Kota Banjar

"Banjar" beralih ke halaman ini. Untuk kabupaten bernama sama, lihat Kabupaten Banjar.

Kota Banjar
Daerah tingkat II
Lambang
Motto:  Somahna Bagja Di Buana
Peta
Kota Banjar Peta Kota Banjar Kota Banjar (Indonesia)
Koordinat: 7.37°S 108.53°E / -7.37; 108.53
Negara	Indonesia
Provinsi	Jawa Barat
Tanggal berdiri	1 Desember 2002 (2002-12-01)
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 4 Kelurahan: 9 Desa: 16
Pemerintahan
• Bupati	Hj. Ade Uu Sukaesih
• Wakil Bupati	Nana Suryana
Luas
• Total	113,00 km2 (43,63 sq mi)
Populasi  (2020)
• Total	205.482
• Kepadatan	1.818,42/km2 (4,709,7/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 99,04% Kristen 0,88% - Protestan 0,74% - Katolik 0,14% Konghucu 0,05% Buddha 0,01% Hindu 0,01% Kepercayaan 0,01%
• IPM	71,70 (2020) 71,75 (2019) ( Tinggi )
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	3279
Kode area telepon	0265
Pelat kendaraan	Z
Kode Kemendagri	32.79
DAU	Rp 393.681.442.000,00- (2020)
Situs web	www.banjarkota.go.id

Kota Banjar (aksara Sunda: ᮊᮧᮒ ᮘᮔ᮪ᮏᮁ) adalah sebuah kota di provinsi Jawa Barat. Kota Banjar berada di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan Kabupaten Cilacap. Banjar merupakan menjadi pintu gerbang utama jalur lintas selatan Jawa Barat.

Kota Banjar adalah salah satu daerah di Propinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 11.359.908 hektar, dengan jumlah penduduk 149.827 jiwa. Kota Banjar terbagi dalam 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjar, Kecamatan Langensari, kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Purwaharja. Letaknya sangat strategis berada di bagian timur wilayah Propinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Banjar menjadi daerah yang cukup penting dalam arus perpindahan barang dan manusia di bagian selatan Pulau Jawa.

Sejarah

Alun-Alun Kota Banjar pada tahun 1920-an

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan yang selama 32 tahun tidak berubah bahkan cenderung bersifat stagnan. Karena itu perubahan yang terjadi saat ini dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru di masa depan dengan dasar-dasar efisiensi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Banjar sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis, pada tahun 1991 menjadi kota administratif. Statusnya kemudian meningkat lagi menjadi kota ketika RUU Pemerintahan Kota Banjar disetujui menjadi UU di DPR pada tanggal 12 November 2002. Untuk mencapai status kota tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, proses berbelit-belit, dan melalui perjalanan panjang dari tokoh-tokoh masyarakat Banjar.

Ada dua alasan besar yang menjadi latar belakang mengapa Banjar ingin memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis dan membangun kotanya menjadi kota mandiri. Pertama berdasarkan amanat konstitusi, bahwa sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 yang memberi kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada desentralisasi. Status kabupaten dan kota tidak lagi sebagai wilayah administratif tetapi hanya sebagai daerah otonom dengan kewenangan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kedua adalah alasan sosiologis dan sejarah, bahwa orang Banjar merasa bukan orang Ciamis dalam budaya. Mereka lebih lugas, dinamis, dan terbuka bahkan cenderung keras, berbeda dengan orang Ciamis yang berkarakter lembut. Dari segi sejarah orang Banjar merasa berbeda dengan Ciamis, karena sebelumnya Banjar masuk dalam wilayah Kerajaan Sukapura, sementara Ciamis masuk wilayah Kerajaan Galuh. Masalah sejarah ini seringkali dijadikan pembenaran sebagai dasar memisahkan diri dari Ciamis.

Catatan Masa Lalu Kota Banjar

Dalam buku Yuganing Raja Kawasa, di sebutkan bahwa pa-da tahun 612 M, Prabu Wreti-kandayun putra Prabu Kandiawan dari Kerajaan Kendan mendirikan negara Galuh. Pusat kota ditetapkan di daerah Karangkamulyan sekarang, di bentengi oleh dua sungai besar, yaitu Cimuntur dan Citanduy. Citanduy yang sekarang melintasi Banjar merupakan satu-satunya alat transportasi, saat itu untuk lintasan kapal-kapal kecil yang akan berdagang ke kerajaan Galuh. Pada saat itu dibuka pula sebuah bandar untuk tempat tinggal para Saudagar dari berbagai negara yang hendak berdagang di Negara Galuh. Wi-layah yang dijadikan bandar ini memiliki banyak pohon tarum, sehingga bandar ini dikenal dengan nama Bandar Tarum, selanjutnya berkembang menjadi Banjar Tarum, dan akhirnya Banjar Patroman.

Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh pada tahun 1579 karena adanya pengaruh agama Islam. Tetapi keberadaan wilayah Banjar yang merupakan bagian dari Kerajaan Galuh semakin ramai oleh para pendatang, bahkan dijadikan tempat untuk berdagang dan berkumpulnya para ulama. Ketika Kerajaan Sunda Pajajaran hancur, Kerajaan Galuh tampil menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Keadaan ini berlangsung terus hingga tahun 1595 atau hingga Kerajaan Galuh dikuasai oleh Mataram, di bawah Sutawijaya atau Panembahan Senopati (1586-1601). Waktu itu Banjar masuk wilayah Kabupatian Kawasen yang ada di bawah kekuasaan Mataram. Keberadaan wilayah Banjar sebagai bagian Kerajaan Galuh setidaknya berlangsung hingga tahun 1641. Memasuki awal abad ke-19, wilayah Banjar ter-masuk salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Keberadaan Banjar sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura berlangsung hingga tahun 1938.

Sebagai sebuah wilayah administratif bisa dipastikan bahwa status wilayah administratif yang pertama kali disandang Banjar adalah Desa. Keberadaan Banjar sebagai sebuah desa tampaknya telah berlangsung sejak sebelum abad ke-19. Memasuki abad ke-19 atau setidaknya sejak tahun 1860, status wilayah administratif Banjar tidak hanya sebagai sebuah desa tetapi juga telah meningkat menjadi sebuah distrik atau kawedanaan.

Pada masa Kerajaan Mata-ram terjadi dua kali reorganisasi di wilayah Priangan. Pertama, berlangsung dari tahun 1641 hingga 1645, pada masa peme-rintahan Sultan Agung (16013-1645). Kedua dari tahun 1645 hingga tahun 1677, pada masa pemerintahan Sunan Amangku-rat I (1645-1677).

Reorganisasi pertama dila-kukan setelah Sultan Agung mengalami kegagalan dalam melakukan penyerbuan ke Bata-via. Dengan kegagalannya itu, maka ia melakukan perombakan wilayah dengan cara pembagian wilayah di daerah Priangan se-bagai upaya persiapan untuk melakukan penyerangan kem-bali ke Batavia. Wilayah kekua-saan Mataram di bagi menjadi dua, yaitu Sumedang dan Galuh:

a. Sumedang dibagi menjadi

Kabupaten Sumedang dengan bupati, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata II (Rangga Gempol II), merangkap sebagai Bupati Wedana Priangan.

Kabupaten Bandung, dengan bupati, Tumenggung Wirangun-angun.

Kabupaten Parakan Muncang, dengan bupati, Tumenggung Tanubaya.

Kabupaten Sukapura, dengan bupati, Tumenggung Wiradadaha.

b. Galuh dibagi menjadi

Kabupaten Kawasen

Kabupaten Utama

Kabupaten Bojong

Lopang (Kertabumi),

Kabupaten Imbanagara

Reorganisasi Priangan ke-dua, wilayah Priangan dibagi dalam 9 ajeg, yaitu setingkat kabu-paten, yaitu :

1. Kabupaten Sumedang,

2. Kabupaten Bandung,

3. Kabupaten Parakanmuncang,

4. Kabupaten Sukapura,

5. Kabupaten Karawang,

6. Kabupaten Imbanagara,

7. Kabupaten Kawasen,

8. Kabupaten Wirajaba (Galuh),

9. Kabupaten Sekace (Galung-gung atau Sindangkasih)

Dalam buku “Priangan” kara-ngan DR. F. Dehaan yang merupakan kumpulan laporan perjalanan para pejabat pemerintah Belanda, menyebutkan tentang laporan Yacob Couper mengenai daftar desa-desa pada tahun 1686. Laporan tersebut menguraikan bahwa Kabupaten Kawasen yang berdiri tahun 1633 merupakan sebuah kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas, meliputi :

Sebelah Timur sampai Laut Pamotan/Kalipucang

Sebelah Selatan sampai beberapa Km dari Ciamis memanjang dari sungai Citan-duy hingga Surupan

Sebelah Barat sampai wilayah Banjar, Janggala, Bo-jonglopang

Sebelah Utara sampai Walahir, Cinangsi dan Cisero

Menurut Drs. Saleh Danasasmita dalam bukunya berjudul “Geografi Budaya dan Pembangunan di wilayah Jawa Barat”, pada tahun 1655 Sunan Amangkurat I memerintahkan Ki Puspawangsa untuk melakukan pendataan penduduk. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Kab. Bandung : 1000 Jiwa

Kab. Parakan Muncang : 1000 Jiwa

Kab. Sukapura : 1000 Jiwa

Kab. Sumedang : 1000 Jiwa

Kab. Imbanagara : 800 Jiwa

Kab. Kawasen : 700 Jiwa

Kab. Kertabumi : 1100 Jiwa

Kab. Jampang : 1000 Jiwa

Kab. Cianjur + Kab. Cibala-gung : 1100 Jiwa

Kab. Tanjungpura : 800 Jiwa

Dari hasil pendataan tersebut terbukti Kabupaten Kawasen memiliki wilayah cukup luas tetapi jumlah penduduknya hanya sedikit. Bahkan pada tahun 1633 yaitu pada masa pemerintahan Bupati Bagus Sutapura yang bergelar Tumenggung Sutanangga, jumlah penduduknya hanya 300 jiwa.

Dalam bukunya yang berjudul “Pustaka I Bumi Limbangan Dong” Bayu Suryaningrat menu-liskan bahwa pada tanggal 15 Nopember 1684 terjadi pertemuan para Bupati Priangan di Benteng Beschreming Cirebon. Pada pertemuan itu dilakukan suatu pendataan mengenai jumlah penduduk masing-masing kabupaten, hasilnya adalah sebagai berikut :

Kab. Sumedang : 1150 Umpi

Kab. Timbanganten : 1125 Umpi

Kab. Sukapura : 1125 Umpi

Kab. Parakanmuncang : 1076 Umpi

Kedaleman Imbanegara : 708 Umpi

Kedaleman Kawasen : 605 Umpi

Para Kuwu Bojong Lopang

Masing-masing : 20 Umpi

Perubahan kembali terjadi pada saat pemerintah Hindia Belanda mulai menguasai wila-yah Kabupaten Kawasen, terutama masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Daendels. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan disegala bidang terutama bidang pajak dan pemerintahan sehingga menimbulkan keresahan para Bupati di wilayah Priangan. Daendels banyak melakukan penggantian bupati dengan memilih bupati baru pilihannya, bukan lagi atas dasar garis keturunan. Demikian juga dalam membubarkan sebuah kabupaten, ia melakukannya atas dasar suka dan tidak suka, ia membubarkan Kabupaten Sukapura, Limbangan, dan sebagainya. Kabupaten Kawa-sen dibubarkan oleh pemerin-tahan Daendels pada tanggal 10 Juni 1810. Wilayah ini meliputi beberapa Kacutakan / Kawedanaan :

Kacutakan/Kawedanaan Banjar Patroman

Kacutakan/Kawedanaan Kalipucang

Kacutakan/Kawedanaan Kawasen

Kacutakan/Kawedanaan Cikambulan

Kacutakan/Kawedanaan Parigi

c. Kacutakan / Kawedanaan Ciwaru Cijulang

Akibat tindakan Daendels, kacutakan-kacutakan yang ada di bawah Kabupaten Kawasen oleh pemerintah Hindia Belanda digabungkan dengan Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, artinya Banjar pernah menginduk pada Kabupaten Sumedang, sedangkan Kacutakan - kacuta-kan kacutakan yang berada di bawah Kabupaten Galuh diga-bungkan dengan Cirebon.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Den Bosch, Kabupaten Sukapura kembali berdiri, wilayah kekua-saannya mulai dari Banjar sampai Cijulang. Sebagai pusat kota Kabupaten Sukapura adalah Pasir Panjang, Bupatinya dijabat oleh Raden Tumenggung Wira-dadaha VIII dan Patihnya adalah Danuningrat. Saat itu wilayah Kabupaten Sukapura yang se-mula terdiri atas 8 distrik yaitu : Distrik Mangunreja (Panyeredan), Taraju, Sukaraja, Parung, Karang, Cikajang, Batuwangi dan Nagara (Pamengpeuk) men-jadi 21 distrik karena mendapat tambahan 8 distrik dari Galuh dan 5 distrik dari Sumedang, 8 Distrik gabungan dari Galuh adalah : Distrik Pangandaran, Pasir Panjang, Banjar, Kawasen, Kalipucang, Parigi, Cijulang, dan Mandala. Sedangkan gabungan 5 distrik dari Sumedang meliputi: Distrik Malangbong, Ciawi, Indihiang, Singaparna, dan Tasik-malaya. Daerah luas itu disebut daerah Galunggung.

Tetapi karena wilayah kekuasaannya terlalu luas, pada tahun 1821 daerah Sukapura/Galunggung di pecah menjadi tiga bagian (afdeeling) yaitu :

Afdeeling Sukapura Kolot, dengan luas wilayah 276.683 Ha diperintah oleh Patih dan Asisten Residen. Dibagi dalam 2 (dua) kekontroliran yaitu Mangunreja dan Cikajang yang meliputi 8 distrik dengan ibu kotanya Mangunrejo. 5 distrik di Mangunreja terdiri Distrik Panyeredan (ibukota Mangunrejo), Karang (ibukota Parakanhonje), Sukaraja, Taraju (ibukota Deudeul), dan Parung (ibukota Cibatu). 3 distrik di Cikajang yaitu : Batuwangi (Ibukota Banjarwa-ngi), Kandangwesi (Ibu kota Pakenjeng), dan Nagara (ibu-kota Pameungpeuk). Batas sebelah Utara Afdeeling Ta-sikmalaya, Limbangan dan Cicalengka, sebelah Timur Afdeeling Sukapura yang di-pindahkan oleh Ciwulan, sebelah Selatan Samudra Hindia, sebelah Barat Afdeeling Cianjur. Ibukota Mangunrejo terletak di pinggir Sungai Ciwulan, merupakan kota resik berpenduduk 2.539 orang, di-antaranya Eropa 9 orang, Cina 25 orang.

Afdeeling Sukapura, dengan luas wilayah 260.312.13 Ha, diperintah langsung oleh Bupati Wiradadaha VIII. Dibagi dua kekontroliran yaitu Ma-nonjaya dan Parigi yang me-liputi 8 distrik. 3 distrik di Manonjaya, yaitu Pasirpanjang (ibukota Manonjaya), Banjar, dan Kawasen (ibukota Banjarsari). 5 distrik di Parigi, yaitu : Parigi, Cijulang, Mandala (ibukota Cilegi), Ci-kambulan, dan Kalipucang. Batas sebelah Utara, Keresidenan Cirebon, sebelah Timur Keresidenan Banyumas, dipisahkan oleh sungai Citanduy yang dapat dilayari sejak Banjar. Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia, sebelah Barat Afdeeling Sukapura Kolot dan Afdeeling Tasikmalaya. Ibukota Manonjaya berpenduduk pribumi 4,687 orang, Cina 22 orang, dan Timur Asing 6 orang.

Afdeeling Tasikmalaya, de-ngan luas wilayah 98.786 Ha diperintah oleh Patih Lurah, dan Asisten Residen. Dibagi dua kekontroliran, yaitu Tasikmalaya dan Ciamis de-ngan ibukota Tasikmalaya, yang meliputi 5 distrik. Tasikmalaya meliputi 2 (dua) distrik, ialah Distrik Tasikmalaya dan Singaparna. Ciawi meliputi 3 distrik, ialah Distrik Ciawi, Indihiang, dan Malangbong. Batas sebelah utara Lereng Cakrabuana, sebelah Timur Citanduy, sebelah Selatan Ciwulan, sebelah Barat Limbangan. Ibukota Tasikmalaya berpenduduk Pribumi 5.731, Eropa 94 orang, dan Cina 371 orang.

Setelah pembagian wilayah tersebut, tempat kedudukan Bupati Sukapura mengalami perpindahan, sesuai dengan daerah yang diperintahnya secara langsung, yaitu Sukaraja (Leuwiloa). Pada tahun 1832, Bupati Wiradadaha VIII memindahkan ibukota Sukaraja ke Harjawinangun, Manonjaya sekarang. Sebelum selesai pembangunan, untuk sementara ibukota bertempat di Distrik Pasirpanjang. Belum diketahui sejak kapan perubahan Harjawinangun men-jadi Manonjaya, sedangkan yang meresmikan Manonjaya sebagai ibukota kabupaten adalah Patih Raden Tumenggung Danuning-rat. Tetapi pemindahan ibukota sendiri baru dilaksanakan 2 ta-hun kemudian, yaitu tahun 1934 setelah pembangunan ibukota selesai.

Pemindahan ibukota Kabupaten Sukapura ke Manonjaya disebabkan oleh alasan-alasan sebagai Berikut :

1. Setelah diadakan pembagian wilayah Kabupaten Sukapura menjadi 3 bagian, Bupati Wiradadaha VIII memerintah secara langsung di Distrik-distrik Pasirpanjang, Banjar, Kawasen. Parigi, Cijulang, Mandala, dan Kalipucang. Daerah-daerah tersebut lokasinya berada di sebelah Timur Kota Sukaraja, maka jalannya roda pemerintahan akan mengalami kesulitan. Hal ini tentu saja akan menyusahkan bupati dalam mengawasi dan mengontrol da-erah-daerah tersebut.

2. Pada saat itu sedang ber-kecamuk perang Diponegoro di Jawa Tengah (1815-1839). Untuk menjaga agar pengaruhnya tidak mengimbas ke wilayah Jawa Barat, maka Belanda memperkuat pertahanan di sepanjang daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dalam menghadapi situasi itu keadaan masyarakat yang aman dan tertib serta pengawasan yang ketat pada daerah-daerah perbatasan sangat diperlukan. Bupati Wiradadaha VIII sebagai penguasa daerah perbatasan ha-rus mengawasi daerahnya dengan baik. Untuk itu ibukota kabupaten harus dipindahkan ke sebelah Timur, agar hubungan ke semua daerah kekuasaannya berjalan dengan lancar. Pe-mindahan ibukota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja ke Ma-nonjaya dapat dianggap sebagai langkah pembaharuan dari Bu-pati Raden Tumenggung Wira-dadaha VIII dalam menghadapi dan mengatasi perubahan-peru-bahan yang terjadi di wilayahnya.

Afdeeling-afdeeling yang ada di Priangan yaitu :

a. Afdeeling Cianjur dibagi 8 distrik/Kawedanaan

Distrik Maleber

Distrik Ciputri

Distrik Cibalagung

Distrik Cikalong

Distrik Bayongbong

Distrik Cikondang

Distrik Jampang Wetan

Distrik Cidamar

b. Afdeeling Sukabumi dibagi 7 distrik /kawedanaan

Distrik Gunung Parang

Distrik Cimahi

Distrik Ciheulang

Distrik Ciurug

Distrik Palabuan

Distrik Jampang Tengah

Distrik Jampang Kulon

c. Afdeeling Bandung, di bagi 9 distrik/kawedanaan

Distrik Ujung Berung Kulon

Distrik Ujung Berung Wetan

Distrik Banjaran

Distrik Cisondari

Distrik Rongga

Distrik Cikolotok

Distrik Rajamandala

Distrik Cihea

Distrik Gandasuli/darang- dan

d. Afdeeling Cicalengka, diba-gi 6 distrik/ Kawedanaan

Distrik Cicalengka

Distrik Timbangan

Distrik Cikembulan

Distrik Balubur Limba-ngan

Distrik Majalaya

Distrik Cipeujeuh

e. Afdeeling Tasikmalaya, di-bagi 5 distrik/ kawedanaan

Distrik Tasikmalaya

Distrik Malangbong

Distrik Ciawi

Distrik Indihiang

Distrik Singaparna

f. Afdeeling Sumedang, dibagi 6 Distrik/Kawedanaan

Distrik Tanjungsari

Distrik Sumedang

Distrik Cibeureum

Distrik Congeang

Distrik Darmawangi

Distrik Darmaraja

g. Afdeeling Limbangan, diba-gi 4 Distrik/ Kawedanaan

Distrik Suci

Distrik Panembong

Distrik Wanaraja

Distrik Wanakerta

h. Afdeeling Sukapura, dibagi 8 Distrik/Kawedanaan

Distrik Pasir Panjang

Distrik Banjar

Distrik Kawasen

Distrik Cijulang

Distrik Cikambulan

Distrik Parigi

Distrik Kalipucang

Distrik Mandala

i. Afdeeling Sukapura Kolot, dibagi 8 Distrik/ Kawedanaan

Distrik Panyeredan

Distrik karang

Distrik Selacau

Distrik Taraju

Distrik Batuwangi

Distrik Nagara Pameungpeuk

Distrik Kandangwesi

Distrik Parung

Pada tanggal 16 Nopember 1882 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pembagian wilayah Kabupaten Sukapura yaitu pembagian Residentie Prianger Regenschappen ke dalam distrik dan order distrik. Pembagian tersebut adalah :

a. Distrik/Kawedanaan Pasipanjang

Onder Distrik Manonjaya

Onder Distrik Pamijahan

Onder Distrik Cineam

b. Distrik/Kawedanaan Banjar

Onder Distrik Banjar

Onder Distrik Sapuangin

Onder Distrik Pamarican

c. Distrik/Kawedanaan Kawasen

Onder Distrik Cisaar

Onder Distrik Sindanghayu

Onder Distrik Padaherang

d. Distrik/Kawedanaan Kalipucang

Onder Distrik Kalipucang

Onder Distrik Ciganjeng

Onder Distrik Kalapatilu

e. Distrik/Kawedanaan Cikambulan

Onder Distrik Cikambulan

Onder Distrik Bojong

f. Distrik/ Kawedanaan Manala

1. Onder Distrik Cilegi

2. Onder Distrik Cikatomas

3. Onder Distrik Linggasari

4. Onder Distrik Citambal

5. Onder Distrik Kalapagenep

g. Distrik / Kawedanaan Parigi

Onder Distrik Parigi

Onder Distrik Cibubur

Onder Distrik Parakan

h. Distrik / Kawedanaan Cijulang

Onder Distrik Cijulang

Onder Distrik Cimindi

Onder Distrik Langkap Lancar

Onder Distrik Legok Jawa

Pada saat pemerintahan di Kabupaten Sukapura dipegang oleh Bupati Raden Tumenggung Wiraadiningrat (1875-1901), ia mendapat surat resmi (offidel) dari Gubernemen yang isinya meminta agar Bupati Sukapura memindahkan ibukota Kabupa-ten ke Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, sebelum Bupati Raden Tumenggung Wiraadiningrat melaksanakan tugas tersebut, ia meninggal pada tahun 1901. Sebagai penggantinya adalah Raden Wiratanuwangsa, putra Raden Adipati Wiraadegdaha (1855 -1875), yang memerintah Sukapura sebelum Bupati Raden Tumenggung Wiraadiningrat Wiraadegdaha ini merupakan Bupati Sukapura ke XI dan karena ia diasingkan oleh Gubernemen ke Kota Bogor, maka dikenal dengan sebutan Dalem Bogor. Sebelumnya Rd. Rangga Wiratanuwangsa menjabat Patih Sukapura di Manonjaya. Setelah menjadi bupati, Rd. Rangga Wiratanuwangsa bergelar Rd. Tumenggung Prawira Adiningrat dan merupakan Bupati Sukapura ke XIII.

Begitu menduduki jabatan Bupati, Rd. Tumenggung Prawira Adiningrat harus mempersiap-kan perpindahan ibukota Kabu-paten dari Manonjaya ke Tasikmalaya, sesuai perintah Gubernemen. Pelaksanaan pemindahan ibukota dari Manonjaya ke Tasiknalaya tidak sesulit pemindahan ibukota dari Sukaraja ke Manonjaya, selain jaraknya yang tidak terlalu jauh, sekitar 12 km, juga banyak fasilitas yang telah tersedia. Kesiapan Tasikmalaya menjadi ibukota kabupaten disebabkan sejak tahun 1821 kota ini telah menjadi tempat tinggal Patih Lulurah dan Asisten Residen Afdeeling Tasikmalaya.

Pemerintahan Hindia Belan-da seringkali melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan-nya. Hal ini kembali terjadi pada tahun 1900, dengan di keluarkannya peraturan mengenai wilayah keresidenan, kabupaten, distrik, dan onder distrik. Peru-bahan-perubahan ini tentu saja mengakibatkan bubarnya, ber-gabung dan berdirinya peme-rintahan baru. Demikian pula dengan Kabupaten Sukapura, sejak tanggal 1 Oktober 1901, Tasikmalaya resmi menjadi pu-sat kota Kabupaten Sukapura. Sebagai bupati pertama Sukapura yang berkedudukan di Tasikmalaya adalah Rd. Tumenggung Prawira Adi-ningrat. Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Peme-rintahan Hindia Belanda nomor 327 tahun 1901 maka diatur pembagian distrik dan onder distrik, diantaranya sebagai berikut:

a. Distrik Pasir Panjang

Onder Distrik Manonjaya

Onder Distrik Pamijahan

Onder Distrik Cineam

Onder Distrik Bengkok

b. Distrik Banjar

Onder Distrik Pamarican

Onder Distrik Cimaragas

Onder Distrik Cisaar

c. Distrik Padaherang

Onder Distrik Padaherang

Onder Distrik Banjarsari

Onder Distrik Kalipucang

Latar belakang keluarnya surat perintah pemindahan ibukota kabupaten itu, tampaknya cenderung berdasarkan faktor ekonomi bagi kepentingan Gubernemen. Ketika itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diangkut ke Batavia untuk diekspor, terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daearah. Tetapi letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Sementara itu, Kota Tasikmalaya letaknya sesuai dengan kepentingan tersebut. Letaknya dipinggir jalan besar, sehingga memudahkan pengontrolan dari Gubernemen.

Pada waktu pemerintahan Dalem Aria (Rd. Tumenggung Prawira Adiningrat), Bupati per-tama yang berkedudukan di Tasikmalaya, Kabupaten Sukapura mendapat perubahan besar, yaitu :

Terjadi perubahan luas wila-yah. Afdeeling Mangunrejo dan Tasikmalaya dihapus- kan Dari Afdeeling Mangun-rejo (Sukapura Kolot) yang masuk Kabupaten Sukapura yaitu, Distrik-distrik Mangunrejo, Taraju, Sukaraja, Karang, dan Parung, sisanya masuk Kabupaten Limbangan. Dari Afdeeling Tasik-malaya yang masuk Kabu-paten Sukapura adalah Distrik-distrik : Ciawi, Indihiang, dan Singaparna. Sedangkan Distrik Malangbong dibagi dua, sebagian masuk Kabupaten Limbangan dan sebagian masuk Kabupaten Sumedang.

Pemerintahan langsung diperintahkan oleh Bupati. Selanjutnya beberapa distrik bawahan Sukapura ada yang dihapuskan dan disatu-kan dengan kabupaten lain. Sehingga pada tahun 1910, Kabupaten Sukapura hanya membawahi 14 distrik.

Pada tahun 1926, masa pe-merintahan Rd. Adipati Wiratanuningrat (Bupati Sukapura ke XIV) peraturan desentralisasi dan otonomi pemerintahan jajahan Hindia Belanda mulai dilaksanakan. Wilayah Kabupaten Sukapura hanya tinggal 10 distrik lagi. Kesepuluh distrik itu adalah :

Distrik Tasikmalaya

Distrik Ciawi

Distrik Manonjaya

Distrik Singaparna

Distrik Taraju

Distrik Karangnunggal

Distrik Cikatomas

Distrik Banjar

Distrik Pangandaran

Distrik Cijulang

Tahun 1913 nama Kabupaten Sukapura kemudian diganti menjadi Kabupaten Tasikma-laya, sebagai bupatinya saat itu adalah Rd. Adipati Aria Wira-tanuningrat (1908-1937), peng-ganti Bupati Rd. Adipati Aria Prawira Adining-rat (1901-1908). Bersamaan dengan meninggal-nya Rd. A.A. Wiratanuningrat pada tanggal 5 Mei 1937, maka berakhir pula “jaman Dalem” (Kadaleman). Sebagai penggan-tinya adalah Rd. Tumenggung Wiradiputra, putra Raden Adipati Wirahadiningrat dan merupakan Bupati turunan Sukapura yang ke XV. Sementara itu wilayah Kawasen yang semula Kada-leman, menjadi Distrik, lalu On-der Distrik dan kemudian dibu-barkan. Akhirnya Kawasen ha-nya menjadi desa di daerah Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Adapun Distrik Banjar setelah sekian lama menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura kemudian berubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 1 Januari 1938 menjadi bagian wilayah Kabupaten Ciamis atas persetujuan Bupati Ciamis, Rd. Tumenggung A. Su-narya, putra Rd. A. Wirahadiningrat, juga merupakan adik Rd. Tumenggung Wiradiputra. Pada tahun 1939 Distrik Cijulang dan Pangandaran juga dipindahkan ke Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, di akhir kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda, baik Kabupaten Tasikmalaya maupun Kabupaten Ciamis, masing-masing memiliki 7 buah distrik.

Selama Banjar menjadi distrik, setidaknya tercatat ada 14 wedana yang pernah memerintah di Distrik Banjar. Keempat belas wedana tersebut adalah:

1. Raden Pradja Didjaja ( 25 Juli 1888-1898)

2. Raden Djaja Koesoema (14 September 1898-1902)

3. Raden Reksa Atmadja (18 Nopember 1902- 1906)

4. Mas Rangga Mintaredja (20 Nopember 1906-1908)

5. Raden Natakoesoemah (19 Oktober 1908-1912)

6. Raden Atmadibrata (1 Juli 1912-1916)

7. Raden Somantaredja ( 9 Mei 1916-1918)

8. Mas Kandoeroean Widjaja-sasra (4 September 1918-1922)

9. Raden Rangga Soekarma-didjaja (18 Mei 1922-1923)

10. Raden Ahmad Tisnakoesoe-ma (17 Desember 1923-1925)

11. Raden Prawiradilaga ( 29 Agustus 1925-1927)

12. Raden Alibasah (22 Novem-ber 1927-1931)

13. Raden Rangga Djajadihardja (29 Juli 1931-1938)

14. Mas Kartaatmadja (24 Mei 1938-1942)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, bisa dimengerti mengapa orang Banjar lebih condong memilih berada dalam lingkaran Kerajaan Sukapura. Karena sejak awal abad ke-19, wilayah Banjar termasuk salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura hingga tahun 1938. Tepatnya, sejak tanggal 1 Januari 1938 Banjar menjadi bagian Kabupaten Ciamis atas persetujuan Bupati Ciamis, Raden Tumenggung A. Sunarya.

Status wilayah administratif yang pertama kali di sandang Banjar adalah desa. Keberadaan Banjar sebagai sebuah desa tampaknya telah berlangsung sejak sebelum abad ke-19. Memasuki abad ke-19 atau seridaknya sejak tahun 1860, status wilayah administratif Banjar tidak hanya sebagai sebuah desa tetapi juga telah meningkat menjadi sebuah distrik.

Banjar dalam sejarah perkembangannya

Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan status, untuk lebih jelas perkembangannya sebagai berikut :

• Banjar sebagai Ibukota Kecamatan, dari tahun 1937 sampai tahun 1940.
• Banjar sebagai Ibukota Kawedanaan, dari tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992.
• Banjar sebagai Kota Administratif dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 20 Februari 2003.
• Sebagai Kotamadya sejak tanggal 21 Februari 2003.

Terbentuknya Banjar Kota Administratif

Perkembangan dan kemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis khususnya wilayah Kecamatan Banjar, memerlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Banjar.

Wilayah Kecamatan Banjar menunjukan perkembangan dan kemajuan dengan ciri dan sifat kehidupan perkotaan, atas hal tersebut wilayah Banjar perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif yang memerlukan pembinaan serta pengaturan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara khusus.

Akhirnya tahun 1992 Pemerintah membentuk Banjar Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Banjar Kota Administratif yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Maret 1992.

Beberapa alasan mengapa Banjar menjadi Kota administratif antara lain : Keadaan Geografis, Demografis dan Sosiologis kehidupan masyarakat yang perkembangannya sangat pesat sehingga memerlukan peningkatan pelayanan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terbentuknya Kota Banjar

Semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Banjar Kota Administratif segera ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota dimana hal ini pun sejalan dengan tuntutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan disisi lain Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Momentum peresmian Kota Banjar yang diikuti pelantikan Penjabat Walikota Banjar dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan Hari jadi Kota Banjar.

Geografi

Kota Banjar memiliki landscape yang beragam. Bagian utara, selatan dan barat kota merupakan wilayah berbukit-bukit. Kota ini dibelah oleh Sungai Citanduy dibagian tengah. Terdapat pula sebagian kawasan pertanian, terutama dibagian pinggiran kota.

Zona Pertanian di Kota Banjar terdiri dari persawahan, perkebunan jati yang dikelola oleh Perhutani dan hutan hujan tropis biasa. Pada tahun 2006, pembangunan Balai Kota baru dan markas Kepolisian Resort baru di Kecamatan Purwaharja mengharuskan pemotongan sejumlah bukit dan penggundulan hutan jati.

Batas Wilayah

Kota Banjar dibatasi oleh beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Berikut merupakan batas wilayah Kota Banjar:

Utara	Kecamatan Cisaga, dan Kecamatan Dayeuhluhur
Timur	Kecamatan Wanareja
Selatan	Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican
Barat	Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing

Pemerintahan

Daftar Walikota

Artikel utama: Daftar Wali Kota Banjar

No.	Wali Kota			Awal menjabat	Akhir menjabat	Prd.	Ket.	Wakil Wali Kota
—			H. M. Effendi Taufikurrahman S.H., M.H. (Penjabat)	21 Februari 2003	5 Januari 2004	—		—
1			dr. Herman Sutrisno M.M.	5 Januari 2004	31 Juli 2008	1		H. Akhmad Dimyati S.Ip.
—			Drs. R. Sodikin S.H., M.Si. (Pelaksana tugas)	1 Agustus 2008	27 Agustus 2008			—
—			Drs. H. M. Abdul Kohar (Penjabat)	27 Agustus 2008	4 Desember 2008
(1)			Dr. dr. Herman Sutrisno M.M.	4 Desember 2008	4 Desember 2013	2		H. Akhmad Dimyati S.Ip.
2			Hj. Ade Uu Sukaesih S.Ip., M.Si.	4 Desember 2013	4 Desember 2018	3		Darmadji Prawirasetia
				4 Desember 2018	4 Desember 2023	4		Nana Suryana
—			Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati S.E., S.H., M.Si. (Penjabat)	4 Desember 2023	Petahana	—		—

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Banjar dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		2014–2019	2019–2024	2024–2029
	PKB	1	3	3
	Gerindra	3	4	4
	PDI-P	4	5	6
	Golkar	6	7	7
	NasDem	0	1	1
	PKS	2	3	3
	Hanura	2	2	2
	PAN	3	3	1
	Demokrat	2	1	1
	PPP	2	1	2
Jumlah Anggota		25	30	30
Jumlah Partai		9	10	10

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Banjar

Kota Banjar memiliki 4 kecamatan, 9 kelurahan, dan 16 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 201.191 jiwa dengan luas wilayah 113,49 km² dan sebaran penduduk 1.772 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Banjar, adalah sebagai berikut:

Banjar

Langensari

Pataruman

Purwaharja

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
32.79.01	Banjar	3	4	46311-46318	Desa	Balokang Cibeureum Jajawar Neglasari
					Kelurahan	Banjar Mekarsari Situbatu
32.79.04	Langensari	2	4	46341-46346	Desa	Kujangsari Langensari Rejasari Waringinsari
					Kelurahan	Bojongkantong Muktisari
32.79.02	Pataruman	2	6	46322-46329	Desa	Batulawang Binangun Karyamukti Mulyasari Sinar Tanjung Sukamukti
					Kelurahan	Hegarsari Pataruman
32.79.03	Purwaharja	2	2	46331-46334	Desa	Mekarharja Raharja
					Kelurahan	Karangpanimbal Purwaharja
	TOTAL	9	16

Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Banjar cukup signifikan yaitu 7,20% pada tahun 2019 menjadi 9,40% pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan oleh naiknya kembali perkembangan produksi yang menyumbang cukup besar bagi PDRB Kota Banjar. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar dapat dilihat melalui indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Pendidikan

Kota Banjar memiliki sekitar 2.912 sekolah, 265.222 siswa dan 18.264 guru.

Sekolah Menengah Pertama

1. SMP Negeri 3 Banjar
2. SMP Negeri 5 Banjar
3. SMP Negeri 6 Banjar
4. SMP Negeri 8 Banjar
5. SMP Negeri 10 Banjar
6. SMP Pasundan
7. SMPIT Al-Fawwaz
8. SMPIT Miftahul Ihsan
9. SMPIT Uswatun Hasanah
10. MTs Negeri 1 Kota Banjar
11. MTSS Al-Kautsar
12. MTSS Darul Ulum
13. MTSS Miftahul Hidayah
14. MTSS PGII Banjar

SMA/MA/SMK/MAK

1. SMA Negeri 1 Banjar
2. SMA Negeri 3 Banjar
3. SMAS Bina Putera
4. SMK Negeri 1 Banjar
5. SMKS Banjar Mandiri
6. SMKS Bhakti Kencana Banjar
7. SMKS Bina Putera Banjar
8. SMKS Hikmah Banjar
9. SMKS Maarif NU Banjar
10. SMKS Miftahul Ihsan
11. SMKS Pasundan 1 Banjar
12. SMKS Pasundan 2 Banjar

Perguruan Tinggi

• Universitas Netjes College
• Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putera (STIKES Bina Putera)
• Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Banjar (STIT Muhammadiyah Banjar)
• Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar (STAI Miftahul Huda Al-Azhar)
• Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar (STISIP Bina Putera Banjar)

Kesehatan

Rumah Sakit

• RSUD Kota Banjar
• RS Asih Husada
• RS Mitra Idaman
• RSU Banjar Patroman

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

• Puskesmas Banjar I
• Puskesmas Banjar II
• Puskesmas Banjar III
• Puskesmas Purwaharja I
• Puskesmas Purwaharja II
• Puskesmas Pataruman I
• Puskesmas Pataruman II
• Puskesmas Pataruman III
• Puskesmas Lagensari I
• Puskesmas Lagensari II

Makanan Khas

• Renginang Coklat (Rangincok)
• Mi Lidi Khas Banjar
• Galedo
• Sale Pisang
• Kacang Umpet
• Sambal Khas Banjar
• Pepes Lubang
• Otok Owo
• Pepes Ikan
• Kupat Tahu
• Bakso Gawier

Pariwisata

Masjid Agung Banjar

Pariwisata Kota Banjar sekarang bertambah dengan dibangunnya Waterpark dan Setu Leutik. Keberadaan dua objek wisata tersebut semakin menambah objek andalan pariwisata Kota Banjar. Waterpark yang berada di Parunglesang dilalui oleh lalu lintas Jalur Selatan Jawa.

Wisata Air

1. Objek Wisata Danau Mustika

2. Objek Wisata Waterpark Banjar

3. Objek Wisata Setu Leutik

Wisata Sejarah

1. Museum Rawa Onom

2. Museum Kokoplak

3. Terowongan Binangun

4. Lembah Pajamben

Wisata Kuliner

1. Jajanan Khas Sunda

2. Jajanan Seafood

3. Jajanan Oriental

Sebagai penunjang sarana wisata terdapat juga akomodasi berupa:

• 9 buah berupa hotel dan penginapan dengan kapasitas kamar 159 buah dan tempat tidur sebanyak 305 buah
• 1 buah Rest Area
• 1 buah stasiun kereta api, yaitu Stasiun Banjar
• Terminal Bus yang berdekatan dengan Objek Wisata Waterpark.