Partai Masyumi (2020)

Untuk kegunaan lain, lihat Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (disambiguasi).

Partai Masyumi Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Ketua umum	Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal	Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar
Dibentuk	7 November 2020 (2020-11-07)
Kantor pusat	Jakarta, Indonesia
Keanggotaan (2019)	Aktif
Ideologi	Pancasila Islamisme Pan-Islamisme Populisme sayap kanan Konservatisme tradisionalis Nasionalisme religius Nasionalisme Islam
Posisi politik	Kanan jauh
Agama	Islam Sunni
Situs web
https://partaimasyumi.id/
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau secara umum dikenal dengan Partai Masyumi adalah sebuah partai politik Islamis yang dibentuk pada 7 November 2020. Partai tersebut didirikan oleh Ahmad Yani, ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.

Sejarah

Pada tanggal 7 September 2019, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis/Panitia Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis (BPU-PPPII/P4II) didirikan oleh berbagai kelompok reaksioner Islam Indonesia. Kelompok ini mengklaim untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi legendaris yang dibubarkan pada tahun 1960 karena sebagian tokohnya terlibat mendukung PRRI dan mencoba menghidupkan kembali partai dengan nama "Masyumi 1945". Namun, di tengah proses, unsur Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masuk ke dalam kelompok dan membajak secara sepihak. Hal ini menyebabkan pecahnya kelompok persiapan dan mengarah pada pembentukan Partai Masyumi Reborn. Sejumlah anggota setia kelompok persiapan kemudian mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia.

Sikap ideologis dan politik

Partai Masyumi Reborn menganut agenda Islamis.

Partai tersebut telah dipengaruhi oleh Islamisme dan anti-kapitalisme yang kuat. Partai secara terang-terangan melarang kadernya untuk mengungkapkan kebahagiaan, bahkan hanya bertepuk tangan dan mengucapkan terima kasih atau selamat, mengklaim bahwa tindakan tersebut "menyerupai praktik Yahudi" dan harus menghindari perbankan atau mengambil/mendapatkan kepentingan finansial dari mereka, melihat mereka sebagai bentuk riba.

Partai juga menganjurkan jihadisme, tetapi bukan terorisme dan selanjutnya mencela penyalahgunaan Jihad dalam melakukan terorisme. Namun, partai mengklaim bahwa tindakan teroris Indonesia semua mungkin adalah set-up, "sangat politis", dan "tampak seperti upaya untuk melemahkan oposisi", menunjukkan partai yang berpihak pada narasi populis sayap kanan Islam. Partai ini mengadvokasi pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, reforma agraria, keadilan sosial, dan advokasi lain yang serupa dengan kelompok sayap kiri di Indonesia. Sinkretisasi semacam itu telah membingungkan para ahli politik Indonesia tentang bagaimana akhirnya mengklasifikasikan keberpihakan partai.

Partai tersebut mengadvokasi penerapan syariah sebagai dasar hukum di Indonesia.

Penerimaan

Terbentuknya partai ini disambut baik oleh partai yang sepaham di DPR, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Partai berharap Masyumi Reborn akan memperkuat oposisi terhadap Joko Widodo dan mencari cara untuk bersekutu dengan mereka.

Partai-partai Islam tengah seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa meremehkan elektabilitas partai, karena ideologinya yang "ekstrim" dan segmentasi pemilih yang sangat sempit.

Partai sekuler seperti Golkar dan PDI-P juga mengucapkan selamat atas pembentukan partai tersebut. Partai Golkar juga berpesan agar partai harus bergerak maju dan tidak "berpuasa di masa lalu" dan harus berinovasi untuk mendapatkan dukungan rakyat, tidak menggunakan narasi agama dan populisme agama untuk keuntungan partai.

Ilmuwan politik memberikan peringatan dengan munculnya Masyumi Reborn karena ideologi partai yang tidak mengikuti ideologi resmi negara Pancasila dan partai yang menggunakan Islamisme secara langsung. Adi Prayitno, ilmuwan politik dari UIN Syarif Hidayatullah, memperingatkan bahwa partai yang tidak menganut ideologi negara Pancasila setidaknya sebagian akan menyebabkan bentrokan dengan partai dan kelompok nasionalis Indonesia. Pengamat komunikasi politik Aidil Haris dari Universitas Muhammadiyah Riau juga berkomentar bahwa partai harus memiliki fokus yang jelas pada isu apa yang akan dibawa partai untuk membersihkan fokus partai, tidak terlalu luas.