Lompat ke isi

Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 27: Baris 27:
| kecamatan = 219
| kecamatan = 219
| kelurahan = 377
| kelurahan = 377
| desa = 1915
| desa = 1.915
| suku = [[Suku Tolaki]] 36%<br /> [[Suku Buton]] 26%<br /> [[Suku Muna]] 19%<br /> [[Suku Moronene]] 10%<br /> [[Suku Wawonii]] 9%<br /> [[Lain Lain]] 10%
| suku = [[Suku Tolaki]] 36%<br /> [[Suku Buton]] 26%<br /> [[Suku Muna]] 19%<br /> [[Suku Moronene]] 10%<br /> [[Suku Wawonii]] 9%<br /> [[Lain Lain]] 10%
| agama = [[Islam]] 95,74%<br>[[Kristen]] 2,29%<br>— [[Kristen Protestan|Protestan]] 1,68%<br>— [[Katolik]] 0,61%<br>[[Hindu]] 1,90%<br /> [[Agama Buddha|Buddha]] 0,06%<br /> Lain-lain 0,01%<ref name="DUKCAPIL">{{cite web|url=https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/|title=Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021|website=www.dukcapil.kemendagri.go.id|accessdate=25 September 2021|format=visual}}</ref>
| agama = [[Islam]] 95,74%<br>[[Kristen]] 2,29%<br>— [[Kristen Protestan|Protestan]] 1,68%<br>— [[Katolik]] 0,61%<br>[[Hindu]] 1,90%<br /> [[Agama Buddha|Buddha]] 0,06%<br /> Lain-lain 0,01%<ref name="DUKCAPIL">{{cite web|url=https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/|title=Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021|website=www.dukcapil.kemendagri.go.id|accessdate=25 September 2021|format=visual}}</ref>

Revisi per 20 Desember 2021 01.03

Sulawesi Tenggara
Provinsi
Kiri atas ke kanan: Masjid Al Alam, Tugu eks-MTQ, Danau Biru, Air Terjun Moramo
Kiri atas ke kanan: Masjid Al Alam, Tugu eks-MTQ, Danau Biru, Air Terjun Moramo
Bendera Sulawesi Tenggara
Bendera
Lambang resmi Sulawesi Tenggara
Lambang
Motto: 
Inae Konasara Iye Pinesara Inae Liasara Iye Pinekasa (Siapa Yang Berbuat Baik, Anda Akan Hormati Dan Siapa Yang Berbuat Buruk Maka Akan Di Perlakuan Buruk) Bahasa Tolaki - Bolimo Karo Somanamo Lipu Bahasa Wolio - Hansuru hansuru badha sumano kono hansuru liwu Bahasa Muna
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUndang-Undang No. 13 Tahun 1964[1]
Tanggal27 April 1964
Ibu kotaKota Kendari
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 15
  • Kota: 2
  • Kecamatan: 219
  • Kelurahan: 377
  • Desa: 1.915
Pemerintahan
 • GubernurAli Mazi
 • Wakil GubernurLukman Abunawas
 • Sekretaris DaerahNur Endang Abbas
 • Ketua DPRDAbdulrahman Saleh
Luas
 • Total38.140 km2 (14,730 sq mi)
Populasi
 (2020)[2]
 • Total2.755.589
 • Kepadatan72/km2 (190/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 95,74%
Kristen 2,29%
— Protestan 1,68%
— Katolik 0,61%
Hindu 1,90%
Buddha 0,06%
Lain-lain 0,01%[3]
 • BahasaIndonesia (bahasa resmi)
Tolaki, Moronene, Cia-cia, Wolio, Muna, Kulisusu, Bajo, Wakatobi, Culambacu
 • IPMKenaikan 71,66 (2021)
tinggi[4]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
93xxx
Kode area telepon
Daftar
  • 0401 — Kendari
  • 0402 — Baubau
  • 0403 — Muna
  • 0404 — Wakatobi
  • 0405 — Kolaka
  • 0408 — Konawe
Kode ISO 3166ID-SG
Pelat kendaraanDT
Kode Kemendagri74 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS74 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 1.639.676.883.000,- (2020)[5]
Lagu daerah
Daftar
  • Wulele Sanggula (Tolaki), Wonua Mekongga (Tolaki), Lamarambi (Tolaki), Peia Tawa-tawa (Tolaki), Molulo (Tolaki), Notesolo Riringgu (Tolaki), Wonua Bombana (Moronene), Kampo Tangkeno (Moronene), Tina Orima (Moronene),Otampo (Muna), Kapusuli Kadea (Muna), Lemo Nipi (Muna), Koemo Moghae (Muna), Ngkururio (Buton) Tana Wolio (Buton), Kaki Dhisaku (Buton). Sope-Sope (Buton), Bentena Wolio (Buton), Botuki Pojanjita (Buton), Campaga Kapalute (Buton), Nana Maelu (Buton), Kasamea (Buton), Yinca Motobori (Buton), Poraeku (Buton), Kamboi Tepandona Matamu (Buton), Konowiana Ahadi (Buton), Kaliwu-liwu Kampou (Buton), Hune (Buton), Lalaala (Buton), Kamba Yimasiaka (Buton), Baraungga Mpaempea (Buton), Baralalou (Buton), Apokia Upara-Para (Buton), Lagu Wolio (Buton), Bula (Buton), Kanturu Maynawa (Buton), Mancuana Momakesana (Buton), Lawana Anto (Buton), Kampo Tangkeno (Buton)
Flora resmiAnggrek serat
Fauna resmiAnoa
Situs websultraprov.go.id
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara (disingkat Sultra) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' – 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha).

Sejarah

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) dengan Baubau sebagai ibu kota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Masa Kesultanan – Kerajaan Nusantara

Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Negara Kesultanan – Kerajaan Nusantara hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952, sebelumnya merupakan Afdeling. Onderafdeling ini kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Boeton Laiwoi dengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau. Onderafdeling Boeton Laiwui tersebut terdiri dari: Afdeling Boeton, Afdeling Muna, dan Afdeling Laiwui.

Onderafdeling secara konsepsional merupakan suatu wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang (wedana bangsa Belanda) yang disebut Kontroleur (istilah ini kemudian disebut Patih) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap yang dikepalai oleh seorang hoofd dan beberapa distrik (kedemangan) yang dikepalai oleh seorang districthoofd atau kepala distrik setingkat asisten wedana.

Status Onderafdeling diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada daerah-daerah yang memiliki kekuasaan asli dan kedaulatan yang dihormati bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Pengakuan kekuasaan ini diberikan karena daerah-daerah tersebut bukanlah daerah jajahan Belanda namun sebagai daerah yang memiliki jalinan hubungan dengan Belanda.

Dalam beberapa anggapan bahwa Onderafdeling merupakan jajahan kiranya tidaklah benar, karena dalam kasus Onderafdeling Boeton Laiwoi terdapat hubungan dominasi yang agak besar oleh Belanda sebagai pihak yang super power pada masa itu dengan Kesultanan dan Kerajaan di Sulawesi Tenggara khususnya Kesultanan Buton, sehingga diberikanlah status Onderafdeling Boeton Laiwoi.

Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah Onderafdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Sulawesi Tenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Baubau. Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onderafdeling Boeton Laiwui serta bekas Onderafdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar.

Masa Orde Lama (1945-1965)

Melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Keempat daerah tingkat II tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sulitnya komunikasi perhubungan saat itu, antar Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara dengan pusat Pemerintahan Provinsi di Makassar, menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan tugas pembangunan disamping gangguan pemberontakan DI/TII.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas, memiliki berbagai hasil tambang yaitu aspal dan nikel, maupun sejumlah bahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya. Atas pertimbangan ini tokoh–tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Cita-cita tersebut tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara yang menetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibu kotanya Kendari.

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu saat dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Inf. A.A. Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Karena itu, tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.

Masa Orde Baru (1965-1998)

Pada 3 Agustus 1995, dibentuk satu kota yaitu Kota Kendari, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari. Kabupaten Kendari sekarang bernama Kabupaten Konawe.

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada 21 Juni 2001, dibentuk satu kota baru bernama Kota Baubau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kemudian selanjutnya terbentuk beberapa kabupaten baru, antara lain:

  1. Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
  2. Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
  3. Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)
  4. Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Konawe (25 Februari 2003)
  5. Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)
  6. Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)
  7. Kabupaten Kolaka Timur, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (14 Desember 2012)
  8. Kabupaten Konawe Kepulauan, dimekarkan dari Kabupaten Konawe (12 April 2013)
  9. Kabupaten Buton Tengah, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
  10. Kabupaten Buton Selatan, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
  11. Kabupaten Muna Barat, dimekarkan dari Kabupaten Muna (Juli 2014)

Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 15 kabupaten dan 2 kota. Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara pada Gedung Menara Global yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto DKI Jakarta.

Pemerintahan

Daftar gubernur

Artikel utama: Daftar gubernur Sulawesi Tenggara

Berikut merupakan daftar Gubernur Sulawesi Tenggara secara definitif sejak tahun 1964.[6][7] <onlyinclude>

Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor urut Gubernur Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   Jan Wayong Independen 27 April 1964 18 Juli 1965 1 tahun, 82 hari I
(1965) 		Lowong
2 Laode Hadi Independen 28 Juli 1965 5 Oktober 1966 1 tahun, 69 hari II
(1965) 		Jacob Silondae
Konggoasa
3   Eddy Sabara
(1927–1995) 		ABRI–Angkatan Darat 24 April 1967 23 Juni 1978 11 tahun, 60 hari III
(1967) 		Lowong
4   Abdullah Silondae
(1928–1981) 		Independen 23 Juni 1978 1981 2–3 tahun IV
(1978) 		[ket. 1]
5 Alala
(1937–2003) 		Independen 23 September 1982 23 September 1987 5 tahun, 0 hari V
(1982) 		Zainal Arifin Sugianto
23 September 1987 23 Desember 1992 5 tahun, 91 hari VI
(1987)
6 Laode Kaimoeddin
(1935–2009) 		Independen 23 Desember 1992 23 Desember 1997 5 tahun, 0 hari VII
(1992) 		D. Muhiddin
23 Desember 1997 18 Januari 2003 5 tahun, 26 hari VIII
(1997) 		Hoesein Effendy [ket. 2]
7   Ali Mazi
(lahir 1961) 		Golkar 18 Januari 2003 18 Januari 2008 5 tahun, 0 hari IX
(2003) 		Yusran A. Silondae [ket. 3]
8 Nur Alam
(lahir 1967) 		PAN 18 Februari 2008 18 Februari 2013 5 tahun, 0 hari X
(2008) 		Saleh Lasata
18 Februari 2013 18 Februari 2018[a] 5 tahun, 0 hari XI
(2013)
(7)   Ali Mazi
(lahir 1961) 		NasDem 5 September 2018 5 September 2023 5 tahun, 0 hari XII
(2018) 		Lukman Abunawas
Catatan
  1. ^ Berstatus non-aktif dari 6 Juli 2017 hingga 18 Februari 2018, jabatan diisi oleh Pelaksana Tugas Saleh Lasata[9]
Keterangan
  1. ^ Meninggal dunia saat menjabat
  2. ^ Masa jabatan diperpanjang akibat terjadinya kerusuhan pasca pemilihan Gubernur
  3. ^ Diaktifkan kembali melalui Keppres N.059/P/2007 pada jabatannya semula sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuktikan bahwa Ali Mazi tidak pernah berbohong kepada publik dan masyarakat Sultra[8]

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

DPRD Sulawesi Tenggara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 7 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Charis Mardiyanto, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.[10][11][12] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Amanat Nasional adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang meraih 7 kursi serta PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 5 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara dalam tiga periode terakhir.[13][14][15]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024 2024-2029
PKB 1 Kenaikan 3 Steady 3
Gerindra 4 Steady 4 Kenaikan 5
PDI-P 5 Steady 5 Kenaikan 6
Golkar 7 Steady 7 Penurunan 6
NasDem 3 Kenaikan 5 Kenaikan 6
PKS 5 Penurunan 4 Steady 4
PPP 2 Steady 2 Kenaikan 3
PAN 9 Penurunan 8 Penurunan 3
Hanura 3 Penurunan 1 Steady 1
Demokrat 6 Penurunan 5 Penurunan 4
PBB 0 Kenaikan 1 Kenaikan 4
Jumlah Anggota 45 Steady 45 Steady 45
Jumlah Partai 10 Kenaikan 11 Steady 11


Daftar kabupaten dan kota

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara
No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[16] Jumlah penduduk (2020)[16] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Bombana Rumbia Edi Suharmanto (Pj.) 3.316,16 150.706 22 22/121
2 Kabupaten Buton Pasarwajo La Haruna (Pj.) 1.648,04 119.353 7 12/83
3 Kabupaten Buton Selatan Batauga Parinringi (Pj.) 510,00 99.173 7 10/60
4 Kabupaten Buton Tengah Labungkari Konstantinus Bukide (Pj.) 958,00 118.907 7 10/67
5 Kabupaten Buton Utara Buranga M. Ridwan Zakariah 1.923,03 68.553 6 12/78
6 Kabupaten Kolaka Kota Kolaka Muhammad Fadlansyah (Pj.) 3.283,59 243.832 12 35/100
7 Kabupaten Kolaka Timur Tirawuta Abdul Azis 3.992,53 125.311 13 16/117
8 Kabupaten Kolaka Utara Lasusua Yusmin (Pj.) 3.392,00 139.319 15 6/127
9 Kabupaten Konawe Kota Unaaha Stanley (Pj.) 6.087,68 266.299 27 57/297
10 Kabupaten Konawe Kepulauan Langara Amrullah 867,58 38.849 7 7/89
11 Kabupaten Konawe Selatan Andolo Surunuddin Dangga 4.237,74 317.826 25 15/336
12 Kabupaten Konawe Utara Wanggudu Ruksamin 5.101,76 62.403 13 11/159
13 Kabupaten Muna Kota Raha Bachrun (Plt.) 2.057,69 223.991 22 26/125
14 Kabupaten Muna Barat Sawerigadi La Ode Butolo (Pj.) 1.022,89 84.182 11 5/81
15 Kabupaten Wakatobi Wangi-Wangi Haliana 473,62 111.402 8 26/75
16 Kota Baubau - Rasman Manafi (Pj.) 295,07 167.519 8 43/-
17 Kota Kendari - Muhammad Yusuf (Pj.) 271,80 347.381 10 64/-


Demografi

Jumlah Penduduk

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Dari publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturut-turut (dalam ribuan) 2.243,6 (2010), 2.499,5 (2015), 2.755,6 (2020), 3.003,3 (2025), 3.237,7 (2030) dan 3.458,1 (2035).

Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990–2000 adalah 2,79% per tahun dan tahun 2004–2005 menjadi 0,02%.[butuh rujukan] Laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten selama kurun waktu 2004–2005 hanya kota Kendari dan Kabupaten Muna yang menunjukan pertumbuhan yang positif, yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun, sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.

Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun 700.433 jiwa (35,75%) dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan mencapai 984.987 jiwa (20.27%) dan penduduk laki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%).

Jumlah penduduk tahun 1971–2010

Tahun 1971 1980 1990 1995 2000 2010
Jumlah penduduk 714.120 942.302 1.349.619 1.586.917 1.776.292 2.232.586
Sejarah kependudukan Sulawesi Tenggara
Sumber:[17]

Suku bangsa

Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi Sulawesi Tenggara adalah suku asli setempat, termasuk yang paling banyak ialah suku Mandar, Mamasa, Galumpang, dan lainnya. Ada juga suku Bugis, Jawa, Bali dan suku Lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Sulawesi Tenggara:[18]

Gadis suku Buton dalam tradisi Posuo.
Foto lama, wanita Mandar dari kalangan ningrat
No Suku Jumlah 2010 %
1 Asal Sulawesi* 1.401.478 62,81%
2 Bugis 496.410 22,25%
3 Jawa 159.170 7,13%
4 Makassar 59.301 2,66%
6 Bali 49.411 2,21%
7 Sunda 25.408 1,14%
8 Sasak 6.857 0,31%
9 Maluku 5.332 0,24%
10 Asal NTT 4.877 0,22%
11 Tionghoa 2.890 0,13%
12 Minahasa 2.291 0,10%
13 Batak 1.952 0,09%
14 Lainnya 15.909 0,71%
Provinsi Sulawesi Tenggara 2.231.286 100%

Catatan: *Suku asal Sulawesi dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, mencakup suku yang berasal dari Sulawesi Barat, termasuk suku Mandar, Mamasa, Buton, Muna, Tolaki, Galumpang, dan lainnya.

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 14 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.[19] Keempat belas bahasa tersebut adalah: (1) Bajo, (2) Bali, (3) Cia-Cia, (4) Culambacu, (5) Jawa, (6) Kulisusu, (7) Lasalimu-Kamaru, (8) Morunene, (9) Muna, (10) Pulo, (11) Sasak, (12) Sunda, (13) Tolaki, dan (14) Wolio.[20]

Ekonomi

Komoditi

  1. Pertanian, meliputi: kakao, kacang mede, kelapa, cengkih, kopi, pinang lada dan vanili
  2. Kehutanan, meliputi: kayu gelondongan dan kayu gergajian
  3. Perikanan, meliputi: perikanan darat dan perikanan laut
  4. Peternakan, meliputi: sapi, kerbau dan kambing
  5. Pertambangan, meliputi: aspal,[21] nikel, emas, marmer, batu setengah permata, onix, batu gamping dan tanah liat

Referensi

  1. ^ http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1433.pdf
  2. ^ "Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 1971 - 2020". BPS. Diakses tanggal 2019-12-21. 
  3. ^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 25 September 2021. 
  4. ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2021". www.bps.go.id. Diakses tanggal 26 November 2021. 
  5. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 25 September 2021. 
  6. ^ "Indonesian Provinces". World Statesmen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-16. Diakses tanggal 9 Maret 2016. 
  7. ^ "Sejarah Sultra". Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-16. Diakses tanggal 15 Oktober 2017. 
  8. ^ "Ali Mazi Terbukti Tidak Bohong". Merdeka.com. 28 Juli 2007. Diakses tanggal 13 September 2018. [pranala nonaktif permanen]
  9. ^ "Mendagri Tunjuk Saleh Lasata Plt Gubernur Sultra". sultra.antaranews.com. 6 Juli 2017. Diakses tanggal 27 Juni 2024. 
  10. ^ "45 Anggota DPRD Sultra Periode 2019—2024 Dilantik". mediakendari.com. 07-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  11. ^ "45 Anggota DPRD Sultra 2019-2024 Resmi Dilantik". jurnalsumatra.com. 07-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  12. ^ "Anggota DPRD Sultra Dilantik, Abdurrahman Saleh Terima Palu Sidang". sultrakini.com. 07-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  13. ^ "Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 147/PL.01.9-Kpt/74/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilu 2019" (PDF). sultra.kpu.go.id. 13-08-2019. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-01-19. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  14. ^ "Resmi Dilantik Ini Daftar Nama Anggota DPRD Sultra Periode 2019-2024". sultranet.com. 08-10-2019. Diakses tanggal 19-10-2019. 
  15. ^ "45 Anggota DPRD Sultra Resmi Dilantik". dprd.sultraprov.go.id. 10-02-2018. Diakses tanggal 19-10-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  16. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-12. 
  17. ^ "Penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus meningkat". BPS Sultra. Diakses tanggal 1 October 2010. 
  18. ^ "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (pdf). www.bps.go.id. hlm. 36–41. Diakses tanggal 17 Oktober 2021. 
  19. ^ "Penyebaran Bahasa di Indonesia". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  20. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Tenggara". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
  21. ^ Produsen Aspal Buton

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Sulawesi_Tenggara&oldid=19572181"