Kabinet Natsir: Perbedaan antara revisi

Kabinet Natsir
Kabinet Natsir
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	6 September 1950
Diselesaikan	27 April 1951
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno; Mohammad Hatta (Wakil)
Kepala pemerintahan	Mohammad Natsir
Wakil kepala pemerintahan	Hamengku Buwono IX
Jumlah menteri	18
Partai anggota	Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Persatuan Indonesia Raya; Faksi Demokratik; Partai Sosialis Indonesia; Partai Katolik; Partai Kristen Indonesia; Partai Indonesia Raya; Partai Sarekat Islam Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet RIS; Kabinet Halim
Pengganti	Kabinet Sukiman-Suwirjo

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 13 Juli 2017 12.04

Kabinet Natsir ^[1] ^[2] adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951.

Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil.

Susunan kabinet

Masa bakti : 6 September 1950-27 April 1951 (didemisionerkan pada tanggal 20 Maret 1951)

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri	Mohammad Natsir	Masyumi
1	Wakil Perdana Menteri	Hamengku Buwono IX	Non partai
2	Menteri Dalam Negeri	Assaat	Non partai
3	Menteri Luar Negeri	Mohammad Roem	Masyumi
4	Menteri Keamanan Rakyat	Abdul Halim (sampai dengan 17 Desember 1950)^[3]	Non partai
4	Menteri Keamanan Rakyat	Mohammad Natsir (ad-interim, sejak 17 Desember 1950)	Masyumi
5	Menteri Kehakiman	Wongsonegoro	PIR
6	Menteri Penerangan	M. A. Pellaupessy	Faksi Demokratik
7	Menteri Keuangan	Syafruddin Prawiranegara	Masyumi
8	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sumitro Joyohadikusumo	Partai Sosialis Indonesia
9	Menteri Pertanian	Tandiono Manu	Partai Sosialis Indonesia
10	Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi	Herman Johannes	PIR
11	Menteri Sosial	F. S. Haryadi	Partai Katolik
12	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja	Non partai
13	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	Partai Kristen Indonesia
14	Menteri Agama	Wahid Hasyim	Masyumi
15	Menteri Tenaga Kerja	Panji Suroso	Parindra
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Non partai
17	Menteri Negara ^[4]	Harsono Tjokroaminoto (sampai dengan 31 Desember 1950)^[5]	PSII

Catatan Kaki

^ Kabinet Natsir dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 6 September 1950.
^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1951 tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir demisioner sejak 21 Maret 1951.
^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2A Tahun 1951 tertanggal 9 Januari 1951, Abdul Halim berhenti menjabat sebagai Menteri Pertahanan mulai tanggal 17 Desember 1950 karena alasan kesehatan.
^ Jabatan ini ditiadakan bersama-sama pemberhentian Harsono Tjokroaminoto.
^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1950 tertanggal 20 Desember 1950, Harsono Tjokroaminoto berhenti menjabat sebagai Menteri Negara mulai tanggal 31 Desember 1950 karena partainya (PSII) keluar dari kabinet.

Program Kabinet

Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

Lihat pula

Daftar Kabinet Indonesia

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Natsir pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda
Daradjadi. 2014. Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
https://melancongkebukittinggi.wordpress.com/2016/06/07/kenang-kenangan-abdul-halim-x/

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet RIS Kabinet Halim	Kabinet Natsir 1950–1951	Diteruskan oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo

[1] Kabinet Natsir dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 6 September 1950.

[2] Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1951 tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir demisioner sejak 21 Maret 1951.

[3] Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2A Tahun 1951 tertanggal 9 Januari 1951, Abdul Halim berhenti menjabat sebagai Menteri Pertahanan mulai tanggal 17 Desember 1950 karena alasan kesehatan.

[4] Jabatan ini ditiadakan bersama-sama pemberhentian Harsono Tjokroaminoto.

[5] Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1950 tertanggal 20 Desember 1950, Harsono Tjokroaminoto berhenti menjabat sebagai Menteri Negara mulai tanggal 31 Desember 1950 karena partainya (PSII) keluar dari kabinet.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

@@ Baris 155: / Baris 155: @@
 == Program Kabinet ==
 * Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
-* Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat (Pasal 146 Undang-Undang Dasar Sementara 1950).
+* Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
 * Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
 * Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
 * Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
 * Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
-* Memperjuangkan penyelesaian masalah perebutan wilayah [[Irian Barat]] dalam waktu yang singkat.
+* Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah [[Irian Barat]] dalam waktu yang singkat.
 == Lihat pula ==

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju
Lihat pula: Kementerian Indonesia