Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Lambang
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020
Bidang tugas	Menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
Susunan organisasi
Menteri	Mahfud MD
Sekretaris Kementerian	Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, M.Tr.(Han).
Inspektorat	Brigjen TNI Fauzi Rusli
Deputi
Deputi I Bidkor Poldagri	Mayjen TNI Djaka Budhi Utama
Deputi II Bidkor Pollugri	Rina Prihtyasmiarsi Soemarno
Deputi III Bidkor Kumham	Sugeng Purnomo
Deputi IV Bidkor Hanneg	Mayjen TNI Heri Wiranto
Plt. Deputi V Bidkor Kamtibmas	Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja
Deputi VI Bidkor Kesbang	Janedjri M. Gaffar
Deputi VII Bidkor Kominfotur	Marsda TNI Arif Tasrif
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kejaksaan Agung Indonesia • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
LPNK yang dikoordinasikan
• Badan Intelijen Negara • Badan Siber dan Sandi Negara • Badan Keamanan Laut Republik Indonesia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Alamat
Kantor pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web	www.polkam.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemko Polhukam RI dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Mahfud MD.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemko Polhukam;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemko Polhukam;
8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemko Polhukam; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kejaksaan Agung Indonesia
8. Tentara Nasional Indonesia
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Instansi lain yang dianggap perlu

Struktur organisasi

1. Sekretariat Kementerian
   • Biro Perencanaan dan Organisasi
   • Biro Umum
   • Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
2. Inspektorat
3. Deputi
   • Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Deputi I)
   • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Deputi II)
   • Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Deputi III)
   • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Deputi IV)
   • Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional (Deputi V)
   • Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi VI)
   • Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Deputi VII)
4. Staf Ahli
   • Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
   • Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
   • Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
   • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
   • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia