Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 3 September 2009 03.53

Departemen Pertahanan, disingkat Dephan, adalah departemen dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Dephan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak tanggal 21 Oktober 2004 kembali dijabat oleh Juwono Sudarsono.

Dephan merupakan salah satu dari tiga departemen (bersama Deplu dan Depdagri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dephan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Sejarah

Masa Kemerdekaan

Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 Departemen (Kementerian) diantaranya Kementerian Pertahanan. Selanjutnya pada bulan Oktober 1945, disaat Kementerian belum berjalan sebagaimana mestinya, dibentuklah Kementerian Keamanan Rakyat.

Masa Orde Baru

Kabinet Pembangunan (tahun 1968) fungsi pertahanan dikendalikan langsung oleh Presiden yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan hingga tahun 1973. Pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dimana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

Masa Reformasi

Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri^[1] dan juga dilakukan pemisahan jabatan dimana Menteri Pertahanan sebagai jabatan politik, tidak lagi merangkap jabatan Panglima TNI.

Fungsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 16, tugas Menteri Pertahanan adalah:

Memimpin Departemen Pertahanan.
Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
Menyusun Buku Putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
Menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
Bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Struktur organisasi

Lihat pula

Referensi

^ TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Departemen Pertahanan Republik Indonesia

[1] TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

[1]

@@ Baris 14: / Baris 14: @@
 '''Masa Reformasi'''
-[[Departemen Pertahanan Republik Indonesia|Departemen Pertahanan Keamanan]] mereformasi diri dengan pemisahan [[TNI]] - [[Polri]]<ref>TAP MPR No. VII/MPR/2000</ref> dan juga dilakukan pemisahan jabatan dimana [[Menteri Pertahanan Republik Indonesia|Menteri Pertahanan]] sebagai jabatan [[politik]], tidak lagi merangkap jabatan Panglima TNI.
+[[Departemen Pertahanan Republik Indonesia|Departemen Pertahanan Keamanan]] mereformasi diri dengan pemisahan [[TNI]] - [[Polri]]<ref>TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan [[TNI]] dan [[POLRI]]</ref> dan juga dilakukan pemisahan jabatan dimana [[Menteri Pertahanan Republik Indonesia|Menteri Pertahanan]] sebagai jabatan [[politik]], tidak lagi merangkap jabatan Panglima TNI.
 == Fungsi ==