Lompat ke isi

Prancis Vichy

Koordinat: 46°10′N 3°24′E / 46.167°N 3.400°E / 46.167; 3.400
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Untuk kegunaan lain, lihat Vichy (disambiguasi).
Negara Perancis

État français
1940–1944
Semboyan: "Travail, Famille, Patrie"
"Kerja, Keluarga, Tanah Air"
Lagu kebangsaan: "La Marseillaise" (resmi)

"Maréchal, nous voilà!" [1]
Marsekal, kami disini!  (tak resmi)
Negara Perancis pada tahun 1942:
  •   Negara Perancis
  •   Negara Perancis, zona pendudukan militer Jerman
  •   Protektorat Perancis
Lokasi Perancis
StatusNegara pengekor Jerman (1940–42)
Negara boneka Jerman (1942–44)
Pemerintahan dalam pengasingan (1944–45)
Ibu kotaVichy (de facto)
Paris (de jure)
Bahasa yang umum digunakanPerancis
Pemerintahannegara Totaliterisme
Pemimpin Negara 
• 1940–1944
Philippe Pétain
Perdana Menteri 
• 1940–1942
Philippe Pétain
• 1942–1944
Pierre Laval
LegislatifMajelis Nasional
Era SejarahPerang Dunia II
22 Juni 1940
10 Juli 1940
8 November 1942
11 November 1942
musim panas 1944
• Dibubarkan
1944
• Penangkapan Kantong Sigmaringen
22 April 1945
Mata uangFranc Prancis
Didahului oleh		 Digantikan oleh
Republik Perancis Ketiga
Pemerintahan Provisional Republik Perancis
  1. Paris tetap menjadi ibukota resmi Negara Perancis, meskipun pemerintah Vichy tidak pernah beroperasi dari sana.
  2. Meskipun lembaga-lembaga Republik Perancis secara resmi dipertahankan, kata "Republik" tidak pernah muncul dalam dokumen resmi pemerintah Vichy.
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini
Bagian dari seri tentang
Sejarah Prancis
Lambang Nasional Prancis
Pra-sejarah
Zaman kuno
Zaman Pertengahan Awal
Abad Pertengahan
Modern awal
Abad ke-19
Konvensi Nasional (1792–1795)
Direktorat (1795–1799)
Konsulat (1799–1804)
Abad ke-20

Rezim Vichy (Bahasa Perancis: Régime de Vichy) merupakan nama umum Negara Perancis (État français) yang dikepalai oleh Marsekal Philippe Pétain selama Perang Dunia II. Dievakuasi dari Paris ke Vichy di "Zona Bebas" (Zone libre) di bagian selatan Perancis Metropolitan yang termasuk Aljazair Perancis, tetap bertanggung jawab atas administrasi sipil Perancis serta Imperium kolonial Perancis.

Dari tahun 1940 hingga 1942, sementara rezim Vichy adalah pemerintahan nominal seluruh Perancis kecuali untuk Elsaß-Lothringen, Jerman secara militer menduduki Perancis utara. Sementara Paris tetap menjadi ibukota de jure Perancis, pemerintah memilih untuk pindah ke kota Vichy, 360 km (220 mi) ke selatan di zona bebas, yang dengan demikian menjadi ibukota de facto dari Negara Perancis. Menyusul pendaratan Sekutu di Afrika Utara Perancis pada bulan November 1942, Perancis selatan juga secara militer diduduki oleh Jerman dan Italia untuk melindungi garis pantai Mediterania. Pemerintahan Petain tetap di Vichy sebagai pemerintahan nominal Perancis, meskipun diwajibkan oleh situasi untuk berkolaborasi dengan Jerman sejak bulan November 1942 dan seterusnya. Pemerintah di Vichy tetap di sana sampai akhir 1944, ketika kehilangan wewenang de factonya karena invasi Sekutu ke Perancis dan pemerintahan terpaksa pindah ke Kantong Sigmaringen di Jerman, di mana ia terus ada di atas kertas hingga akhir permusuhan di Eropa.

Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Albert Lebrun, kabinet Marsekal Pétain setuju untuk mengakhiri perang dan menandatangani gencatan senjata dengan Jerman pada tanggal 22 Juni 1940. Pada tanggal 10 Juli, Republik Ketiga Perancis dibubarkan, dan Pétain membentuk rezim otoriter ketika Majelis Nasional memberikan dia kekuasaan penuh. Pemerintah Vichy membalikkan banyak kebijakan liberal dan memulai pengawasan ketat ekonomi, menyerukan "Regenerasi Nasional", dengan perencanaan pusat fitur utama. Serikat buruh berada di bawah kendali ketat pemerintah. Katolik konservatif menjadi input terkemuka dan ulama di sekolah-sekolah dilanjutkan. Paris kehilangan status avant-garde dalam seni dan budaya Eropa. Media dikendalikan dengan ketat dan menekankan anti-Semitisme yang kejam, dan, setelah Juni 1941, Antikomunisme.[2]

Negara Perancis mempertahankan kedaulatan nominal atas seluruh wilayah Perancis, tetapi memiliki kedaulatan penuh yang efektif hanya di Zone libre ("zona bebas") selatan yang tidak dihuni. Itu terbatas dan hanya otoritas sipil di zona-zona utara di bawah pendudukan militer. Pendudukan itu akan menjadi keadaan sementara, sambil menunggu kesimpulan perang, yang pada saat itu (1940) tampaknya akan segera terjadi. Pendudukan itu juga memberikan keuntungan tertentu, seperti menjaga Angkatan Laut Perancis dan Imperium kolonial Perancis di bawah kendali Perancis, dan menghindari pendudukan penuh negara oleh Jerman, sehingga mempertahankan tingkat kemerdekaan dan netralitas Prancis. Pemerintah Prancis di Vichy tidak pernah bergabung dengan aliansi Axis.

Jerman menahan dua juta tentara Perancis sebagai tahanan, melakukan kerja paksa. Mereka adalah sandera untuk memastikan bahwa Vichy akan mengurangi pasukan militernya dan membayar upeti besar dalam emas, makanan, dan pasokan ke Jerman. Polisi Perancis diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi dan "yang tidak diinginkan" lainnya seperti komunis dan pengungsi politik. Banyak masyarakat Perancis pada awalnya mendukung pemerintah, meskipun sifatnya tidak demokratis dan posisinya yang sulit berhadapan dengan Jerman, sering melihatnya perlu untuk mempertahankan tingkat otonomi Perancis dan integritas teritorial. Pada bulan November 1942, zone libre juga diduduki oleh pasukan Axis, yang mengarah pada pembubaran tentara yang tersisa dan penenggelaman armada Perancis yang tersisa dan mengakhiri kemiripan kemerdekaan, dengan Jerman sekarang mengawasi dengan ketat semua pejabat Perancis.

Sebagian besar koloni Perancis di luar negeri pada awalnya berada di bawah kendali Vichy, tetapi dengan invasi Sekutu ke Afrika Utara, ia kehilangan satu demi satu koloni karena Perancis Bebas yang berorientasi pada Pasukan Kemerdekaan Perancis Charles de Gaulle. Opini publik di beberapa tempat berbalik melawan pemerintah Perancis dan pasukan pendudukan Jerman dari waktu ke waktu, ketika menjadi jelas bahwa Jerman kalah perang, dan perlawanan terhadap mereka meningkat. Menyusul Operasi Overlord pada bulan Juni 1944 dan pembebasan Perancis pada akhir tahun itu, Pemerintahan Sementara Republik Perancis (GPRF) Perancis Bebas ditempatkan oleh Sekutu sebagai pemerintah Perancis, dipimpin oleh de Gaulle. Di bawah kabinet "kebulatan suara nasional" yang menyatukan banyak faksi Pemberontak Perancis, GPRF mendirikan kembali Republik Perancis sementara, sehingga memulihkan kontinuitas dengan Republik Ketiga. Sebagian besar pemimpin resmi pemerintah Perancis di Vichy melarikan diri atau menjadi sasaran pengadilan oleh GPRF, dan sejumlah dengan cepat dieksekusi karena "pengkhianatan" dalam serangkaian pembersihan (Épuration légale). Ribuan kolaborator dieksekusi oleh komunis setempat dan Perlawanan dalam apa yang disebut "pembersihan biadab" (épuration sauvage).

Yang terakhir dari pengasingan negara Perancis ditangkap di Kantong Sigmaringen oleh 1re Division Blindée de Gaulle pada bulan April 1945. Pétain, yang secara sukarela kembali ke Perancis melalui Swiss, juga diadili karena pengkhianatan oleh pemerintah Sementara yang baru, dan menerima hukuman mati, tetapi ini diubah menjadi penjara seumur hidup oleh de Gaulle. Hanya empat pejabat Vichy senior yang diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun banyak lagi yang telah berpartisipasi dalam deportasi orang-orang Yahudi untuk diinternir di Kamp konsentrasi Nazi, penyalahgunaan tahanan, dan tindakan keras terhadap anggota Perlawanan.

Ikhtisar

Informasi lebih lanjut: Perang Dunia II, Peristiwa sebelum Perang Dunia II di Eropa dan Penyebab Perang Dunia II

Pada tahun 1940, Marsekal Pétain dikenal sebagai pahlawan Perang Dunia I, pemenang Pertempuran Verdun. Sebagai perdana menteri terakhir Republik Ketiga, yang reaksioner karena kecenderungan, ia menyalahkan demokrasi Republik Ketiga atas kekalahan Perancis yang tiba-tiba oleh Jerman. Dia membentuk rezim otoriter paternalistik yang aktif berkolaborasi dengan Jerman, meski netralitas resmi Vichy. Pemerintah Vichy bekerja sama dengan kebijakan rasial Nazi.

Terminologi

Perancis di bawah pendudukan Jerman (Nazi menduduki zona selatan mulai bulan November 1942—Operasi Anton). Zona kuning berada di bawah pemerintahan Italia.
Bendera pribadi Philippe Pétain, Kepala negara Vichy Perancis (Chef de l'État Français)

Setelah Majelis Nasional di bawah Republik Ketiga memilih untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Philippe Pétain pada tanggal 10 Juli 1940, nama République Française (Republik Perancis) menghilang dari seluruh dokumen resmi. Sejak saat itu, rezim tersebut disebut secara resmi sebagai État Français (Negara Perancis). Karena situasinya yang unik dalam sejarah Perancis, legitimasi yang diperebutkan,[3] dan sifat generik dari nama resminya, "Negara Perancis" paling sering diwakili dalam bahasa Inggris dengan sinonim "Vichy Perancis", "rezim Vichy", "pemerintah Vichy", atau dalam konteks, cukup "Vichy".

Wilayah di bawah kendali pemerintah Vichy adalah bagian selatan Perancis yang tidak dihuni, di selatan Garis Demarkasi, sebagaimana ditetapkan oleh Gencatan senjata 22 Juni 1940, dan wilayah Perancis di luar negeri, seperti Perancis Afrika Utara, yang merupakan "sebuah bagian integral Vichy", dan di mana semua hukum Vichy antisemitik juga diterapkan. Ini disebut Unbesetztes Gebiet (zona kosong) oleh Jerman, dan dikenal sebagai Zone libre (Zona Bebas) di Perancis, atau kurang resmi sebagai "zona selatan" (zone du sud) terutama setelah Operasi Anton, serangan Zone libre oleh pasukan Jerman pada bulan November 1942. Istilah bahasa kontemporer lainnya untuk Zone libre didasarkan pada singkatan dan permainan kata, seperti "zone nono", untuk Zona yang tidak diduduki.[4]

Yuridiksi

Secara teori, yurisdiksi sipil pemerintah Vichy mencakup sebagian besar Perancis Metropolitan, Aljazair Perancis, Maroko Perancis, Protektorat Tunisia Perancis, dan seluruh kekaisaran kolonial Perancis yang menerima otoritas Vichy; hanya wilayah perbatasan Elsaß-Lothringen yang disengketakan yang ditempatkan di bawah administrasi langsung Jerman.[5] Elsaß-Lothringen secara resmi masih bagian dari Perancis, karena Reich tidak pernah menganeksasi wilayah tersebut. Pemerintah Reich pada waktu itu tidak tertarik untuk mencoba menegakkan aneksasi sedikit demi sedikit di Barat (meskipun kemudian mencaplok Luksemburg) – ia beroperasi dengan anggapan bahwa perbatasan barat baru Jerman akan ditentukan dalam negosiasi damai yang akan dihadiri oleh semua Sekutu Barat, dengan demikian menghasilkan perbatasan yang akan diakui oleh semua kekuatan utama. Karena ambisi teritorial Adolf Hitler secara keseluruhan tidak terbatas pada pemulihan Elsaß-Lothringen, dan karena Inggris tidak pernah sepakat, negosiasi damai ini tidak pernah terjadi.

Nazi berniat menganeksasi sepetak besar Perancis timur laut dan mengganti penduduk daerah itu dengan pemukim Jerman, dan pada awalnya melarang pengungsi Perancis untuk kembali ke wilayah ini. Pembatasan ini, yang tidak pernah ditegakkan secara menyeluruh, pada dasarnya ditinggalkan setelah invasi Uni Soviet, yang berdampak mengubah ambisi teritorial Nazi hampir secara eksklusif ke Timur. Pasukan Jerman yang menjaga garis batas Zone interdite timur laut ditarik pada malam 17–18 Desember 1941 meskipun garis itu tetap berada di atas kertas untuk sisa pendudukan. [6]

Namun demikian, secara efektif Elsaß-Lothringen dianeksasi: hukum Jerman diterapkan pada wilayah tersebut, penduduknya dipindahkan ke Wehrmacht dan yang jelas pos bea cukai yang memisahkan Perancis dari Jerman ditempatkan kembali di mana mereka berada antara tahun 1871–1918. Demikian pula, sepotong wilayah Perancis di Pegunungan Alpen berada di bawah pemerintahan Italia langsung dari bulan Juni 1940 hingga September 1943. Di seluruh negara, pegawai negeri sipil berada di bawah wewenang resmi menteri Perancis di Vichy. René Bousquet, kepala polisi Perancis yang dicalonkan oleh Vichy, menjalankan kekuasaannya di Paris melalui komandan keduanya, Jean Leguay, yang mengoordinasi penggerebekan dengan Nazi. Namun, undang-undang Jerman lebih diutamakan daripada Perancis di wilayah pendudukan, dan Jerman sering mengendarai kasar tentang kepekaan administrator Vichy.

Pada tanggal 11 November 1942, setelah pendaratan Sekutu Afrika Utara (Operasi Torch), Axis meluncurkan Operasi Anton, menduduki Perancis selatan dan membubarkan "Pasukan Gencatan Senjata" yang sangat terbatas.

Legitimasi

Pernyataan Vichy sebagai pemerintah Perancis yang sah ditolak oleh Perancis Bebas dan oleh seluruh pemerintah Perancis berikutnya[3] setelah perang. Mereka berpendapat bahwa Vichy adalah pemerintah ilegal yang dijalankan oleh para pengkhianat, yang berkuasa melalui kudeta yang tidak konstitusional. Pétain secara konstitusional ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Lebrun pada tanggal 16 Juni 1940, dan ia secara hukum memiliki hak untuk menandatangani gencatan senjata dengan Jerman; Namun, keputusannya untuk meminta Majelis Nasional untuk membubarkan dirinya sendiri sementara memberinya kekuasaan diktator telah menjadi lebih kontroversial. Para cendekiawan secara khusus memperdebatkan keadaan pemungutan suara oleh Majelis Nasional Republik Ketiga, memberikan kekuatan penuh kepada Pétain pada tanggal 10 Juli 1940. Argumen utama yang diajukan terhadap hak Vichy untuk menjelmakan kelangsungan negara Perancis didasarkan pada tekanan yang diberikan oleh Pierre Laval, mantan Perdana Menteri di Republik Ketiga, tentang para deputi di Vichy, dan tidak adanya 27 wakil dan senator yang melarikan diri dengan kapal Massilia, dan dengan demikian tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara. Keabsahan pemerintahan Vichy diakui oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, yang memperluas pengakuan diplomatik kepada pemerintah Pétain.

Ideologi

Rezim Vichy mencari kontra-revolusi anti-modern. Hak tradisionalis di Perancis, dengan kekuatan aristokrasi dan di antara umat Katolik, tidak pernah menerima tradisi republik Revolusi Perancis. Ini menuntut kembalinya ke garis budaya tradisional dan agama dan memeluk otoriterisme, sambil mengabaikan demokrasi.[7] Elemen Komunis, yang terkuat dalam serikat buruh, berbalik melawan Vichy pada bulan Juni 1941, ketika Jerman menyerang Uni Soviet. Vichy sangat anti-Komunis dan umumnya pro-Jerman; Sejarahwan Amerika Stanley G. Payne menemukan bahwa itu "sayap kanan dan Otoritarianisme tetapi tidak pernah fasis".[8] Cendekiawan politik Robert Paxton menganalisis seluruh jajaran pendukung Vichy, dari kaum reaksioner hingga modernis liberal moderat, dan menyimpulkan bahwa elemen fasis sejati memiliki peran kecil di sebagian besar sektor.[9]

Poster Propaganda Rezim Vichy Regime program Révolution nationale, 1942
Berkas:Le Complot Juif contre L’Europe!.jpg
Poster Propaganda Perang Dunia II. Tulisan itu berbunyi, "Konspirasi Yahudi melawan Eropa!"

Pemerintah Vichy berusaha untuk menegaskan legitimasinya dengan secara simbolis menghubungkan dirinya dengan periode Budaya Galia-Romawi dalam sejarah Perancis, dan merayakan kepala suku Galia Vercingetorix sebagai "pendiri" bangsa.[10] Dikatakan bahwa sama seperti kekalahan Galia dalam Pertempuran Alesia 52 SM telah menjadi momen dalam sejarah Perancis ketika rasa kebangsaan yang sama lahir, kekalahan pada tahun 1940 akan kembali menyatukan bangsa.[10] Lambang "Francisque" dari pemerintah Vichy menampilkan dua simbol dari periode Galia : baton dan kapak berkepala ganda (Lavrys) yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai Fases, simbol dari Fasis Italia.[10]

Untuk menyampaikan pesannya, Marsekal Pétain sering berbicara di Radio Paris. Dalam pidatonya di radio, Pétain selalu menggunakan kata ganti pribadi je, menggambarkan dirinya sebagai sosok seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk Perancis sementara juga mengambil nada seperti Allah dari seorang narator semi-mahatahu yang kebenaran tentang dunia bahwa sisa dari dunia Perancis tidak.[11] Untuk menjustifikasi ideologi Vichy dari Révolution nationale ("revolusi nasional"), Pétain membutuhkan istirahat radikal dengan Republik, dan selama pidatonya di radio, seluruh era Republik Ketiga Perancis selalu dilukis dengan warna paling gelap, masa la décadence ("decadence") ketika orang-orang Perancis dituduh menderita kemunduran moral dan kemerosotan.[12]

Merangkum pidato Pétain, sejarahwan Inggris Christopher Flood menulis bahwa Pétain menyalahkan la décadence pada "liberalisme politik dan ekonomi, dengan nilai-nilai yang memecah-belah, individualistis, dan Hedonisme terkunci dalam persaingan steril dengan hasil antitesisnya, Sosialisme dan Komunisme...".[13] Pétain berpendapat bahwa menyelamatkan orang-orang Perancis dari la décadence memerlukan periode pemerintahan otoriter yang akan memulihkan persatuan nasional dan moralitas tradisional yang dinyatakan Pétain telah dilupakan oleh orang Perancis.[13] Terlepas dari pandangannya yang sangat negatif tentang Republik Ketiga, Pétain berpendapat bahwa la France profonde ("Perancis dalam", yang menunjukkan aspek-aspek budaya Perancis) masih ada, dan bahwa orang-orang Perancis perlu kembali ke apa yang ditekankan oleh Pétain adalah identitas sejati mereka.[14] Bersamaan dengan pernyataan untuk revolusi moral ini adalah seruan Pétain bagi Perancis untuk berbalik ke dalam, untuk menarik diri dari dunia, yang selalu digambarkan oleh Pétain sebagai tempat yang bermusuhan dan ancaman yang penuh bahaya yang tak berkesudahan bagi Perancis.[13]

Jeanne d'Arc menggantikan Marianne sebagai simbol nasional Perancis di bawah Vichy karena statusnya sebagai salah satu pahlawan wanita paling dicintai di Perancis, memberikan daya tariknya yang besar sementara pada saat yang sama citra Jeanne sebagai Katolik yang taat dan patriotik cocok dengan pesan tradisionalis Vichy.[15] Melalui Jeanne selalu menjadi pahlawan wanita yang populer, cara menggantikan Marianne sebagai simbol Perancis; memiliki seluruh buku teks sekolah, Miracle de Jeanne oleh René Jeanneret yang ditujukan kepadanya, yang merupakan bacaan wajib; dan peringatan kematiannya berubah menjadi kesempatan untuk pidato di sekolah-sekolah yang menekankan dia sebagai martir bagi Perancis tidak memiliki preseden dalam sejarah Perancis pasca-1789.[16] Ideologi Vichy secara luas membagi perempuan menjadi dua kategori, "perawan dan pelacur" dengan Jeanne digambarkan sebagai perawan ideal dan Marianne sebagai pelacur pola dasar.[17] Berbeda dengan sistem pendidikan sekuler di bawah Republik Ketiga, ajaran-ajaran Katolik diperkenalkan kembali ke dalam sistem pendidikan, dan suara-suara yang didengar Jeanne di kepalanya bahwa dia percaya bahwa malaikat yang mengatakan untuk menyelamatkan Perancis disajikan dalam buku teks sekolah seperti juga suara-suara dari malaikat.[18] Miracle de Jeanne menyatakan "Suara memang berbicara!" (Teks sekolah republik sangat menyiratkan Jeanne sakit mental).[18] Untuk mengakomodasi pesan tradisionalis untuk gadis-gadis sekolah dengan fakta bahwa Jeanne adalah seorang tentara memimpin buku-buku sekolah Vichy menyajikannya sebagai gadis "yang lemah lembut" yang hanya mampu mencapai prestasinya di medan perang karena intervensi ilahi melalui suara-suara di kepalanya, mengubahnya menjadi alat balas dendam Allah terhadap Inggris.[19] Karena jalan Jeanne mungkin bukan jalan yang Tuhan pilih untuk sebagian besar wanita Perancis, itu adalah Jeanne sebelum dia mulai mendengar suara-suara di kepalanya yang harus ditiru wanita Perancis, yaitu seorang gadis yang digambarkan sangat patuh dan lemah terhadap pria dan wewenang.[19] Fakta bahwa Jeanne menderita dan mati untuk Perancis digunakan untuk memperkuat pesan kepada para siswa bahwa Perancis harus sangat menderita untuk membersihkan diri dari "la décadence", karena proses penderitaan baru saja dimulai pada tahun 1940.[20] Satu surat kabar Vichy menyatakan: "Jeanne d'Arc mengingatkan kita betapa kita harus berkorban dan menderita karena, hari ini seperti saat itu, negara kita telah menyelinap di sepanjang jalan perpecahan dan keegoisan. Antusiasme dan iman tetap merupakan sifat-sifat baik yang diperlukan yang akan memunculkan moral dan kelahiran kembali sosial. Pemuda Perancis akan mendengar suara-suara suci. Jika tidak, kesempatan terakhir bangsa itu untuk keselamatan akan hilang selamanya."[21]

Bahwa Jeanne yang buta huruf mengantarnya untuk disajikan sebagai panutan bagi gadis-gadis Perancis yang menurut ideolog Vichy hanya membutuhkan pendidikan minimum dengan "penulis istana" René Benjamin mengatakan dalam sebuah pidato bahwa wanita dengan pendidikan tinggi selalu berubah menjadi pelacur.[22] Buku teks lain untuk anak perempuan menyatakan bahwa Jeanne harus menjadi model mereka dan kemudian bertanya apa yang dimaksudkan sebagai pertanyaan "num" : "Bisakah wanita sejati menjadi intelektual murni?"[22] Untuk menggarisbawahi hal ini, satu buku teks sekolah Vichy bersikeras bahwa Jeanne harus menjadi panutan mereka sementara pada saat yang sama menyimpulkan bahwa mereka tidak mengikuti teladannya secara harfiah, dengan mengatakan: "Beberapa pahlawan yang paling terkenal dalam sejarah kita adalah wanita. Namun demikian, anak perempuan lebih disukai menggunakan sifat kesabaran, ketekunan, dan pengunduran diri. Mereka ditakdirkan untuk cenderung menjalankan rumah tangga... Adalah cinta bahwa calon ibu kita akan menemukan kekuatan untuk mempraktikkan kebajikan-kebajikan yang paling sesuai dengan jenis kelamin dan kondisi mereka.""[23] Dalam hal ini, Jeanne Vichy tidak pernah digambarkan berkelahi, dan sebagai gantinya memainkan peran sebagai ibu pengganti bagi para pria di bawah pasukannya dengan buku pelajaran yang bersikeras bahwa dia suka memasak, mencuci pakaian mereka dan merapikan tempat tidur mereka.[24] Salah satu pembicara di sekolah Vichy untuk pelatihan calon elit di Uriage, Anne-Marie Hussenot, menyatakan: "seorang wanita harus ingat bahwa, dalam kasus Jeanne d'Arc, atau wanita terkenal lainnya di seluruh misi luar biasa yang dipercayakan kepada mereka, mereka pertama-tama melakukan dengan rendah hati dan sederhana mereka peran wanita".[25] Fakta bahwa Tentara Merah membuat para wanita bertarung dalam jajarannya disajikan dalam propaganda Vichy dengan horor sebagai contoh wanita" memusnahkan "jenis kelamin mereka dengan melakukan peran maskulin.[17] Akhirnya, fakta bahwa Jeanne telah berperang melawan Inggris, digambarkan sebagai negara yang agresif dan serakah yang menghabiskan Perancis dari kekayaannya, ditampilkan sebagai bagian dari perjuangan terus menerus hingga saat ini.[26] Kekejaman Inggris dalam menyiksa dan mengeksekusi Jeanne dimainkan. dalam buku-buku sekolah sebagai menunjukkan kontras antara kejahatan Inggris vs kebaikan Perancis.[26]

Komponen kunci ideologi Vichy adalah Anglofobia.[27] Sebagian, Anglofobia yang ganas dari Vichy disebabkan oleh ketidaksukaan pribadi para pemimpinnya terhadap Inggris, karena Marsekal Pétain, Pierre Laval dan Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan semuanya Anglofobia.[28] Pada awal Februari 1936, Pétain mengatakan kepada Duta Besar Italia untuk Perancis bahwa "Inggris selalu menjadi musuh Perancis yang paling keras kepala"; ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Perancis memiliki "dua musuh turun-temurun", yaitu Jerman dan Inggris, dengan yang terakhir menjadi yang lebih berbahaya dari keduanya; dan dia menginginkan aliansi Franco-Jerman-Italia yang akan memecah belah Imperium Britania, sebuah peristiwa yang dinyatakan Pétain akan menyelesaikan semua masalah ekonomi yang disebabkan Depresi Besar.[29] Selain itu, untuk membenarkan gencatan senjata dengan Jerman dan Révolution nationale, VVichy perlu menggambarkan deklarasi perang Perancis terhadap Jerman sebagai kesalahan yang mengerikan, dan masyarakat Perancis di bawah Republik Ketiga merosot dan membusuk.[30] Révolution nationale bersama-sama dengan kebijakan Pétain tentang la France seule ("Perancis sendiri") dimaksudkan untuk "meregenerasi" Perancis dari la décadence yang dikatakan telah menghancurkan masyarakat Perancis dan menyebabkan kekalahan pada tahun 1940. Kritik yang keras terhadap masyarakat Perancis hanya dapat menghasilkan begitu banyak dukungan, dan karena itu Vichy menyalahkan masalah Perancis pada berbagai "musuh" Perancis, yang kepala di antaranya adalah Inggris, "musuh abadi" yang diduga berkonspirasi melalui Pondok masonik pertama-tama untuk melemahkan Perancis dan kemudian menekan Perancis dalam menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1939.[30]

Tidak ada bangsa lain yang diserang sesering dan sekeras Inggris dalam propaganda Vichy.[31] Dalam pidato radio Pétain, Inggris selalu digambarkan sebagai "Lainnya", sebuah negara yang merupakan antitesis lengkap dari segala hal baik di Perancis "Albion yang penuh darah" dan "musuh abadi" Perancis yang kejam yang tidak kenal batas.[32] Jeanne d'Arc yang bertempur melawan Inggris dijadikan simbol Perancis sebagian karena alasan itu.[32]Tema utama Vichy Anglofobia adalah "keegoisan" Inggris dalam menggunakan dan meninggalkan Perancis setelah memicu perang, "pengkhianatan" Inggris dan rencana Inggris untuk mengambil alih koloni Perancis.[33] Tiga contoh yang digunakan untuk menggambarkan tema-tema ini adalah Evakuasi Dunkerque pada bulan Mei 1940, serangan Angkatan Laut Kekaisaran di Mers-el-Kébir pada armada Mediterania Perancis yang menewaskan lebih dari 1.300 pelaut Perancis pada bulan Juli 1940, dan kegagalan Anglo-Perancis Bebas untuk merebut Dakar pada bulan September 1940.[34] Khas propaganda anti-Inggris Vichy adalah pamflet yang didistribusikan besar-besaran yang diterbitkan pada bulan Agustus 1940 dan ditulis oleh "Anglofobia profesional" Henri Béraud berjudul Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? ("Haruskah Inggris Dikurangi menjadi Perbudakan?"); pertanyaan dalam judul itu hanyalah retorika.[35] Selain itu, Vichy mencampurkan Anglofobia dengan rasisme dan antisemitism untuk menggambarkan Inggris sebagai "ras campuran" yang bekerja secara rasis untuk kaum kapitalis Yahudi, berbeda dengan orang-orang "ras murni" di benua Eropa yang membangun "Orde Baru".[36] Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Béraud dengan Laksamana Darlan yang diterbitkan di surat kabar Gringoire pada tahun 1941, Darlan dikutip mengatakan bahwa jika "Orde Baru" gagal di Eropa itu berarti "... di sini di Perancis, kembalinya kekuasaan orang Yahudi dan Freemason tunduk pada kebijakan Anglo-Saxon".[37]

Jatuhnya Perancis dan pendirian pemerintahan Vichy

Tahanan perang Perancis berbaris di bawah penjagaan Jerman, 1940

Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939, setelah serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September. Setelah Perang Palsu selama delapan bulan, Jerman meluncurkan ofensif mereka di barat pada tanggal 10 Mei 1940. Dalam beberapa hari, menjadi jelas bahwa pasukan militer Perancis kewalahan dan bahwa keruntuhan militer sudah dekat.[38] Para pemimpin pemerintah dan militer, sangat terkejut oleh débâcle, memperdebatkan bagaimana melanjutkannya. Banyak pejabat, termasuk Perdana Menteri Paul Reynaud, ingin memindahkan pemerintah ke wilayah Perancis di Afrika Utara, dan melanjutkan perang dengan Angkatan Laut Perancis dan sumber daya kolonial. Yang lain, terutama Wakil Perdana Menteri Philippe Pétain dan Panglima Tertinggi, Jenderal Maxime Weygand, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah tetap di Perancis dan berbagi kemalangan rakyatnya. Pandangan yang terakhir menyerukan penghentian permusuhan segera.[39]:121–126

Sementara perdebatan ini berlanjut, pemerintah terpaksa pindah beberapa kali, untuk menghindari penangkapan dengan memajukan pasukan Jerman, akhirnya mencapai Bordeaux. Komunikasi buruk dan ribuan pengungsi sipil menyumbat jalan. Dalam kondisi kacau ini, pendukung gencatan senjata di atas angin. Kabinet menyetujui proposal untuk mencari persyaratan gencatan senjata dari Jerman, dengan pemahaman bahwa, jika Jerman menetapkan persyaratan yang tidak jujur atau terlalu keras, Perancis akan mempertahankan opsi untuk terus berjuang. Jenderal Charles Huntziger, yang memimpin delegasi gencatan senjata Perancis, diberitahu untuk menghentikan perundingan jika Jerman menuntut pendudukan semua metropolitan Perancis, armada Perancis, atau salah satu dari wilayah luar negeri Perancis. Akan tetapi Jerman tidak.[40]

Philippe Pétain menemui Hitler pada bulan Oktober 1940

Perdana Menteri Paul Reynaud lebih suka melanjutkan perang; Namun, ia segera dikalahkan oleh mereka yang menganjurkan gencatan senjata. Menghadapi situasi yang tidak dapat dipertahankan, Reynaud mengundurkan diri dan, atas rekomendasinya, Presiden Albert Lebrun menunjuk Pétain yang berusia 84 tahun sebagai penggantinya pada tanggal 16 Juni 1940. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1940. Perjanjian terpisah Kesepakatan Perancis dicapai dengan Italia, yang telah memasuki perang melawan Perancis pada tanggal 10 Juni, jauh setelah hasil pertempuran telah diputuskan.

Adolf Hitler memiliki sejumlah alasan untuk menyetujui gencatan senjata. Dia ingin memastikan bahwa Perancis tidak terus berperang dari Afrika Utara, dan dia ingin memastikan bahwa Angkatan Laut Perancis dikeluarkan dari perang. Selain itu, meninggalkan pemerintah Perancis di tempat akan meringankan Jerman dari beban yang cukup besar dalam mengelola wilayah Perancis, terutama ketika Hitler mengalihkan perhatiannya ke Inggris – yang tidak menyerah dan berjuang melawan Jerman. Akhirnya, karena Jerman kekurangan angkatan laut yang cukup untuk menduduki wilayah luar negeri Perancis, satu-satunya jalan praktis Hitler untuk menyangkal Inggris penggunaan wilayah itu adalah untuk mempertahankan status Perancis sebagai negara yang mandiri dan netral secara de jure sementara juga mengirim pesan ke Inggris bahwa mereka sendirian, dengan Perancis muncul untuk beralih pihak dan Amerika Serikat tetap netral. Namun, spionase Nazi terhadap Perancis setelah kekalahannya meningkat pesat, terutama di Perancis selatan.[41]

Kondisi gencatan senjata dan 10 Juli 1940 suara dari kekuatan penuh

Informasi lebih lanjut: Gencatan senjata 22 Juni 1940

Gencatan senjata membagi Perancis menjadi zona-zona yang diduduki dan tidak dihuni: Perancis utara dan barat, termasuk seluruh pantai Atlantik, ditempati oleh Jerman, dan sisa dua perlima negara berada di bawah kendali pemerintah Perancis dengan ibukota di Vichy di bawah Pétain. Seolah-olah, pemerintah Perancis mengelola seluruh wilayah.

Tahanan

Artikel utama: Tawanan perang Perancis selama Perang Dunia II

Jerman mengambil dua juta tentara Perancis sebagai tawanan perang dan mengirim mereka ke kamp-kamp di Jerman. Sekitar sepertiga telah dibebaskan dengan berbagai syarat pada tahun 1944. Dari sisanya, para perwira dan NCO (kopral dan sersan) disimpan di kamp-kamp tetapi dibebaskan dari kerja paksa. Para prajurit pertama-tama dikirim ke kamp-kamp "Stalag" untuk diproses dan kemudian mulai bekerja. Sekitar setengah dari mereka bekerja di pertanian Jerman, di mana jatah makanan memadai dan kendalinya ringan. Yang lain bekerja di pabrik atau tambang, di mana kondisinya jauh lebih keras.[42]

Pasukan gencatan senjata

Lihat pula: Angkatan Udara Perancis Vichy
Tahanan kolonial Perancis di penawanan Jerman, 1940.[43]

Jerman secara langsung menduduki Perancis utara. Perancis harus membayar biaya untuk pasukan pendudukan Jerman yang berkekuatan 300.000 orang, sebesar 20 juta Reichsmark per hari, dibayar dengan tarif buatan dua puluh Franc ke Reichsmark. Ini adalah 50 kali biaya sebenarnya dari garnisun pendudukan. Pemerintah Perancis juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah warga Perancis melarikan diri ke pengasingan.

Artikel IV Gencatan Senjata memungkinkan pasukan kecil Perancis—Pasukan Gencatan Senjata (Armée de l'Armistice)—ditempatkan di zona yang tidak dihuni, dan untuk ketentuan militer Imperium kolonial Perancis di luar negeri. Fungsi pasukan ini adalah untuk menjaga ketertiban internal dan untuk mempertahankan wilayah Perancis dari serangan Sekutu. Pasukan Perancis harus tetap berada di bawah arahan keseluruhan angkatan bersenjata Jerman.

Kekuatan tepat dari Pasukan Metropolitan Perancis Vichy ditetapkan pada 3.768 perwira, 15.072 perwira yang tidak ditugaskan, dan 75.360 orang. Semua anggota harus menjadi sukarelawan. Selain tentara, ukuran Gendarmerie ditetapkan pada 60.000 pria ditambah pasukan anti-pesawat 10.000 orang. Meskipun masuknya tentara terlatih dari pasukan kolonial (dikurangi ukurannya sesuai dengan Gencatan Senjata) ada kekurangan relawan. Akibatnya, 30.000 orang dari kelas tahun 1939 dipertahankan untuk mengisi kuota. Pada awal tahun 1942 wajib militer ini dibebaskan, tetapi masih ada cukup banyak orang. Kekurangan ini tetap sampai pembubaran, meskipun Vichy meminta Jerman untuk bentuk wajib militer reguler.

Tentara Metropolitan Perancis Vichy kehilangan tank dan kendaraan lapis baja lainnya, dan sangat kekurangan transportasi bermotor, masalah khusus untuk unit kavaleri. Poster-poster rekrutmen yang bertahan menekankan peluang untuk kegiatan atletik, termasuk menunggang kuda, yang mencerminkan penekanan umum yang diberikan oleh pemerintah Vichy pada kebajikan pedesaan dan kegiatan di luar ruangan, dan realitas pelayanan dalam kekuatan militer kecil dan terbelakang secara teknologi. Fitur-fitur tradisional yang menjadi ciri khas Pasukan Perancis pra-1940, seperti Kepi dan kap berat (kancing-kancing besar) digantikan oleh Baret dan seragam sederhana.

Otoritas Vichy tidak mengerahkan Pasukan Gencatan Senjata terhadap kelompok-kelompok perlawanan yang aktif di selatan Perancis, menyimpan peran ini ke Milice (milisi) Vichy, pasukan paramiliter yang dibentuk pada tanggal 30 Januari 1943 oleh pemerintah Vichy untuk memerangi Perlawanan;[44] sehingga anggota tentara biasa dapat membelot ke Maquis setelah pendudukan Jerman di Perancis selatan dan pembubaran Pasukan Gencatan Senjata pada bulan November 1942. Sebaliknya, Milice terus berkolaborasi dan anggotanya menjadi sasaran pembalasan setelah Pembebasan.

Kekuatan kolonial Perancis Vichy dikurangi sesuai dengan ketentuan Gencatan Senjata; namun, di wilayah Mediterania saja, Vichy memiliki hampir 150.000 orang di bawah lengan. Ada sekitar 55.000 di Maroko Perancis, 50,000 di Aljazair, dan hampir 40,000 di Tentara Syam (Armée du Levant), di Lebanon dan Suriah. Pasukan kolonial diizinkan untuk menyimpan beberapa kendaraan lapis baja, meskipun ini sebagian besar tank "vintage" Perang Dunia I (Renault FT).

Tahanan Jerman

Gencatan senjata mengharuskan Perancis menyerahkan warga negara Jerman mana pun di negara itu atas permintaan Jerman. Perancis menganggap ini sebagai istilah "tidak terhormat" karena akan mengharuskan Perancis untuk menyerahkan orang-orang yang telah memasuki Perancis mencari perlindungan dari Jerman. Upaya untuk menegosiasikan masalah dengan Jerman terbukti tidak berhasil, dan Perancis memutuskan untuk tidak menekan masalah tersebut sampai menolak Gencatan Senjata.

Pemerintahan Vichy

Pierre Laval dengan kepala unit polisi Jerman di Perancis, SS-Gruppenführer Carl Oberg
Pierre Laval dan Philippe Pétain di film dokumenter Frank Capra Divide and Conquer (1943)

Pada tanggal 10 Juli 1940, Parlemen dan pemerintah berkumpul di kota spa Vichy yang tenang, ibukota sementara mereka di Perancis tengah. (Lyon, kota terbesar kedua Perancis, akan menjadi pilihan yang lebih logis tetapi Walikota Édouard Herriot terlalu dikaitkan dengan Republik Ketiga. Marseilles bereputasi sebagai "Chicago" Perancis yang berbahaya. Toulouse terlalu jauh dan bereputasi sayap kiri. Vichy terletak di pusat kota dan memiliki banyak hotel untuk digunakan para menteri.)[39]:142 Pierre Laval dan Raphaël Alibert memulai kampanye mereka untuk meyakinkan para Senator dan Deputi yang berkumpul untuk memilih kekuatan penuh untuk Pétain. Mereka menggunakan segala cara yang tersedia, jabatan menteri yang menjanjikan bagi beberapa orang sambil mengancam dan mengintimidasi orang lain. Mereka dibantu oleh tidak adanya tokoh-tokoh populer dan karismatik yang mungkin menentang mereka, seperti Georges Mandel dan Édouard Daladier, kemudian naik kapal Massilia dalam perjalanan mereka ke Afrika Utara dan diasingkan. Pada tanggal 10 Juli, Majelis Nasional, yang terdiri dari Senat dan Kamar Deputi, memberikan suara dengan suara 569 menjadi 80, dengan 20 abstensi sukarela, untuk memberikan kekuasaan penuh dan luar biasa kepada Marsekal Pétain. Dengan suara yang sama, mereka juga memberinya wewenang untuk menulis konstitusi baru.[45] Dengan UU No. 2 pada hari berikutnya, Pétain mendefinisikan kekuatannya sendiri, dan membatalkan hukum Republik Ketiga yang bertentangan dengan mereka.[46] (Tindakan ini kemudian dibatalkan pada bulan Agustus 1944.[3])

1942 Paspor berperilaku aman Perancis Vichy digunakan untuk Aljazair.

Sebagian besar legislator percaya bahwa demokrasi akan terus berlanjut, meskipun dengan konstitusi baru. Meskipun Pierre Laval mengatakan pada tanggal 6 Juli bahwa "demokrasi parlementer telah kehilangan perang; demokrasi harus menghilang, menyerahkan tempatnya pada rezim otoriter, hierarkis, nasional dan sosial", mayoritas dipercaya di Pétain. Léon Blum, yang memberikan suara tidak, menulis tiga bulan kemudian bahwa "tujuan jelas Laval adalah untuk memotong semua akar yang mengikat Perancis ke masa republiken dan revolusionernya. 'Revolusi nasionalnya menjadi kontra-revolusi yang menghilangkan semua kemajuan dan hak manusia dimenangkan dalam seratus lima puluh tahun terakhir".[47] Minoritas dari kebanyakan Radikal dan Sosialis yang menentang Laval dikenal sebagai Vichy 80. Deputi dan senator yang memilih untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Pétain dikutuk secara individual setelah pembebasan.

Mayoritas sejarawan Perancis dan semua pemerintah Perancis pascaperang berpendapat bahwa pemungutan suara oleh Majelis Nasional ini ilegal. Tiga argumen utama dikemukakan:

  • Pembatalan prosedur hukum
  • Ketidakmungkinan bagi parlemen untuk mendelegasikan kekuasaan konstitusionalnya tanpa mengendalikan penggunaannya sebuah posteriori
  • Amandemen konstitusi 1884 membuatnya tidak konstitusional untuk mempertanyakan "bentuk republik" pemerintah

Namun Julian T. Jackson menulis, "Karena itu, tampaknya tidak ada keraguan, bahwa pada awalnya Vichy legal dan sah." Dia menyatakan bahwa jika legitimasi datang dari dukungan rakyat, popularitas besar Pétain di Perancis hingga 1942 membuat pemerintahnya sah; jika legitimasi berasal dari pengakuan diplomatik, lebih dari 40 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok mengakui pemerintah Vichy. Menurut Jackson, Perancis Bebas de Gaulle mengakui kelemahan kasusnya terhadap legalitas Vichy dengan mengutip beberapa tanggal (16 Juni, 23 Juni dan 10 Juli) sebagai permulaan pemerintahan tidak sah Vichy, menyiratkan bahwa setidaknya untuk beberapa periode waktu, Vichy belum sah.[39]:134 Negara mengakui pemerintah Vichy meskipun upaya de Gaulle di London untuk mencegah mereka; hanya pendudukan Jerman di seluruh Perancis pada bulan November 1942 yang mengakhiri pengakuan diplomatik. Partisan Vichy menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan pemerintahan dipilih oleh dua kamar Republik Ketiga (Senat dan Kamar Deputi), sesuai dengan hukum.

Argumen tentang pencabutan prosedur hukum didasarkan pada tidak adanya dan abstensi non-sukarela dari 176 perwakilan rakyat – 27 di dewan Massilia, dan tambahan 92 deputi dan 57 senator, beberapa di antaranya berada di Vichy, tetapi tidak hadir untuk pemungutan suara. Secara total, parlemen terdiri dari 846 anggota, 544 Deputi dan 302 Senator. Satu Senator dan 26 Deputi berada di Massilia. Satu Senator tidak memilih; 8 Senator dan 12 Deputi secara sukarela abstain; 57 Senator dan 92 Deputi tanpa sadar abstain. Jadi, dari total 544 Deputi, hanya 414 yang memilih; dan dari total 302 Senator, hanya 235 yang memilih. Dari jumlah tersebut, 357 Deputi memilih mendukung Pétain dan 57 menentang, sementara 212 Senator memilih Pétain, dan 23 menentang. Dengan demikian, Pétain disetujui oleh 65% dari semua Deputi dan 70% dari semua Senator. Meskipun Pétain dapat menyatakan legalitas untuk dirinya sendiri - terutama dibandingkan dengan kepemimpinan Charles de Gaulle yang pada dasarnya ditunjuk sendiri - keadaan yang meragukan dalam pemilihan itu menjelaskan mengapa mayoritas sejarawan Perancis tidak menganggap Vichy sebagai kelanjutan yang lengkap dari negara Perancis.[48]

Teks yang dipilih oleh Kongres menyatakan :

Majelis Nasional memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah Republik, di bawah wewenang dan tanda tangan Marsekal Pétain, untuk efek mengumumkan dengan satu atau beberapa tindakan konstitusi baru dari negara Perancis. Konstitusi ini harus menjamin hak-hak buruh, keluarga dan tanah air. Ini akan diratifikasi oleh negara dan diterapkan oleh majelis yang telah dibuatnya.[49]

Uang logam Franc 1, 1943. Depan: "Negara Perancis". Belakang: "Kerja Keluarga Tanah Air".

Undang-undang Konstitusi pada tanggal 11 dan 12 Juli 1940[50] menjamin Pétain seluruh kekuatan (legislatif, yudikatif, administrasi, eksekutif - dan diplomatik) dan gelar "kepala negara Perancis" (chef de l'État français), seperti serta hak untuk mencalonkan penggantinya. Pada tanggal 12 Juli Pétain menunjuk Laval sebagai Wakil Presiden dan penggantinya, dan menunjuk Fernand de Brinon sebagai wakil Komando Tinggi Jerman di Paris. Pétain tetap menjadi kepala rezim Vichy hingga 20 Agustus 1944. Moto nasional Perancis, Liberté, égalité, fraternité (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan), digantikan oleh Travail, Famille, Patrie (Pekerjaan, Keluarga, Tanah Air); tercatat pada saat itu bahwa TFP juga mendukung hukuman pidana "travaux forcés à perpetuité" ("kerja paksa untuk selamanya").[51] Reynaud ditangkap pada bulan September 1940 oleh pemerintah Vichy dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1941 sebelum pembukaan Pengadilan Riom.

Pétain pada dasarnya bersifat reaksioner, meskipun statusnya sebagai pahlawan Republik Ketiga selama Perang Dunia I. Hampir segera setelah dia diberikan kekuasaan penuh, Pétain mulai menyalahkan demokrasi Republik Ketiga dan korupsi endemik atas kekalahan memalukan Perancis oleh Jerman. Oleh karena itu, pemerintahannya segera mulai mengambil karakteristik otoriter. Kebebasan dan jaminan demokratik segera ditangguhkan.[47] Kejahatan "tindak pidana opini" (délit d'opinion) didirikan kembali, dengan efektif mencabut kebebasan berpikir dan berbicara; kritik sering ditangkap. Badan pilihan digantikan oleh yang dinominasi. "Munisipalitas" dan komisi departemen dengan demikian ditempatkan di bawah wewenang administrasi dan prefektur (dinominasikan oleh dan tergantung pada kekuatan eksekutif). Pada bulan Januari 1941 Konsili Nasional (Conseil National), terdiri dari tokoh-tokoh dari pedesaan dan provinsi, dilembagakan dalam kondisi yang sama. Terlepas dari peran pemerintahan Pétain yang jelas dan otoriter, ia tidak secara resmi melembagakan negara satu-partai, ia mempertahankan Triwarna dan simbol-simbol lain dari negara Republik Prancis, dan tidak seperti banyak kaum kanan jauh, ia bukan anti-Dreyfus. Pétain mengeluarkan kaum fasis dari jabatannya di pemerintahannya, dan pada umumnya kabinetnya terdiri dari "orang 6 Februari" (yaitu anggota "pemerintah Persatuan Nasional" yang dibentuk setelah Krisis 6 Februari 1934 diikuti oleh Skandal Stavisky) atau politisi yang prospek kariernya telah diblokir oleh kemenangan Front populaire pada tahun 1936.[52]

Hubungan luar negeri

Informasi lebih lanjut: Hubungan luar negeri Perancis Vichy

Perancis Vichy diakui oleh sebagian besar Axis dan kekuatan netral, termasuk A.S. dan Uni Soviet. Selama perang, Vichy Perancis melakukan tindakan militer terhadap serbuan bersenjata dari Axis dan para pejuang Sekutu, sebuah contoh netralitas bersenjata. Tindakan paling penting seperti itu adalah penenggelaman armada Perancis di Toulon pada tanggal 27 November 1942, mencegah penangkapannya oleh Axis. Amerika Serikat memberikan pengakuan diplomatik penuh Vichy, mengirim Laksamana William D. Leahy ke Perancis sebagai duta besar Amerika. Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Sekretaris Negara Cordell Hull berharap untuk menggunakan pengaruh Amerika untuk mendorong elemen-elemen dalam pemerintahan Vichy menentang kolaborasi militer dengan Jerman. Amerika juga berharap untuk mendorong Vichy untuk menolak tuntutan perang Jerman, seperti pangkalan udara di Suriah yang dimandatkan Perancis atau untuk memindahkan pasokan perang melalui wilayah Perancis di Afrika Utara. Posisi penting Amerika adalah bahwa Perancis seharusnya tidak mengambil tindakan yang tidak secara eksplisit diminta oleh persyaratan Gencatan Senjata yang dapat mempengaruhi upaya Sekutu dalam perang.

Posisi Amerika Serikat terhadap Perancis Vichy dan de Gaulle sangat ragu-ragu dan tidak konsisten. Presiden Roosevelt tidak menyukai Charles de Gaulle, yang dia anggap sebagai "diktator magang".[53] Robert Murphy, perwakilan Roosevelt di Afrika Utara, mulai mempersiapkan pendaratan di Afrika Utara pada bulan Desember 1940 (setahun sebelum AS memasuki perang). Amerika Serikat pertama kali mencoba mendukung Jenderal Maxime Weygand, delegasi umum Vichy untuk Afrika hingga Desember 1941. Pilihan pertama ini gagal, mereka berpaling ke Henri Giraud sesaat sebelum pendaratan di Afrika Utara pada 8 November 1942. Akhirnya, setelah giliran Jean Louis Xavier Francois Darlan menuju Pasukan Kemerdekaan - Darlan telah menjadi presiden Konsili Vichy dari bulan Februari 1941 hingga April 1942 - mereka memainkannya melawan de Gaulle.[53]

Jenderal Amerika Serikat, Mark W. Clark dari komando gabungan Sekutu membuat Laksamana Darlan menandatangani pada tanggal 22 November 1942 sebuah perjanjian yang menempatkan "Afrika Utara sebagai disposisi Amerika" dan menjadikan Perancis sebuah "negara vasal".[53] Washington kemudian membayangkan, antara 1941 dan 1942, status protektorat untuk Prancis, yang akan diserahkan setelah Pembebasan kepada Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah Pendudukan (AMGOT) seperti Jerman. Setelah pembunuhan Darlan pada tanggal 24 Desember 1942, Washington berbalik lagi ke arah Henri Giraud, yang telah mendukung Maurice Couve de Murville, yang memiliki tanggung jawab keuangan di Vichy, dan Lemaigre-Dubreuil, seorang mantan anggota La Cagoule dan pengusaha, serta Alfred Pose, direktur jenderal Banque nationale pour le commerce et l'industrie (Bank Nasional Perdagangan dan Industri).[53]

Uni Soviet mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan pemerintah Vichy hingga tanggal 30 Juni 1941. Ini terputus setelah Vichy menyatakan dukungan untuk Operasi Barbarossa, serangan Jerman ke Uni Soviet. Karena permintaan Inggris dan kepekaan penduduk Kanada Perancis, Kanada mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan rezim Vichy sampai awal bulan November 1942 dan Operasi Anton – pendudukan penuh Perancis Vichy oleh Nazi.[54]

Peringatan untuk 1.297 pelaut Perancis yang tewas selama pemboman Inggris atas kapal mereka di Mers El Kebir.

Inggris khawatir bahwa armada laut Perancis dapat berakhir di tangan Jerman dan digunakan melawan pasukan angkatan lautnya sendiri, yang sangat vital untuk menjaga pengiriman dan komunikasi Atlantik Utara. Di bawah gencatan senjata, Perancis telah diizinkan untuk mempertahankan Angkatan Laut Perancis, Marine Nationale, di bawah kondisi yang ketat. Vichy berjanji bahwa armada tidak akan pernah jatuh ke tangan Jerman, tetapi menolak untuk mengirim armada di luar jangkauan Jerman dengan mengirimkannya ke Inggris atau ke wilayah yang jauh dari kekaisaran Perancis seperti Hindia Barat. Ini tidak memuaskan Winston Churchill, yang memerintahkan kapal-kapal Perancis di pelabuhan-pelabuhan Inggris untuk direbut oleh Angkatan Laut Kerajaan. Tak lama setelah Gencatan Senjata (22 Juni 1940), Inggris melakukan penghancuran armada Perancis di Mers-el-Kebir, menewaskan 1.297 personil militer Perancis, dan Vichy memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Skuadron Perancis di Iskandariyah, di bawah Laksamana René-Émile Godfroy, dengan efektif diinternir sampai tahun 1943 setelah kesepakatan dicapai dengan Laksamana Andrew Browne Cunningham, komandan Armada Mediterania Inggris.[55] Setelah insiden Mers el Kebir, Inggris mengakui Perancis Bebas sebagai pemerintah Perancis yang sah.

Swiss dan negara-negara netral lainnya mempertahankan hubungan diplomatik dengan rezim Vichy sampai pembebasan Perancis pada tahun 1944 ketika Philippe Pétain mengundurkan diri dan dideportasi ke Jerman untuk menciptakan pemerintahan paksa di pengasingan.[56]

Pertempuran Indochina Perancis, Jepang dan Perancis-Thailand

Artikel utama: Invasi Indochina Perancis, Perang Perancis-Thailand, Kudeta Jepang di Indochina Perancis, dan Indochina Perancis di Perang Dunia II
Pasukan Jepang memasuki Saigon pada tahun 1941

Pada bulan Juni 1940, kejatuhan Perancis membuat Perancis menahan Indochina lemah. Pemerintahan kolonial yang terisolasi dipisahkan dari bantuan luar dan persediaan luar. Setelah negosiasi dengan Jepang, Perancis mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di Indocina.[57] Tingkah laku yang tampaknya patuh ini meyakinkan Mayor Jenderal Plaek Pibulsonggram, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, bahwa Vichy Perancis tidak akan dengan serius menentang kampanye militer Thailand untuk memulihkan bagian-bagian Kamboja dan Laos yang telah diambil dari Thailand oleh Perancis awal abad ke-20. Pada bulan Oktober 1940, pasukan militer Thailand menyerang melintasi perbatasan dengan Indochina dan meluncurkan Perang Perancis-Thailand. Meskipun Perancis mendapatkan kemenangan penting angkatan laut atas Thais, Jepang memaksa Perancis untuk menerima mediasi Jepang dari perjanjian damai yang mengembalikan wilayah yang disengketakan ke kendali Thailand. Perancis dibiarkan di tempat untuk mengelola koloni Indochina sampai tanggal 9 Maret 1945, ketika Jepang mengadakan coup d'état di Indochina Perancis dan mengambil kendali, membangun koloni mereka sendiri, Kekaisaran Vietnam, sebagai negara boneka ganda.

Tokoh terkemuka

Lihat pula: Kategori:Kolaborator Perancis dengan Nazi Jerman
Pierre Pucheu tahun 1941, yang dieksekusi pada tahun 1944.
Xavier Vallat

Kolaborator Non-Vichy

Lihat pula

Catatan

Referensi

  1. ^ Dompnier, Nathalie (2001). "Entre La Marseillaise et Maréchal, nous voilà ! quel hymne pour le régime de Vichy ?". Dalam Chimènes, Myriam. La vie musicale sous Vichy. Histoire du temps présent (dalam bahasa Prancis). Bruxelles: Éditions Complexe – IRPMF-CNRS, coll. hlm. 71. ISBN 2870278640. 
  2. ^ Debbie Lackerstein, National Regeneration in Vichy France: Ideas and Policies, 1930–1944 (2013)
  3. ^ a b c "Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental – Version consolidée au 10 août 1944" [Law of 9 August 1944 Concerning the reestablishment of the legally constituted Republic on the mainland – consolidated version of 10 August 1944]. gouv.fr. Legifrance. 9 August 1944. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 July 2009. Diakses tanggal 21 October 2015. Article 1: The form of the government of France is and remains the Republic. By law, it has not ceased to exist.
    Article 2: The following are therefore null and void: all legislative or regulatory acts as well as all actions of any description whatsoever taken to execute them, promulgated in Metropolitan France after 16 June 1940 and until the restoration of the Provisional Government of the French Republic. This nullification is hereby expressly declared and must be noted.
    Article 3. The following acts are hereby expressly nullified and held invalid: The so-called "Constitutional Law of 10 July 1940; as well as any laws called 'Constitutional Law';...     
  4. ^ Levieux, Eleanor (1999). Insiders' French : beyond the dictionary. Chicago: University of Chicago Press. hlm. 239. ISBN 978-0-226-47502-8. 
  5. ^ Simon Kitson. "Vichy Web – The Occupiers and Their Policies". French Studies, University of Birmingham. Diakses tanggal 18 June 2017. 
  6. ^ Kroener, Bernhard R.; Müller, Rolf-Dieter; Umbreit, Hans (2000). Germany and the Second World War:Organization and mobilization of the German sphere of power. Wartime administration, economy, and manpower resources 1939–1941. Oxford University Press. hlm. 160–162. ISBN 978-0-19-822887-5. 
  7. ^ Philip G. Nord (2010). France's New Deal: From the Thirties to the Postwar Era. Princeton U.P. hlm. 12. ISBN 9780691142975. 
  8. ^ Stanley G. Payne (1983). Fascism: A Comparative Approach Toward a Definition. U. of Wisconsin Press. hlm. 137. ISBN 9780299080648. 
  9. ^ Laqueur, Walter (1978). Fascism: A Reader's Guide. U. of California Press. hlm. 298. ISBN 9780520036420. 
  10. ^ a b c Karlsgodt, Elizabeth (2011). Defending National Treasures: French Art and Heritage Under Vichy. Stanford University Press. hlm. 126–128. ISBN 978-0804770187. 
  11. ^ Flood, Christopher "Pétain and de Gaulle" pages 88–110 from France At War In the Twentieth Century edited by Valerie Holman and Debra Kelly, Oxford: Berghahan Books, 2000 pages 92–93
  12. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 96–98.
  13. ^ a b c Holman & Kelly 2000, hlm. 99.
  14. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 101.
  15. ^ Jennings 1994, hlm. 712-714.
  16. ^ Jennings 1994, hlm. 716.
  17. ^ a b Jennings 1994, hlm. 720.
  18. ^ a b Jennings 1994, hlm. 717.
  19. ^ a b Jennings 1994, hlm. 723-724.
  20. ^ Jennings 1994, hlm. 716-718.
  21. ^ Jennings 1994, hlm. 718.
  22. ^ a b Jennings 1994, hlm. 723.
  23. ^ Jennings 1994, hlm. 725.
  24. ^ Jennings 1994, hlm. 720-725.
  25. ^ Jennings 1994, hlm. 724.
  26. ^ a b Jennings 1994, hlm. 719.
  27. ^ Cornick, Martyn "Fighting Myth with Reality: The Fall of France, Anglophobia, and the BBC" pages 65–87 from France At War In the Twentieth Century edited by Valerie Holman and Debra Kelly, Oxford: Berghahan Books, 2000 pages 69–74.
  28. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 69-70.
  29. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 69.
  30. ^ a b Holman & Kelly 2000, hlm. 70.
  31. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 71-76.
  32. ^ a b Holman & Kelly 2000, hlm. 97.
  33. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 72.
  34. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 72-73.
  35. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 75.
  36. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 75-76.
  37. ^ Holman & Kelly 2000, hlm. 76.
  38. ^ Robert A. Doughty, The Breaking Point: Sedan and the Fall of France, 1940 (1990)
  39. ^ a b c Jackson, Julian (2001). France: The Dark Years, 1940–1944. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-820706-1. 
  40. ^ Singer, Barnett (2008). Maxime Weygand: A Biography of the French General in Two World Wars. McFarland. hlm. 111. ISBN 9780786435715. 
  41. ^ http://Spying for Germany in Vichy France.
  42. ^ Richard Vinen, The Unfree French: Life under the Occupation (2006) pp 183–214
  43. ^ French Colonial Soldiers in German Prisoner-of-War Camps (1940–1945), Raffael Scheck, 2010, French History, p421
  44. ^ Richard Joseph Golsan (2000). The Papon Affair: Memory and Justice on Trial. Psychology Press. hlm. 14. ISBN 9780415923651. 
  45. ^ Jean-Pierre Maury. "Loi constitutionnelle du 10 Juillet 1940". Mjp.univ-perp.fr. Diakses tanggal 31 May 2011. 
  46. ^ "Constitutional act no. 2, defining the authority of the chief of the French state". Journal Officiel de la République française. 11 July 1940. 
  47. ^ a b Christofferson, Thomas R.; Christofferson, Michael S. (2006). France during World War II: From Defeat to Liberation. Fordham University Press. hlm. 37–40. ISBN 978-0-8232-2562-0. 
  48. ^ Jean-Pierre Azéma, De Munich à la Libération, Le Seuil, 1979, p.82 ISBN 2-02-005215-6
  49. ^ French: L'Assemblée Nationale donne les plein pouvoirs au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle Constitution de l'État français. Cette Constitution doit garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les Assemblées qu'elle aura créées.
  50. ^ Jean-Pierre Maury. "Actes constitutionnels du Gouvernement de Vichy, 1940–1944, France, MJP, université de Perpignan". Mjp.univ-perp.fr. Diakses tanggal 31 May 2011. 
  51. ^ John F. Sweets, Choices in Vichy France: The French Under Nazi Occupation (New York, 1986), p. 33
  52. ^ Ousby, Ian Occupation The Ordeal of France, 1940–1944, New York: CooperSquare Press, 2000 page 83.
  53. ^ a b c d When the US wanted to take over France, Annie Lacroix-Riz, in Le Monde diplomatique, May 2003 (English, French, etc.)
  54. ^ "Canada and the World: A History". International.gc.ca. 31 January 2011. Diakses tanggal 31 May 2011. 
  55. ^ Burrin, Philippe (1997). La France à l'heure allemande 1940–1944. Paris: Seuil. ISBN 2-02-031477-0
  56. ^ Lawrence Journal-World – Aug 22, 1944. Retrieved 17 January 2016.
  57. ^ Toland, The Rising Sun
  58. ^ Whitney, Craig R. (3 April 1998). "Ex-Vichy Aide Is Convicted And Reaction Ranges Wide". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2 February 2018. 

Daftar pustaka

Inggris

  • Atkin, Nicholas, Pétain, (Longman, 1997)
  • Azema, Jean-Pierre. From Munich to Liberation 1938–1944 (The Cambridge History of Modern France) (1985)
  • Azema, Jean-Pierre, ed. Collaboration and Resistance: Images of Life in Vichy France 1940–1944 (2000) 220pp; photographs
  • Boyd, Douglas. Voices from the Dark Years: The Truth About Occupied France 1940-1945 (The History Press, 2015)
  • Burrin, Philippe. France Under the Germans: Collaboration and Compromise (1998)
  • Carmen Callil Bad Faith. A Forgotten History of Family, Fatherland and Vichy France. New York: Knopf. 2006. ISBN 0-375-41131-3; Biography of Louis Darquier de Pellepoix, the Commissioner for Jewish Affairs
  • Christofferson, Thomas R., and Michael S. Christofferson. France during World War II: From Defeat to Liberation (2nd ed. 2006) 206pp; brief introduction online edition
  • Davies, Peter. France and the Second World War: Resistance, Occupation and Liberation (Introduction to History) (2000) 128pp excerpt and text search
  • Diamond, Hanna. Women and the Second World War in France, 1939–1948: Choices and Constraints (1999)
  • Diamond, Hanna, and Simon Kitson, eds. Vichy, Resistance, Liberation: New Perspectives on Wartime France (2005) online edition; online review
  • Fogg, Shannon Lee. The Politics of Everyday Life in Vichy France: Foreigners, Undesirables, and Strangers (2009), 226pp excerpt and text search
  • Gildea, Robert. Marianne in Chains: Daily Life in the Heart of France During the German Occupation (2004) excerpt and text search
  • Glass, Charles, Americans in Paris: Life and Death Under Nazi Occupation (2009) excerpt and text search
  • Gordon, B. Historical Dictionary of World War Two France: The Occupation, Vichy and the Resistance, 1938–1946 (Westport, Conn., 1998)
  • Halls, W. D. Politics, Society and Christianity in Vichy France (1995) online edition
  • Jackson, Julian. France: The Dark Years, 1940–1944 (2003) excerpt and text search; online edition
  • Kedward, H. R. Occupied France: Collaboration and Resistance (Oxford, 1985), short survey
  • Kitson, Simon, The Hunt for Nazi Spies: Fighting Espionage in Vichy France, (University of Chicago Press, 2008). ISBN 978-0-226-43893-1.
  • Kooreman, Megan. The Expectation of Justice: France, 1944–1946. (Duke University Press. 1999)
  • Lackerstein, Debbie. National Regeneration in Vichy France: Ideas and Policies, 1930–1944 (2013) excerpt and text search
  • Langer, William, Our Vichy gamble, (1947); U.S. policy 1940–42
  • Larkin, Maurice. France since the Popular Front: Government and People 1936–1996 (Oxford U P 1997). ISBN 0-19-873151-5
  • Lemmes, Fabian. "Collaboration in wartime France, 1940–1944," European Review of History (2008), 15#2 pp 157–177
  • Manow, Philip. "Workers, farmers and Catholicism: A history of political class coalitions and the south-European welfare state regime." Journal of European Social Policy (2015) 25#1 pp: 32-49.
  • Marrus, Michael R. and Robert Paxton. Vichy France and the Jews. (Stanford University Press, 1995). online 1981 edition
  • Melton, George E. Darlan: Admiral and Statesman of France, 1881–1942. (Praeger, 1998). ISBN 0-275-95973-2.
  • Nord, Philip. France's New Deal: From the Thirties to the Postwar Era (Princeton U.P., 2010) 457 pages
  • Paxton, Robert O. Vichy France: Old Guard and New Order, 1940–1944 (2nd ed. 2001) excerpt and text search; influential survey
  • Pollard, Miranda. Reign of virtue: mobilizing gender in Vichy France (University of Chicago Press, 2012)
  • Smith, Colin. England's Last War Against France: Fighting Vichy, 1940–1942, London, Weidenfeld, 2009. ISBN 978-0-297-85218-6
  • Sutherland, Jonathan, and Diane Canwell. Vichy Air Force at War: The French Air Force that Fought the Allies in World War II (Pen & Sword Aviation, 2011)
  • Sweets, John F., Choices in Vichy France: The French Under Nazi Occupation (New York, 1986) excerpt and text search, focus on city of Clermont-Ferrand
  • Thomas, Martin, The French Empire at War, 1940–45, Manchester University Press, 1998, paperback 2007.
  • Vinen, Richard. The Unfree French: Life Under the Occupation (2007)
  • Weisberg, Richard H.. Vichy Law and the Holocaust in France. New York University Press. 1998. ISBN 0-8147-9336-3

Historiografi

  • Conan, Eric, and Henry Rousso. Vichy: An ever-present past (UP of New England, 1998)
  • Fishman, Sarah, et al. France at War: Vichy and the Historians (2000) online edition
  • Golsan, Richard J. Vichy's Afterlife: History & Counterhistory in Postwar France (2000)
  • Gordon, Bertram M. "The 'Vichy Syndrome' problem in history," French Historical Studies (1995) 19#2 pp 495–518, on the denial of the realities of Vichy in JSTOR
  • Munholland, Kim. "Wartime France: Remembering Vichy," French Historical Studies (1994) 18#3 pp. 801–820 in JSTOR
  • Poznanski, Renée. "Rescue of the Jews and the Resistance in France: From History to Historiography," French Politics, Culture and Society (2012) 30#2 pp 8–32.
  • Rousso, Henry. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. (2nd ed. 2006). ISBN 0-674-93539-X
  • Singer, Barnett. "The Changing Image of Vichy in France," Contemporary Review Summer 2009 online edition

Perancis

  • Henri Amouroux, La grande histoire des Français sous l'Occupation, 8 volumes, Laffont, 1976
  • Jean-Pierre Azéma & François Bedarida, Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1996.
    • Le régime de Vichy et les Français (dir. Jean-Pierre Azéma & François Bédarida, Institut d'histoire du temps présent), Fayard, 1992, ISBN 2-213-02683-1
  • Michèle Cointet. Dictionnaire historique de la France sous l'Occupation (2nd ed. 2000) 732pp
  • Michèle Cointet. L'Eglise sous Vichy. 1940–1945. La repentance en question., Perrin, Paris, 1998. ISBN 2-262-01231-8
  • Eric Conan et Henry Rousso. Vichy, un passé qui ne passe pas, Fayard, Paris, 1994, ISBN 2-213-59237-3
  • Yves Maxime Danan, La vie politique à Alger, de 1940 à 1944, L.G.D.J., Paris 1963.
  • Jean-Luc Einaudi (2001). Les silences de la police : 16 juillet 1942-17 octobre 1961 (dalam bahasa Prancis). Paris: L'Esprit frappeur. ISBN 978-2-84405-173-8. 
  • André Kaspi. Les Juifs pendant l'Occupation, Seuil, Paris, 1991, ISBN 2-02-013509-4
  • Serge Klarsfeld. Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France. 1943–1944., Fayard, Paris, 1985, ISBN 2-213-01573-2
  • Launay, Jacques de. Le Dossier de Vichy, in series, Collection Archives, [Éditions] Julliard, [Paris], 1967. N.B.: A documentary history.
  • Herbert R. Lottman. Pétain. Seuil, 1984, ISBN 2-02-006763-3
  • Jacques Sabille. "Les Juifs de Tunisie sous Vichy et l'Occupation". Paris: Edition du Centre de Documentation Juive Contemporaine, 1954
  • Sémelin, Jacques (2013). Persécutions et entraides dans la France occupée : comment 75 % des juifs de France ont échappé à la mort (dalam bahasa Prancis). Paris: Seuil Arènes. ISBN 978-2-35204-235-8. 

Jerman

  • Eberhard Jäckel: Frankreich in Hitlers Europa: die deutsche Frankreichpolitik im 2. Weltkrieg, Stuttgart 1966.
  • Martin Jungius: Der verwaltete Raub. Die "Arisierung" der Wirtschaft in Frankreich 1940–1944. Thorbecke, Ostfildern 2008, Beiheft der Francia Nr. 67, hrsg. von Deutschen Historischen Institut Paris.
  • Henry Rousso, Vichy. Frankreich unter deutscher Besatzung 1940–1944 (München, C.H.Beck, 2009) (beck'sche reihe; 1910).
  • Michael Mayer Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich. Ein Vergleich. Preface by Horst Möller and Georges-Henri Soutou München, Oldenbourg, 2010 (Studien zur Zeitgeschichte; 80). ISBN 978-3-486-58945-0. (Comparative study of anti-Jewish policy implemented by the government in Nazi-Germany, by German occupational forces in France and by the semi-autonomic French government in Vichy)

Film

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Vichy government (1940-1944).


46°10′N 3°24′E / 46.167°N 3.400°E / 46.167; 3.400

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Prancis_Vichy&oldid=14659421"