Pengguna:PsklMaster/Bak pasir

Bambang Supriyanto

Dr. Ir. Bambang Supriyanto M.Sc
BambangSupriyanto Bambang Supriyanto
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Petahana
Mulai menjabat 07 November 2017
Presiden	Joko Widodo
Informasi pribadi
Lahir	04 Oktober 1963 Grobogan, Indonesia
Almamater	Institut Pertanian Bogor
Pekerjaan	Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kemenetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Profesi	Pegawai Negeri Sipil
Sunting kotak info • L • B

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc lahir di Grobogan, 4 Oktober 1963. Bambang Suprianto Menduduki jabatan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2017 – 2024.

Riwayat Pendidikan

• Institut Pertanian Bogor, Lulus 1986.
• S-2 University of Ghent, Belgia, lulus 1992.
• S-3 University of Ghent, Belgia. Lulus 1998.

• Pasca-doktoral di Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, Amerika Serikat. Lulus 2015.

Karir

Bambang Supriyanto memulai karirnya sebagai pegawai di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan pada tanggal 1 Februari 1990. Kemudian, Bambang Supriyanto memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Master of Science in Agriculture Development dan Doctor of Philosophy in Management of Land and Forestry dari University of Ghent, Belgium. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya alam pada Tahun 2015 ia menyelesaikan executive program di Massachussets Institute of Technology: Sloan School of Management.

Pada tahun 1999, Bambang Supriyanto mendapatkan peningkatan karir pertama menjadi Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Pembangunan Wilayah II pada Biro Perencanaan. Selanjutnya pada tahun 2003 menjabat sebagai Kepala Seksi Taman Nasional Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2004 sampai 2006 bekerja di WWF indonesia sebagai National Coordinator untuk program Kalimantan. Kemudian, pada tahun 2006 Bambang Supriyanto dipromosikan menjadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Konsisten dalam peningkatan jenjang karir, Bambang Supriyanto dipercaya menduduki jabatan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung pada tahun 2012 dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi pada tahun 2015.

Pada Januari 2016 diberi amanah sebagai Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Mulai Juni 2017 ditugaskan sebagai Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berbagai mandat dan tanggung jawab yang pernah diemban mengantarkan Bambang Supriyanto dapat menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2017 – 2024.

Kinerja

Tanggal 7 November 2017, mencatat sejarah baru bagi Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, putra dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, saat ia diresmikan sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat memulai jabatan, Bambang Supriyanto menyadari bahwa program perhutanan sosial masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2017, distribusi akses baru hanya mencapai 9,6% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Namun, Bambang Supriyanto tidak berdiam diri. Sejak awal kepemimpinannya, ia telah melancarkan serangkaian inovasi dan kebijakan kreatif untuk mempercepat distribusi akses perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Pada tahun pertamanya, distribusi akses Pengelolaan Perhutanan Sosial meningkat hingga 235%, pengakuan masyarakat adat meningkat sebanyak 56%, dan jumlah pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) meningkat hingga 330%.

Tidak berhenti di situ, gebrakan kebijakan Bambang Supriyanto terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Distribusi akses terus meningkat, pengakuan masyarakat hukum adat bertambah, jumlah KUPS terus bertambah, dan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan terus terwujud. Inovasi terus mengalir melalui berbagai kebijakan, termasuk pembentukan tim-tim percepatan di berbagai daerah dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat program perhutanan sosial.

Namun, tantangan terbesar datang saat pandemi COVID-19 melanda. Dalam situasi yang sulit, Bambang Supriyanto tetap berusaha memperkuat sistem pengelolaan perhutanan sosial dengan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan berbasis teknologi. Inovasi-inovasi hybrid muncul, seperti fasilitasi pengusulan akses kelola secara digital dan monitoring melalui berbagai aplikasi.

Di tengah pandemi Covid-19, Bambang Supriyanto mengambil langkah strategis untuk memperkuat perhutanan sosial. Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja pada tahun 2020 menjadi titik balik, mengubah status perhutanan sosial yang sebelumnya di bawah Peraturan Menteri menjadi lebih kuat dengan masuknya kebijakan perhutanan sosial ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam tempo singkat setelah itu, ia berkontribusi nyata dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Langkah ini mengintegrasikan kebijakan yang sudah ada sebelumnya dengan ketentuan Undang-undang Cipta Kerja, menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pengembangan perhutanan sosial berkelanjutan. Meskipun dihadapkan pada ujian yang berat, peran Perhutanan Sosial dalam mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi diakui secara luas oleh para pemangku kepentingan, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Dalam upaya memajukan Perhutanan Sosial, Bambang Supriyanto melakukan gebrakan besar dengan membentuk daerah-daerah pertumbuhan di Kawasan Perhutanan Sosial melalui Integrated Area Development (IAD). IAD merupakan model terpadu lintas kementerian yang memberikan penekanan pada perencanaan terpadu perhutanan sosial. Dimulai sejak tahun 2020, program ini menargetkan 10 provinsi dan kabupaten sebagai daerah pertumbuhan terintegrasi. Ia memajukan Perhutanan Sosial dengan terobosan melalui Integrated Area Development (IAD) di Kawasan Perhutanan Sosial. Model ini, diluncurkan sejak 2020, mengintegrasikan perencanaan lintas kementerian untuk mengembangkan daerah pertumbuhan terpadu.

Upaya percepatan pengelolaan perhutanan sosial serta peningkatan kesejahteraan dan kelestarian hutan terus dilakukan oleh Bambang Supriyanto, terbaru ia menginisiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang didalamnya meliputi Strategi Percepatan Distribusi Akses Legal, Strategi Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial serta Strategi Pendampingan yang dilakukan secara kolaboratif oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Harapannya dengan telah ditetapkannya Perpres No. 28 Tahun 2023, dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder untuk meningkatkan kelestarian hutan serta pengembangan perencanaan Perhutanan Sosial.

Selama menjabat sampai dengan Januari 2024, Dalam hal distribusi akses ke masyarakat, Bambang Supriyanto telah berhasil menerbitkan 9.719 unit Surat Keputusan (SK) dengan total luas mencapai 6.447.102,27 hektar. Lebih dari 1.298.747 kepala keluarga menjadi penerima manfaat dari distribusi akses perhutanan sosial. Bambang Supriyanto juga berhasil menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan menerima pengakuan atas kepemimpinannya dalam forum-forum internasional. Dan hingga saat ini, Bambang Supriyanto terus bekerja keras untuk memajukan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Di bawah kepemimpinannya, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta unit kerjanya terus mengalami kemajuan dalam meraih berbagai pencapaian yang signifikan.

Karya-karya

• Orasi Ilmiah: INOVASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL untuk Keadilan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019

• Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry Implementation to Support Sustainable Development Goals in Indonesia: A Review - 2022

• Mangrove conservation for climate change mitigation in Indonesia
• From fence-and-fine to participatory conservation: mechanisms of transformation in conservation governance at the Gunung Halimun-Salak National Park, Indonesia Tahun 2010

• Integrated Area Development: A New Social Forestry Landscape Approach in Indonesia Tahun 2023

• Buku Salam Lima Jari Tahun 2022

• Buku Catatan dari Tepi Hutan Tahun 2019

• Lens on Tropical Sericulture Development in Indonesia: Recent Status and Future Directions for Industry and Social Forestry Tahun 2022

Pengalaman Internasional dan Penghargaan

Pada tahun 2019 Dirjen PSKL diundang mewakili Indonesia untuk menjadi narasumber pada CFS Meeting on Sustainable Forestry for Food Security and Nutrition yang diselenggarakan di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia pada tanggal 16-17 September 2019. Pada pertemuan tersebut Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan .

Bambang Supriyanto delegasi Indonesia juga ditunjuk menjadi anggota Steering Committee untuk Forest and Farm Facility (FFF).

Selain itu ditingkat Asean Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL ditunjuk menjadi national focal point ASEAN Working Group on Social Forestry (AWG-SF) dan mitra The Center for People and Forests (Recoftc).

Disamping itu Bambang Supriyanto (Dirjen PSKL) ditunjuk menjadi Co-Chairman pada persidangan International Asia Pacific Forestry Week (AfoCo).

Pada pelaksanaan 28th Session of Asia Pacific Forest Commission (APFC) dan 4th Asia Pacific Forestry Week (APFW) yang diselenggarakan pada tanggal 17-21 Juni 2019 di Incheon, Republik Korea, Dirjen PSKL bertugas sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia. APFC/APFW 2019 mengangkat tema “Forest for Peace and Well-Being”. Pada persidangan APFC, Dirjen PSKL mewakili Indonesia menjadi salah satu pimpinan sidang. Selain dalam persidangan APFC, Dirjen PSKL juga berperan aktif dalam pelaksanaan berbagai side event. Pada stream 2: People-Centered Forestry for Landscape Resilience, Dirjen PSKL berperan membuka sesi tersebut dengan Andrew Taber (FAO). Dirjen PSKL juga bertindak sebagai moderator pada sesi berbagi pengalaman negara ASEAN.