Pemilihan umum Wali Kota Depok 2020

Lihat pula: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020

Pemilihan Umum Wali Kota Depok 2020
Logo pemilihan umum Mascot pemilihan umum
2015 2024 9 Desember 2020
Jajak pendapat
Terdaftar	1.229.362 jiwa
Kehadiran pemilih	63,26% 6,42 pst
Kandidat
Calon Mohammad Idris Pradi Supriatna Partai PKS Gerindra Aliansi Tertata Adil Sejahtera Depok Bangkit Pendamping Imam Budi Hartono Afifah Alia Suara rakyat 415.657 332.689 Persentase 55,54% 44,46% Hasil suara
Peta persebaran suara Hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan. Pradi-Afifah: emas tua; Idris-Imam: jingga. Warna yang lebih terang(■) menandakan mayoritas dibawah 5%.
Wali Kota petahana Mohammad Idris PKS Wali Kota terpilih Mohammad Idris PKS

Pemilihan Umum Wali Kota Depok 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Depok 2020) adalah pemilihan umum untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021–2024. Pemilihan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dengan perolehan suara 55,54%, diikuti oleh Pradi Supriatna-Afifah Alia dengan perolehan suara 44,46%.

Hasil perolehan suara dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok pada Selasa, 15 Desember 2020 sore hari. Kedua pasangan calon tetap menerima hasil pemilihan umum yang telah diumumkan tanpa mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada 21 Januari 2021, KPUD Kota Depok menetapkan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih. Pengumuman penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sempat ditunda yang sebelumnya direncanakan pada Rabu, 20 Januari 2020.

Latar belakang

Kota Depok menjadi salah satu kota di kawasan Jabodetabekpunjur yang didominasi oleh penduduk urban dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, Depok dipimpin oleh seorang wali kota dengan didampingi oleh seorang wakilnya. Setiap pejabat yang menjabat memiliki masa jabatan lima tahun. Akan tetapi, menjelang Pilkada 2024, pejabat yang terpilih menduduki jabatan tersebut hasil pemilihan 2020 menempuh masa jabatan lebih singkat, yakni tiga tahun. Depok dan seluruh daerah di Indonesia pada akhirnya akan dipimpin oleh penjabat wali kota untuk mengisi transisi kepemimpinan daerah pada 2024.

Pemilihan umum yang sedianya digelar pada 23 September 2020 ditangguhkan kembali oleh pemerintah akibat adanya pandemi virus korona. Awalnya, dimunculkan tiga pilihan terkait tanggal digelarnya pemilihan kepala daerah, salah satunya 9 Desember 2020 yang ditetapkan sebagai hari pemilihan kepala daerah serentak, termasuk halnya Depok. Melalui keputusannya, Presiden Indonesia Joko Widodo mengesahkan cuti nasional pada saat pemungutan suara berlangsung. Menyikapi keputusan tersebut, pemerintah kota juga mengeluarkan surat edaran terkhusus kepada aparatur sipil negara untuk berprinsip netralitas dalam pemilihan umum. Pemerintah kota dalam hal ini turut berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilihan umum hingga aparat kepolisian dan ketentaraan untuk menyiapkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

Produksi surat suara pilkada yang ditinjau oleh pihak penyelenggara pemungutan suara

Dalam persiapannya, KPUD Kota Depok memaparkan konsep terkait rancangan penyelenggaraan pemilihan berupa metode kampanye hingga saat pemungutan suara kepada gugus tugas. Pemaparan deskriptif tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam hal pengendalian klaster virus korona sejak proses pilkada berlangsung. Menjelang dimulainya masa kampanye Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerhatikan Depok yang saat itu jumlah pasiennya mencapai angka yang tinggi, di mana pimpinan daerahnya pula mengikuti kontestasi pilkada.

Wali Kota petahana Depok, Mohammad Idris yang terpilih sebagai wali kota pada 2015 dapat mengajukan pencalonan kembali pada jabatan yang sama dalam kontestasi ini. Dalam sejarah politiknya, ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga sejak pemilihan pertama sebagai wakil dari Nur Mahmudi Ismail. Dia bersama wakilnya di pemerintahan, Pradi Supriatna sama-sama mengajukan pencalonan, sehingga keduanya cuti dari jabatan. Mereka mengajukan cuti selama 71 hari sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Oleh karenanya, Ridwan Kamil menunjuk seoramg kepala dinas di pemerintah provinsi, Dedi Supandi sebagai penjabat sementara wali kota.

Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS) lantaran adanya kuota pembatasan kuota maksimal jumlah pemilih disetiap TPS, yaitu 500 orang. Pada awalnya, TPS memiliki 3.417 tempat, namun jumlah TPS menjadi 4.015 tempat. Penetapan kuota pemilih tersebut membuat jumlah TPS di Kota Depok bertambah 598 titik atau sekitar 17,5 persen. Termasuk pada kotak suara berjumlah 4.049 kotak dan surat suara sebanyak 2.262.051 lembar atau bertambah 2,5% sebagai cadangan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sedangkan jumlah surat suara yang rusak sebanyak 137 lembar dan sudah diganti oleh penyedia surat suara. Sebanyak 16.060 bilik suara juga telah disiapkan disetiap tempat pemungutan suara (TPS). Kotak suara dan bilik suara tersebut kemudian disimpan di Gudang KPUD Kota Depok di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Bahkan, pihak KPUD Kota Depok bersedia mendatangi pasien COVID-19 untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Para pemilih yang menjadi pasien COVID-19 berjumlah 2.280 orang dengan rincian 1.280 orang pasien yang dirawat di rumah sakit dan 1.152 orang yang melakukan isolasi mandiri atau orang tanpa gejala.

Pada saat pemilihan berlangsung, terdapat tempat pemungutan suara yang disiapkan dengan tema rumah adat seperti di Cipayung, Cipayung, Depok. Selain itu, terdapat pula tempat pemungutan suara bertemakan kesehatan di Mekar Jaya, Sukmajaya, Depok.

Sistem

Sebelumnya, sistem yang digunakan dalam perhitungan suara adalah dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Petugas KPPS juga diberikan edukasi, internalisasi kemampuan sumber daya manusia, bimbingan teknologi, dan sosialisasi terus pihaknya lakukan baik luring maupun daring untuk persiapan pengoperasian penggunaan Sirekap. Namun, sistem tersebut batal digunakan KPUD Kota Depok karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dan pihak Bawaslu tidak menyetujui apabila KPUD Kota Depok melakukan sistem Sirekap akibat keterbatasan jaringan internet. Kemudian sistem dalam rekapitulasi perhitungan suara menggunakan sistem manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga pleno penetapan pada tingkat kota, secara manual.

Pendapat pengamat

Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebutkan bahwa Pilkada Depok 2020 rentan jadi ajang politisasi para ASN di lingkungan pemerintah kota. Hal itu dikarenakan calon Wali Kota merupakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok petahana. Menurutnya, fenomena menarik ASN dalam pusaran politik praktis bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, namun seakan menjadi fenomena lumrah setiap kali menjelang pemilu. ASN dianggap punya modal yang cukup kuat untuk mempromosikan salah satu calon dijejaring akar rumput.

Survei permasalahan kota

Tanggal	Sumber	Survei		Responden
16–19 Desember 2019	Masyarakat Madani Peduli Depok	Kemacetan
		Sangat serius	33,0%	658
		Serius	13,0%
		Cukup serius	4,0%
		Tidak masalah	4,0%
		Pengangguran
		Serius	34,0%	658
		Cukup serius	29,0%
		Sangat serius	21,0%
		Tidak masalah	14,3%
		Kemiskinan
		Cukup serius	35,0%	658
		Serius	29,3%
		Tidak masalah	17,8%
		Sangat serius	16,7%

Calon

Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon

Sebelum pencalonan, muncul kandidat-kandidat baru dalam jajak pendapat, seperti Iwan Fals dan Alya Rohali yang ikut meramaikan bursa pemilihan umum. Rama Pratama yang mengumumkan dirinya maju dalam pemilihan kepala daerah mengusung progresivisme, berikut pula calon lainnya, seperti Bayu Adi hingga Yurgen, mantan kader PSI yang digadang-gadang maju sebagai kandidat independen. Dari sekian nama yang ada, kandidat yang resmi mengikuti kontestasi pemilihan umum adalah pasangan calon yang sama-sama petahana di pemerintahan. Meski kedua pasangan calon adalah petahana, akan tetapi Pradi cenderung memiliki gagasan yang mengarah pada progresivisme dan sekularisme. Sebaliknya, Idris sebagai calon petahana berpandangan pada program pembangunan keberlanjutan.

Kandidat dari Koalisi Depok Bangkit

• Pradi Supriatna (Gerindra), Wakil Wali Kota Depok 2015-2020
• Afifah Alia (PDI-P), mantan calon Anggota DPR RI 2019
• Achmad Riza Alhabsyi (PDI-P), Anggota DPRD Jawa Barat
• Farabi El Fouz (Golkar), mantan calon Anggota DPRD Jawa Barat
• Romy Bareno (PAN), mantan calon Anggota DPR RI 2019
• Hasbullah Rahmad (PAN), Anggota DPRD Jawa Barat
• Igun Sumarno (PAN), Anggota DPRD Kota Depok
• Yefrizal Yubhar (PAN), politikus
• Bayu Adi Permana (Gelora), Ketua Garbi Kota Depok

Kandidat nomor urut 1
Pradi Supriatna	Afifah Alia
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota
Wakil Wali Kota Depok (2016–2021)	Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019
33 / 50 （66%）
Kampanye

Pradi Supriatna merupakan seorang pejabat pemerintah yang menjadi rival bagi rekannya dalam pemilihan umum. Partainya, Gerindra digadang-gadang akan menaikkan posisinya untuk dicalonkan sebagai kandidat wali kota. Pada Desember 2019, lima partai politik parlemen di DPRD Kota Depok menyepakati pembentukan koalisi, di antaranya Gerindra, PDI-P, PAN, Golkar, dan PPP. Kelima partai ini turut menamakan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, sebagai kandidat. Koalisi inilah yang menjadi cikal bakal KDB sebagai koalisi pengusung pasangan calon ini. Selain KDB, terdapat satu gabungan partai dari nonparlemen yang dianggotai oleh Nasdem, Garuda, Berkarya, Perindo, Hanura, PBB, dan PKPI.

Gerindra yang sebelumnya menominasikan beberapa nama untuk diusulkan sebagai calon wali kota akhirnya memberi mandat kepada kadernya, Pradi, untuk maju pada kontestasi ini. Partai tersebut sejak awal telah menetapkan nama Pradi untuk dicalonkan pada pilkada, baik sebagai calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Pada awal 2020, Gerindra berkoalisi dengan partai oposisi di pemerintahan, PDI-P untuk mengusung kader dari masing-masing partai sebagai kandidat. Kursi bakal calon wali kota didapuk oleh kader Gerindra, sedangkan wakilnya menjadi kursi PDI-P. Oleh karenanya, kedua partai sepakat mengusung Pradi sebagai bakal calon wali kota yang berpasangan dengan kader PDI-P, Afifah Alia.

Meski dilatarbelakangi oleh partai pengusul berpandangan sekularisme, dalam hal ini PDI-P dan Nasdem, akan tetapi pihak Pradi membelanya dengan menampik isu tersebut, di mana bahwa Afifah merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang memimpin Baitul Muslimin Indonesia cabang Kota Depok, yakni sayap organisasi keislaman PDI-P. Kerja sama politik antara PDI-P dengan Gerindra tersebut menunjukkan bahwa Gerindra mengakhiri hubungan dengan PKS yang sebelum ini terjalin. Isu internal Pradi bersama dengan wali kota petahana Idris di pemerintahan menjadi faktor Gerindra tidak bekerja sama dengan PKS.

Pada 3 September 2020, koalisi pengusung bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dari Pemuda Pancasila hingga Forum Betawi Rempug mendeklarasikan Pradi yang berpasangan dengan Afifah sebagai bakal pasangan calon di Beji, Depok. Pasangan calon ini pula mendapat dukungan dari partai-partai nonparlemen peserta Pemilu Legislatif 2019. Koalisi nonparlemen tersebut melebur dengan KDB. Secara keseluruhan hanya Partai Berkarya yang merupakan satu-satunya partai nonparlemen yang tidak memberi dukungan kepada Pradi-Afifah. Mereka mengajukan berkas pendaftaran sebagai pasangan calon pada 4 September 2020 dan menjadi kandidat pertama yang mendaftar di KPUD Kota Depok. Pradi-Afifah turut menyerahkan surat dukungan dari partai politik pengusul kepada KPUD Kota Depok.

Nomor urut	Partai		Calon legislatif (2019)	Perolehan kursi (2019)		Perubahan kursi (2014)	Calon wali kota	Deklarasi	Koalisi	Jumlah kursi (min. 20% kursi)
			DPRD II
1		Partai Kebangkitan Bangsa	47 / 50	3 / 50	6,0%	1	Pradi Supriatna	28 Agustus 2020	Depok Bangkit		33 / 50 （66%）
2		Partai Gerakan Indonesia Raya	50 / 50	10 / 50	20,0%	9	Pradi Supriatna	29 Juli 2020	Depok Bangkit
3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50 / 50	10 / 50	20,0%	11	Pradi Supriatna	17 Juli 2020	Depok Bangkit
4		Partai Golongan Karya	48 / 50	5 / 50	10,0%	5	Pradi Supriatna	28 Agustus 2020	Depok Bangkit
5		Partai Nasional Demokrat	50 / 50	0 / 50	0,0%	1	Pradi Supriatna	1 September 2020	Depok Bangkit
6		Partai Gerakan Perubahan Indonesia	17 / 50	0 / 50	0,0%	(baru)	Pradi Supriatna	3 September 2020	Depok Bangkit
9		Partai Persatuan Indonesia	28 / 50	0 / 50	0,0%	(baru)	Pradi Supriatna	3 September 2020	Depok Bangkit
11		Partai Solidaritas Indonesia	49 / 50	1 / 50	2,0%	(baru)	Pradi Supriatna	31 Agustus 2020	Depok Bangkit
12		Partai Amanat Nasional	50 / 50	4 / 50	8,0%	6	Pradi Supriatna	31 Agustus 2020	Depok Bangkit
13		Partai Hati Nurani Rakyat	50 / 50	0 / 50	0,0%	2	Pradi Supriatna	3 September 2020	Depok Bangkit
19		Partai Bulan Bintang	23 / 50	0 / 50	0,0%	0	Pradi Supriatna	3 September 2020	Depok Bangkit
20		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3 / 50	0 / 50	0,0%	0	Pradi Supriatna	3 September 2020	Depok Bangkit
-		Partai Gelombang Rakyat Indonesia	(baru)	(baru)		(baru)	Pradi Supriatna	28 Oktober 2020	Depok Bangkit

Kandidat dari Koalisi Tertata Adil Sejahtera

• Mohammad Idris (Independen), Wali Kota Depok
• Imam Budi Hartono (PKS), Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
• Mohammad Hafid Nasir (PKS), Anggota DPRD Kota Depok
• Farida Rahmayanti (PKS), Anggota DPRD Kota Depok
• Qonita Lutfiyah (PPP), Anggota DPRD Kota Depok
• Diana Dewi (Independen), Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta

Kandidat nomor urut 2
Mohammad Idris	Imam Budi Hartono
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota
Wali Kota Depok (2016–sekarang)	Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014, 2018–2020)
17 / 50 （34%）
Kampanye

Kandidat dari Pemilihan Internal Raya Partai Keadilan Sejahtera 2020
Imam Budi Hartono	Mohammad Hafid Nasir	Farida Rahmayanti
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (2009–2014, 2018–2020)	Anggota DPRD Kota Depok (2014–sekarang)	Anggota DPRD Kota Depok (2009–2024)

Pada mulanya, koalisi yang diinisiasi PAN, Demokrat, PKB, dan PPP mengasaskan Koalisi Tertata yang berpahamkan pada nasionalisme dan religius. Koalisi ini digadang-gadang menjadi poros ketiga sebagai aliansi alternatif yang mengusul kandidatnya sendiri di samping poros PKS dan poros KDB. Pada poros PKS awalnya memunculkan delapan nama bakal calon wali kota dalam pemilihan internal raya, di antaranya Amri Yusra, Imam Budi, Hafid, Said, Supariyono, Prihandoko, Qurtifa, dan Farida. Selain itu, PKS sempat bersepakat untuk bekerja sama dengan Golkar di tingkat daerah, meski akhirnya kedua partai tersebut bergabung dengan koalisi.

PKS sebagai partai dengan perolehan suara dan kursi terbesar di Kota Depok memiliki hak prerogratif dalam menentukan kandidat wali kota. Sejak pilkada 2005, kandidat dari PKS secara berturut-turut memenangkan pemilihan umum. Pada awalnya, Mohammad Idris tidak diperhitungkan sebagai bakal calon wali kota karena ia politikus eksternal dari PKS. Partai tersebut mengutamakan kader internalnya untuk dicalonkan sebagai kandidat, yaitu Imam Budi, Hafid, dan Farida. Ketiganya merupakan legislator, di mana dua di antaranya adalah inisiator PKS. Dari ketiga bakal calon wali kota tersebut terpilihlah Imam sebagai calon tunggal yang akan diusung sebagai pendamping Idris. Nama Idris tetap dicalonkan oleh PKS meski partai tersebut berprinsip untuk mencalonkan kadernya sebagai calon wali kota.

Setelah mendapat cukup dukungan dari partai-partai parlemen, Idris yang berpasangan dengan Imam Budi dari PKS dideklarasikan sebagai kandidat di Hotel Bumi Wiyata, Pancoran Mas pada 4 September 2020. Perolehan kursi yang diperoleh partai pengusung Idris-Imam melebih ambang batas yang ada, meski secara perhitungan kursi kurang dari rivalnya, Pradi-Afifah. Salah satu partai nonparlemen, Berkarya memberi dukungan penuh kepadanya dan menjadi satu-satunya partai nonparlemen yang mendukung pencalonan Idris. Sebelumnya, PBB turut memberi dukungan kepada Idris sebelum mengalihkan dukungan kepada Pradi.

Dengan dibekali dukungan partai, pada 6 September 2020, Idris-Imam mendaftar pencalonan sebagai kandidat pada kontestasi ini. Mereka menjadi pasangan calon terakhir yang mengajukan berkas pendaftaran sebagai syarat pencalonan.

Pascakampanye, Idris diisukan menyerahkan bantuan sembilan bahan pokok kepada masyarakat di saat masa tenang berlangsung, dalam hal ini transisi sebelum pemilihan kepala daerah. Penyerahan bantuan tersebut disebutkan atas perintah dari pimpinan daerah PKS Kota Depok dengan mengimbau kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan kartu identitas untuk menerima bantuan sembako. Terkait hal tersebut, pihaknya membantah dan membawa laporan kepada Bawaslu.

Nomor urut	Partai		Calon legislatif (2019)	Perolehan kursi (2019)		Perubahan kursi (2014)	Calon wali kota	Deklarasi	Koalisi	Jumlah kursi (min. 20% kursi)
			DPRD II
7		Partai Berkarya	50 / 50	0 / 50	0,0%	(baru)	Mohammad Idris	5 Oktober 2020	Tertata Adil Sejahtera		17 / 50 （34%）
8		Partai Keadilan Sejahtera	50 / 50	12 / 50	24,0%	6	Mohammad Idris	28 Juli 2020	Tertata Adil Sejahtera
10		Partai Persatuan Pembangunan	45 / 50	2 / 50	4,0%	4	Mohammad Idris	15 Agustus 2020	Tertata Adil Sejahtera
14		Partai Demokrat	50 / 50	3 / 50	6,0%	5	Mohammad Idris	25 Agustus 2020	Tertata Adil Sejahtera

Kandidat nonpartisipan

• Yurgen Alifia Sutarno (Independen), mantan calon Anggota DPR RI 2019
• Joko Warihyo (Independen), tokoh masyarakat
• Muhammad Reza Syariffudin Zaki (NasDem), dosen Universitas Bina Nusantara
• Torben Rando Oroh (Independen), tokoh masyarakat

Kandidat independen
Yurgen Sutarno	Reza Zaki
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019	Dosen Universitas Bina Nusantara
69.307 / 85.107 （81%）

Yurgen merupakan mantan politisi PSI yang pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI pada 2019. Ia mengumumkan maju sebagai kandidat wali kota pada November 2019 dan mendeklarasikan dirinya dengan pasangannya, Reza Zaki, untuk maju dalam kontestasi ini sebulan setelahnya. Dalam menyikapi calon independen, KPUD Kota Depok membuka kesempatan pengajuan sebagai kandidat pada Februari 2020. Kandidat independen yang akan berkontestasi perlu mengajukan bukti dukungan berupa identitas pribadi yang didapat minimal dari enam kecamatan di Kota Depok. Hingga hari terakhir penamaan calon independen, tidak tercatat satupun kandidat yang maju melalui independen.

Lainnya

• Hardiono (Independen), Sekretaris Daerah Kota Depok
• Nurul Qomar (Independen), mantan calon Anggota DPR RI 2019
• Endah Sricahyani Sucipto (PDI-P), aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
• Mahfudin (PDI-P), tokoh masyarakat
• Idrus Al Gadri (Independen), ulama
• Lucky Hakim (NasDem), aktris
• Muhamad Abduh (Independen), Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Depok
• Achmad Solechan (Independen), Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok
• Babai Suhaimi (PKB), Anggota DPRD Kota Depok
• Rama Pratama (Independen), mantan Anggota DPR RI

Debat

KPUD Kota Depok berharap debat publik yang diadakan pihaknya dapat menjadi referensi bagi pemilih menentukan pilihannya di Kota Depok. Terdapat tiga debat publik sebelum digelarnya pemungutan suara. Ketiga debat tersebut dirincikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Tema	Moderator	Penyiar	Partisipan debat
P  Partisipan   N   Tidak hadir					Paslon 1		Paslon 2
					Pradi Supriatna	Afifah Alia	Idris Abdul Shomad	Imam Budi Hartono
1	22 November 2020 (2020-11-22)	Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Hukum di Kota Depok dalam Era Kebiasaan Baru	Anisha Dasuki	iNews	P	P	P	P
2	30 November 2020 (2020-11-30)	Kesehatan, Kesejahteraan, dan Kesenjangan di Kota Depok dalam Era Kebiasaan Baru	Frisca Clarissa	Kompas TV	P	P	N	P
3	4 Desember 2020 (2020-12-04)	Kerukunan Sosial, Demografi, dan Lingkungan Hidup di Kota Depok dalam Era Kebiasaan Baru	Chacha Annisa	tvOne	P	P	P	P

Debat Kedua

Calon Wali Kota nomor urut dua Mohammad Idris positif COVID-19, sehingga Idris tidak dapat menghadiri secara langsung debat kedua dilakukan. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok mengizinkan dan memberi syarat untuk calon Wali Kota nomor urut dua tersebut dapat mengikuti debat, yaitu dengan cara virtual melalui aplikasi Zoom Video Communications (Zoom), serta pihak KPUD Kota Depok dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi Idris saat mengikuti debat dengan memakai alat pelindung diri (APD). Hal itu dilakukan karena Idris dalam tahap penyembuhan dari penyakitnya. Namun, pihak kedokteran yang merawat Idris tidak memberikan rekomendasi untuk calon Wali Kota tersebut mengikuti debat meski secara virtual.

Saat berlangsungnya debat, para pasangan calon sudah menyiapkan lembar jawaban atau buku teks untuk dapat menjawab pertanyaan dan penjabaran visi misi. Tidak seperti pada debat sebelumnya, para pasangan calon seperti demam panggung.

Debat Ketiga

Setelah tidak diizinkan mengikuti debat yang kedua, Mohammad Idris akhirnya dapat mengikuti debat ketiga secara virtual yang merupakan keputusan pihak pasangan calon nomor urut dua. Idris yang telah negatif dari COVID-19 terhitung sejak 2 Desember 2020 melalui pemeriksaan follow-up RT-PCR harus menjalani isolasi mandiri selama tiga hari berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Jajak pendapat

Tanggal	Lembaga survei	Jumlah sampel	Pradi	Idris	Lainnya
15 – 30 September 2020	DEEP Indonesia	582	42,2	36,4	14,4%
24 Oktober – 4 November 2020	DEEP Indonesia	2.684	49,6	47,8	2,6%
10 – 19 November 2020	Indodata	800	28,10	24,80	47,10%
29 November – 2 Desember 2020	DEEP Indonesia	800	60,0	31,0	9,0%
1 – 3 Desember 2020	Komunitas Sahabat Depok	1.000	22,0	34,0	44,0%
	Center of Indonesian Reform	1.000	22,0	34,0	44,0%
	Viral Consulting	1.000	22,0	34,0	44,0%
1 – 4 Desember 2020	Lembaga Studi Visi Nusantara	800	45,0	35,0	20,0%

Perhitungan dan hasil

Hitung cepat

Sumber / Lembaga	Pasangan		Sampel Masuk	Grafik
	Pradi-Afifah	Idris-Imam
Voxpol Centre	46,64%	53,35%	93,57%

Hasil resmi

Poster Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020

Hasil resmi telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 16:01 WIB.

 Ringkasan hasil pemilihan umum Wali Kota Depok 9 Desember 2020

Calon		Pasangan	Koalisi	Suara	%
	Pradi Supriatna	Afifah Alia	Koalisi Depok Bangkit	332.689	44,46
	Mohammad Idris	Imam Budi Hartono	Koalisi Tertata Adil Sejahtera	415.657	55,54
Total				748.346	100,00
Suara sah				748.346	60,87
Suara tidak sah				29.391	2,39
Pemilih pengguna hak pilih				777.737	63,26
Pemilih golput				481.016	39,12
Pemilih terdaftar				1.229.362
Sumber: KPU

Suara menurut kecamatan					Total suara	Grafik Selisih suara
	Pradi Supriatna Gerindra		Mohammad Idris PKS
	Suara	%	Suara	%
Beji	29.238	47,10	32.781	52,90	62.019
Bojongsari	17.560	34,70	33.036	65,30	50.596
Cilodong	24.194	40,80	35.048	59,20	59.242
Cimanggis	35.719	42,70	47.983	57,30	83.702
Cinere	12.704	44,20	16.038	55,80	28.742
Cipayung	27.602	44,80	34.006	55,20	61.608
Limo	21.007	53,20	18.454	46,80	39.461
Pancoran Mas	46.732	48,0	50.471	52,0	97.203
Sawangan	31.794	45,0	38.730	55,0	70.524
Sukmajaya	42.499	45,60	50.630	54,40	93.129
Tapos	43.640	42,70	58.480	57,30	102.120
Total	332.689	44,46	415.657	55,54	748.346
Sumber: KPU

Dengan protokol kesehatan yang ketat, calon Wali Kota Pradi Supriatna menggunakan hak pilihnya di TPS 15, Kukusan, Beji, sedangkan calon Wakil Wali Kota Afifah Alia mencoblos di TPS 121, Mekar Jaya, Sukmajaya. TPS 15, Jatimulya, Cilodong menjadi tempat Mohammad Idris menggunakan hak pilih. Imam Budi Hartono didampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan pencoblosan di TPS 47, Tirtajaya, Sukmajaya.

Istri dari Pradi Supriatna, Martha Catur Wurihandini tidak dapat memberikan hak suaranya disebabkan ia merupakan anggota kepolisian.

Isu

Festival Layangan

Beredar sebuah poster yang berisi tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengadakan Festival layang-layang pada 25-26 Juli 2020 di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Festival digelar sebagai sarana sosialisasi Pilkada 2020. Dalam poster tersebut dijelaskan untuk juara 1,2, dan 3 akan mendapat hadiah berupa tropi dan uang. Setiap peserta harus membayar tikel sebesar Rp75.000. Namun, Bawaslu menegaskan tidak pernah menyelenggarakan festival tersebut. Pihak KPU juga membantah lembaganya menjadi inisiator Festival Layang-Layang tersebut. Staf Bawaslu RI Deytri Aritonang menjelaskan semua kegiatan resmi Bawaslu RI akan disampaikan di akun media sosial resmi Bawaslu dan tidak dengan platform lain. Dari beberapa penjelasan itu didapatkan fakta poster yang beredar melalui aplikasi pesan instan WhatsApp tersebut telah memuat informasi bohong atau hoaks.

Kontroversi

Ketidaknetralan

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Depok termasuk camat dan lurah di Kecamatan Bojongsari melakukan dukungan secara terang-terangan terhadap calon Wali Kota Mohammad Idris yang jelas melanggar netralitas ASN. Beredar di media sosial (medsos) dan grup-grup WhatsApp (WA), terutama di grup WA Depok Media Center (DMC) foto para ASN yang terdiri dari lurah dan camat serta staf di Kecamatan Bojongsari berfoto dengan mengenakan kaos bertuliskan "Sahabat Idris". Bahkan juga membentangkan spaduk bertuliskan Sahabat Idris. Diantara para ASN ada yang masih mengenakan celana kedinasan ASN berwarna cokelat. Diperoleh informasi, foto tersebut diambil diacara kegiatan Ajang Super Grasstrack & Motorcross Piala Wali Kota Depok di Sirkuit AGM Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok pada 15 Desember 2019. Pada acara tersebut hadir Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Padahal sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan kunjungan kerja memantau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Depok untuk mengingatkan pentingnya ASN Kota Depok agar menjaga netralitas. Ketika Bawaslu memantau kampanye kedua pasangan calon, terdapat tiga ASN yang ikut berpartisipasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon tersebut. Ketidaknetralan ini bahkan berujung pengadilan setelah diketahui seorang kepala sekolah sering menghadiri kampanye salah satu pasangan calon.

Pelanggaran saat Deklarasi

Deklarasi pasangan calon nomor urut satu yang dilakukan pada 3 September 2020 dinilai tidak menjunjung tinggi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebab, tidak ada petugas yang mengecek suhu maupun memerintahkan para tamu yang memasuki area deklarasi untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Deretan kursi yang diduduki para pendukung pun tidak menerapkan jaga jarak satu sama lain. Bahkan terlihat beberapa diantaranya meletakkan masker didagu saat berbincang-bincang dengan sesama pendukung.

Kampanye Provokatif

Kampanye provokatif yang mengatasnamakan Muhammadiyah memasang spanduk yang bertuliskan "Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan". Namun, pihak Muhammadiyah membantah hal itu dan menganggap hal itu adalah perbuatan fitnah dan keji di tengah pemilihan umum kepala daerah serentak serta telah membuat laporan ke Polres Metro Depok terkait spanduk provikatif tersebut. Kampanye tersebut berada di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Selain itu, terdapat juga baliho provokatif seperti surat suara yang hanya diperlihatkan pasangan calon nomor urut dua dengan disertai lambang resmi KPUD Kota Depok terpasang tersebut diantaranya tersebar di Kecamatan Cilodong, yaitu Jalan Juanda dan Jalan Merdeka. KPUD Kota Depok menegaskan bahwa baliho tersebut bukanlah dari pihaknya. Sedangkan Bawaslu mengklaim pihaknya sudah menurunkam baliho tersebut sejak 18–19 November 2020. Banyak warga yang merasa resah atas pemasangan baliho provokatif tersebut.

Pelecehan

Calon Wakil Wali Kota Depok Afifah Alia merasa dilecehkan oleh rivalnya, Imam Budi Hartono. Peristiwa pelecehan terjadi pada saat Afifah menjalani kewajiban melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, tanggal 8 September 2020. Saat petugas rumah sakit menginformasikan kamar isolasi kepada masing-masing pasangan calon, Afifah merasa dilecehkan oleh Imam Budi Hartono. Tiba-tiba, Imam melontarkan 'sekamar sama saya saja bu Afifah', kemudian Mohammad Idris yang kebetulan ada didekatnya menyambut pernyataan tersebut dengan tertawa. Afifah yang saat itu mengaku hanya diam, merasa geram dan marah, karena ujaran itu tidak pantas dilontarkan terhadap perempuan. Afifah lantas menuntut permintaan maaf dari Imam atas ujaran tersebut. Namun, Imam merasa tidak bersalah dan membantah adanya ujaran pelecehan. Imam mengklarifikasi bahwa ucapannya terpotong sehingga menurutnya mengubah makna kalimat. Dikatakannya 'kalau berdua saya jawab saya bisa sekamar sama Afifah, cucu saya', tetapi Imam mengira Afifah Alia tidak mendengar kalimat tersebut. Meski telah dituntut meminta maaf, Imam tetap pada pembelaan dirinya, bahwa duduk perkara masalah ini disebabkan oleh beda versi kalimat masing-masing antara dirinya dengan Afifah, yang menimbulkan tafsir berbeda.

Persoalan tersebut kembali diangkat oleh Afifah pada saat debat ketiga. Afifah merasa trauma atas kejadian tersebut yang membuat dirinya tidak mau mengirim atau mendapatkan pesan WhatsApp dari Imam Budi Hartono. Afifah yakin bahwa Imam tidak mempunyai cucu yang bernama Afifah sehingga Imam dianggap benar-benar melecehkan dirinya. Kemudian Idris mengingatkan agar Afifah tidak berbicara mengarah kepada persoalan pribadi. Untuk mengakhiri persoalan tersebut, Imam meminta maaf kepada Afifah dan menjelaskan:

Saya pada waktu itu tidak bicara seperti itu. Apa yang disampaikan oleh saya merupakan salah persepsi yang disampaikan oleh Bu Afifah dan permasalahan ini saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan masalah di publik seperti ini. Kita anggap selesai, kita anggap closed. Kalau memang Bu Afifah merasa tersinggung, saya pribadi minta maaf, tetapi bukanlah itu maksudnya.

Pencopotan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan baliho

Pada saat penurunan alat peraga sosialisasi (APS), salah satu anggota Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja tersengat listrik saat sedang melakukan penertiban APS di Jalan Parung Bingung, Pancoran Mas, Kota Depok. Akibatnya, petugas tersebut mengalami luka bakar hingga kurang lebih enam puluh persen disekujur tubuhnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirujuk ke RSUD Kota Depok. Korban sempat tak sadarkan diri dan tersangkut di papan baliho tersebut, sebelum akhirnya petugas lainnya membantu mengevakuasi korban dan melarikannya ke rumah sakit.

Baliho milik pasangan calon nomor urut dua, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono juga diketahui dicopot oleh individu yang tidak bertanggung jawab disekitar Jl. Raden Saleh II, Sukmajaya, Kota Depok. Ditangannya juga ditemukan beberapa banner pasangan calon nomor urut dua tersebut berukuran 50×75 cm yang telah berhasil dicopot.

Pelanggaran saat Kampanye

Bawaslu menilai bahwa kedua pasangan calon melanggar protokol kesehatan sebanyak delapan kali dan sebelas pelanggaran kampanye iklan media dalam seminggu. Berdarkan hasil pengawasan kampanye sejak 26 September hingga 4 Oktober 2020, terdapat 194 kegiatan kampanye yang tersebar di seluruh Kecamatan se-Kota Depok. Secara kuantitatif Kecamatan Pancoran Mas menjadi Kecamatan dengan frekuensi terbanyak terselenggaranya kegiatan Kampanye pada pekan pertama tahapan dengan empat puluh enam kegiatan. Sedangkan Kecamatan Cinere dan Limo masuk dalam kategori yang paling sedikit terselenggaranya kegiatan Kampanye hanya lima dan enam kegiatan.

Tanggal	Sumber	Pelanggaran
26 September–4 Oktober 2020	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok
		Pertemuan langsung	82,0%
		Pertemuan terbatas	17,0%
		Daring	1,0%

Dalam proses pengawasan, terdapat dua puluh delapan kegiatan kampanye tanpa surat pemberitahuan yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Depok. Sedangkan 166 kegiatan diantaranya telah diterima dalam kotak surat masuk Bawaslu Kota Depok baik yang berbentuk elektronik maupun fisik. Kemudian didapati pula delapan pelanggaran kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan COVID-19. Dengan rincian pelanggaran; peserta lebih dari lima puluh orang, peserta tidak menjaga jarak, dan kegiatan pada malam hari. Dalam salah satu kegiatan yang melanggar protokol kesehatan didapati pula anak-anak yang disertakan dalam kegiatan kampanye.

Selain itu, ditemukan sebelas pelanggaran iklan kampanye dimana pasangan calon mengkampanyekan dirinya pada iklan media cetak dan daring di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan rincian dua media cetak dan sembilan media daring. Terdapat pula iklan kampanye yg terpasang pada media masa baik cetak maupun daring, hal ini tidak lepas dari kurangnya sosialisasi regulasi tersebut oleh KPU Kota Depok kepada awak media. Terhadap pelanggaran Iklan Kampanye pada sembilan media daring tidak sesuai jadwal, Bawaslu Kota Depok sedang melakukan proses penanganan lebih lanjut.

Bahwa menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang telah ditemukan, Bawaslu Kota Depok telah mengeluarkan dua Surat Peringatan tertulis kepada penyelenggara kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, melakukan tindakan pencegahan terhadap kegiatan yang terlihat membawa anak-anak sebelum dimulainya acara, serta melakukan pemangilan klarifikasi dalam proses penanganan pelanggaran kepada dua media cetak. Terhadap ketidakpatuhan tembusan surat pemberitahuan, Bawaslu Kota Depok akan melakukan himbuan kembali melalui para penghubung (LO) pasangan calon agar mematuhi prosedur pelaksanaan kegiatan kampanye termasuk mematuhi protokol kesehatan, dan memaksimalkan Kampanye metode pertemuan dalam jaringan (daring) guna meminimalisir kerumunan massa melebihi lima puluh orang.

Begitupun setelah kampanye dalam waktu sebulan. Terdapat dua puluh tiga pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Minimnya penerapan protokol kesehatan secara signifikan terjadi di minggu kedua (dari sembilan pelanggaran menjadi enam pelanggaran) dan minggu keempat (dari enam pelanggaran menjadi dua pelanggaran). Selain itu, kedua pasangan calon tidak melakukan kampanye daring, sesuai yang dianjurkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kampanye secara tatap muka dan dialog lebih diminati para pasangan calon dibanding kampanye secara daring. Seperti pada pasangan calon nomor urut dua, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono yang melakukan siaran langsung dengan ditemukannya titik kumpul massa saat kampanye, sedangkan pada pasangan calon nomor urut satu, Pradi Supriatna dan Afifah Alia mengakui sulit beralih kepada kampanye secara daring.

Bahkan, kecamatan dengan tingkat pasien COVID-19 tertinggi di Kota Depok sejak Maret 2020 menjadi lokasi paling diminati kedua pasangan calon dalam berkampanye. Kecamatan tersebut adalah Pancoran Mas berjumlah 144 kegiatan, Sukmajaya berjumlah 135 kegiatan, Sawangan berjumlah 135 kegiatan, dan Cimanggis berjumlah 114 kegiatan. Terpilihnya kecamatan-kecamatan tersebut menjadi lokasi paling diminati dalam berkampanye dapat dipahami karena Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis merupakan tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kota Depok. Dalam jumlah pasien (per 6 November 2020) di Sukmajaya berjumlah 138 pasien, Pancoran Mas berjumlah 131 pasien, Cimanggis berjumlah 128 pasien, dan Sawangan berjumlah 121 pasien.

Pemberhentian kader partai

Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok memberhentikan kader partai bernama Amsori setelah mendukung pasangan calon nomor urut dua dan sudah sesuai dengan ketentuan DPP Golkar, Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Amsori dicabut dari keanggotaan partai. Selain itu, Amsori juga sudah tidak aktif dalam partai tersebut selama tiga tahun terakhir. Namun, Partai Golkar Kota Depok memastikan seluruh kadernya sudah satu suara dengan keputusan DPP Partai Golkar.

Terancam Langgar Undang-Undang

Pasangan calon nomor urut dua, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono berisiko terkena sanksi pidana jika terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 280 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu terkait pernyataan Idris kepada warga saat kegiatan kampanye pertemuan langsung pada 15 Oktober 2020 di wilayah Sawangan Baru mengenai program berobat gratis dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pasangan calon nomor urut satu dikatakannya tidak mungkin dan tidak benar. Selanjutnya Idris juga mengatakan jika dia menjadi seorang presiden, dia memastikan dirinya akan marah karena itu adalah aturan presiden yang ditandatangani oleh presiden dan dikatakannya tidak benar. Kemudian, tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu melakukan pembahasan sebelum ditindaklanjuti.

Alat Peraga Kampanye di Tempat Pemakaman Umum

Disebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Sukmajaya dipasang alat peraga kampanye (APK) berupa poster oleh kedua pasangan calon. Padahal berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, peserta, tim sukses dan penyelenggara dilarang memasang alat peraga kampanye (APK) di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah dan pemakaman. Bahkan, di kawasasan pemukiman Kelurahan Pangkalan Jati baliho dan poster kedua pasangan calon sudah mulai menjamur.

Galeri

• 
  Debat Pertama pada 22 November 2020
• 
  Debat Kedua pada 30 November 2020
• 
  Debat Ketiga pada 4 Desember 2020

Pranala luar

• "Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020". Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. 26 September 2020. Diakses tanggal 30 September 2023. 
• "Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020". Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. 31 Oktober 2020. Diakses tanggal 30 September 2023.