Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran RIS. Bertugas pada periode 27 April 1951 - 3 April 1952, kabinet ini sebenarnya telah didemosioner sejak 23 Februari 1952.

Susunan kabinet

Masa bakti: 09 April 1951-23 April 1952

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Sukiman Wirjosandjojo
1	Wakil Perdana Menteri	Suwirjo
2	Menteri Luar Negeri	Achmad Subardjo
3	Menteri Dalam Negeri	Iskak Tjokroadisurjo
4	Menteri Pertahanan	Sewaka ^[1]
5	Menteri Kehakiman	Mohammad Yamin ^[2]
6	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu
7	Menteri Keuangan	Jusuf Wibisono
8	Menteri Pertanian	Suwarto
9	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sujono Hadinoto ^[3]
10	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja ^[4]
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Ukar Bratakusumah ^[4]
12	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana
13	Menteri Sosial	Sjamsuddin
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wongsonegoro
15	Menteri Agama	Wahid Hasjim
16	Menteri Kesehatan	J. Leimena
17	Menteri Negara	A. Pellaupessy (urusan umum)
		Pandji Suroso (urusan pegawai)
		Gondokusomo ^[5] (urusan agraria)

Catatan

^ Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.
^ Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.
^ Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.
^ ^a ^b Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.
^ Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

Program Kabinet

Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai Negara Hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat, membaharui Hukum Agraria sesuai dengan kepentingan Petani.
Mempercepat usaha penempatan bekas Pejuang dalam lapangan pembangunan.
Menyelesaikan persiapan Pemilu untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakan Pemilu dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
Menyiapkan undang-undang (UU) tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan.
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan yang menuju perdamaian. Menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie - Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian Internasional-biasa mempercepat peninjauan kembali lain-lain persetujuan hasil KMB dab meniadakan perjanjian-perjanjian yang nyata merugikan Rakyat dan Negara.
Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Sukiman-Suwirjo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Natsir	Kabinet Sukiman-Suwirjo 1951–1952	Diteruskan oleh: Kabinet Wilopo

[1] Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.

[2] Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.

[3] Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.

[perhubungan-4] Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.

[5] Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju
Lihat pula: Kementerian Indonesia