Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020
Bidang tugas	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
Susunan organisasi
Menteri	Airlangga Hartarto
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
• Kementerian Keuangan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Pertanian • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Alamat
Kantor pusat	Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710
Situs web	ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Pertanian
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Struktur Organisasi

• Sekretariat Kementerian Koordinator;
• Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;
• Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
• Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
• Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
• Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
• Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
• Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional.

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia