Rumah Tahanan Negara: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 12 Juni 2024 13.13

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan (Lidik), penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat atau yang dikelan dengan Rutan Cipinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Sebenarnya terdapat kerencuan ketika disebut Rutan Cipinang cabang mabes Polri atau Rutan Cipinang Cabang Kejagung RI. Karena sejatinya Rutan Cipinang tidak dikelola oleh kedua Instansi tersebut melainkan oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.

Lihat pula

Referensi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-'''Rumah Tahanan Negara''' (disingkat '''Rutan''') adalah tempat [[tersangka]] atau [[terdakwa]] ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang [[Pengadilan]] di [[Indonesia]]. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]] (dahulu Departemen Kehakiman).
+'''Rumah Tahanan Negara''' (disingkat '''Rutan''') adalah tempat [[tersangka]] atau [[terdakwa]] ditahan selama proses [[penyidikan]] (Lidik), penuntutan, dan pemeriksaan di sidang [[pengadilan]] di [[Indonesia]]. Rumah Tahanan Negara merupakan [[unit pelaksana teknis]] di bawah [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]] (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja [[Kepolisian Republik Indonesia]], [[Komisi Pemberantasan Korupsi]], dan [[Badan Narkotika Nasional]].
-Rutan didirikan pada setiap ibukota [[kabupaten]] atau [[kota]], dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di [[Pengadilan Negeri]], [[Pengadilan Tinggi]], dan [[Mahkamah Agung]].
+Rutan didirikan pada setiap [[ibu kota|ibu kota kabupaten]] atau [[kota]], dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di [[Pengadilan Negeri]], [[Pengadilan Tinggi]], dan [[Mahkamah Agung]].
+Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat atau yang dikelan dengan Rutan Cipinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Sebenarnya terdapat kerencuan ketika disebut Rutan Cipinang cabang mabes Polri atau Rutan Cipinang Cabang Kejagung RI. Karena sejatinya Rutan Cipinang tidak dikelola oleh kedua Instansi tersebut melainkan oleh Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.
-==Lihat pula==
+== Lihat pula ==
 * [[Lembaga Pemasyarakatan]]
 * [[Penjara]]
+* [[Tersangka]]
+* [[Premanisme]]
+* [[Bukti pelanggaran|Tilang (Bukti pelanggaran)]]
+* [[Buronan]]
+* [[Penggelapan]]
+* [[Pencurian]]
+* [[Perkelahian]] dan [[pertikaian]]
+* [[Pidana]]
+* [[Hukum pidana]]
+* [[Kitab Undang-undang Hukum Pidana]]
+* [[Penyidikan dan Penyelidikan]]
+* [[Hukum Acara Pidana]]
+* [[Hukum Pidana Militer]]
+* [[Delik Perkara]]
+* [[Detektif]]
+* [[Polisi]]
+* [[Pengadilan]]
+* [[Penegakan hukum]]
+* [[Kehakiman]] dan Kejaksaan
-==Referensi==
+== Referensi ==
 * ''Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan''.
+{{Kementerian Hukum dan HAM}}
-{{stub}}
+[[Kategori:Kementerian Hukum dan HAM Indonesia]]
+[[Kategori:Penjara| ]]
+{{hukum-stub}}
-{{Departemen Hukum dan HAM RI}}
-[[Kategori: Departemen Hukum dan HAM RI]]

l b s Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri: Yasonna Laoly
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Kantor wilayah Kantor Imigrasi Lapas Lapas Terbuka Lapas Narkotika Rutan Cabang Rutan Rupbasan Bapas BHP Rumah Detensi Imigrasi