Lompat ke isi

Lembaga Pemerintah Nonkementerian: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 21: Baris 21:
# [[Badan Pengawasan Obat dan Makanan]] (BPOM)
# [[Badan Pengawasan Obat dan Makanan]] (BPOM)
# [[Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi]] (BPPT)
# [[Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi]] (BPPT)
# [[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] (Bappenas)
# [[Badan Pertanahan Nasional]] (BPN)
# [[Badan Pusat Statistik]] (BPS)
# [[Badan Pusat Statistik]] (BPS)
# [[Badan SAR Nasional]] (Basarnas)
# [[Badan SAR Nasional]] (Basarnas)
Baris 32: Baris 34:
# [[Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional]] (Lapan)
# [[Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional]] (Lapan)
# [[Perpustakaan Nasional Republik Indonesia]] (Perpusnas)
# [[Perpustakaan Nasional Republik Indonesia]] (Perpusnas)
# Penguasa Moneter/Dewan Moneter


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==

Revisi per 1 April 2018 08.04

Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat (LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]

Daftar Lembaga Nonkementerian

Saat ini terdapat 30 LPNK [2] yakni :

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  2. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)
  3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  4. Badan Intelijen Negara (BIN)
  5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)[3]
  6. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
  16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
  19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  20. Badan Pusat Statistik (BPS)
  21. Badan SAR Nasional (Basarnas)
  22. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  23. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  24. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
  25. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  28. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
  29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
  30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
  31. Penguasa Moneter/Dewan Moneter

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
  2. ^ Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  3. ^ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pranala luar