Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
	Berkas:Kabinet wilopo.jpg
Dibentuk	3 April 1952
Diselesaikan	3 Juni 1953
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Wilopo
Jumlah menteri	17
Total jumlah menteri	17
Partai anggota	Partai Nasional Indonesia; Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Partai Sosialis Indonesia; Partai Syarikat Islam Indonesia; Partai Katholik Republik Indonesia; Partai Indonesia Raya; Partai Buruh; Partai Kristen Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Sukiman-Suwirjo
Pengganti	Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Wilopo ^[1]^[2] adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953.Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu

Susunan kabinet

Masa bakti: 3 April 1952-30 Juli 1953 (didemisionerkan pada tanggal 3 Juni 1953)

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri	Wilopo	PNI
1	Wakil Perdana Menteri	Prawoto Mangkusasmito	Masyumi
2	Menteri Luar Negeri	Wilopo (a.i.) (sampai dengan 29 April 1952)^[3]	PNI
2	Menteri Luar Negeri	Mukarto (sejak 29 April 1952)	PNI
3	Menteri Dalam Negeri	Mohammad Roem	Masyumi
4	Menteri Pertahanan	Hamengkubuwono IX (sampai dengan 2 Juni 1953)^[4]	Independen
4	Menteri Pertahanan	Wilopo (sejak 2 Juni 1953)	PNI
5	Menteri Kehakiman	Lukman Wiriadinata	PSI
6	Menteri Penerangan	Arnold Mononutu	PNI
7	Menteri Keuangan	Sumitro Djojohadikusumo	PSI
8	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan	Masyumi
9	Menteri Perdagangan	Sumanang	PNI
10	Menteri Perhubungan	Djuanda	Independen
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Suwarto	PKRI
12	Menteri Perburuhan	Iskandar Tedjasukmana	Partai Buruh
13	Menteri Sosial	Anwar Tjokroaminoto (sampai dengan 11 Mei 1953)^[5]	PSII
13	Menteri Sosial	Pandji Suroso (sejak 19 Mei 1953)^[6]	Parindra
14	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Independen
15	Menteri Agama	Fakih Usman	Masyumi
16	Menteri Kesehatan	J. Leimena	Parkindo
17	Menteri Negara Urusan Pegawai ^[7]	Pandji Suroso (sampai dengan 11 Mei 1953)^[6]	Parindra

Catatan

^ Kabinet Wilopo mulai bertugas pada tanggal 3 April 1952 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.
^ Kabinet Wilopo demisioner sejak tanggal 3 Juni 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953). Berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali-Wongso yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
^ Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).
^ Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Juni 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Juni 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.
^ Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1953 tanggal 19 Mei 1953.
^ Jabatan ini ditiadakan bersamaan dengan pembebasan Pandji Suroso dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai per 11 Mei 1953.

Program Kerja

Organisasi Negara

Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

Kemakmuran

Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
Melanjutkan usaha perubahan agraria

Keamanan

Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman

Perburuhan

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional

Pendidikan

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran

Luar Negeri

Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Djambatan. hlm. 125–133. ISBN 979-428-499-8.
Feith, Herbert (2009) [1958]. The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (edisi ke-Reprint). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-15-5.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Wilopo pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo	Kabinet Wilopo 1952–1953	Diteruskan oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo I

[1] Kabinet Wilopo mulai bertugas pada tanggal 3 April 1952 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.

[2] Kabinet Wilopo demisioner sejak tanggal 3 Juni 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953). Berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali-Wongso yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1953 (Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.

[3] Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).

[4] Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Juni 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Juni 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.

[5] Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.

[pandji-6] Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1953 tanggal 19 Mei 1953.

[pegawai-7] Jabatan ini ditiadakan bersamaan dengan pembebasan Pandji Suroso dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai per 11 Mei 1953.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia