Lompat ke isi

Papua Tengah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Halaman ini berisi artikel tentang provinsi di Indonesia. Untuk pulau, lihat Pulau Papua. Untuk wilayah Indonesia, lihat Papua (wilayah Indonesia).
Papua Tengah
Provinsi Otonomi Khusus
Pantai di Nabire
Pantai di Nabire
Peta
Peta
Negara Indonesia
Ibu kotaKota Nabire[1]
Demografi
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode area telepon
Daftar
  • 0901 - Timika, Tembagapura
  • 0984 - Nabire
Kode Kemendagri94 Edit nilai pada Wikidata

Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari provinsi Papua.[2] Ibukotanya direncanakan berada di Kota Nabire.[3][4]

Sejarah

Masa Hindia Belanda

Wilayah barat dari Pulau Papua telah berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda sejak 1920-an, namun pembagian administratif yang tegas baru diadakan pada masa RIS. Seluruh wilayah Papua, kecuali Raja Ampat, dijadikan sebagai wilayah neo-zelfbestuur melalui ketetapan pemerintah pada tanggal 8 Juli 1949.[5]

Perkembangan selanjutnya terjadi pada saat Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949. Di hari tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa wilayah Papua yang dikuasai oleh Hindia Belanda akan berada di bawah jurisdiksi gubernemen yang disebut sebagai gubernemen Nugini. Status Gubernemen Nugini sebagai wilayah neo-zelfbestuur dibatalkan melalui keputusan tanggal 14 Juni 1950 dan pada tahun 1952 Nugini ditetapkan sebagai propinsi seberang lautan Belanda.[6]

Hindia Belanda secara resmi dibagi menjadi empat kabupaten pada tanggal 10 Mei 1952. Kabupaten Nugini Tengah merupakan salah satu dari empat kabupaten tersebut dan meliputi wilayah Wisselmeren. Meski demikian, tidak seperti kabupaten lainnya, Kabupaten Nugini Tengah tidak memiliki ibukota. Gubernemen Nugini mengalami reorganisasi lebih lanjut pada tahun 1954 dan Kabupaten Nugini Tengah ditempatkan secara langsung di bawah pengawasan Residen Geelvinkbaai.[6]

Usulan

Upaya untuk memekarkan Provinsi Papua (dahulu dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya) dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan Irian Jaya pada lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut.[7] Gagasan pemekaran ini juga dikemukakan dalam seminar "Pembangunan Pemerintah Daerah" pada tahun 1982.[8]

Sebelum wafat pada awal Agustus 1982, Busiri mengemukakan tiga usulan berbeda untuk pemekaran provinsi tersebut, yang dinilai oleh wartawan Kompas Korano Nicolash LMS sebagai konsep pertama yang "memuat secara komprehensif dan rinci pemekaran Irja menjadi tiga propinsi". Salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah terdiri dari kabupaten Mapurajaya (Mapurajaya), Nabire (Nabire), Enarotali (Enarotali), Mulia (Mulia), Yapen-Waropen (Serui), dan Teluk Cenderawasih (Biak). Meski usulan pemekaran ini tidak pernah diwujudkan,[7] Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah pembantu gubernur pada tahun 1984.[9]

Pemekaran 1999

Lokasi yang direncanakan untuk menjadi kantor gubernur provinsi Papua Tengah.

Setelah tertunda selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie menyetujui pemekaran Provinsi Irian Jaya. Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999.[10] Mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Herman Monim kemudian dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah pertama pada tanggal 12 Oktober 1999.[11] Kendati demikian, pemekaran Provinsi Irian Jaya ditentang oleh DPRD Irian Jaya dan DPRD Irian Jaya mengeluarkan keputusan yang membatalkan pemekaran tersebut secara sepihak empat hari kemudian. Pemerintah pusat mengakui keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Irian Jaya dan undang-undang tersebut ditarik kembali.[8]

Pemekaran sepihak 2003

Setelah Irian Jaya mengalami perubahan nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan tentang pemekaran provinsi Papua kembali mengemuka. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen) mendeklarasikan pembentukan provinsi Papua Tengah. Akibat dari deklarasi tersebut, masyarakat di wilayah Papua Tengah terpolarisasi menjadi dua, yakni massa yang mendukung dan yang menolak pemekaran provinsi Papua Tengah. Kedua kelompok tersebut bertikai dan saling menyandera satu sama lain selama kurang lebih seminggu hingga akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Kedua pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai sehari setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertikaian tersebut mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka.[10]

Upaya lanjutan

Bupati dari 7 kabupaten di Papua menandatangani dukungan pemekaran Papua Tengah pada surat tertanggal 1 November 2019.[12] Meskipun panitia kerja RUU DOB saat ini telah menetapkan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah, sebagian melakukan demonstrasi untuk menuntut menjadikan Timika sebagai ibukota pada 30 Juni 2022.[13]

Politik dan pemerintahan

Gubernur

Artikel utama: Daftar Gubernur Papua Tengah

Daftar kabupaten dan kota

Provinsi Papua Tengah meliputi 8 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.[14]

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Tengah
No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati Luas wilayah (km²)[15] Jumlah penduduk Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Deiyai Tigi Elimelek Edowai (Pj.) 537,39 99.091 5 -/67
2 Kabupaten Dogiyai Kamu Marthen Ukago (Pj.) 4.237,40 116.206 10 -/79
3 Kabupaten Intan Jaya Sugapa Zakharias Frans Marey (Pj.) 3.922,02 135.043 8 -/97
4 Kabupaten Mimika Timika Johannes Rettob (Plt.) 21.633,00 311.969 18 2/109
5 Kabupaten Nabire Nabire Mesak Magai 11.112,61 169.136 15 9/72
6 Kabupaten Paniai Enarotali Martha Pigome (Pj.) 6.525,25 220.410 23 5/216
7 Kabupaten Puncak Ilaga Nenu Tabuni (Pj.) 8.055,00 114.741 25 -/206
8 Kabupaten Puncak Jaya Mulia Tumiran (Pj.) 5.996,94 224.527 26 3/302

Referensi

  1. ^ "Papua Tengah Sepakat Ibu Kotanya Nabire". cenderawasihpos.jawapos.com. 13 April 2022. Diakses tanggal 13 April 2022. 
  2. ^ "Sah! DPR Setujui Pemekaran Papua, RI Punya 37 Provinsi | Kabar24". Bisnis.com. 2022-06-30. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  3. ^ "Tito Karnavian: Pemekaran Provinsi Papua didasari Data Intelijen". nasional.okezone.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  4. ^ "Pemekaran Provinsi Papua, Indonesia". www.bbc.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  5. ^ "NIEUW GUINEA NEO-ZELFBESTUUR". Bestuursvraagstukken: Soal-Soal Pemerintahan. 1 (1): 565. Januari 1949. 
  6. ^ a b Renwarin, Herman; Pattiara, John (1984). Sejarah Sosial Daerah Irian Jaya: dari Hollandia ke Kotabaru (1910-1963) (PDF). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. hlm. 69–74. 
  7. ^ a b Nicolash LMS, Korano (28 March 1994). "Tiga Alternatif Pemekaran Irian Jaya Versi Busiri". Kompas. Jakarta. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  8. ^ a b Romli, Lili (2006). "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat". Jurnal Penelitian Politik. 3 (1): 27. 
  9. ^ Bill (16 Januari 1984). "Irja dibagi menjadi 3 wilayah pembantu gubernur"Perlu langganan berbayar. Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  10. ^ a b Manggut, Wenseslaus; Levi, Cunding (1 September 2003). "Pemekaran yang Menyulut Perang". Tempo. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  11. ^ "Dilantik, Gubernur Irja dan Maluku Utara". Kompas. 13 Oktober 1999. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  12. ^ "7 Kepala Daerah Inginkan Papua Tengah". kumparan.com. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  13. ^ "Massa Demo di Gedung DPRD Tuntut Timika Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah". regional.kompas.com. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  14. ^ RI, Setjen DPR. "DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  15. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Papua_Tengah&oldid=21317337"