Lompat ke isi

Irwan Prayitno

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Irwan Prayitno
[[Gubernur Sumatera Barat]] 10
Mulai menjabat
12 Februari 2016
PresidenJoko Widodo
[[Wakil Gubernur Sumatera Barat|Wakil]]Nasrul Abit
Sebelum
Pendahulu
Reydonnyzar Moenek (Penjabat Gubernur)
Pengganti
Petahana
Sebelum
Masa jabatan
15 Agustus 2010 – 15 Agustus 2015
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
WakilMuslim Kasim
Sebelum
Pendahulu
Marlis Rahman
Pengganti
Reydonnyzar Moenek (Pj.)
Sebelum
Anggota DPR RI
Dapil Sumatera Barat I
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Masa jabatan
1 Oktober 1999 – 3 November 2010
Pengganti
Hermanto
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir20 Desember 1963 (umur 60)
Indonesia Yogyakarta, Indonesia
Partai politik Partai Keadilan Sejahtera
Suami/istriNevi Zuairina
AnakJundy Fadhlillah
Wafiatul Ahdi
Dhiya'u Syahidah
Anwar Jundy
Atika
Ibrahim
Shohwatul Ishlah
Farhana Irwan
Laili Tanzila
Taqiya Mafaza
AlmamaterUniversitas Indonesia
Universitas Putra Malaysia
ProfesiPolitisi
Situs webirwan-prayitno.com
X: irwanprayitno Instagram: irwanprayitno Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, SPsi, MSc atau disapa Datuak IP (lahir 20 Desember 1963) adalah seorang akademisi pendidikan dan politisi Indonesia. Ia memulai jabatan sebagai Gubernur Sumatera Barat periode kedua pada 12 Februari 2016[1] setelah kembali memenangkan pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Sebelumnya, ia duduk di Dewan Perwakilan Rakyat tiga periode sejak 1999 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ia dikenal sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Adzkia, tetap mengajar dan menunaikan dakwah sepanjang kariernya.

Datang dari keluarga Minangkabau, Irwan menjalani pendidikan menengah di Padang. Ia mengenal tarbiah dan terjun sebagai aktivis dakwah saat berkampus di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 1982. Setelah meninggalkan status mahasiswa pada 1988, ia kembali ke Padang mendirikan Yayasan Pendidikan Adzkia. Ia sempat mengambil pekerjaan paruh waktu di bagian HRD (Human Resource Development) berbagai perusahan pemerintah dan dosen psikologi industri. Seiring pengukuhan Partai Keadilan pada 20 Juli 1998, Irwan membentuk dan mengetuai perwakilan PK di Malaysia. PK mengantar Irwan duduk di parlemen hasil pemilihan umum 1999; Irwan terus terpilih untuk dua periode berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor, ia berbagi tugas sebagai guru besar bidang pengembangan SDM dan tetap berdakwah.

Selaku kepala daerah, ia mendapat sejumlah penghargaan dari negara. Empat tahun kepemimpinan Irwan ditandai dengan sedikitnya 137 penghargaan dari pemerintah yang diraih Sumatera Barat. Selama duduk di parlemen, ia mencurahkan pandangannya dalam penyusunan sejumlah RUU, termasuk penggunaan sumber energi alternatif panas bumi. Ia dicatat karena kemampuan melobi dan pernah menolak permintaan untuk menjadi menteri.

Kehidupan awal

Irwan Prayitno adalah anak pertama, memiliki tiga adik, dari orangtua yang sama-sama dosen.[2] Lahir di Yogyakarta pada 20 Desember 1963, ia mewarisi darah Minangkabau dari ayah Djamrul Djamal dan ibu Sudarni Sayuti. Ayahnya berasal dari Simabur, Tanah Datar dan ibunya adalah kelahiran Pauh IX — yang secara administratif masuk ke Kecamatan Kuranji, Padang. Mereka sama-sama lulusan PTAIN Yogyakarta dan dosen IAIN Imam Bonjol. Sebelum tinggal di Padang, keluarga ini sempat menetap di Semarang sampai Irwan berusia tiga tahun, dan pindah ke Cirebon saat Irwan memasuki usia sekolah dasar.[3] Irwan muda kelak mendapatkan kepercayaan masyarakat Suku Tanjung sebagai penghulu Nagari Pauah IX dengan menyematkan gelar Datuk Rajo Bandaro Basa pada 13 Februari 2005.

Irwan menjalani pendidikan menengah di Padang dan mulai berkecimpung di organisasi sejak SMA, menjalani dua kali kepengurusan OSIS pada tahun kedua dan ketiga di SMA Negeri 3 Padang. Selama di SMA, ia selalu dipercayakan sebagai ketua kelas dan meraih juara kelas.[4] Irwan sempat berkeinginan melanjutkan kuliah ke ITB bersama dengan teman-temannya. Namun, karena mempunyai masalah mata, ia mengalihkan pilihan ke Universitas Indonesia. Setelah tamat pada 1982, ia mendaftar ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selama kuliah, selain menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan, ia banyak menghabiskan waktu di luar kampus untuk berdakwah, mengajar di beberapa SMA swasta, dan menjadi konselor di bimbingan belajar Nurul Fikri.[5] Ini mengakibatkan kuliahnya tidak lancar. Menurutnya, hal yang ia cari dalam pendidikan bukanlah nilai semata, tetapi pengembangan diri.[6]

Saat mulai masuk perguruan tinggi, ia aktif dalam diskusi-diskusi dakwah dan perhimpunan mahasiswa. Ia pernah bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta. Selama keterlibatannya dengan HMI, ia merasakan gaya represif pemerintahan Soeharto terhadap pergerakan Islam. Pada 1984, ia naik sebagai Ketua HMI Komisariat Fakultas Psikologi UI. Namun, seiring intervensi pemerintah yang memaksakan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal, HMI mengganti asasnya dengan Pancasila pada tahun 1986 dan bersamaan dengan itu Irwan keluar dari keanggotaan HMI.[7] Ia mengikuti pergerakan Islam dalam skala yang lebih kecil, beralih ke masjid di kampus-kampus lewat kelompok-kelompok tarbiah yang lebih berorientasi pada pembinaan aqidah dan akhlaq.[8] Aktivitas tarbiah berpusat di masjid-masjid kampus seperti Masjid Arif Rahman Hakim, UI; Masjid Salman, ITB; dan Masjid Al-Ghifari, IPB.

Bersama teman-temannya, Irwan bolak-balik mengikuti kegiatan halaqah atau lingkaran dakwah di Masjid Salaman. Pola latihan dimulai dengan pembentukan kelompok kecil dengan bimbingan seorang mentor sebagai penyampai tentang ajaran Islam. Pola ini diperkenalkan oleh sejumlah ustad dan pelajar Indonesia lulusan Timur Tengah, merujuk pada gerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah dua kali pertemuan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus, ia terlibat dalam sosialisasi petunjuk perjuangan LDK atau khittah, berkeliling ke kota-kota di Sumatera Barat. Ia berkenalan dan mendapati mubalig muda seperti Mahyeldi Ansharullah, Marfendi, dan Rafdinal yang kelak terlibat dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada tahun 1985, dalam usia 22 tahun, Irwan menikah dengan Nevi Zuairina, mahasiswi UI yang ditemuinya saat menjalani kuliah semester tiga.[6] Bersama istrinya, Irwan menunaikan dakwah dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia mengakhiri kuliahnya setelah enam tahun dengan IPK rendah 2,02 karena harus membagi waktunya untuk mencari nafkah.[9] Setamat kuliah, aktivitas dakwah mereka berlanjut dengan mengembangkan kegiatan dakwah di kampus Universitas Andalas dan IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang).

Akademisi

Masjid di kompleks perguruan Adzkia di Kuranji, Padang

Karena IPK rendah, Irwan memilih tidak melamar pekerjaan di Jakarta. Ia memutuskan pulang ke Padang untuk berdakwah dan melanjutkan mengajar kursus. Sebelum mengakhiri kuliahnya, ia telah berpikir bagaimana merintis yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Semula, Irwan merintis kursus bimbingan belajar Adzkia di Lolong pada 1987. Selain dirinya, beberapa pendiri Adzkia adalah sekaligus guru di antaranya Syukri Arief dan Mahyeldi Ansharullah. Pada 1988, kelas kursus berpindah ke Komplek PGAI, Jati. Bermula dari kursus bimbingan belajar, Irwan membentuk Yayasan Pendidikan Adzkia yang secara bertahap mewadahi taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.[10] Secara bertahap sejak 1994, Adzkia membuka jenjang perguruan tinggi, selain taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan.[11] Dalam pembinaan anak didik, ia mencurahkan ilmu psikologi yang ditimbanya di bangku kuliah.[12]

Perkembangan Yayasan Pendidikan Adzkia berpengaruh pada kemapanan hidupnya, mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahun 1995, Irwan mengambil kuliah di Selangor, Malaysia sambil membawa serta istri dan anaknya.[13] Namun, karena IPK rendah, lamarannya sempat beberapa kali ditolak. Ia bertemu dengan Pembantu Rektor Universitas Putra Malaysia (UPM) Prof. Hasyim Hamzah, melalui seorang teman, menyatakan kesanggupan menyelesaikan studi dalam tiga semester.[14] Ia mengambil kuliah S-2 bidang pengembangan SDM (Human Resource Development) di UPM, Selangor. Tamat satu setengah tahun lebih awal dari waktu normal tiga tahun pada 1996, ia melanjutkan kuliah S-3 di kampus yang sama.[15]

Sehari-hari di Selangor, ia harus bekerja keras mengurus keluarga. Saat itu, ia telah memiliki lima anak.[13] Dengan istri, ia berbagi tugas karena tak ada pembantu. Irwan mengaku, di antara kegiatannya, dirinya hanya mengalokasikan sekitar 10 sampal 20 persen untuk kuliah. Kegiatan dakwahnya tetap berlanjut. Bahkan, ia menunaikan dakwah sampai ke London, Inggris dan harus mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dalam perjalanan di dalam mobil, pesawat, atau kereta api.[16]

Saat dicalonkan oleh Partai Keadilan sebagai anggota legislatif DPR, Irwan tengah mempersiapkan ujian akhir S-3. Meski turun kampanye untuk daerah pemilihan Kabupaten Tanah Datar pada pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, ia dapat merampungkan kuliahnya untuk gelar PhD dengan IPK cumlaude 3,97 pada tahun 2000.[17] Kembali ke Indonesia, ia berbagi tugas di legislatif dan kegiatannya di bidang akademisi. Sejak tahun 2003, ia mengajar program pasca-sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dikukuhkan sebagai guru besar pada 1 September 2008.[18] Sampai ia menjadi Gubernur Sumatera Barat sejak 2010, ia masih menyempatkan mengajar 12 kali dalam satu semester.[19]

Politisi

Hatta Rajasa, berada satu fraksi dan satu komisi dengan Irwan saat pertama duduk di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

Melalui persinggungannya dengan pergerakan tarbiah, ia menunjukkan perhatiannya dalam politik. Ketika pengukuhan pendirian Partai Keadilan pada 20 Juli 1998, Irwan ditunjuk sebagai Ketua Perwakilan PK di Malaysia. Ia dimintai kesediaan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh PK mewakili daerah pemilihan Tanah Datar. Hasil pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK hanya memperoleh 1,4 juta suara atau 1,7% dari total pemilih. PK mendudukkan tujuh kader di DPR, termasuk dirinya. Bersama Partai Amanat Nasional yang mengumpulkan 37 kursi DPR, kedua partai bergabung membentuk Fraksi Reformasi dengan Hatta Rajasa sebagai ketua dan Irwan Prayitno sebagai wakil. Fraksi mengantar nama Irwan sebagai Ketua Komisi VIII. Ia memimpin Komisi VIII yang di antaranya membidangi masalah energi dan sumber daya mineral. Selama berada di DPR, Hatta mengaku fraksi mereka adalah fraksi yang militan. AM Fatwa menyebut Irwan satu-satunya pimpinan komisi di DPR yang tak tergantikan selama lima tahun.

Jelang 1 April 2000, pemerintah hampir memberlakukan kenaikan tarif BBM. Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu menjabat Menteri Pertambangan, malam hari sebelum pengumuman kenaikan BBM sempat menelepon Irwan, menanyakan tentang kesiapan kenaikan BBM. "Saya katakan, kami di DPR belum siap atas kenaikan itu," tutur Irwan.[20] Pada hari pengumuman 31 Maret 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan menunda rencana menaikkan harga BBM.[21] Setelah pembahasan dengan DPR, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif BBM pada 1 Oktober 2000.

Saat pemerintah terus mengurangi subsidi BBM sejak Oktober 2000, Irwan mengusulkan penggunaan energi panas bumi sebagai energi alternatif dengan memulai pembahasan rancangan undang-undang melaui Komisi VIII. Menurutnya, pemakaian energi panas bumi akan turut membantu pemerintah mendorong kemandirian penyediaan energi, terutama melalui pembangkit listrik. "Penggunaan energi panas bumi memungkinkan pemerintah tidak terbebani oleh mata uang asing seperti halnya penyediaan BBM dan menghindari ketergantungan minyak dalam jangka panjang." Namun, RUU semula tidak dilirik oleh pemerintah, karena energi panas bumi dianggap mahal.[22] Ia terus melobi eksekutif untuk meloloskan RUU, sampai akhirnya pemerintah mengesahkannya menjadi UU Panas Bumi Nomor 27 tahun 2003. Saat itu, undang-undang ini belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah.[23]

Memasuki tahun 2003, pemerintah mengumumkan kenaikkan TDL, tarif telepon, dan BBM secara serentak. Fraksi Reformasi menyatakan desakan pembatalan tiga agenda ini. Irwan bahkan mengancam akan keluar dari DPR bersama enam orang anggota Partai Keadilan lainnya jika kenaikan tarif serentak tetap diberlakukan. "Mengingat masyarakat tidak mampu menanggung beban akibat krisis, maka alternatif pembatalan adalah yang paling tepat," tutur Irwan.[24] Dalam wawancara dengan Republika, Irwan menyatakan kekecewaannya atas tanggapan pemerintah yang mengesankan seolah-olah pemberlakukan kenaikan sudah disetujui dewan. "Jangankan menyetujuinya, membahasnya tidak. Kita tak pernah diajak membahas tentang kenaikan harga BBM dan kapan keputusan kenaikan itu bisa diterapkan. Jelas masyarakat dibohongi," ujarnya.[20][25] Meskipun PK tidak menarik anggotanya dari parlemen, pemerintah merespons dengan tidak jadi menaikkan TDL dan tarif telepon.[26][27][20] Terkait ancamannya, Irwan menyebutnya sebagai pembelajaran bagi politisi sekaligus kader. "Apabila kita sudah tidak sanggup lagi untuk menjaga amanah dan aspirasi rakyat sudah tak dapat didengar lagi maka sudah sepantasnyalah kita keluar dari DPR."[28]

Pada pemilihan umum legislatif April 2004, ia diusung partai yang telah berganti nama PKS sebagai calon anggota legislatif DPR. Daerah pemilihan Sumatera Barat mengirimkan dua wakil ke DPR dari PKS, dirinya dan Refrizal. Pada periode keduanya di DPR, ia kembali mengetuai komisi yang sama sampai 2005 sebelum berpindah komisi dan diangkat sebagai Ketua Komisi X sejak 2007.[29] Setelah memimpin komisi yang membidangi masalah pendidikan, ia berhadapan dengan pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan UN. Ia mengkritik pelaksanaan UN bila sebatas syarat penentu kelulusan siswa, berpendapat bahwa hasil UN mestinya bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Ia mengusulkan pelaksanaan SPMB untuk menjaring mahasiswa bebas biaya. Irwan pernah berpendapat pelaksanaan penerimaan mahasiswa harus ditangani otonom oleh masing-masing perguruan tinggi.

Dalam pemilihan umum 2009, Irwan dan Refrizal terpilih kembali mewakili Sumatera Barat.[30] Irwan tak menyelesaikan periode ketiganya setelah maju sebagai Gubernur Sumatera Barat; Sidi Hermanto mengisi PAW.

Partai Keadilan Sejahtera

Setelah Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden, PK meminta kesediaan Hamzah Haz dicalonkan sebagai wakil presiden, mendahului sikap resmi PPP. Dalam upaya memperoleh dukungan dari parlemen untuk mendukung Hamzah, Irwan melobi tokoh-tokoh kunci dari fraksinya seperti Amien Rais, AM Fatwa, dan Hatta Rajasa. Irwan bahkan mengancam akan keluar dari fraksi jika fraksi tidak mendukung Hamzah Haz. Bersamaan dengan naiknya Hamzah Haz, Megawati mengangkat beberapa anggota lintas fraksi sebagai menteri. Ia ditawari jabatan Menristek, tetapi atas pertimbangan partai ia menolak. Jabatan ini dialihkan ke Hatta Rajasa, rekan satu fraksi dan satu komisi Irwan.

Jelang pemilihan umum Presiden Indonesia 2004, Irwan yang sejak awal mengarahkan dukungannya ke Amien Rais ditunjuk oleh partai untuk menjalin mitra koalisi dengan Amien. Irwan sekaligus mengemban misi memenangkan Amien Rais di Sumatera Barat. Amien mendapat dukungan mayoritas di Sumatera Barat, tetapi secara nasional kalah perolehan suara dan gagal masuk ke pemilihan presiden putaran kedua. Menjelang pemilihan presiden putaran kedua, Irwan meyakinkan PKS untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pemerintahan, Irwan dan SBY telah menjalin hubungan dalam kapasitas Irwan sebagai Ketua Komisi VIII dan SBY sebagai Mentamben. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, SBY mendapat dukungan bulat 84,4% dari Sumatera Barat. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menuturkan, SBY sempat mengharapkan Irwan turut memperkuat kabinet setelah pemilihan umum Presiden Indonesia 2004, tetapi Irwan lebih memilih berkonsentrasi di DPR. "Ini memberikan kesan bagi saya bahwa saudara Irwan menjalankan tugas dengan baik apabila dipercayakan dan memegang amanah."[31]

Dalam pemilihan pimpinan MPR, Irwan Prayitno berperan menaikkan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR. Nama Irwan lebih dulu mengapung sebagai calon Ketua MPR, tetapi Irwan menolak pencalonannya. Ia terlibat dalam penyusunan peraturan tata tertib MPR, mengusulkan calon yang tampil tidak secara individu tetapi secara paket dengan komposisi 2-2, dua dari DPR dan dua dari DPD. Koalisi tempat PK bergabung resmi mengusulkan paket Hidayat didampingi tiga orang calon wakil ketua, yaitu AM Fatwa, Aksa Mahmud, dan Mooryati Soedibyo. Saat itu, ia ditunjuk untuk memimpin lobi ke semua partai untuk mendukung Hidayat. Hidayat terpilih setelah mendapat 326 suara, berbeda dua angka dengan paket dari koalisi yang mengusulkan Sutjipto.

Pencalonan gubernur

Irwan Prayitno pernah maju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2005. Seiring dengan pencalonannya, ia meninggalkan jabatan kepartaian. Irwan maju didampingi Ikasuma Hamid dengan dukungan parlemen dari PKS dan Partai Bintang Reformasi. Ikasuma Hamid adalah mantan Bupati Tanah Datar dua periode. Irwan yang ketika itu berumur 41 tahun bersaing dengan Jeffrie Geovanie yang lebih muda empat tahun dan Gamawan Fauzi yang berumur 46 tahun. Dalam pemilihan yang diikuti lima kandidat calon, Irwan bersama pasangannya tercatat memperoleh 25,11% suara. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan kemenangan Gamawan Fauzi, Irwan Prayitno di urutan kedua, dan Jeffrie Geovanie di urutan ketiga.[32]

Meski memperoleh suara di bawah gubernur terpilih Gamawan Fauzi, Irwan semula tidak berencana maju kembali dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2010.[33] Ia mendadak dimintai DPP PKS untuk maju, dua hari sebelum hari terakhir pendaftaran.[34] Irwan mengaku sempat marah karena sebelumnya PKS telah menyiapkan kadernya yang Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Trinda Farhan Satria. Setelah beberapa kali penolakan, DPW PKS Sumatera Barat datang meminta langsung pada Irwan ke Jakarta. "Tetap saya tolak, karena partai waktu itu hanya memerintahkan saya menjadi dubes. Saya pindah ke Komisi I waktu itu untuk persiapan dubes," aku Irwan sebagaimana rilis berita KlikSumbar.[33]

Sebelumnya, PKS berencana mengusung Trinda Farhan Satria dan telah gencar menyosialisasikan sebagai calon wakil gubernur, tetapi urung karena tak kunjung mendapatkan mitra koalisi. Irwan akhirnya menyatakan maju dalam pemilihan sebagai calon Gubernur Sumatera Barat setelah DPP PKS meminta kesediaannya dicalonkan kembali. Dengan dukungan PKS, PBR, dan Hanura, Irwan maju bersama pasangannya Muslim Kasim yang mantan Bupati Padang Pariaman dua periode.[35] Irwan yang tiba di Padang pada sore hari terakhir pendaftaran, 8 April 2010, bersama Muslim mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, 50 menit jelang berakhirnya masa pendaftaran.[35] Dalam pemilihan umum 2010, Irwan bersaing bersama Prof. Dr. Ediwarman, MHum dan Prof. Dr. H. Marlis Rahman, MSc yang berlatar akademisi, Dr. Fauzi Bahar, MSi yang ketika itu Wali Kota Padang, dan seorang ekonom Endang Irzal, MBA.

Irwan resmi ditetapkan sebagai gubernur terpilih setelah meraup 32,44% suara.[36] Ia tercatat sebagai Gubernur Sumatera Barat pertama yang berasal dari partai politik. Bersama wakilnya Muslim Kasim, Irwan dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Minggu, 15 Agustus 2010 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI. Pelantikan berlangsung di bekas ruangan garasi mobil DPRD Sumatera Barat karena gedung utama rusak berat akibat gempa.[37]

Gubernur Sumatera Barat

Gubernuran di Jalan Sudirman, Padang, rumah dinas sekaligus tempat berkantor Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Irwan dilantik sebagai gubernur pada 15 Agustus 2010, kurang dari sebelas bulan setelah gempa bumi mengguncang Sumatera Barat. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih berlangsung di ruang garasi DPRD Sumatera Barat. Menjalani periode pertama, Irwan memimpin penataan provinsi yang porak-poranda pasca-bencana, membangkitkan kembali perekonomian Sumatera Barat yang pertumbuhannya hanya empat persen pada 2009.

Pada 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penghargaan "terbaik" atas pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah provinsi.[38] Melalui kebijakan Irwan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah penduduk dan fasilitas publik mendapat prioritas dari pembangunan gedung pemerintahan. Tiga tahun setelah bencana, sebanyak 197.636 rumah penduduk yang rusak telah direhabilitasi dan direkonstruksi sehingga, BNPB pada 2013 memberikan penghargaan rehabilitasi dan rekonstruksi "tercepat" kepada pemerintah provinsi.[39]

Selema periode pertama kepemimpinannya, Irwan menjadikan rumah dinasnya sebagai kantor. Irwan mengaku, pasca-gempa banyak SKPD berkantor sementara di ruang darurat dan bertumpuk pada satu ruangan. Saat kantor baru untuk gubernur siap ditempati pada akhir 2013, Irwan mengalihkan penggunaannya untuk SKPD yang masih berdesak-desakan berkantor di aula Gubernuran. Pembangunan gedung pemerintahan baru dimulai pada 2013, sementara perbaikan kantor gubernur lama menyusul pada akhir 2014. Saat memasuki periode kedua menjabat gubernur, Irwan masih belum menempati kantor resmi, menunggu retrofit kantor gubernur lama selesai.

Harian lokal Padang Ekspres dalam edisinya 15 Agustus 2014 mendaftarkan sedikitnya 137 penghargaan yang diraih atas nama pemerintah provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir. Sejumlah penghargaan untuk tahun 2013 diserahkan terpisah sepanjang semester pertama 2014. Pada 13 Mei 2014, Sumatera Barat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat 2013.[40] Ini adalah untuk kali kedua setelah LKPD tahun sebelumnya mendapat opini serupa. Pada 24 Februari 2014, pemerintah menyerahkan penghargaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran. Dengan predikat memuaskan tiga, capaian realisasi keuangan Sumatera Barat menduduki peringkat ke-6 nasional.[41] Dalam pelaksanaan APBD 2013, realisasi anggaran mencapai 98,92% dari target Rp3,182 triliun, sementara serapan PAD melebihi target, 102,42% yaitu Rp1,366 triliun dari target Rp1,334 triliun.[42][43]

Jembatan layang Kelok 9, diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013

Dalam bidang infrastruktur, Menteri PU Djoko Kirmanto pernah mengatakan infrastuktur di Sumatera Barat terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Data tahun 2013 mengungkapkan kemantapan jalan nasional menyentuh angka 95,32%, capaian layanan air minum mencapai 62,52%, dan jangkauan layanan sanitasi permukiman 45,58%.[44] Dari Kementerian Sosial, Sumatera Barat menerima penghargaan Piagam Kesetiakawanan Sosial atas implementasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada 7 Maret 2014. Presentase angka kemiskinan terus terun sejak 2010 dari angka 9,5% menjadi 7,5% pada 2013. Angka Indeks Pembangunan Manusia provinsi adalah 74,70 atau menduduki peringkat ke-9 nasional. Dari Kementerian Perindustrian, pemerintah menyerahkan penghargaan peringkat kedua nasional dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada Oktober 2014.[45]

Pada 18 Juli 2014, Sumatera Barat mendapat predikat terbaik nasional dengan nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang "Pelayanan Publik" dari Ombudsman RI. Penghargaan diterima Gubernur Irwan Prayitno dari Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana telah menyampaikan hasil penilaian saat menemui Irwan di Gubernuran pada 15 Mei 2014. Irwan selaku kepala daerah dinilai memiliki respon dan komitmen mewujudkan kebutuhan dan sistem pelayanan publik sesuai UU. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara memasukkan Sumatera Barat sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan penerimaan CPNS 2013 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).[46][47]

Dari Kementerian Pariwisata, Sumatera Barat menerima penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan The Most Improved Travel Culb Tourism Award pada 20 November 2014. Sebelumnya, Sumatera Barat meraih salah satu kategori penghargaan National Procurement Award 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atas peran LPSE provinsi.[48] Pada 8 Desember 2014, Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memberikan penghargaan Inklusif Award 2014 atas implementasi pendidikan inklusif di daerah-daerah Sumatera Barat.[49] Pada 10 Desember, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyerahkan piagam penghargaan atas peran serta Smatera Barat dalam mendukung kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.[50]

Selaku gubernur, Irwan berperan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran. Dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat pada 3 Maret 2014, mengapung permintaan anggaran Rp8,8 triliun kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan prioritas di Sumatera Barat. Setelah rapat ber­sama Kementerian PU pada 6 Mei 2014, Menteri PU Djoko Kirmanto menyetujui alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Kementerian PU, pemerintah mengucurkan sebesar Rp3 triliun selama tiga tahun anggaran 2014–2016 untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.[51][52]

Selain menerima sejumlah penghargaan penghargaan untuk provinsi, Irwan mendapatkan penghargaan oleh negara selaku kepala daerah. Pada 12 Oktober 2012, Irwan menerima penghargaan Prabawa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas perhatian dan komitmennya dalam pengembangan potensi EBT.[53][54] Pernah menangani masalah energi dan sumber daya mineral saat di DPR, Irwan menaruh perhatian terhadap pengembangan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif bagi pembangunan listrik di Sumatera Barat. Dalam upaya percepatan pemberdayaan energi panas bumi, ia selaku kepala daerah menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk mendatangkan investor, memfasilitasi inventarisasi potensi EBT, penelitian, dan promosi.[53] Selain mengantar kebijakan pemanfaatan EBT kepada legislatif Sumatera Barat, ia mendorong kepala daerah mengembangkan EBT secara otonom. Saat ini, Sumatera Barat memiliki unit pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah perizinan investasi.[55] Berkaitan dengan pengelolaan panas bumi, Sumatera Barat memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012, diikuti payung hukum penyediaan tenaga listrik dalam Perda Nomor 2 tahun 2013.[56][a]

Gedung baru Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

Pada 29 November 2013, Irwan menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara, penghargaan tertinggi dari Dewan Ketahanan Pangan Nasional.[59] Dalam mencapai ketahanan pangan, beberapa program-program yang dijalankan Irwan di antaranya peningkatkan jam kerja petani dengan menambah cabang usaha. Keberagaman pangan Sumatera Barat mencatatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 77,50.[60] Dari Perpustakaan Nasional, Irwan meraih penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka pada 29 Oktober 2013. Ia dianggap memberikan porsi lebih terhadap minat baca, melalui upayanya mencarikan gedung pengganti perpustakaan daerah yang hancur pascagempa.[61] Pada 27 November 2013, Irwan menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan selaku kepala daerah atas perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan konsumen.[62] Pada pengujung tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menetapkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2014 kepada Gubernur Sumatera Barat.[63]

Gaya kepemimpinan

Irwan meminta siapa pun untuk tidak memaksa dirinya berubah sesuai ketentuan protokoler.[64] "Jangan paksa saya mengubah style hidup saya, karena bagi saya fasilitas jabatan apa pun adalah sunah, kewenangan justru suatu kewajiban bagi saya," katanya. Ketimbang menggunakan anggaran yang tersedia, Irwan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang telah ada. Ia menolak masukan untuk membeli mobil dinas baru dan masih menempati rumah dinas lama.[65] Ketika disodori alasan menutup malu kepada menteri atau pejabat negara lainnya yang datang berkunjung, Irwan lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk dijadikan mobil pelat merah.[64] Saat rekonstruksi kantor pemerintahan yang rusak akibat gempa bumi 30 September 2009, sempat dianggarkan pembangunan kantor baru untuk gubernur. Namun, Irwan mengalihkan penggunaannya untuk tiga SKPD yang kantornya rusak, memilih berkantor menempati rumah dinas lama di Jalan Sudirman.[65]

Pada 22 Januari 2014, seorang mahasiswa dengan pisau terhunus memasuki Kantor Gubernur Sumatera Barat, mengancam akan membunuh gubernur. Luput dari penjagaan Satpol PP yang bertugas, mahasiswa yang belakangan diketahui lulusan ITB sempat naik ke lantai dua gedung sambil berteriak-teriak sebelum keluar meninggalkan halaman gedung dengan mengendarai mobil.[66] Setelah pemeriksaan oleh kepolisian seminggu berikutnya, pelaku diserahkan kepada keluarga untuk penanganan medis karena terbukti mengidap gangguan jiwa.[67] Terkait kejadian ini, Irwan memaklumi, "Pengawalan di kantor gubernur dan di rumah dinas gubernur memang sengaja saya buat minimalis dan minim protokoler."[68] Namun, tujuh anggota Satpol PP yang bertugas pada hari kejadian tetap diberikan sanksi atas kelalaian dalam menjalankan tugas.

Irwan Prayitno, 2016

Dalam melakukan perjalan ke luar provinsi, Irwan tak pernah memilih maskapai penerbangan.[65] Ia selalu memilih dan merasa nyaman duduk di kelas ekonomi.[64] Penyair Taufiq Ismail, yang pernah mendapati Irwan satu pesawat di kelas ekonomi, menilainya sebagai hal istimewa dan sebuah keteladanan.[69] Terkait penampilannya yang sederhana, tanpa atribut dan minim protokoler, Irwan mengatakan ia tak ingin ada pembatas antara dirinya dan masyarakat.[64]

Yongki Salmeno yang dekat dengan Irwan Prayitno, menuliskan pengalamannya bersama Irwan. Ia mendapati karakter Irwan yang ingin serba cepat dan tepat waktu. Setiap melakukan kunjungan ke daerah, rombongan gubernur nyaris melaju dengan kecepatan tinggi. Yongki menemukan sejumlah SKPD berusaha mengelak ikut iring-iringan kendaraan gubernur karena tak siap nyali. Irwan berprinsip, lebih baik ia datang duluan daripada terlambat. Dalam kota, ia menolak menggunakan mobil pengawalan, kecuali dalam keadaan mendesak. "Seringkali pemilik acara masih menunggu-nunggu kedatangan gubernur dengan menyimak raungan sirene mobil pengawalan. Ternyata sirine itu tak pernah terdengar, gubernur sudah datang tepat waktu tanpa pengawalan dan malah sudah duduk bersama mereka," tulis Yongki. Atribut gubernur yang biasa dipasang di dada kiri oleh gubernur atau pejabat pada umumnya nyaris tak pernah dipakainya.[65]

Irwan tetap menunaikan dakwah selama menjabat sebagai gubernur. Dua kali sebulan setiap Jumat pagi, ia mengisi wirid mingguan yang diikuti jajaran pegawai Pemprov Sumatera Barat. Kegiatan wirid dipusatkan di Masjid Raya Sumatera Barat sejak awal tahun 2012, meskipun saat itu penggunaan masijd belum diresmikan. Selama Juni dan bulan Ramahdhan 2014, ia mengisi tausiah dalam kunjungan ke instansi-instansi pemerintah.

Irwan memanfaatkan sisa waktunya untuk keluarga dan olahraga. Irwan adalah penyuka olahraga badminton,[2] karate, dan trabas. Waktu senggangnya kadang ia manfaatkan untuk bermain musik. Ia mengaku bisa bernyanyi sejak tahun 2012. "Karena sebagai gubernur sering ditodong untuk menyanyi, akhirnya saya belajar menyanyi."[19] Pada Ramadhan 2013, ia menciptakan lagu berjudul "Kau Istriku" dan mengunggahnya melalui akun resmi di YouTube.[70] "Saya melihat di Gubernuran banyak alat musik peninggalan gubernur sebelumnya, akhirnya saya manfaatkan untuk coba latihan. Padahal, sebelumnya saya belum pernah belajar not balok, tangga nada dan sebagainya," katanya mengungkapkan awal ketertarikannya bermain musik. Irwan telah mendaftarkan dua lagu ciptaanya, satu lagi berjudul "Kepada-Mu", ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.[70][71]

Kontroversi

Kantor Gubernur Sumatera Barat atau dijuluki Rumah Bagonjong, berhadapan dengan Gubernuran di Jalan Sudirman, Padang

Pada awal November 2010, Irwan selaku Gubernur Sumatera Barat memenuhi undangan KBRI di Berlin untuk tampil sebagai pembicara memaparkan potensi investasi Indonesia dalam forum peringatan hubungan bilateral kedua negara.[72] Pada saat yang sama, masa tanggap darurat tsunami Mentawai masih berlangsung. Tsunami menerjang Kepulauan Mentawai menyusul gempa bumi yang berpusat di lepas pantai Sumatera Barat pada 25 Oktober 2010. Media nasional segera mengangkat opini terkait keberangkatan Irwan. Situs berita Kompas menurunkan judul "Warganya Kelaparan, Gubernur ke Jerman".[73] Tempo mengutip pendapat pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan Gubernur Sumatera Barat sudah mati rasa.[74] Anggota DPR Budiman Sudjatmiko mengomentari, tidak pas seorang kepala daerah meninggalkan daerahnya yang sedang dilanda bencana.[75]

Sebelum keberangkatannya, Irwan bolak-balik ke Mentawai memimpin penanggulangan bencana dan sempat bermalam tiga hari di pengungsian. Dalam lawatan satu setengah hari 4–5 November, Irwan menyempatkan menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang investasi, khususnya di sektor pariwisata dan energi terbarukan dengan Pemerintah Bavaria.[76] Irwan kembali ke Mentawai hari yang sama setelah mendarat di Padang. Koran Tempo menurunkan berita "Setelah Dikecam, Irwan Prayitno ke Mentawai".[77] Anggota DPR lainnya Nudirman Munir menilai pemberitaan atas Irwan berlebihan.[78] "Pak Gubernur tiga malam di Mentawai tak disebut-sebut." Menanggapi kritik atas dirinya, Irwan meminta maaf, mengatakan bahwa rencana lawatannya ke Jerman sudah dipersiapkan jauh sebelum tsunami Mentawai.[79]

Selama menjabat gubernur, Irwan berkantor di rumah dinas. Irwan mengaku, pembangunan rumah penduduk dan fasilitas publik lebih prioritas dari pembangunan gedung pemerintahan.[80] Pembangunan kembali kantor dinas provinsi yang rusak parah mulai dilakukan pada 2013, sementara retrofit kantor gubernur baru dimulai pada akhir 2014. Hal ini mendapat sorotan media menjelang pemilihan gubernur 2015, memunculkan opini "Irwan tak pernah ngantor".[81] Pada periode keduanya sebagai gubernur sejak 12 Februari 2016, Irwan menempati rumah pribadinya di Lubuk Kilangan sebagai kantor, sementara rumah dinas dan kantor gubernur dalam perbaikan.

Karya

Sampai tahun 2013, Irwan telah merampungkan 34 judul buku dan sedikitnya 25 riset. Pada pengujung tahun, ia menerbitkan buku berjudul Inspirasi Untuk Negeri. 116 lebih artikelnya dipublikasikan di berbagai media massa. Memiiki rekam jejak sebagai aktivis dakwah dan latar pendidikan psikologi, karya-karyanya meliputi tema permasalahan anak dan keluarga, manajemen SDM, politik, dan dakwah. Karya-karyanya banyak menjadi rujukan aktivis pergerakan Islam di berbagai perguruan tinggi umum Indonesia. Pada 11 November 2015, dua buku berisi kumpulan tulisan wartawan media lokal dan nasional tentang kepemimpinan Irwan diluncurkan. Pada 12 Februari 2017, ia meluncurkan empat jilid buku bertajuk Pantun Spontan berisi 8.288 pantun.[82][83] Beberapa buku yang ia tulis sebelumnya antara lain:

  • Inspirasi Untuk Negeri (2013)
  • Pemikiran Menuju Masyarakat Madani (2005)
  • Anakku Penyejuk Hatiku (2004)
  • Pemuda Islam Generasi Penerus (2003)
  • Wanita Islam Perubah Bangsa (2003)
  • Kepribadian Muslim (2003)
  • Mengkritisi Kebijakan Pemerintah (2003)
  • Dai di Tengah Kegalauan Politik (2003)
  • Dilema Kebijakan Energi (2003)
  • Kepribadian Dai (2002)

Catatan kaki

Keterangan
  1. ^ Berada di jalur gunung berapi aktif dengan topografi berbukit tempat hulu sejumlah sungai, Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi, sumber tenaga air, dan energi surya sekaligus karena letaknya menghadap samudera di bawah lintasan garis khatulistiwa. Data dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral pada 2013 mengungkap, terdapat potensi panas bumi dengan perkiraan 1.656 Megawatt di Sumatera Barat yang tersebar di 16 titik. Lima di antaranya sedang diuji sementara satu titik tengah memasuki pengerjaan eksplorasi di Kabupaten Solok Selatan.[57] Secara khusus, energi tenaga ombak dan angin diberdayakan di daerah Kepulauan Mentawai melalui kerja sama dengan Jerman.[58]
Rujukan
  1. ^ "Sebelum Dilantik, Kepala Daerah Terpilih Jalan Kaki Bersama Jokowi" Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri. 12 Februari 2016. Diakses 19 Februari 2016.
  2. ^ a b Dai 2003, hlm. 188.
  3. ^ Dai 2003, hlm. 189.
  4. ^ Dai 2003, hlm. 222.
  5. ^ Dai 2003, hlm. 251.
  6. ^ a b Dai 2003, hlm. 232.
  7. ^ "Karier Politik Berawal dari Dakwah Kampus". Tokoh Indonesia. Diakses tanggal 14 September 2012. 
  8. ^ Dai 2003, hlm. 191.
  9. ^ Dai 2003, hlm. 187.
  10. ^ Pendidikan Akhlak Mutlak Dikembangkan. Padang Ekspres. 5 Mei 2011. 
  11. ^ Irwan Prayitno. Adzkia dan Pendidikan Berkarakter. Harian Haluan. 16 Mei 2012. 
  12. ^ Dai 2003, hlm. 200.
  13. ^ a b Dai 2003, hlm. 255.
  14. ^ Dai 2003, hlm. 193.
  15. ^ Dai 2003, hlm. 239.
  16. ^ Dai 2003, hlm. 240.
  17. ^ "Irwan Prayitno, Gubernur Peraih Ph.D Dengan IPK Cumlaude 3,97". Islamedia.co. 17 Maret 2014.
  18. ^ "UMJ: Kontribusi untuk Bangsa". Republika. 7 Maret 2012.
  19. ^ a b "Ciptakan Enam Lagu, Tahu Detail Aktivitas Anak". Padang Ekspres. 10 Februari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 Februari 2014. 
  20. ^ a b c Dilema 2003, hlm. 183.
  21. ^ "Kenaikan Harga BBM Ditunda ". 31 Maret 2000.
  22. ^ Bastoni 2006, hlm. 122.
  23. ^ Bastoni 2006, hlm. 120.
  24. ^ "'Kenaikan Tarif Agar Dibatalkan'". 25 Januari 2003.
  25. ^ "DPR Tak Pernah Dilibatkan". Republika. 13 Januari 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Januari 2003. 
  26. ^ "Kenaikan Tarif Telepon Resmi Ditunda". Tempo. 15 Januari 2003.
  27. ^ "PLN Hanya Mampu Andalkan Pelanggan untuk Tutupi Biaya". Kommpas. 1 Oktober 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Oktober 2003. 
  28. ^ Bastoni 2006, hlm. 119.
  29. ^ "DR. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc". Dewan Perwakilan Rakyat. Diakses tanggal 14 September 2012. 
  30. ^ "Tradisi Perolehan Kursi DPR di Sumbar dalam Tiga Pemilu Terakhir". Ranahberita. 7 Mei 2013. Diakses tanggal 14 September 2012. 
  31. ^ "Kiprah Seorang Asli Putra Minang". Jakarta. 21 Februari 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2005. 
  32. ^ Yonda Sisko. "Gamawan Fauzi Raih 50,6% Suara'". Detik. 27 Juni 2005.
  33. ^ a b Irwan Pernah Marah Dicalonkan Jadi Gubernur. KlikSumbar. 25 Juli 2011. 
  34. ^ Harismanto (9 April 2010). Irwan Prayitno Mengaku Kaget Diusung PKS. Tribunnews. 
  35. ^ a b Febrianti (9 April 2010). Irwan Prayitno Daftar Jadi Calon Gubernur 50 Menit sebelum Ditutup. Tempo. 
  36. ^ "Irwan Prayitno-Muslim Kasim Menangi Pilkada Sumbar". Detik. 12 Juli 2010.
  37. ^ "Pagi Ini Gubernur Sumatera Barat Dilantik di Garasi Dewan". Tempo. 15 Agustus 2010.
  38. ^ "BPBD Sumbar Terbaik Se-Indonesia". Harian Singgalang. 28 Maret 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Maret 2011. 
  39. ^ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. "Hikmah Pasca-Gempa". 17 September 2014.
  40. ^ "Jawa Barat Dapat Opini WTP dengan Catatan". Tempo. 16 Juni 2014.
  41. ^ "12 Pengguna Anggaran Pemerintah Paling Terbaik Sepanjang 2013". Liputan6. 24 Februari 2014.
  42. ^ "Realisasi PAD Sumbar 2013 Lampaui Target". ANTARA. 19 Agustus 2014.
  43. ^ "Ini Kementerian, Lembaga, dan Daerah Terbaik Kelola Anggaran 2013". VIVAnews. 24 Februari 2014.
  44. ^ "Pemprov Raih Tropi Keciptakaryaan Kementerian PU". 8 April 2014.
  45. ^ "Sumbar Peroleh Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014". Harian Singgalang. 20 Oktober 2014.
  46. ^ "Sumbar Rangking Pertama Progres Pelayanan Publik". Harian Haluan. 17 Mei 2014.
  47. ^ "Sumbar Terbaik Nasional dalam Pelayanan Publik". Harian Singgalang. 21 Juli 2014.
  48. ^ "Sumbar Raih National Procurement Award 2014". Padang Ekspres.
  49. ^ "Sumbar Raih Inklusif Award". Padang Ekspres.
  50. ^ "Sumbar Dapat Penghargaan Daerah Tertib Ukur". Harian Singgalang.
  51. ^ "Sumbar Diberi Anggaran Infrastruktur Rp3 Triliun". Padang Ekspres. 7 Mei 2014. 
  52. ^ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. "Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten dan Kota Menurut Jenis Permukiman Jalan di Sumatera Barat".
  53. ^ a b "Gubernur Sumbar Raih Penghargaan Energi Prabawa". ANTARA. 21 September 2012.
  54. ^ "Sumbar Raih Penghargaan dari 3 Kementrian". Padang Ekspres. 15 Oktober 2012.
  55. ^ "Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perluas Pelayanan Publik". Padangmedia.com. 5 Maret 2013.
  56. ^ "Sumbar Menjadi Lumbung Energi Hijau". Singgalang. 13 Mei 2013.
  57. ^ "Sumbar Miliki Potensi Panas Bumi 1.685 MW di 16 Titik". Okezone. 18 Mei 2013.
  58. ^ "Potensi Panas Bumi (Geothermal)". BKPMP Sumatera Barat.
  59. ^ "Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Mendapat Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)". 6 Desember 2013.
  60. ^ "Keberagaman Pangan Sumbar Kantongi Skor PPH di Atas Skor Nasional". 2 November 2013.
  61. ^ "Gubernur Raih Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka 2013". 4 November 2013.
  62. ^ Dinas Perindustrian dan Perdagangan. "Penghargaan Daerah Peduli Konsumen 2013". 28 November 2013.
  63. ^ "Gubernur Sumbar Dapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya".
  64. ^ a b c d "Gubernur Duduk di Kelas Ekonomi, Biasa Saja...". KlikSumbar. 25 Juli 2011.
  65. ^ a b c d Situs web resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. "Tepat Waktu dan Sederhana". 24 Desember 2013.
  66. ^ "Pria Tegap Ancam Bunuh Gubernur". Harian Haluan. 23 Januari 2014.
  67. ^ "Orang Gila Ancam Bunuh Gubernur Sumbar". ANTARA. 29 Januari 2014.
  68. ^ "Stres". Harian Haluan. 6 Februari 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Februari 2014. 
  69. ^ "Taufik Ismail: Irwan Prayitno Sosok Gubernur Teladan". Islamedia.co. 14 Desember 2010.
  70. ^ a b "Kau Istriku, Lagu karya Gubernur Sumbar Sudah Bisa Dinikmati di Youtube". Harian Singgalang. 22 Agustus 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Agustus 2013. 
  71. ^ "Hak Cipta dan Nasib Pencipta". Harian Singgalang. 21 Agustus 2013.
  72. ^ "Gubernur Sumbar ke Jerman untuk Promosi". Kompas. 3 November 2010.
  73. ^ Khaerudin. "Warganya Kelaparan, Gubernur ke Jerman". Kompas. 3 November 2010.
  74. ^ Riky Ferdianto. "Gubernur Sumatera Barat Dinilai Mati Rasar". Tempo. 4 November 2010.
  75. ^ "Budiman Usul DPR Panggil Gubernur Sumbar". VIVAnews. 4 November 2010.
  76. ^ "Mari Meyakinkan Investor ke Sumbar". Harian Haluan. 8 Maret 2011.
  77. ^ "Setelah Dikecam, Irwan Prayitno ke Mentawai". Tempo. 8 November 2010.
  78. ^ Andrian. "Memajukan Sumbar pun Terhalang Kepentingan Pusat". Detik. 5 Juli 2010.
  79. ^ Yonda Sisko. "Gubernur Sumbar Minta Kunjungan ke Amerika Tidak 'Diplintir'". Detik. 6 Juli 2011.
  80. ^ Zamri Yahya. "Inilah Alasan Irwan Prayitno Tidak Berkantor di Kantor Gubernur". 8 September 2015.
  81. ^ "Irwan Prayitno Belum Pernah Gunakan Ruangan Kantor". Inilah.com. 4 November 2014.
  82. ^ "Pukul Tambur Menari Santun, Siapa Gubernur Jago Berpantun?". Liputan 6. 27 Februari 2017.
  83. ^ "Irwan Prayitno Buku 8.000 Pantun Spontan". 30 Januari 2017. Media Indonesia.
Sumber buku
  • Hepi Andi Bastoni (2006). Penjaga Nurani Dewan. Pustaka al-Bustan. ISBN 979-25-3600-0
  • Irwan Prayitno (2003). Dai di Tengah Kegalauan Politik. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. ISBN 979-3375-80-9.
  • Irwan Prayitno (2003). Dilema Kebijakan Energi. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. ISBN 979-3375-80-9.

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Irwan Prayitno.
Jabatan politik
Didahului oleh:
Reydonnyzar Moenek
sebagai Penjabat Gubernur 		Gubernur Sumatera Barat
2016–sekarang 		Petahana
Didahului oleh:
Marlis Rahman 		Gubernur Sumatera Barat
2010–2015 		Diteruskan oleh:
Reydonnyzar Moenek
sebagai Penjabat Gubernur

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Irwan_Prayitno&oldid=13998918"