Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Republik Rakyat Cina (RRC) adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai China/Tiongkok. Sejak didirikan pada 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). RRC adalah negara terpadat di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 miliar jiwa, yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRC juga adalah negara terbesar di Asia Timur, dan keempat terluas di dunia, setelah Rusia, Kanada dan Amerika Serikat. RRC berbatasan dengan 14 negara: Afghanistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.
RRC mengklaim kedaulatan terhadap Taiwan namun tidak memerintahnya (hal yang sama juga berlaku terhadap Pescadores, Quemoy, dan Matsu). Status politik Taiwan merupakan hal yang kontroversial; Taiwan diperintah Republik China, yang kini berbasis di Taipei. Republik China mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan dan begitu juga dengan RRC. Istilah Tiongkok Daratan kadang digunakan untuk menandakan bagian Tiongkok yang diperintah RRC (biasanya tidak termasuk dua Daerah Administratif Khusus, Hong Kong dan Makau). Templat:China infobox
Sejarah
Artikel utama: Sejarah Tiongkok, Sejarah Republik Rakyat Tiongkok, Garis waktu sejarah Tiongkok
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis China dan Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Tiongkok miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Langkah Maju Besar dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Tiongkok dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Tiongkok, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Langkah Maju Besar dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Tiongkok. Langkah Maju Besar, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Tiongkok yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 20-30 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Tiongkok mengatakan ini disebabkan Langkah Maju Besar namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Tiongkok kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Tiongkok. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Empat Sekawan, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Tiongkok menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Tiongkok dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Tiongkok telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis China tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijkan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Tiongkok, para rakyat pelarian Tiongkok di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
RRC mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada 4 Desember 1982.
Politik
- Artikel utama: Politik Republik Rakyat Tiongkok
Hubungan luar negeri
Artikel utama: Hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Tiongkok terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik China. Tiongkok juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Pada 1971, RRT menggantikan REpublik China sebagai wakil untuk "China" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Tiongkok juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan Tiongkok yang damai.
Hubungan Tiongkok-Amerika telah dirusak beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Titik-titik permasalahan termasuk pengeboman AS terhadap kedubes Tiongkok di Belgrado pada tahun 1998 yang menewaskan tiga wartawan Tiongkok, sebuah insiden yang disebut Tiongkok sebagai kesengajaan namun oleh AS dinyatakan sebagai suatu kesalahan; jatuhnya pesawat AS di Tongkok pada tahun 2001, di mana Tiongkok menahan 24 awak pesawat tersebut dan merebut informasi yang sensitif dari pesawat tersebut, serta laporan Cox yang mengungkap aksi mata-mata Tiongkok terhadap rahasia nuklir AS beberapa dekade sebelumnya.
Selain Taiwan, Tiongkok terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:
- Aksai Chin, dikuasai Tiongkok, diklaim oleh India
- Kepulauan Paracel, dikuasai Tiongkok, diklaim oleh Vietnam dane Republik China
- Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara Tiongkok dan beberapa negara tetangga lainnya
- Kepulauan Diaoyu / Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh RRT dan Republik China
- Arunachal Pradesh / Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh China
Lihat pula: Status politik Taiwan
Militer
Artikel utama: Pasukan Pembebasan Rakyat
The PRC maintains the largest standing army in the world, although there is a general belief both within the PLA and among outside observers that numbers are of limited usefulness in estimating the power of a military. The People's Liberation Army (PLA) includes the PRC's navy and air force. Estimating the PRC's military budget leads to widely different numbers based on what is considered military, how to interpret the limited information available, and how one deals with conversion factors such as currency rates. Estimates range from US$9 billion on the low end to US$60 billion (in purchasing power parity) in 2003 at the high end, and the higher estimates make the PLA second only to the United States of nearly $400 billion. The PRC, despite possession of advanced nuclear weapons and delivery systems, is widely seen both inside of China and on the outside as having only limited ability to project military power beyond its borders and is not generally considered to be a superpower although it is widely seen as a major regional power.
Pembagian politik
Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kotrol administratif terhadap 22 provinsi (省); pemerintah RRC menganggap Taiwan (台湾) sebagai provinsi ke 23. (Lihat Status politik Taiwan untuk keterangan lebih lanjut.) Pihak pemerintah juga mengklaim Kepulauan Laut China Selatan yang kini masih diperebutkan. Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi (自治区) yang berisi banyak etnis minoritas; 4 kotamadya (直辖市) untuk kota-kota terbesar Tiongkok dan 2 Daerah Administratif Khusus (SAR) (特别行政区) yang diperintah RRC.
Berikut adalah senarai wilayah pembagian administratif yang di bawah kontrol RRC.
|
Provinsi |
Daerah otonomi
|
Geografi
Artikel utama: Geografi Tiongkok
The PRC is the fourth largest country in the world and as such contains a large variety of landscapes. In the east, along the shores of the Yellow Sea and the East China Sea, are found extensive and densely populated alluvial plains; the shore of the South China Sea is more mountainous and southern China is dominated by hill country and lower mountain ranges. In the central-east are found the deltas of China's two major rivers, the Huang He and Chang Jiang. Other major rivers include the Xi Jiang, Mekong, Brahmaputra and Amur.
To the west, major mountain ranges, notably the Himalayas with China's highest point Mount Everest, and high plateaus feature among the more arid landscape of deserts such as the Takla-Makan and the Gobi Desert. Due to a prolonged drought and perhaps poor agricultural practices dust storms have become usual in the spring in China. According to China's Environmental Protection Agency, the Gobi Desert has been expanding and is a major source of dust storms which affect China and other parts of northeast Asia such as Korea and Japan.
Ekonomi
- Artikel utama: Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok
Demografi
Artikel utama: Demografi Republik Rakyat Tiongkok
Officially the PRC views itself as a multi-ethnic nation with 56 recognized ethnicities. The majority Han Chinese ethnicity makes up about 93% of the population; however it is the majority in only about half of the area of the PRC.
The People's Republic of China, in an attempt to limit its population growth, has adopted a policy which limits urban families (ethnic minorities such as Tibetans are an exception) to one child and rural families to two children when the first is female. Because males are considered to be more economically valuable in rural areas, there appears to be a high incidence of sex selective abortion and child abandonment in rural areas to ensure that the second child is male.
This has resulted in a sex ratio of 115 boys being born for every 100 girls which is considerably different from the natural rate, but which is comparable to the ratios in South Korea. The PRC government is attempting to mitigate this problem by emphasizing the worth of women and has gone so far as to prohibit medical providers from disclosing to parents the sex of an expected baby.
The majority Han Chinese speak varieties of spoken Chinese, which can be regarded as either one language or a family of languages. The largest subdivision of spoken Chinese is Mandarin Chinese, with more speakers than any other language on Earth. A standardized version of Mandarin based on the Beijing dialect, known as Putonghua, is taught in schools and used as the official language of the entire country.
Kesehatan umum
Tiongkok mempunyai beberapa masalah kesehatan umum yang sedang meningkat: masalah kesehatan yang berhubungan dengan polusi udara dan air, wabah HIV-AIDS yang sedang meluas dan jutaan perokok. Wabah HIV, ditambah dengan jalur infeksi yang biasa, meluas pada masa lalu karena praktek tidak bersih yang digunakan dalam pengumpulan darah di daerah pedesaan. Masalah tembakau dipersulit dengan fakta bahwa kebanyakan penjualan rokok dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah, yang bergantung kepada pendapatan dari penualan rokok, terlihat ragu dalam responsnya terhadap masalah tembakau dibandingkan dengan masalah kesehatan umum lainnya.
Hepatitis B mewabah di Tiongkok Daratan, dengan mayoritas dari penduduk menyebarkan penyakit tersebut; 10% di antaranya terpengaruh parah. Seringkali ini menyebabkan gagal lever atau kanker hati, sesuatu yang merupakan penyebab kematian yang umum di Tiongkok. Sebuah program yang diawali pada 2002 akan mencoba – dalam 5 tahun – untuk memvaksinasi semua bayi yang baru lahir di Tiongkok Daratan.
Program antariksa
On October 15, 2003, using a Long March 2F rocket and Shenzhou V manned spacecraft, the PRC became the third country to put a human being into space through its own endeavors.
The country had plans for a manned space program as early as the 1970s, with "Project 714" and the intended Shuguang manned spacecraft. Because of a series of political and economic setbacks, the programs for a manned flight never came to fruition until 2003.
The Long March 2F rocket and Shenzhou V manned spacecraft carried Yang Liwei inside the Shenzhou 5 spacecraft into Earth orbit, where it remained for 21 hours, making a total of 14 revolutions.
Some specialists regard the Shenzhou manned spacecraft as based on Russia's Soyuz spacecraft.
The PRC's burgeoning program is considered to be cause for concern in some quarters. A United States Congressional report following the 2003 launch said, "While one of the strongest immediate motivations for this program appears to be political prestige, China's efforts almost certainly will contribute to improved military space systems in the 2010-2020 timeframe.". Others are less impressed. A week after the launch, an editorial in the Times of India called it "'China's Late Creep Forward,' given that Beijing is attempting to showcase a four-decade-old technology.".
Whether China's advances in this area will produce another space race remains to be seen.
Budaya
Artikel utama: Budaya Tiongkok
Norma tradisional Tiongkok diperoleh dari versi ortodoks Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Para pemimpin yang memulai langkah-langkah untuk merubah masyarakat Tiongkok setelah berdirinya RRC pada 1949 dibesarkan dalam lingkungan tua dan telah diajarkan norma hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya. Meskipun mereka merupakan revolusioner yang mampu beradaptasi dengan zamannya, mereka tidak ingin merubah budaya Tiongkok secara besar-besaran. Sebagai pemerintah langsung, para pemimpin RRC mengganti aspek tradisional seperti kepemilikan tanah di desa dan pendidikan tetapi masih menyisakan aspek-aspek lainnya, misalnya struktur keluarga.
- Seni Tiongkok
- Masakan Tiongkok
- Bahasa Tionghoa
- Bahasa Tionghoa tertulis
- Daftar tokoh Tiongkok
- Musik Tiongkok
- Agama di Tiongkok
Referensi
Pranala luar
- Situs Resmi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (dalam bahasa Tionghoa)
- Republik Rakyat Tiongkok (dalam bahasa Inggris)
- Forum Diskusi Budaya Tionghoa dan Sejarah Tiongkok (dalam bahasa Indonesia)
Lihat pula
- Tiongkok
- Daftar Provinsi Tiongkok
- Daftar Negara-Negara di Dunia
- Daftar Tokoh Indonesia Keturunan Tionghoa
- Bahasa Hokkien
- Hong Kong
- Makau
- Tionghoa
Artikel Terkait
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}