Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Perbedaan antara revisi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM
Gambaran umum
Singkatan	Komnas HAM
Didirikan	1993
Dasar hukum pendirian	Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993
Struktur
Ketua	Ahmad Taufan Damanik
Wakil Ketua Eksternal	Amiruddin
Wakil Ketua Internal	Munafrizal Manan
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan	Beka Ulung Hapsara
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi	Hariansyah
Komisioner Pengkajian dan Penelitian	Sandrayati Moniaga
Komisioner Pemantauan/Penyelidikan	Mohammad Choirul Anam
Situs web
	www.komnasham.go.id
	Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 28 Agustus 2022 05.21

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Landasan hukum

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

Instrumen nasional

Undang-undang Dasar 1945;
Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM;
Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait;

Instrumen internasional

Piagam PBB, 1945;
Deklarasi Universal HAM 1948;
Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Anggota Komnas HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

Kantor perwakilan

Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan:

Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat
Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat
Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah
Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku
Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua.

Pranala luar

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

@@ Baris 16: / Baris 16: @@
 |pimpinan1        = [[Daftar Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia#Daftar Ketua Komnas HAM|Ketua]]
 |nama_pimpinan1   = [[Ahmad Taufan Damanik]]
-|pimpinan2        = Wakil Ketua Bidang Internal
+|pimpinan2        = Wakil Ketua Eksternal
-|nama_pimpinan2   = [[Hairansyah]]
+|nama_pimpinan2   = [[Amiruddin]]
-|pimpinan3        = Wakil Ketua Bidang Eksternal
+|pimpinan3        = Wakil Ketua Internal
-|nama_pimpinan3   = [[Sandrayati Moniaga]]
+|nama_pimpinan3   = [[Munafrizal Manan]]
-|pimpinan4        = Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan
+|pimpinan4        = Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
-|nama_pimpinan4   = [[Amiruddin]]
+|nama_pimpinan4   = [[Beka Ulung Hapsara]]
-|pimpinan5        = Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian
+|pimpinan5        = Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi
-|nama_pimpinan5   = [[Mohammad Chairul Anam]]
+|nama_pimpinan5   = [[Hariansyah]]
-|pimpinan6        = Koordinator Subkomisi Mediasi
+|pimpinan6        = Komisioner Pengkajian dan Penelitian
-|nama_pimpinan6   = [[Munafrizal Manan]]
+|nama_pimpinan6   = [[Sandrayati Moniaga]]
-|pimpinan7        = Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM
+|pimpinan7        = Komisioner Pemantauan/Penyelidikan
-|nama_pimpinan7   = [[Beka Ulung Hapsara]]
+|nama_pimpinan7   = [[Mohammad Choirul Anam]]
-|pimpinan8        = Sekretaris
+|pimpinan8        =
-|nama_pimpinan8   = [[Tasdiyanto]]
+|nama_pimpinan8   =
 |pimpinan9        =
 |nama_pimpinan9   =
@@ Baris 43: / Baris 43: @@
 }}
 {{Politics of Indonesia}}
-'''Komisi Nasional Hak Asasi Manusia''' atau '''Komnas HAM''' adalah sebuah lembaga negara mandiri yang memiliki mandat pada empat (4) Undang-Undang yaitu UU. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komisi ini didirikan pada 7 Juni [[1993]] berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan Sidang Paripurna sebagai keputusan tertinggi di Komnas HAM. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dipilih oleh Anggota dan ditetapkan Sidang Paripurna dengan masa jabatan 2,5 tahun.
+'''Komisi Nasional Hak Asasi Manusia''' atau '''Komnas HAM''' adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 == Tujuan ==