Reformasi ekonomi Irak

Reformasi ekonomi di Irak menggambarkan keputusan Pemerintahan Koalisi Sementara untuk secara dramatis mengubah Ekonomi Irak setelah invasi yang di pimpin AS tahun 2003.

Sebelum pendudukan AS, Irak memiliki perekonomian terpusat. Antara lain, melarang kepemilikan asing atas bisnis di Irak, menjalankan sebagian besar industri besar sebagai perusahaan milik negara, dan memberlakukan tarif besar untuk menahan barang asing. Setelah Invasi Irak 2003, Pemerintahan Koalisi Sementara dengan cepat mulai mengeluarkan banyak perintah mengikat yang memprivatisasi ekonomi Irak dan membukanya untuk investasi asing.

Reformasi ekonomi dilaksanakan bersamaan dengan reformasi lembaga pemerintah, sistem hukum Irak, dan investasi internasional yang signifikan untuk memperbaiki atau mengganti infrastruktur Irak yang rusak.

Sementara upaya reformasi telah menghasilkan beberapa keberhasilan, masalah muncul dengan pelaksanaan upaya rekonstruksi Irak yang didanai secara internasional. Ini termasuk keamanan yang tidak memadai, korupsi yang merajalela, pendanaan yang tidak mencukupi dan koordinasi yang buruk antara badan-badan internasional dan komunitas lokal.

Perencanaan

Tanda etalase bisnis di pusat kota Baghdad, Irak pada bulan April 2005.

Paul Bremer, kepala eksekutif Pemerintahan Koalisi Sementara Irak, berencana untuk merestrukturisasi ekonomi milik negara Irak dengan pemikiran pasar bebas. Bremer menurunkan tarif pajak perusahaan dari sekitar 45% menjadi tarif pajak tetap 15% dan mengizinkan perusahaan asing untuk memulangkan semua keuntungan yang diperoleh di Irak. Penentangan dari pejabat senior Irak, bersama dengan situasi keamanan yang buruk, membuat rencana privatisasi Bremer tidak dilaksanakan selama masa jabatannya, meskipun perintahnya tetap berlaku. Selain sekitar 200 bisnis milik negara lainnya, privatisasi industri minyak dijadwalkan dimulai sekitar akhir 2005, meskipun ditentang oleh Federasi Serikat Minyak di Irak.