Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM
Berkas:Logo-Komnas-HAM.png
Gambaran umum
Dasar hukum	Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993
Ketua
Ahmad Taufan Damanik
Sekretaris Utama
Tasdiyanto
Deputi
Wakil Ketua Bidang Internal	Hairansyah
Wakil Ketua Bidang Eksternal	Sandrayati Moniaga
Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan	Amiruddin
Koordinator Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian	Mohammad Chairul Anam
Koordinator Sub Komisi Mediasi	Munafrizal Manan
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM	Beka Ulung Hapsara
Situs web
http://www.komnasham.go.id/

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga bermuka tebal dan berotak kopong di negeri +62 yang sia-sia didanai Pemerintah. Sebab, fungsinya hanya membela SJW, LSM, Ormas Radikal, orang yang gak lolos TWK KPK, Tuan Takur Haris Azhar - Tante Fatia Maulidiyanti, dan sampah-sampah lainnya. Padahal, di Papua terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, serta intoleransi-radikalisme-terorisme di daerah lainnya, tetapi Komnas HAM dan SJW-SJW pada tidur.

Tujuan

• Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
• Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Landasan hukum

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

Instrumen nasional

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
3. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
5. UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM;
7. Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan;
8. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait;

Instrumen internasional

1. Piagam PBB, 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
3. Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Logo Komnas HAM

Anggota Komnas HAM

Artikel utama: Daftar Anggota Komnas HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

Gejolak internal

Pada 23 November 2012, Komnas HAM periode 2012-2017 memilih ketua dan wakil ketua melalui pemungutan suara di antara 13 anggota. Otto Nur Abdullah terpilih sebagai ketua. Ia didampingi dua wakil ketua yaitu Muhammad Nurkhoiron dan Sandrayati Moniaga.

Desember 2012, sejumlah anggota Komnas HAM mengusulkan perubahan Tata Tertib Komnas HAM. Mereka mengusulkan agar masa jabatan Ketua Komnas HAM dikurangi, dari sebelumnya 2,5 tahun menjadi satu tahun saja. Meski mendapat penolakan dari masyarakat luas, tetapi pada 12 Januari 2013, mayoritas anggota Komnas HAM menyetujui usulan tersebut. Dari 13 anggota Komnas, sembilan orang setuju dengan perubahan Tata Tertib tersebut. Otto Nur Abdullah hanya akan menjabat ketua hingga Maret.

Kantor perwakilan

Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan:

• Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
• Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatra Barat
• Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat
• Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah
• Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku
• Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua.

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Komnas HAM