Demokrasi terpimpin: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
Istilah ini digunakan sebagai referensi untuk [[Sejarah Indonesia (1959-1966)|periode politik tertentu]] di [[Indonesia]]. Akhir-akhir ini istilah ini juga banyak digunakan dalam [[Rusia]], di mana ia diperkenalkan ke dalam praktek umum oleh pemikir dari anggota [[Kremlin]], khususnya [[Gleb Pavlovsky]]. <ref>{{cite news|url=http://www.csmonitor.com/2003/1001/p07s02-woeu.html|title=Kremlin lobs another shot at marketplace of ideas|last=Weir|first=Fred|date=October 1, 2003|publisher=''[[The Christian Science Monitor]]''|accessdate=2009-11-10}}</ref> |
Istilah ini digunakan sebagai referensi untuk [[Sejarah Indonesia (1959-1966)|periode politik tertentu]] di [[Indonesia]]. Akhir-akhir ini istilah ini juga banyak digunakan dalam [[Rusia]], di mana ia diperkenalkan ke dalam praktek umum oleh pemikir dari anggota [[Kremlin]], khususnya [[Gleb Pavlovsky]]. <ref>{{cite news|url=http://www.csmonitor.com/2003/1001/p07s02-woeu.html|title=Kremlin lobs another shot at marketplace of ideas|last=Weir|first=Fred|date=October 1, 2003|publisher=''[[The Christian Science Monitor]]''|accessdate=2009-11-10}}</ref> |
||
== '''Demokrasi Terpimpin di Indonesia''' == |
|||
[[Demokrasi Terpimpin]] berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno [[5 Juli 1959]] dan [[Tap MPRS No. VIII/MPRS/1959]]. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ([[Pancasila sila 4]]). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara [[gotong royong]] antara semua kekuatan [[nasional]] yang [[revolusioner]] dengan prinsip [[Nasakom]] ([[nasionalisme]], [[agama]], dan [[komunisme]]). |
|||
== Lihat pula == |
== Lihat pula == |
||
Revisi per 14 September 2014 16.47
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola[1], adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama [2]. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. [3]
Istilah ini digunakan sebagai referensi untuk periode politik tertentu di Indonesia. Akhir-akhir ini istilah ini juga banyak digunakan dalam Rusia, di mana ia diperkenalkan ke dalam praktek umum oleh pemikir dari anggota Kremlin, khususnya Gleb Pavlovsky. [4]
Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1959. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Pancasila sila 4). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).
Lihat pula
- Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1966)
- Variasi demokrasi
- Totalitarianisme terbalik
- Konsentrasi kepemilikan media
- Demokrasi totaliter
Referensi
- ^ Rohmann, C (2000) A World of Ideas : The Dictionary of Important Ideas and Thinkers, Ballantine Books ISBN 978-0-345-43706-8
- ^ Wolin 2008, hlm. 47.
- ^ Wolin 2008, hlm. 60.
- ^ Weir, Fred (October 1, 2003). "Kremlin lobs another shot at marketplace of ideas". The Christian Science Monitor. Diakses tanggal 2009-11-10.
Pranala luar
- Managed Democracy (July 8, 2005, The Moscow Times artikel yang membahas demokrasi terkelola di Rusia)
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |