Lompat ke isi

Wiranto

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Yasa Maulana,S.Pd
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia ke-6
Mulai menjabat
27 Juli 2016
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Masa jabatan
26 Oktober 1999 – 15 Februari 2000
PresidenAbdurahman Wahid
Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-20
Masa jabatan
14 Maret 1998 – 20 Oktober 1999
PresidenSoeharto
Bacharuddin Jusuf Habibie
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-12
Masa jabatan
16 Februari 1998 – 26 Oktober 1999
PresidenSoeharto
Bacharuddin Jusuf Habibie
Ketua Umum PBSI ke-13
Mulai menjabat
2016
Sebelum
Pendahulu
Gita Wirjawan
Pengganti
Petahana
Sebelum
Ketua Umum Partai Hanura ke-1
Masa jabatan
21 Desember 2006 – 21 Desember 2016
Sebelum
Pendahulu
Jabatan Baru
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir4 April 1947 (umur 77)
Indonesia Yogyakarta, Indonesia
Partai politikPartai Golkar (1999–2006)
Partai Hanura (2006–)
Suami/istriRugaiya Usman Wiranto
Anak3
Orang tuaRS Wirowijoto
Suwarsijah
Alma materAkademi Militer
Universitas Terbuka
Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer
PekerjaanTentara dan Politikus
Tanda tanganBerkas:Sign Wiranto.png
Situs webwww.wiranto.com www.facebook.com/wiranto.official twitter.com/wiranto1947
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Darat
Masa dinas1968–1999
Pangkat Jenderal TNI
SatuanInfanteri
Goodreads character: 9918
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Yasa Maulana, S.H., S.I.P., M.M. (lahir 4 April 1947 [1]) adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada reshuffle Kabinet Kerja kedua menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Wiranto pernah menjabat Panglima TNI periode 1998-1999. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua (2010-2015) dan kembali terpilih lagi pada periode 2015 - 2020 pada Munas II Hanura yang diadakan pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah[2].

Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).

Pendidikan

  • SMA Negeri 4 Surakarta (1964)
  • Akademi Militer Nasional (1968)
  • Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984)
  • Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
  • Lemhannas RI (1995)
  • Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)
  • STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006)
  • Universitas Negeri Jakarta, Doktor bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2012)

Karier militer

Wiranto saat menjadi Panglima ABRI

Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KASAD.

Selepas KASAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998.

Berikut adalah jabatan yang pernah dipegang Wiranto:

  • Danton Yonif 712/Wiratama
  • Danton Yonif 713/Satyatama
  • Danki Yonif 712/Wiratama
  • Danki Yonif 713/Satyatama
  • Wadan Yonif 712/Wiratama
  • Wadan Yonif 713/Satyatama
  • Karoteknik Ditbang Pussenif (1983)
  • Kadep Milnik Pussenif (1984)
  • Kasbrigif-9 Kostrad (1985)
  • Waasops Kaskostrad (1987)
  • Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)
  • Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)
  • Kasdam Jaya (1993)
  • Pangdam Jaya (1994)
  • Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1996)
  • Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997)
  • Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI (1998)

Kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM

Wiranto diduga terlibat dalam kejahatan perang di Timor Timur (saat ini bernama Republik Demokratik Timor Leste) tahun 1999.[3] Bersama lima perwira militer lainnya yang diduga terlibat, Wiranto didakwa oleh pengadilan (PBB) ikut terlibat dalam tindak kekerasan pada tahun 1999 yang terjadi selama dan setelah berlangsungnya referendum kemerdekaan Timor Leste.

Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia menolak untuk menyelidiki perwira dan aparat kepolisian yang dituduh terlibat pelanggaran HAM dalam pembebasan Timor Timur. Penolakan untuk memejahijaukan itu dianggap melecehkan bukti yang telah ada. Wiranto dan lima perwira lainnya tersebut masuk dalam daftar tersangka penjahat perang dan dilarang masuk ke Amerika Serikat.[4]

Jaksa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyarankan Timor Leste mengeluarkan surat penangkapan internasional bagi bekas Panglima TNI Jenderal tersebut. Nicholas Koumjian, seorang jaksa PBB dari Pengadilan Khusus Kriminal Serius di Dili mengatakan, Wiranto semestinya bertanggung jawab atas insiden berdarah tahun 1999 itu. Dia juga mengatakan bahwa Wiranto telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kekuatan militer dan polisi di Timor Timur untuk mencegah terjadinya kejahatan melawan kemanusiaan dan gagal menghukum pelaku kejahatan itu.[3]

Jenjang kepangkatan

Berikut adalah jenjang kepangkatan Wiranto:

  • Letda Inf (1968)
  • Lettu Inf (1971)
  • Kapten Inf (1973)
  • Mayor Inf (1979)
  • Letkol Inf (1982)
  • Kolonel Inf (1989)
  • Brigjen TNI (1993)
  • Mayjen TNI (1994)
  • Letjen TNI (1996)
  • Jenderal TNI (10-06-1997)

Karier sipil

Selepas menjadi Panglima ABRI, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Numun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gusdur. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI sebagai "Unity" tidak pernah melakukan perencanaan melakukan pelanggaran HAM.

Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.

Saat menjadi Panglima ABRI, Wiranto berada dalam berbagai masa transisi. Salah satu proses yang harus dihadapi antara lain adalah saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Saat itu kebijakan dari Presiden Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur terlepas. Wiranto yang saat itu menjabat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terdapat tuduhan seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima tertinggi saat itu, namun tidak terbukti.

Setelah purna tugas kemiliteran, Wiranto dua kali menjadi menteri pada era Presiden Gus Dur, dan kembali menajadi menteri pada era Presiden Joko Widodo.

Menyongsong Pemilu 2009

Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.

Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.

Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.

Calon presiden dan wakil presiden

Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.

Pada Tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media, Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.

Upaya Pembunuhan

Pada 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.50 WIB, Menko Polhukam Wiranto ditusuk dengan senjata tajam oleh seorang pria di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Akibatnya, Wiranto mengalami luka tusuk di tubuh bagian depan. Selain Wiranto, penyerangan itu membuat Kapolsek Menes Kompol Dariyanto yang ada di lokasi terluka. Anak buah Wiranto juga terluka akibat serangan itu.[5] Tersangka atas nama Syahril Alamsyah alias Abu Rara, kelahiran Medan, 24 Agustus 1988, dan seorang wanita yang diduga bersama pelaku, atas nama Fitri Andriana, kelahiran Brebes, berhasil diamankan.[6]

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, kedua pelaku penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto, diduga terpapar paham radikal ISIS dan setelah penusukan dia dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan pertama dan di rujuk ke RSPAD GATOT SOEBROTO JAKARTA.[7]

Penghargaan

Tanda Jasa

  • Bintang Mahaputra Adipradana
  • Bintang Dharma
  • Bintang Yudha Dharma Utama
  • Bintang Kartka Eka Paksi Utama
  • Bintang Jalasena Utama
  • Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
  • Bintang Bhayangkara Utama
  • Bintang Yudha Dharma Pratama
  • Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
  • Bintang Yudha Dharma Nararya
  • Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
  • Bintang Veteran Timur Tengah
  • Bintang Kehormatan Dari Spanyol
  • Bintang Kehormatan Dari Australia
  • Bintang Kehormatan Dari Belanda
  • Pingat Jasa Gemilang (Singapura)
  • Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) Dari Brunai Darusalam
  • Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) dari Pemerintah Malaysia
  • SL. Kesetiaan XXIV
  • SL. Penegak G-30-S/Pki
  • SL. Seroja
  • SL. Wira Karya
  • SL. Dwidya Sistha
  • Maggala/Wirakarya Kencana

Brevet

  • Brevet Komando Kopassus
  • Brevet Jump Master (Kopassus)
  • Wing Penerbad
  • Brevet Ranger Airborne
  • Wing Penerbang TNI AU
  • Brevet Hiu Kencana

Organisasi

  • HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
  • Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
  • Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
  • ICMI, Penasehat
  • SOKSI, Penasehat
  • PSSI, Ketua Dewan Pembina
  • IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
  • PPMI, Ketua
  • Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
  • Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
  • Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina

Buku dan Karya

  • Bersaksi di Tengah Badai Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-96845-I-X
  • Meluruskan Jalan Demokrasi Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-3-3
  • Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-4-1

Referensi

  1. ^ http://www.hanura.com/content/view/30/28/ Profil Ketua Umum Partai Hanura
  2. ^ Artikel:"Tanpa Saingan, Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum Hanura" di Kompas.com
  3. ^ a b Yandrie Arvian. "Nababan: Mencuatnya Kasus Wiranto Bukti Ketidakpuasan Internasional". tempo.co. Diakses tanggal 11 Maret 2014. 
  4. ^ Washington Post, Edy Can. "Wiranto dan Lima Perwira Militer Dilarang Masuk Amerika". tempo.co. Diakses tanggal 11 Maret 2014. 
  5. ^ "Kronologi Penusukan Wiranto di Pandeglang". news.detik.com. 10 Oktober 2019. 
  6. ^ "Kronologi Penusukan Wiranto". vivanews.com. 10 Oktober 2019. 
  7. ^ "Penusuk Wiranto Diduga Terpapar Paham Radikal ISIS". nasional.tempo.co. 10 Oktober 2019. 

Pranala luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2016–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Feisal Tanjung
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia
1999–2000
Diteruskan oleh:
Soerjadi Soedirdja
Didahului oleh:
Edi Sudrajat
Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia
1998–1999
Diteruskan oleh:
Juwono Sudarsono
Jabatan partai politik
Posisi baru Ketua Umum Partai Hanura
2006–2016
Diteruskan oleh:
Oesman Sapta Odang
Jabatan militer
Didahului oleh:
Feisal Tanjung
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1998–1999
Diteruskan oleh:
Widodo AS
Didahului oleh:
R. Hartono
Kepala Staf TNI Angkatan Darat
1997–1998
Diteruskan oleh:
Subagyo HS
Didahului oleh:
Tarub
Pangkostrad
1996–1997
Diteruskan oleh:
Soegijono
Jabatan olahraga
Didahului oleh:
Gita Wirjawan
Ketua Umum PBSI
2016–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Rudini
Ketua Umum PB FORKI
1997–2001
Diteruskan oleh:
Luhut Binsar Panjaitan