Nusantara: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 23 November 2020 18.53

Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah yang membentang dari Semenanjung Malaya sampai Caledonia Baru, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah banyak negara. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Melayu dan bahasa Portugis Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kewilayahan yang ada di sebelah selatan Asia Tenggara.

Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Yusof Ishaq^[1] sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Akibat perkembangan politik selanjutnya, istilah ini kemudian dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan bagi Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina (Nusantara Archipelago), suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-12 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris dan bahasa Perancis.

Gajah Mada pernah menyatakan dalam Sumpah Palapa: Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukita palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring Pattanj, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Luzon, Tanah Maori, samana ingsun amukti palapa.

Terjemahannya adalah: "Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan pulau-pulau lain, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pattani, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Luzon, Tanah Maori. demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Kitab Negarakertagama mencantumkan wilayah-wilayah "Nusantara", yang pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup wilayah modern Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, ditambah wilayah Tanah Maori, dan Fiji. Secara morfologi, kata ini adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Melayu Kuno nusa ("pulau") dan antara (lain/seberang).

Dwipantara

Kebanyakan sejarawan Indonesia mempercayai bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah abad lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275. Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, raja Singhasari.^[2] Dwipantara adalah kata dalam bahasa Sanskerta untuk "kepulauan antara", yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena "dwipa" adalah sinonim "nusa" yang bermakna "pulau". Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singhasari dalam menghadapi serangan penyerbuan Mongol yang membangun Dinasti Yuan di Tiongkok. Karena alasan itulah Kertanegara meluncurkan Ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Kerajaan Melayu di Indragiri. Pada awalnya ekspedisi ini dianggap penakhlukan militer oleh orang-orang Minang di sebelah barat pulau Sumatra, akan tetapi belakangan ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk kekuatan dan kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Melayu.

Penggunaan modern

Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantara menyebutkan nama "Nusantara" untuk nama wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sebagai salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing ("India"). Alasan ini dikemukakan karena Belanda, sebagai penjajah, lebih suka menggunakan istilah Indie ("Hindia"), yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbahasa lain. Definisi ini jelas berbeda dari definisi pada abad ke-12. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu "bersaing" dengan alternatif lainnya, seperti "Indonesië" (Indonesia) dan "Insulinde" (berarti "Hindia Kepulauan"). Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eduard Douwes Dekker.^[1]

Ketika akhirnya "Indonesia" ditetapkan sebagai nama negara bagi negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Di Indonesia, ia dipakai sebagai sinonim bagi "Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina", baik dalam pengertian antropo-geografik (beberapa iklan menggunakan makna ini) maupun politik (misalnya dalam konsep Wawasan Nusantara).

Nusantara dan Indonesia

Literatur-literatur Eropa berbahasa Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Cina) pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatra hingga Kepulauan Rempah-rempah (Maluku) sebagai Nusantara Archipelago ("Kepulauan Nusantara"). Istilah ini populer di Eropah dan Amerika pada masa itu. Konsep Kepulauan Nusantara bersifat antropogeografis (geografi budaya).

Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sebagai nama politis sebagai nama suatu bangsa baru seperti pada abad-abad sebelumnya, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang Pasifik (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah Indonesia Raya yang juga mencakup Timor Portugis (kini Timor Timur) dan Borneo Utara^[3]. Istilah "Nusantara" pun menjadi populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul di antara penghuni Kepulauan dan Semenanjung.

Pada waktu negara Malaya (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Malaya dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh Tunku Abdurrahman yang berlindung pada tentera Inggris. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan bangsa. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Indonesia".

Lihat pula

Referensi

^ ^a ^b Justus M. van der Kroef (1951). "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". Journal of the American Oriental Society. 71 (3): 166–171. doi:10.2307/595186.
^ Indonesia Negara Maritim (in Indonesian)
^ Ketika Halaman Sudah Ditetapkan. Tempo Interaktif edisi 15 Agustus 2005.

Pranala luar

(Indonesia) Wacana Nusantara
(Indonesia) Pikiran Rakyat: Asal usul nama Indonesia
(Indonesia) Nusantara Bukanlah Wilayah Majapahit?
(Indonesia) Baru Diketahui, Majapahit Tak Pernah Kuasai Nusantara

[Kroef-1] Justus M. van der Kroef (1951). "The Term Indonesia: Its Origin and Usage". Journal of the American Oriental Society. 71 (3): 166–171. doi:10.2307/595186.

[2] Indonesia Negara Maritim (in Indonesian)

[3] Ketika Halaman Sudah Ditetapkan. Tempo Interaktif edisi 15 Agustus 2005.

[1]

[2]

[3]

@@ Baris 25: / Baris 25: @@
 Literatur-literatur Eropa berbahasa Inggris (lalu diikuti oleh literatur bahasa lain, kecuali Cina) pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menyebut wilayah kepulauan mulai dari Sumatra hingga [[Kepulauan Rempah-rempah]] (Maluku) sebagai ''Nusantara Archipelago'' ("Kepulauan Nusantara"). Istilah ini populer di Eropah dan Amerika pada masa itu. Konsep Kepulauan Nusantara bersifat antropogeografis (geografi budaya).
-Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sebagai nama politis sebagai nama suatu bangsa baru, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang [[Pasifik]] (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah [[Indonesia Raya (politik)|Indonesia Raya]] yang juga mencakup ''Timor Portugis'' (kini [[Timor Timur]]) dan Borneo Utara<ref>[http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/15/LU/mbm.20050815.LU116293.id.html Ketika Halaman Sudah Ditetapkan]. Tempo Interaktif edisi 15 Agustus 2005.</ref>. Istilah "Nusantara" pun menjadi populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul di antara penghuni Kepulauan dan Semenanjung.
+Ketika "Nusantara" yang dipopulerkan kembali tidak dipakai sebagai nama politis sebagai nama suatu bangsa baru seperti pada abad-abad sebelumnya, istilah ini tetap dipakai oleh orang Indonesia untuk mengacu pada wilayah Indonesia. Dinamika politik menjelang berakhirnya Perang [[Pasifik]] (berakhir 1945) memunculkan wacana wilayah [[Indonesia Raya (politik)|Indonesia Raya]] yang juga mencakup ''Timor Portugis'' (kini [[Timor Timur]]) dan Borneo Utara<ref>[http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/15/LU/mbm.20050815.LU116293.id.html Ketika Halaman Sudah Ditetapkan]. Tempo Interaktif edisi 15 Agustus 2005.</ref>. Istilah "Nusantara" pun menjadi populer di kalangan warga Semenanjung Malaya, berikut semangat kesamaan latar belakang asal usul di antara penghuni Kepulauan dan Semenanjung.
 Pada waktu negara Malaya (1957) berdiri, semangat kebersamaan di bawah istilah "Nusantara" tergantikan di Malaya dengan permusuhan yang dibalut politik Konfrontasi oleh [[Tunku Abdurrahman yang berlindung pada tentera Inggris]]. Ketika permusuhan berakhir, pengertian Nusantara di Malaysia tetap membawa semangat kesamaan bangsa. Sejak itu, pengertian "Nusantara" bertumpang tindih dengan "Indonesia".

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Gunung Pegunungan Gunung berapi Laut Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Selat Sungai Tanjung dan ujung Tempat Teluk Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Permainan tradisional Busana daerah Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan budaya Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal