Sri Hartini

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sri Hartini
Bupati Klaten 18
Masa jabatan
17 Februari 2016 – 5 Januari 2017
PresidenJoko Widodo
GubernurGanjar Pranowo
WakilSri Mulyani
Sebelum
Pendahulu
Sunarna
Jaka Sawaldi Pj.
Pengganti
Sri Mulyani
Wakil Bupati Klaten
Masa jabatan
2 Desember 2010 – 2 Desember 2015
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
GubernurBibit Waluyo
Ganjar Pranowo
Sebelum
Pendahulu
Samiadji
Pengganti
Petahana
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir16 November 1961 (umur 62)
Sukoharjo, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPDI-P (sampai 30 Desember 2016[1][2])
Suami/istriHaryanto Wibowo (alm.)
AnakAndy Purnomo
Dina Permatasari
Alma materSTIE AUB Surakarta
ProfesiPengusaha
Politikus
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Hj. Sri Hartini, S.E. (lahir 16 November 1961) adalah Bupati Klaten petahana yang menjabat pada periode 2016–2021. Sri Hartini dilantik bersama wakil bupati Klaten terpilih Sri Mulyani pada 17 Februari 2016, bersamaan dengan 17 kepala daerah terpilih oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima, Kota Semarang.[3][4] Sri Hartini merupakan Istri dari Bupati Klaten Periode 2000–2005 yakni Alm.H.Haryanto Wibowo

Terjerat kasus dugaan suap promosi jabatan[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 30 Desember 2016, Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.[5] Beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri menunjuk wakil bupati Sri Mulyani sebagai Pelaksana Tugas Bupati dan akhirnya sebagai Bupati Klaten yang baru.

Pemecatan Sri dari keanggotaan Partai[sunting | sunting sumber]

Di tanggal yang sama, PDIP akhirnya secara resmi langsung mengambil tindakan tegas untuk melakukan pemecatan terhadap Sri Hartini sebagai kader PDIP setelah mendapat kabar Sri Hartini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena Sri Hartini terlibat kasus dugaan suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah.[6][7][8]

Reaksi Gubernur Ganjar Pranowo dan Walikota Solo FX Rudyatmo atas tertangkapnya Sri Hartini oleh KPK[sunting | sunting sumber]

Mendengar reaksi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat memalukan.[9]

"Saya telepon ketua DPRD-nya tapi belum nyambung, coba Wakil Bupati, Pak Sekda tidak nyambung, semua handphone mati. Tapi di inspektorat, kami proaktif untuk komunikasi dengan yang di lokasi. Proses masih berjalan" kata Ganjar[9]

"Yang lebih dongkol lagi, kita, teman-teman ini, sudah latihan dengan KPK pada saat itu membuat pakta integritas, semua teken. Jadi mengencingi keputusan sendiri, ini memalukan buat saya," ujar Ganjar[9]

Walikota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo alias Rudy juga mengaku kecewa atas mendengar kabar tersebut.[10]

"Kalau benar terbukti (melakukan korupsi), saya minta DPP (Dewan Pimpinan Pusat, Red) PDIP memecatnya. "Karena ini mencoreng nama PDI-P, apalagi dia perempuan," ujar Rudy[10]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Facebook resmi PDI Perjuangan (@PDIPerjuangan) :"DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi pemecatan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, setelah mendapat kabar Bupati Klaten kena OTT KPK, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika."". facebook.com. Diakses tanggal 2023-02-08. 
  2. ^ "PDIP Pecat Bupati Klaten". beritasatu.com. Diakses tanggal 2 Agustus 2023. 
  3. ^ "Sri Hartini dan Sri Mulyani Resmi Pimpin Klaten". klatenkab.go.id. Diakses tanggal 2 November 2016. 
  4. ^ "Hari Ini Pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani Dilantik". suaramerdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-11-04. Diakses tanggal 2 November 2016. 
  5. ^ "KPK Tetapkan Bupati Klaten Sri Hartini Tersangka Suap". detik.com. Diakses tanggal 2 Agustus 2023. 
  6. ^ "Facebook resmi PDI Perjuangan (@PDIPerjuangan) :"DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi pemecatan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, setelah mendapat kabar Bupati Klaten kena OTT KPK, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika."". facebook.com. Diakses tanggal 2 Agustus 2023. 
  7. ^ "PDIP Langsung Pecat Bupati Klaten Setelah Terjaring OTT KPK". liputan6.com. Diakses tanggal 2 Agustus 2023. 
  8. ^ "Kasus suap bupati Klaten: Ada kaitan dinasti politik dan korupsi". BBC Indonesia. Diakses tanggal 2 Agustus 2023. 
  9. ^ a b c "Bupati Klaten Ditangkap KPK, Gubernur Ganjar: Ini Memalukan!". detik.com. Diakses tanggal 2 Agustus 2023. 
  10. ^ a b "Dengar Kabar Bupati Klaten Ditangkap KPK, Wali Kota Solo Usul ke DPP PDIP Agar Pecat Sri Hartini". Tribun Solo. Diakses tanggal 4 Agustus 2023. 


Jabatan politik
Didahului oleh:
Sunarna
Bupati Klaten
2016–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Samiadji
Wakil Bupati Klaten
2010–2015
Diteruskan oleh:
Sri Mulyani