Wilopo

Wilopo
Perdana Menteri Indonesia Ke-7
Masa jabatan 1 April 1952 – 30 Juli 1953
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Wilopo
Wakil PM	Prawoto Mangkusasmito
Pendahulu Soekiman Wirjosandjojo Pengganti Ali Sastroamidjojo
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Ke-6
Masa jabatan 1968–1978
Presiden	Soeharto
Pendahulu RAA Wiranatakusuma Pengganti Idham Chalid
Menteri Pertahanan Indonesia Ke-6
Masa jabatan 2 Juni 1953 – 30 Juli 1953
Presiden	Soekarno
Pendahulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX Pengganti Iwa Kusumasumantri
Menteri Luar Negeri Indonesia Ke-5
Masa jabatan 3 April 1952 – 29 April 1952
Presiden	Soekarno
Pendahulu Achmad Soebardjo Pengganti Moekarto Notowidigdo
Menteri Perburuhan Indonesia
Masa jabatan 20 Desember 1949 – 6 September 1950
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Mohammad Hatta
Pendahulu Kusnan Pengganti Soeroso
Informasi pribadi
Lahir	(1909-10-21)21 Oktober 1909 Purworejo, Keresidenan Kedu, Hindia Belanda
Meninggal	20 Januari 1981(1981-01-20) (umur 71) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	PNI
Profesi	Politikus
Sunting kotak info • L • B

Wilopo (21 Oktober 1909 – 20 Januari 1981) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 - 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Kabinetnya pun pada akhirnya jatuh —sebagai akibat Peristiwa 17 Oktober 1952, karena ketidakpuasan kalangan militer terhadap debat berkepanjangan dalam parlemen sehingga tokoh-tokoh Angkatan Darat memaksa Presiden membubarkan kabinetnya.

Pendidikan

Setelah menamatkan HIS di Purworejo, Wilopo kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO di kota Magelang dengan bantuan seorang paman, Dokter Soekadi adik kandung ayahnya. Kemudian Wilopo mengenyam pendidikan tingkat Algemene Middelbare School (AMS) B di Yogyakarta pada tahun 1927 dengan menerima beasiswa dari Pemerintah Hindia Belanda. Ia sempat menjadi anggota Jong Java dan ditawari masuk Pemuda Indonesia tetapi Ia menahan diri untuk tidak aktif karena diancam oleh direktur sekolah dan takut beasiswanya dicabut oleh pemerintah kolonial.

Setelah lulus dari AMS B, ia sempat melanjutkan pendidikan ke Technische Hoogeschool (TH Bandung) pada tahun 1931, namun tidak selesai karena kesibukannya mengajar di Taman Siswa di kota Sukabumi . Wilopo lalu pindah ke Rechtshogeschool (RHS) te Batavia untuk kuliah jurusan hukum pada tahun 1933. Di Jakarta, Wilopo terus memperdalam kegiatan politiknya. Sembari belajar hukum di kampusnya, ia juga aktif dalam partai dan beberapa organisasi pemuda di Jakarta. Dirinya juga bekerja sebagai pengajar di beberapa sekolah dan menjadi penulis untuk beberapa surat kabar Belanda. Banyaknya kesibukan menyebabkan dia kurang sempat mempelajari buku-buku hukum. Hal itu menyebabkan studi Wilopo yang harusnya dapat diselesaikan selama lima tahun, tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Beruntung pada tahun 1939 terjadi keadaan darurat menghadapi invasi Jepang ke Hindia Belanda, sehingga Dekan RHS memutuskan bahwa seluruh mahasiswa yang sudah mencapai D-II dianggap sebagai sarjana.

Karier

Menteri Perburuhan (1947-1948)

Amir Syarifudin dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) untuk kedua kalinya pada tanggal 3 Juli 1947. Wilopo kemudian diberi wewenang untuk mendampingi S.K. Trimurti sebagai Menteri Perburuhuan. Sebagai Menteri Muda Perburuhan, Wilopo telah menyusun Undang-Undang Perburuhan dan Undang-Undang Kecelakaan, mengingat sejak pecahnya perang, bantuan yang diberikan pada buruh maupun korban belum memiliki kekuatan hukum yang tetap . Dirinya kemudian tetap dipercaya sebagai Menteri Perburuhan saat Mohammad Hatta menjadi PM di era Republik Indonesia Serikat yang singkat.

Menteri Perekonomian (1951-1952)

Memasuki era parlementer, Wilopo yang merupakan anggota PNI diangkat menjadi Menteri Perekonomian pada tanggal 16 Juli 1951 dalam Kabinet Sukiman . Sebagai Menteri Perekonomian dalam kabinet kedua ini, Wilopo dihadapkan pada masalah inflasi. Meningkatnya harga beras membuat masyarakat semakin gelisah. Dalam menghadapi hal tersebut Wilopo sebagai menteri perekonomian, mengumpulkan wakil-wakil organisasi pedagang dan pemilik penggilingan. Mereka dimintai bantuan untuk berusaha bersama pemerintah menurunkan kembali harga beras. Setelah mendengar saran dan keluhan mereka, Wilopo lantas memerintahkan Jendral Kementrian Perekonomian, Mohammad Sediono untuk mengumumkan ke seluruh Indonesia bahwa mulai tengah malam pada waktu yang telah ditentukan, tiap persediaan beras lebih dari dua bal tidak boleh dipindahkan tanpa izin, selain itu semua penggilingan beras ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah. Selain itu juga direncanakan selama dua tahun mendatang impor beras mencapai 700.000 ton. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut dalam waktu singkat harga beras menurun dari Rp 3,50 menjadi Rp2,50 per liternya.

Perdana Menteri

Artikel utama: Kabinet Wilopo

Setelah jatuhnya Kabinet Sukiman pada tanggal 23 Februari 1952, sempat terjadi krisis kabinet dalam pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1952, Presiden Soekarno lantas menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru. Keputusan ini disahkan cera resmi sesuai Keputusan Presiden no. 71 tahun 1952. Sebelum menunjuk Wilopo, Presiden telah berunding dengan Mr. Tambunan, selaku Ketua Parlemen dan parlemen menyatakan mendukung keputusan tersebut. Pada hari Kamis, 3 April 1952, Presiden melantik Kabinet Wilopo secara resmi. Dengan dilantiknya kabinet yang baru menandai berakhirnya masa kekosongan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40 hari.

Program kerja yang diusung kabinet ini juga tidak jauh berbeda dengan program kerja dua kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukan dalam program kerjanya, hal ini mengingat bahwa Indonesia yang baru saja merdeka saat itu memiliki masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu periode kabinet saja.

Berikut ini adalah program kerja yang diajukan dan diterima oleh presiden:

• Organisasi Negara

1. Melaksanakan pemilihan umum untuk konstitunante dan dewan-dewan daerah.
2. Menjelaskan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.
3. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.

• Kemakmuran

1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat.
2. Melanjutkan usaha perubahan agraria

• Keamanan

1. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum.
2. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

• Perburuhan

1. Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.

• Pendidikan dan Pengajaran

1. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan, pendidikan, dan pengajaran.

• Luar Negeri

1. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
2. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Meneruskan perjuangan memasukan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepat-cepatnya.

Beberapa jabatan yang pernah dipercayakan kepada Wilopo:

• Menteri Muda Perburuhan pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan Amir Sjarifuddin II (1947–1948)
• Menteri Perburuhan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949–1950)
• Menteri Luar Negeri pada Kabinet Wilopo ad interim (1952)
• Perdana Menteri pada Kabinet Wilopo (1952–1953)
• Ketua Konstituante (1955–1959)
• Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1968–1978)
• Anggota Komite Empat - tim pemberantas korupsi (1970)

Referensi

Jabatan politik
Didahului oleh: Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri Indonesia 1952–1953	Diteruskan oleh: Ali Sastroamidjojo
Didahului oleh: Sri Sultan Hamengkubuwono IX	Menteri Pertahanan Indonesia 1953	Diteruskan oleh: Iwa Kusumasumantri
Didahului oleh: Achmad Soebardjo	Menteri Luar Negeri Indonesia 1952	Diteruskan oleh: Moekarto Notowidigdo
Didahului oleh: Kusnan	Menteri Pemburuan Indonesia 1949–1950	Diteruskan oleh: Soeroso
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: RAA Wiranatakusuma	Ketua Dewan Pertimbangan Agung 1968–1978	Diteruskan oleh: Idham Chalid