Lompat ke isi

Kabupaten Bulukumba

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Bulukumba
Transkripsi bahasa daerah
 • Lontara Bugᨀᨅᨘᨄᨈᨛᨅᨘᨒᨘᨀᨘᨅ
Kantor Bupati Bulukumba
Kantor Bupati Bulukumba
Lambang resmi Kabupaten Bulukumba
Julukan: 
  • Butta Panrita Lopi
Motto: 
Bulukumba Berlayar (Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah)
Peta
Kabupaten Bulukumba di Sulawesi
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba
Peta
Kabupaten Bulukumba di Indonesia
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba (Indonesia)
Koordinat: 5°24′S 120°12′E / 5.4°S 120.2°E / -5.4; 120.2
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Selatan
Tanggal berdiri4 Juli 1959[1]
Dasar hukumUU No. 29 Tahun 1959[1]
Hari jadi4 Februari 1960
Ibu kotaUjung Bulu
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 10
  • Kelurahan: 27
  • Desa: 109
Pemerintahan
 • BupatiH. A. Muchtar Ali Yusuf
 • Wakil BupatiDrs. H. A. Edy Manaf
Luas
 • Total1.154,58 km2 (445,79 sq mi)
Populasi
 • Total437.610
 • Kepadatan379/km2 (980/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,87%
Kristen 0,10%
Protestan 0,08%
Katolik 0,02%
Buddha 0,02%
Hindu 0,01%[2]
 • BahasaIndonesia, Bugis, Konjo Pesisir, Konjo Pegunungan
 • IPMKenaikan 68,99 (2020)
Sedang[3]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7302 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon0413
Pelat kendaraanDD xxxx H*/Z*
Kode Kemendagri73.02 Edit nilai pada Wikidata
Kode SNI 7657:2023BLK
APBDRp 1.435.552.151.605,-(2016)
DAURp 743.918.211.000,- (2020)
Situs webwww.bulukumbakab.go.id
Pusat Pemerintahan Bulukumba
Kantor Bupati Bulukumba
Pusat pembuatan kapal pinisi Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba
Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba (Lontara Bug: ᨀᨅᨘᨄᨈᨛᨅᨘᨒᨘᨀᨘᨅ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.[2]

Geografi

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.[2]

Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah:

Topografi

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Ketinggian

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumb berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:
•Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bonto Bahari.
•Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
•Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
•Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Jenis tanah

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

Sejarah

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (dalam bahasa Makassar berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba".
Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

Slogan Kabupaten Bulukumba

Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang sipahua."

Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – Makassar Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan "Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba.

"Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan.

Pijakan Sejarah

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita–cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pijakan Kebudayaan

Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis Pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa–lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

Pijakan Keagamaan

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatra yang masing–masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT). Selain itu Terdapat Mesjid tertua ketiga di Sulawesi Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di Kecamatan Bontotiro.

Demografi

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bulukumba adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Bulukumba,[4] yaitu bahasa Makassar Konjo.[5]

Pemerintahan

Bupati

Bupati Bulukumba
No. Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Bupati Periode Ref.
1 Andi Patarai 1960 1966 N/A 1 [6][7]
2 Andi Bakri Tandaramang 1966 1978 N/A 2 [8]
3 Andi Hasanuddin 1978 1980 N/A 3
4 Abdul Malik Hambali
(1938–)
1980 1985 N/A 4
5 Andi Kube Dauda 1985 1990 N/A 5
6 Andi Tamrin 1990 1995 N/A 6
7 Andi Patabai Pabokori 1995 2000 N/A 7
2000 2005 Andi Syahrir Sahib 8
8 Andi Muhammad Sukri Andi Sappewali
(1956–2022)
2005 2010 Demokrat Padasi 9
9 Zainuddin Hasan
(?–)
2010 2015 Demokrat Syamsuddin 10
(8) Andi Muhammad Sukri Andi Sappewali
(1956–2022)
17 Februari 2016 17 Februari 2021 Demokrat Tomy Satria Yulianto 11
10 Andi Muchtar Ali Yusuf
(1967–)
26 Februari 2021 Petahana Gerindra Andi Edy Manaf 12
Legenda
  Non-Partisan/Penugasan Pemerintah

Pelaksana tugas Bupati

Berikut daftar Pelaksana Tugas Bupati yang menggantikan Bupati petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.

Potret Pelaksana tugas Bupati Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Bupati Definitif
Amien Situru
(?–)
(Pejabat Sementara)
1978 1978 Transisi
Azikin Solthan
(1953–)
(Penjabat)
2010 2010 Transisi
Muhammad Yusuf Sommeng
(?–)
(Penjabat)
2015 2016 Transisi
Muhammad Rasyid
(?–)
(Pejabat Sementara)
24 September 2024 Petahana 12 [a][9] Andi Muchtar Ali Yusuf
Catatan
  1. ^ Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf cuti kampanye pada Pemilihan umum Bupati Bulukumba 2024 dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024, jabatan bupati sementara dipegang oleh Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Muhammad Rasyid


Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba sejak pembentukannya pada tahun 1959.[10][11]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam dua periode terakhir.

GPartai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019 2019–2024
PKB 2 Kenaikan 4
Gerindra 4 Kenaikan 5
PDI-P 1 Kenaikan 3
Golkar Kenaikan 6 Penurunan 4
NasDem (baru) 4 Kenaikan 5
Berkarya (baru) 1
PKS 3 Steady 3
PPP 4 Kenaikan 6
PAN 6 Penurunan 4
Hanura 3 Penurunan 2
Demokrat Steady 4 Penurunan 2
PBB 3 Penurunan 1
Jumlah Anggota Steady 40 Steady 40
Jumlah Partai 11 Kenaikan 12

Kecamatan

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.284,63 km² dan jumlah penduduk sebesar 432.141 jiwa dengan sebaran penduduk 336 jiwa/km².[19][20]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bulukumba, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah Desa Status Daftar
Desa/Kelurahan
73.02.03 Bonto Bahari 4 4 Desa
Kelurahan
73.02.04 Bontotiro 1 12 Desa
Kelurahan
73.02.07 Bulukumpa 3 14 Desa
Kelurahan
73.02.01 Gantarang 3 18 Desa
Kelurahan
73.02.05 Hero Lange-Lange 2 6 Desa
Kelurahan
73.02.06 Kajang 2 17 Desa
Kelurahan
73.02.08 Kindang 1 12 Desa
Kelurahan
73.02.10 Rilau Ale 1 14 Desa
Kelurahan
73.02.02 Ujung Bulu 9 Kelurahan
73.02.09 Ujung Loe 1 12 Desa
Kelurahan
TOTAL 27 109

Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-Lange), kemudian beberapa kecamatan dimekarkan menjadi 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

Lambang Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor: 13 Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan makna sebagai berikut: 1. Perisai Persegi Lima
Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh memertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Padi dan Jagung
Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal kemerdekaan RI. Daun jagung sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan RI.
3. Perahu Pinisi
Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, yang dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu.
4. Layar perahu Pinisi berjumlah 7 buah.
Melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, tetapi sekarang sudah dimekarkan dari tujuh menjadi 10 kecamatan.
5. Tulisan aksara lontara di sisi perahu "Mali Siparappe, Tallang Sipahua".
Mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis dan Makassar Konjo yang melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba.
6. Dasar Biru
Mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah maritim.

Pariwisata

Kapal feri yang menghubungkan Pelabuhan Bira, Bulukumba dan Pulau Selayar

Pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat beragam, misalnya:

Wisata Bahari

  1. Pantai Tanjung Bira
  2. Pantai Lemo-lemo
  3. Pantai Batu Tallasa
  4. Pantai Kalukubodo
  5. Pantai Butung keke
  6. Tebing Apparalang
  7. Pantai Bara
  8. Pantai Mandala Ria
  9. Pantai Kasuso
  10. Pantai Samboang
  11. Pantai Ujung Tiro
  12. Pantai Marumasa
  13. Pantai Panrang Luhu
  14. Pulau Kambing
  15. Pulau Liukang Loe

Wisata Alam

  1. Permandian Alam Sungai Sempit
  2. Air Terjun Bravo
  3. Bukit Kahayya
  4. Gua Passohara
  5. Goa Passea
  6. Permandian Alam Hila-Hila
  7. Permandian Alam Limbua
  8. Perkebunan Karet Balombessie
  9. Puncak Pua Janggo
  10. Bukit Bulupadido

Wisata Sejarah, Budaya dan Religi

  1. Tempat Pembuatan Perahu Tradisional Pinisi
  2. Kawasan Adat Ammatoa Kajang
  3. Makam penyiar Agama Islam Dato Tiro
  4. Masjid Nurul Hilal Dato Tiro
  5. Islamic Center Dato' Tiro

Eko Wisata

  1. Taman Cekkeng Nursery
  2. Pinisi park
  3. Hutan kota
  4. Taman kota

Referensi

  1. ^ a b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. hlm. 25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  2. ^ a b c d "Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2021" (pdf). www.bulukumbakab.bps.go.id. hlm. 42, 108. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 12 April 2021. 
  4. ^ Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11. ISBN 9786028449182. 
  5. ^ "Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses tanggal 23 Mei 2020. 
  6. ^ "Profil Bupati Bulukumba". Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Humas Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Diakses tanggal 29 September 2018. 
  7. ^ "Profil Wakil Bupati Bulukumba". Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Humas Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Diakses tanggal 29 September 2018. 
  8. ^ Imran, A. M., dan Sabrrang, A. M. (2022). Konjo dalam Perspektif Kerajaan Pesisir dan Islamisasi di Sulawesi Selatan. Bantul: Penerbit K-Media. hlm. 3. ISBN 978-623-316-731-4. 
  9. ^ Mukhlis, Muharrir. "Lantik Empat Pjs Kepala Daerah di Sulsel, Pj Gubernur Prof Zudan Ingatkan Jangan Langgar Aturan". Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. 
  10. ^ Perolehan Kursi DPRD Bulukumba 2014-2019
  11. ^ Perolehan Kursi DPRD Bulukumba 2019-2024
  12. ^ Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. 
  13. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24. 
  14. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35. 
  15. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5) (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218. 
  16. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448. 
  17. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22. 
  18. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2004). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 23–27. 
  19. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  20. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar