Parlemen Finlandia
Parlemen Finlandia Suomen eduskunta Finlands riksdag | |
|---|---|
 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | Juho Eerola, [[Partai Finns sejak 7 Juni 2019 |
| Komposisi | |
| Anggota | 200 |
 | |
Partai & kursi | Koalisi pemerintah (124)
Partai oposisi (76)
|
| Pemilihan | |
| Daerah pemilihan perwakilan proporsional | |
Pemilihan terakhir | 19 April 2015 |
Pemilihan berikutnya | April 2019 |
| Tempat bersidang | |
 | |
| Eduskuntatalo Mannerheimintie 30 FI-00102 Helsinki, Finlandia | |
| Situs web | |
| www.eduskunta.fi | |
Parlemen Finlandia (bahasa Finlandia: Eduskunta; bahasa Swedia: Riksdagen) lembaga legislatif nasional unikameral di Republik Finlandia yang dibentuk pada tanggal 9 Mei 1906[1]. Dibawah Konstitusi Finlandia, kedaulatan berada ditangan rakyat dan diserahkan melalui Parlemen[2]. Eduskunta terdiri dari 200 anggota parlemen, 199 orang anggota dipilih setiap empat tahun sekali dengan mewakili daerah pemilihan yang terdiri dari 13 orang perwakilan di parlemen. Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan metode pembagian D'Hondt. Sedangkan satu orang anggota berasal dari Åland.
Proses legislasi akan dimulai dari Pemerintah atau salah satu anggota parlemen. Parlemen akan meloloskan proses legislasi, memutuskan anggaran negara, menyetujui perjanjian internasional, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, membatalkan keputusan veto dari Presiden dan mengadakan amandemen terhadap konstitusi.
Untuk mengamandemen konstitusi, usulan amandemen harus disetujui setidaknya oleh dua kali sidang parlemen berturut-turut, dengan siklus pemilihan di antara sidang-sidang tersebut, atau disahkan sebagai undang-undang darurat dengan mayoritas 167/200. Kebanyakan dari anggota parlemen berada dalam kelompok partai politik di parlemen. Saat ini Eduskunta terdiri dari sembilan kelompok partai politik.
Sejak Eduskunta dibentuk, kekuasaan mayoritas penuh satu partai hanya terjadi sekali di tahun 1916. Oleh karenanya, untuk dapat duduk dalam pemerintahan maka para pemimpin partai-partai politik akan berupaya untuk membentuk sebuah koalisi. Koalisi-koalisi ini dibentuk setidaknya oleh dua atau tiga partai politik yang sudah lama ada seperti: Partai Sosial Demokrat, Partai Tengah, dan Partai Koalisi Nasional. Biasanya para menteri kabinet adalah seorang anggota Eduskunta, tetapi itu bukan menjadi syarat utamanya, sehingga para menteri kabinet boleh berasal dari luar Eduskunta.
Lihat pula
Pranala luar
- ^ "Eduskunnan historia". www.historianhavinaa.net. Diakses tanggal 2022-06-23.
- ^ "The Constitution of Finland" (PDF). Ministry of Justice, Finland. Diakses tanggal 23-06-2022.