Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Gedung Kementerian Pertahanan RI
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945 (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bidang tugas	Pertahanan
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Keamanan Rakyat (1945–1946) Departemen Pertahanan (1946–1962, 1999–2009) Departemen Pertahanan dan Keamanan (1962–1999)
Susunan organisasi
Menteri	Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto
Wakil Menteri	Letjen TNI Muhammad Herindra
Sekretaris Jenderal	Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto
Inspektur Jenderal	Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana
Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan	Mayjen TNI Rodon Pedrason
Perencanaan Pertahanan	Mayjen TNI Budi Prijono
Potensi Pertahanan	Mayjen TNI Dadang Hendra Yudha
Kekuatan Pertahanan	Laksda TNI Bambang Irwanto
Kepala Badan
Sarana Pertahanan	Marsda TNI Yusuf Jauhari
Penelitian dan Pengembangan	Marsda TNI Julexi Tambayong
Pendidikan dan Pelatihan	Mayjen TNI Tandyo Budi Revita
Instalasi Strategis Pertahanan	Mayjen TNI Yudi Abrimantyo
Staf Ahli
Bidang Teknologi dan Industri	Megy Magdalena Laihad
Bidang Politik	Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi
Bidang Ekonomi	Laksda TNI Hendrawan Bayu Prewito
Bidang Sosial	Mayjen TNI Kartiko Wardani
Bidang Keamanan	Marsda TNI Erwin Buana Utama
Kepala Pusat
Data dan Informasi	Brigjen TNI Dede Mulyana
Pelaporan dan Pembinaan Keuangan	Brigjen TNI Amat Sugiyono
Kelaikan	Laksma TNI Teguh Sugiono
Rehabilitasi	Brigjen TNI Nana Sarnadi
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.kemhan.go.id

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Prabowo Subianto.

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Sejarah

Masa Orde Lama

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menyusun kabinet pertama yaitu Kabinet Presidensial. Kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi pertahanan negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6 Oktober 1945, Soeprijadi diyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia tidak pernah muncul, dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh menteri ad interim Imam Muhammad Suliyoadikusumo.

Pada masa Kabinet Sjahrir I, fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Namun pada Kabinet Sjahrir II, Menteri Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Pada saat Mr. Amir Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri, jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri. Pada periode Kabinet Hatta I, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.

Masa Orde Baru

Pada Kabinet Pembangunan I, jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Presiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru kemudian pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dengan Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

Masa Reformasi

Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu:

1. Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
2. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
3. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
4. Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
5. Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
6. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
7. Menteri bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Tugas dan fungsi

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan
4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Struktur organisasi

Struktur organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

• Sekretariat Jenderal
• Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan)
• Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan)
• Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)
• Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan)
• Inspektorat Jenderal (Itjen)
• Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
• Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
• Badan Sarana Pertahanan (Baranahan)
• Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas)
• Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri;
• Staf Ahli Bidang Politik;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi;
• Staf Ahli Bidang Sosial; dan
• Staf Ahli Bidang Keamanan
• Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
• Pusat Keuangan (Pusku)
• Pusat Komunikasi Publik (Pusat Kompublik)
• Pusat Rehabilitasi (Pusrehab)

Galeri logo

• 
  Logo Kementerian Pertahanan RI (2005–2022)
• 
  Logo Kementerian Pertahanan RI (2022–Sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Pertahanan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia
• Pertahanan Negara
• Ekonomi Pertahanan
• Buku Putih Pertahanan
• Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Diarsipkan 2000-08-15 di Wayback Machine.