Lompat ke isi

Sudi Silalahi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sudi Silalahi
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia 13
Mulai menjabat
22 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pendahulu
Hatta Rajasa
Pengganti
Petahana
Sebelum
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 5
Masa jabatan
21 Oktober 2004 – 22 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pengganti
Dipo Alam
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir13 Juli 1949 (umur 75)
Indonesia Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Letjen TNI (Purn.) Sudi Silalahi (lahir 13 Juli 1949) adalah Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sudi lulus dari Akabri pada tahun 1972 dan mengakhiri karier militernya dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia adalah sekretaris Susilo Bambang Yudhoyono saat Yudhoyono sedang menjabat sebagai Menko Polkam di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Pendidikan

Karier

Kasus Renovasi KBRI Seoul

Pada tanggal 20 Januari 2005, dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai Seskab, Sudi Silalahi mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri RI, dan meminta Menlu untuk merespons dan menerima presentasi dari manajemen PT Sun Hoo Engineering tentang rencana pembangunan gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan. Surat ini kemudian disusul dengan surat kedua pada tanggal 21 Februari 2005, dengan isi yang sama, namun diperkuat dengan permintaan untuk 'menindaklanjuti' yang diberi penekanan dengan huruf miring. Surat ini juga melampirkan 4 berkas proposal dan dua maket. [1]

Surat-surat ini kemudian bocor ke tangan wartawan, dan dimuat di berbagai surat kabar setahun kemudian. Banyak pihak, antara lain mantan presiden RI Abdurrahman Wahid, koordinator ICW Teten Masduki serta kalangan anggota DPR menganggap apa yang dilakukan Sudi ini di luar batas-batas kepatutan sebagai pejabat negara.

Untuk meredam kasus ini, Sudi melaporkan anak buahnya, Aziz Ahmadi, sebagai orang yang dianggap telah memalsukan surat-surat tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Aziz diberitakan pula telah mengaku menerima imbalan atas keluarnya surat tersebut.

Pranala luar

Didahului oleh:
Djadja Suparman
Pangdam V Brawijaya
1999-2001
Diteruskan oleh:
Ahmad Djunaidi Sikki