Perang Global Melawan Terorisme, dan menjuluki Irak sebagai bagian dari "poros setan" . Amerika Serika , bersama dengan beberapa negara-negara sekutu lainnya, menginvasi Irak pada Maret 2003, dan pemerintah Irak Ba'athis digulingkan kurang dari sebulan kemudian.