Lompat ke isi

Indeks Persepsi Korupsi: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan.
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala
 
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 19: Baris 19:
Semenjak tahun 1995, [[Transparency International|Transparansi Internasional]] telah menerbitkan '''Indeks Persepsi Korupsi''' ('''IPK''') setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap [[korupsi]] di jabatan publik dan politis.
Semenjak tahun 1995, [[Transparency International|Transparansi Internasional]] telah menerbitkan '''Indeks Persepsi Korupsi''' ('''IPK''') setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap [[korupsi]] di jabatan publik dan politis.


Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh negara berkembang) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2010 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0.<ref>{{Cite web |url=http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/26/brk,20101026-287374,id.html |title=Salinan arsip |access-date=28 Oktober 2010 |archive-date=1 November 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101101204201/http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/26/brk,20101026-287374,id.html |dead-url=yes }}</ref>
Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh [[negara berkembang]]) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. [[Indonesia]] berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2010 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0.<ref>{{Cite web |url=http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/26/brk,20101026-287374,id.html |title=Salinan arsip |access-date=28 Oktober 2010 |archive-date=1 November 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101101204201/http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/26/brk,20101026-287374,id.html |dead-url=yes }}</ref>


Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari "Apakah Anda percaya pada pemerintah?" atau "Apakah korupsi masalah besar di negara Anda?". Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap [[legal|sah]] sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai [[penyogokan]] di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi.
Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari "Apakah Anda percaya pada pemerintah?" atau "Apakah korupsi masalah besar di negara Anda?". Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap [[legal|sah]] sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai [[penyogokan]] di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi.
Baris 47: Baris 47:
|}
|}


=== 2020–2021 ===
=== 2020–2022 ===


Tabel Indeks Persepsi Korupsi:
Tabel Indeks Persepsi Korupsi:

Revisi terkini sejak 24 Agustus 2024 12.13

Peta yang menunjukkan negara dan wilayah menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021.
  Skor lebih tinggi dari 89
  Skor sama dengan atau antara 80 hingga 89
  Skor sama dengan atau antara 70 hingga 79
  Skor sama dengan atau antara 60 hingga 69
  Skor sama dengan atau antara 50 hingga 59
  Skor sama dengan atau antara 40 hingga 49
  Skor sama dengan atau antara 30 hingga 39
  Skor sama dengan atau antara 20 hingga 29
  Skor sama dengan atau antara 10 hingga 19
  Skor lebih rendah dari 10
  Data tidak tersedia

Semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh negara berkembang) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2010 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0.[1]

Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari "Apakah Anda percaya pada pemerintah?" atau "Apakah korupsi masalah besar di negara Anda?". Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi.

Negara-negara terbersih dan terkorup di dunia

[sunting | sunting sumber]

IPK 2021, yang diterbitkan pada Januari 2022, saat ini memeringkat 180 negara "dalam skala dari 100 (sangat bersih) hingga 0 (sangat korup)" berdasarkan situasi antara Mei 2020 dan Mei 2021.[2] Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia dianggap sebagai negara yang paling tidak korup di dunia, secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara transparansi keuangan internasional, berturut-turut memiliki skor 88 dan 85 dari 100, sementara negara yang paling korup di dunia adalah Somalia, Suriah, and Sudan Selatan, berturut-turut memiliki skor 13 dan 11 dari 100 pada tahun 2021.[3]

Peringkat

[sunting | sunting sumber]

Legenda

[sunting | sunting sumber]
Skor Dianggap kurang korup Dianggap lebih korup
99–90 89–80 79–70 69–60 59–50 49–40 39–30 29–20 19–10 9–0

2020–2022

[sunting | sunting sumber]

Tabel Indeks Persepsi Korupsi:

Peringkat Negara atau wilayah Skor 2021[3] Skor 2020[4] Skor 2019[5]
1  Denmark 88 88 87
2  Finlandia 88 85 86
3  Selandia Baru 88 88 87
4  Norwegia 85 84 84
5  Singapura 85 85 85
6  Swedia 85 85 85
7   Swiss 84 85 85
8  Belanda 82 82 82
9  Luksemburg 81 80 80
10  Jerman 80 80 80
11  Britania Raya 78 77 77
12  Hong Kong 76 77 76
13  Austria 74 76 77
14  Estonia 74 75 74
15  Irlandia 74 72 74
16  Islandia 74 75 78
17  Kanada 74 77 77
18  Australia 73 77 77
19  Belgia 73 76 75
20  Jepang 73 74 73
21  Uruguay 73 71 71
22  Prancis 71 69 69
23  Seychelles 70 66 66
24  Uni Emirat Arab 69 71 71
25  Bhutan 68 68 68
26  Taiwan 68 65 65
27  Chili 67 67 67
28  Amerika Serikat 67 67 69
29  Barbados 65 64 62
30  Bahama 64 63 64
31  Qatar 63 63 62
32  Korea Selatan 62 61 59
33  Portugal 62 61 62
34  Lituania 61 60 60
35  Spanyol 61 62 62
36  Brunei 60 60 60
37  Israel 59 60 60
38  Latvia 59 57 56
39  Saint Vincent dan Grenadine 59 59 59
40  Kosta Rika 58 57 56
41  Tanjung Verde 58 58 58
42  Slovenia 57 60 60
43  Italia 56 53 53
44  Polandia 56 56 58
45  Saint Lucia 56 56 55
46  Botswana 55 60 61
47  Dominika 55 55 55
48  Georgia 55 56 56
49  Ceko 54 54 56
50  Malta 54 53 54
51  Mauritius 54 53 52
52  Arab Saudi 53 53 53
53  Grenada 53 53 53
54  Rwanda 53 54 53
55  Siprus 53 57 58
56  Oman 52 54 52
57  Slowakia 52 49 50
58  Armenia 49 49 42
59  Namibia 49 51 52
60  Yordania 49 49 48
61  Yunani 49 50 48
62  Malaysia 48 51 53
63  Kroasia 47 47 47
64  Kuba 46 47 48
65  Montenegro 46 45 45
66  Rumania 45 44 44
67  Sao Tome dan Principe 45 47 46
68  Tiongkok 45 42 41
69  Vanuatu 45 43 46
70  Afrika Selatan 44 44 44
71  Jamaika 44 44 43
72  Tunisia 44 44 43
73  Ghana 43 43 41
74  Hungaria 43 44 44
75  Kepulauan Solomon 43 42 42
76  Kuwait 43 42 40
77  Senegal 43 45 45
78  Bahrain 42 42 42
79  Benin 42 41 41
80  Bulgaria 42 44 43
81  Burkina Faso 42 40 40
82  Belarus 41 47 45
83  Timor Leste 41 40 38
84  Trinidad dan Tobago 41 40 40
85  India 40 40 41
86  Maladewa 40 43 29
87  Etiopia 39 38 37
88  Guyana 39 41 40
89  Kolombia 39 39 37
90  Kosovo 39 36 36
91  Makedonia Utara 39 35 35
92  Maroko 39 40 41
93  Suriname 39 38 44
94  Tanzania 39 38 37
95  Vietnam 39 36 37
96  Argentina 38 42 45
97  Brasil 38 38 35
98  Indonesia 38 37 40
99  Lesotho 38 41 40
100  Serbia 38 38 39
101  Turki 38 40 39
102  Gambia 37 37 37
103  Kazakhstan 37 38 34
104  Sri Lanka 37 38 38
105  Ekuador 36 39 38
106  Moldova 36 34 32
107  Panama 36 35 36
108  Pantai Gading 36 36 35
109  Peru 36 38 36
110  Albania 35 36 35
111  Bosnia dan Herzegovina 35 35 36
112  Malawi 35 30 31
113  Mongolia 35 35 35
114  Thailand 35 36 36
115  El Salvador 34 36 34
116  Sierra Leone 34 33 33
117  Aljazair 33 36 35
118  Filipina 33 34 34
119  Mesir 33 33 35
120    Nepal 33 33 34
121  Zambia 33 33 34
122  Eswatini 32 33 34
123  Ukraina 32 33 30
124  Gabon 31 30 31
125  Meksiko 31 31 29
126  Niger 31 32 32
127  Papua Nugini 31 27 28
128  Azerbaijan 30 30 30
129  Bolivia 30 31 31
130  Jibuti 30 27 30
131  Kenya 30 31 28
132  Laos 30 29 29
133  Paraguay 30 28 28
134  Republik Dominika 30 28 28
135  Togo 30 29 29
136  Angola 29 27 26
137  Liberia 29 28 28
138  Mali 29 30 29
139  Rusia 29 30 28
140  Mauritania 28 29 28
141  Myanmar 28 28 29
142  Pakistan 28 31 32
143  Uzbekistan 28 26 25
144  Kamerun 27 25 25
145  Kirgizstan 27 31 30
146  Uganda 27 27 28
147  Bangladesh 26 26 26
148  Madagaskar 26 25 24
149  Mozambik 26 25 26
150  Guatemala 25 25 26
151  Guinea 25 28 29
152  Iran 25 25 26
153  Tajikistan 25 25 25
154  Afrika Tengah 24 26 25
155  Lebanon 24 25 28
156  Nigeria 24 25 26
157  Honduras 23 24 26
158  Irak 23 21 20
159  Kamboja 23 21 20
160  Zimbabwe 23 24 24
161  Eritrea 22 21 23
162  Guinea-Bissau 21 19 18
163  Republik Demokratik Kongo 21 18 18
164  Republik Kongo 21 19 19
165  Chad 20 21 20
166  Haiti 20 18 18
167  Komoro 20 21 25
168  Nikaragua 20 22 22
169  Sudan 20 16 16
170  Burundi 19 19 19
171  Turkmenistan 19 19 19
172  Guinea Khatulistiwa 17 16 16
173  Libya 17 17 18
174  Afganistan 16 19 16
175  Korea Utara 16 18 17
176  Yaman 16 15 15
177  Venezuela 14 15 16
178  Somalia 13 12 9
179  Suriah 13 14 13
180  Sudan Selatan 11 12 12

Kritik Terhadap Index

[sunting | sunting sumber]

Statistik dari tahun yang berbeda belum tentu bisa dibandingkan. ICCR sendiri menjelaskan, "...perubahan dari tahun ke tahun di hasil dari satu negara ditimbulkan bukan hanya dari perubahan persepsi terhadap penampilan suatu negara, namun juga dari perubahan sampel dan metodologi. Setiap tahun, beberapa sumber tidak diperbaharui dan harus dihilangkan dari IPK, sementara sumber baru dan tepercaya ditambahkan. Dengan berbeda-bedanya peserta dan metodologi, perubahan skor suatu negara bisa juga berhubungan dengan kenyataan bahwa pandangan-pandangan berbeda telah dikumpulkan dan pertanyaan-pertanyaan berbeda telah diberikan...(walaupun telah ada) reformasi antikorupsi...(atau) penyibakan skandal korupsi terbaru...Adalah sulit untuk memperbaiki IPK skor dalam waktu singkat, seperti dalam dua tahun. IPK adalah berdasarkan dari data selama tiga tahun terakhir (lihat narasumber di bawah). Ini berarti bahwa perubahan dalam persepsi korupsi hanya akan muncul dalam indeks selama waktu yang lebih lama." Mereka pun telah membicarakan bahwa dalam waktu yang lama mereka telah bergeser dari survei publik di suatu negara ke survei para ahli, dan mereka telah meningkatkan jumlah survei para ahli dari negara-negara berkembang tentang persepsi mereka tentang korupsi di negara-negara maju.[6]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2010. Diakses tanggal 28 Oktober 2010. 
  2. ^ "Corruption Perceptions Index 2021". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  3. ^ a b "CPI 2021". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  4. ^ "CPI 2020". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  5. ^ "CPI 2019". Transparency International. Diakses tanggal 16 Mei 2022. 
  6. ^ "Frequently Asked Questions". Internet Center for Corruption Research. Diakses tanggal 4 Juli 2012. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Indeks_Persepsi_Korupsi&oldid=26213598"